Abaikan Protokol Kesehatan, Mendagri Tegur Bupati Muna Barat dan Bupati Muna

 Abaikan Protokol Kesehatan, Mendagri Tegur Bupati Muna Barat dan Bupati Muna

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian  menegur Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna  LM. Rusman Emba lantaran mengabaikan protokol kesehatan. Keduanya dinilai telah menimbulkan kerumunan masa dalam kegiatan aktivitasnya dan hal ini bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Teguran Mendagri terhadap kedua kepala daerah tersebut disampaikan melalui surat No. 337/4137/OTDA Tanggal 14 Agustus 2020 perihal Surat Teguran yang ditandatangani Atas Nama Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik.

Kronologinya sebagaimana dijelaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, Laode Muhammad Rajiun Tumada selaku Bupati Muna Barat dalam kedatangan ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon Kepala Daerah disambut oleh ribuan masyarakat, dan LM. Rusman Emba selaku Bupati Muna pada tanggal 13 Agustus 2020,  telah melakukan perjalanan kaki dengan masyarakat dari pelabuhan Kora Raha sampai dengan Tupu Jati dan diiringi oleh konvoi kendaraan dengan bendera partai politik, sehingga dinilai kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan masa dan hal ini bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa “Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ditegaskan bahwa “Pembatasan Sosial Bersekala Besar paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”.

Benni Irwan menuturkan sebagai tindaklanjut dari surat teguran tersebut, diharapkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dapat menyampaikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Laode Muhammad Rajiun Tumada selaku Bupati Muna Barat dan LM. Rusman Emba selaku Bupati Muna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.***/ebn

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *