NUNUKAN, JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menargetkan langkah konkret penyelesaian berbagai persoalan di kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dapat mulai dieksekusi pada awal 2027.
Target tersebut dicanangkan usai dirinya turun langsung memetakan kondisi lapangan di beranda terdepan Indonesia-Malaysia pada Rabu, (11/11/2026).
Dari hasil peninjauan sementara, Maruli menilai banyak permasalahan krusial di wilayah perbatasan yang sebenarnya dapat segera dituntaskan melalui penguatan koordinasi antarinstansi pemerintah.
“Saya bersyukur karena melihat banyak juga persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa kita atasi. Mudah-mudahan bisa segera kita mulai di awal-awal tahun depan,” ungkapnya.
Pertahanan Wilayah Berbasis Kesejahteraan Warga
Dalam kunjungannya, Jenderal Maruli menekankan bahwa mandat BNPPDT kini tidak semata mengurusi garis batas negara, melainkan juga memprioritaskan pengelolaan daerah terpencil demi mengangkat taraf hidup penduduk setempat.
Menurutnya, perhatian nyata negara terhadap kebutuhan warga perbatasan merupakan kunci utama dalam memperkokoh pertahanan nasional.
“Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ujar Maruli.
Ia meyakini bahwa rasa kebangsaan masyarakat di tapal batas akan tumbuh kuat apabila pemerintah hadir memberikan kesejahteraan yang merata.
“Jelas sangat berhubungan antara bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga jiwa-jiwa nasional dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dengan adanya perhatian dari pemerintah,” katanya.
Percepatan PLBN Sebatik dan Sinkronisasi Garis Batas
Selama berada di Pulau Sebatik, Maruli menyisir sejumlah titik vital, mulai dari Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Aji Kuning, patok batas negara RI-Malaysia, pelabuhan laut, Dermaga Sei Pancang, hingga lahan yang terdampak Outstanding Boundary Problems (OBP) serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.
Terkait operasionalisasi PLBN Sebatik, Maruli mengakui tahapan tersebut masih membutuhkan penyelarasan lintas sektor. Ia berharap kebijakan Presiden dapat memangkas hambatan birokrasi antarkementerian agar fasilitas perbatasan tersebut segera beroperasi penuh.
“Dengan adanya kebijakan Presiden ini, koordinasi kementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga bisa lebih cepat proses operasional PLBN Sebatik,” ujarnya.
Tapal Batas Indonesia-Malaysia
Sementara mengenai tapal batas Indonesia-Malaysia, Maruli menyebut komunikasi kedua negara terjalin dengan baik. Kendati demikian, dibutuhkan verifikasi lapangan serta kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan garis batas warisan sejarah yang telah ditetapkan sejak ratusan tahun lalu.
“Ada saja permasalahan tentang garis-garis yang sudah dibuat ratusan tahun yang lalu yang sekarang kita coba sinkronkan. Kita sudah menyimpulkan beberapa titik, jadi saya kira itu hanya perlu proses saja,” jelasnya.
Bagian dari Safari Kawasan Terluar
Peninjauan ke Pulau Sebatik ini merupakan bagian dari rangkaian pemetaan kawasan perbatasan Indonesia yang dilakukan BNPPDT. Sebelumnya, Maruli telah menyambangi Miangas, Pulau Rote, dan Krayan, serta menjadwalkan kunjungan lanjutan ke Pulau Laut dan Sabang.
Dalam agenda kerja di Sebatik tersebut, Maruli turut didampingi jajaran pejabat utama BNPPDT, yakni Plh. Sekretaris sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan.
Melalui langkah pemetaan langsung ini, BNPPDT memastikan penguatan tata kelola batas negara berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan terpencil. (di)
