Diaspora Indonesia di Belanda menuntut kewarganegaraan ganda. Jakarta baru membuka pintu sebagian: izin tinggal tanpa batas dan rancangan undang-undang yang selektif.
Oleh: Heri Mulyono
Oker lahir di Bandung, besar di Belanda, dan kini berpaspor Belanda. Setiap pulang ke Indonesia ia merasa di rumah, tetapi kerap merasa dianggap orang asing. Di Jakarta, negara masih menimbang apakah dua paspor boleh berarti satu tanah air.
Oker berusia 35 tahun. Ia pindah ke Belanda bersama orangtuanya ketika berumur sembilan tahun. Saat kuliah, biaya pendidikan yang lebih terjangkau dan kemudahan bepergian membuatnya memilih menjadi warga negara Belanda. Di mata hukum Indonesia, keputusan itu menutup satu pintu: Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal, sehingga orang dewasa yang menerima paspor negara lain kehilangan status warga negara Indonesia (WNI).
Perasaannya tidak ikut berubah. Setiap berlibur ke tanah air, Oker merasa sedang pulang. “Indonesia adalah negeri yang indah. Saya tidak akan melupakan Indonesia. Saya merasa masih jadi orang Indonesia,” katanya.
Namun ada pengalaman yang mengusik. Di sejumlah tempat wisata, ia justru merasa diperlakukan sebagai orang asing. “Kalau saya boleh memiliki dua paspor, saya merasa mendapatkan kembali rumah saya yang hilang,” ujarnya.
Kisah Oker memperlihatkan paradoks yang dialami sebagian diaspora. Mereka membangun hidup di negeri lain, tetapi ikatan dengan tanah air tidak serta-merta lenyap bersama pergantian paspor. Bagi mereka, soalnya bukan sekadar kemudahan perjalanan, melainkan identitas, keluarga, dan pengakuan negara.
Paspor yang Dipilih
Herman Syah sudah lebih dari tiga puluh tahun tinggal di Belanda. Ia bekerja dan membangun karier di sana, tetapi tetap memegang paspor Indonesia. Pilihan itu ada harganya. Sebagai pemegang paspor Indonesia, ia menghadapi keterbatasan ketika harus bepergian ke sejumlah negara untuk urusan pekerjaan.
Latif Gau menghadapi dilema serupa dari arah lain. Ia datang ke Belanda sebagai pelajar, lalu bekerja dan membangun usaha yang turut menjembatani investasi dari Belanda ke Indonesia. Modal, jaringan, dan pengetahuan ia punya. Yang belum ia punya adalah pilihan: aturan masih mengharuskannya memilih salah satu kewarganegaraan.
Tidak semua orang punya keleluasaan untuk bertahan dengan paspor Indonesia. Kertas kerja diaspora di Belanda mencatat pengalaman para perawat Indonesia yang memilih naturalisasi demi kelancaran karier, lalu kehilangan status WNI. Keputusan itu lahir dari tuntutan pekerjaan, izin tinggal, dan masa depan keluarga, bukan dari berkurangnya cinta pada tanah air.
Anak yang Harus Memilih
Dilema paling pelik menimpa anak-anak dari perkawinan campuran. Sunarti Tutu menikah dengan pria Belanda. Kedua anaknya lahir dan besar di Belanda, tetapi tetap mengenal Indonesia lewat keluarga, cerita kampung halaman, dan perjalanan pulang.
Hukum Indonesia memang memberi anak perkawinan campuran dua kewarganegaraan secara terbatas. Namun, mereka harus memilih salah satu paling lambat tiga tahun setelah berusia 18 tahun. Pada usia 21, seorang anak harus memutuskan apakah tetap menjadi WNI atau mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya.
Aturan itu bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Bagi keluarga yang anaknya baru beranjak remaja, tenggat itu terdengar jauh. Bagi yang anaknya mendekati 18 tahun, hitungan mundurnya sudah terasa: setiap ulang tahun membawa mereka lebih dekat pada pilihan yang tidak ingin dibuat siapa pun.
Ketika menyampaikan kegelisahannya di hadapan publik, suara Sunarti bergetar dan ia menangis. Ia ingin anak-anaknya tetap dapat menyebut Indonesia sebagai tanah air, bukan hanya dalam perasaan, melainkan juga dalam status.
Masalah ini tidak hanya terjadi di Eropa. Sepanjang 2024–2025, Komisi XIII DPR menerima 3.600 laporan dari keluarga perkawinan campuran. Kementerian Hukum mencatat 2.341 permohonan penegasan status WNI, 95,56 persen di antaranya berasal dari Malaysia.
Pintu yang Baru Dibuka Sedikit
Pemerintah tidak diam. Pada 26 Januari 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi meresmikan Global Citizenship of Indonesia (GCI), setelah mengumumkannya pada 19 November 2025. GCI bukan kewarganegaraan, melainkan izin tinggal tetap tanpa batas waktu. Pemegangnya cukup melapor diri setiap lima tahun.
Skema ini terbuka bagi eks-WNI, keturunan eks-WNI hingga derajat kedua, serta pasangan sah WNI atau eks-WNI. Syaratnya tidak ringan: bukti penghasilan sekitar US$1.500 per bulan atau US$15.000 per tahun, ditambah jaminan keimigrasian berupa komitmen investasi. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut GCI sebagai jawaban atas polemik kewarganegaraan ganda.
Sambutan awalnya sepi. Hingga pertengahan Februari 2026, baru 11 pemohon. Angka itu kini sudah tertinggal. Data terpisah dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara menunjukkan 53 pemegang GCI di wilayah kerjanya saja hingga 26 Agustus 2026. Meski begitu, bagi diaspora yang menuntut pengakuan, izin tinggal tetaplah izin tinggal. Pemegangnya tetap orang asing di atas kertas.
Selisihnya penting. GCI tidak menghadirkan paspor Indonesia dan tidak mengubah status hukum pemegangnya. Ia memudahkan tinggal dan bekerja, tetapi tidak menjawab kerinduan seperti yang diucapkan Oker: diakui sebagai bagian dari bangsa, bukan sekadar tamu yang dipersilakan menetap lama.
Draf di Tangan Pemerintah
Jalur yang lebih menentukan adalah revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Rancangannya masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 dan disusun lintas kementerian sejak Agustus 2025. Dalam rancangan itu, diaspora didefinisikan sebagai eks-WNI beserta keturunannya hingga derajat ketiga.
Pada 14 Agustus 2026, dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi WNI bertalenta istimewa yang dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Dua pekan kemudian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan draf rampung.
Rinciannya menunjukkan betapa sempit pintu itu. Menurut Supratman, asas kewarganegaraan tunggal tetap dipertahankan. Kewarganegaraan ganda terbatas diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran dan diaspora bertalenta. Diaspora tidak dapat mengajukannya sendiri: kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian mereka yang mengusulkan nama, lalu calon melewati uji integritas. Draf yang beredar awal tahun juga memperpanjang batas waktu pemilihan bagi anak perkawinan campuran hingga usia 26 tahun. Itu belum dikonfirmasi dalam versi terbaru.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej sebelumnya menegaskan hal serupa: pemberian kewarganegaraan ganda tertentu tidak dimaksudkan membuka kewarganegaraan ganda secara umum. Ia bersifat selektif, berbasis kepentingan strategis negara, dan didahului penilaian atas jasa atau relevansi kepentingan negara di balik pemberian status itu.
Sebagian diaspora menilai rumusan itu belum sejalan dengan semangat pidato Presiden. Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network-United, Nuning Hallett, menulis bahwa kewarganegaraan ganda seharusnya diberikan kepada semua eks-WNI, bukan hanya mereka yang dianggap layak oleh negara. Menurut Pokja Kewarganegaraan Ganda di Belanda, draf final bertanggal 19 Juli 2026 sudah masuk Prolegnas Prioritas dan menunggu Surat Presiden sebelum dikirim ke DPR. Draf itu juga disebut mensyaratkan eks-WNI yang ingin kembali menjadi WNI tinggal lima tahun berturut-turut di Indonesia.
Di titik inilah pertanyaan-pertanyaan sulit muncul. Siapa yang menentukan “talenta istimewa”? Apakah seorang perawat yang mengirim gaji ke kampung halaman, atau pengusaha kecil yang menjembatani investasi, termasuk di dalamnya? Dan apakah pintu yang hanya bisa dibuka atas usul kementerian benar-benar pintu bagi diaspora, atau pintu bagi negara untuk memilih siapa yang dibutuhkan?
Dari Belanda, Sebuah Usulan
Pokja itu dibentuk di bawah Kerukunan Masyarakat Diaspora Indonesia di Negeri Belanda. Anggotanya menghimpun IDN Global, APAB, PerCa, pengusaha, profesional, jejaring perawat, serta komunitas masjid, Katolik, dan Kristen. Keragaman itu, menurut mereka, menegaskan bahwa persoalan ini bukan urusan segelintir diaspora berpenghasilan tinggi.
Pada 18 Oktober 2026, Pokja menerbitkan kertas kerja setebal 21 halaman berjudul Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Berdarah Indonesia: Argumen, Pagar, dan Usulan untuk RUU Kewarganegaraan. Mereka mengusulkan agar eks-WNI beserta anak dan cucunya dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia tanpa melepas kewarganegaraan lain.
Usulan itu disertai pagar: larangan menduduki jabatan negara tertentu, pembatasan kepemilikan tanah, satu nomor induk kependudukan, kewajiban memakai paspor Indonesia saat keluar-masuk wilayah Indonesia, dan sumpah setia. Pencabutan kewarganegaraan hanya boleh lewat putusan pengadilan.
Pagar itu menunjukkan bahwa Pokja menyadari kekhawatiran negara soal loyalitas dan keamanan. Mereka tidak menuntut kewarganegaraan tanpa syarat, melainkan kewarganegaraan dengan batas yang jelas, tawaran yang kini harus berhadapan dengan kehati-hatian pemerintah.
Gagasan itu dibawa ke forum lebih luas dalam sarasehan daring pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sekitar 100 diaspora dari berbagai negara hadir, bersama anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka dan Yanuar Arif Wibowo. Ketua Komisi XIII Willy Aditya berhalangan. Ketua Pokja Herman Syah menyebut tujuannya melahirkan undang-undang yang tidak elitis, eksklusif, maupun diskriminatif.
Rieke mengusulkan model kewarganegaraan ganda berlapis dengan tiga kategori: pemenuhan hak asasi, hak konstitusional, dan insentif bagi kepentingan nasional. Yanuar mendorong diaspora tetap bersatu dan menyampaikan aspirasi secara terfokus sebagai masukan bagi kerja legislasi Komisi XIII.
Sarasehan ditutup dengan Ikrar Diaspora Indonesia di Negeri Belanda, yang dibacakan Nada Rahmadhani. Isinya: mereka tetap bertanah air satu, Indonesia, di mana pun tinggal dan apa pun paspor yang dipegang.
Di atas kertas, jarak antara dua dokumen itu lebar. Pemerintah bertolak dari kebutuhan negara akan talenta tertentu. Pokja bertolak dari hak eks-WNI dan keturunannya sebagai bagian dari keluarga besar bangsa. Yang pertama memilih orangnya, yang kedua menetapkan pagarnya. Di antara keduanya, DPR akan menjadi tempat tawar-menawar yang sesungguhnya.
Argumen dan Taruhan
Pokja juga membawa argumen ekonomi dan perbandingan. Remitansi pekerja migran Indonesia, menurut kertas kerja itu, mencapai sekitar Rp288 triliun pada 2025, melampaui nilai ekspor minyak dan gas. Mereka mengutip data MACIMIDE Universitas Maastricht bahwa pada 2020 sekitar 76 persen dari 200 negara telah menoleransi kewarganegaraan ganda.
Namun, persoalannya bukan sekadar menerima atau menolak dua paspor. Setiap negara punya pertimbangan tentang loyalitas, keamanan, hak politik, dan kepemilikan tanah. Pemerintah Indonesia pun menegaskan bahwa kewarganegaraan ganda tidak dimaksudkan dibuka secara umum. Tantangannya adalah menentukan siapa yang berhak dan di mana batasnya ditarik.
Para pendukung kewarganegaraan ganda juga mengajukan alasan yang lebih mendasar. Orang yang sudah lama tinggal di luar negeri, kata mereka, membawa pengetahuan, jaringan, dan modal yang bisa mengalir pulang. Namun, aliran itu lebih mudah terjadi bila mereka merasa diterima, bukan dicurigai.
Perjuangan diaspora di Belanda punya jejak panjang. Seabad lalu, mahasiswa Hindia di Leiden, Rotterdam, dan Den Haag membentuk Perhimpunan Indonesia. Pada Maret 1928, Mohammad Hatta diadili di Den Haag. Dalam pembelaannya, ia menegaskan bahwa hanya ada satu tanah yang dapat ia sebut tanah airnya, yang tumbuh lewat usaha. Hampir satu abad kemudian, anak-cucu perantau itu kembali berbicara tentang tanah air, kali ini dengan tuntutan berbeda: ruang hukum agar hubungan dengan Indonesia tidak terputus ketika seseorang memegang paspor lain.
Sekretaris Pokja, Monique Patricia, merangkumnya sebagai sesuatu yang melampaui urusan administrasi. “Kewarganegaraan bukan hanya persoalan administratif atau status hukum, tetapi juga menyangkut identitas, keluarga, akar budaya, dan ikatan batin dengan Indonesia,” ujarnya.
Waktu juga menjadi faktor. Pemerintah sebelumnya menargetkan pembaruan undang-undang ini rampung pada 2026, sementara draf masih menunggu Surat Presiden. Setelah surat itu terkirim, DPR baru mulai membahas, dan setiap pasal tentang diaspora akan diuji oleh kepentingan banyak pihak. Bagi keluarga yang anaknya mendekati usia 18 tahun, penantian itu bukan abstraksi.
Bagi Oker, taruhannya sederhana dan personal: ia ingin pulang tanpa merasa menjadi tamu. Bagi diaspora lain, taruhannya anak, keluarga, pekerjaan, dan kesempatan berkontribusi. Draf undang-undang kini menunggu giliran dibahas, dan pertanyaan lama kembali ke meja: apakah seseorang harus kehilangan statusnya sebagai bagian dari Indonesia hanya karena membangun hidup di negara lain? (*)
