JAYAKARTA NEWS – Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, yang dipimpin oleh Romo Kolonel (Sus) Yos Bintoro, Pr, merumuskan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025. Fokus pembahasan diarahkan pada tema besar Hak Asasi Manusia, jalan perdamaian, rekonsiliasi, keadilan, dan martabat manusia.
Dalam evaluasi internal Gereja, delegasi OCI menyoroti masih terbatasnya penugasan uskup kepada para imam untuk melayani umat Katolik yang bertugas di lingkungan TNI dan Polri. Selain itu, “luka Papua” disebut masih menganga dengan kondisi sosial dan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, sementara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih rendah.
Dari sisi eksternal, para delegasi mengidentifikasi sejumlah akar persoalan yang menghambat proses perdamaian dan pelayanan kemanusiaan. Dalam perumusan kebijakan, masyarakat Papua kerap merasa kurang dilibatkan secara adil. Gereja sendiri diakui belum sepenuhnya mampu menjadi penghubung yang efektif antara umat dengan aparat keamanan. Di samping itu, pendekatan kepada para pemangku kepentingan belum optimal, dan sebagian pejabat Katolik di lingkungan TNI-Polri dinilai masih belum sepenuhnya menjadi teladan dalam menghadirkan nilai-nilai iman di tengah tugas kenegaraan.
Delegasi OCI juga menyoroti bahwa pendekatan rekonsiliasi di lapangan masih cenderung menggunakan cara pandang militeristik. Karena itu, diperlukan langkah baru yang lebih humanis, dialogis, dan berbasis kasih.
Dalam refleksinya, Romo Kolonel (Sus) Yos Bintoro, Pr, mengutip pesan kasih universal “Amor omnia vincit”, kasih mengalahkan segalanya (Roma 13:8-10), serta menyerukan agar umat “berangkat dari etika ketaatan menuju etika tanggung jawab,” sebagaimana diajarkan oleh teolog moral Berhard Haering. Ia menegaskan, pelayanan di lingkungan TNI dan Polri harus berakar pada spiritualitas tanggung jawab pribadi kepada Allah (Roma 14:7-12) dan semangat gembala yang menemukan kembali domba yang hilang (Lukas 15:1-10).
Rencana transformasi OCI ke depan diarahkan pada penyelesaian persoalan sosial dengan pendekatan sejarah dan antropologi, pembinaan “alat negara yang beriman Katolik”, serta kebijakan pembinaan yang lebih desentralistis dan berkeadilan.
OCI juga melihat peluang kerja sama lintas lembaga dengan Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, pemerintah daerah, serta keuskupan setempat untuk memperluas pelayanan pastoral bagi anggota TNI-Polri dan keluarganya.
“Pelayanan bagi aparat negara yang beriman Katolik bukan hanya tentang mendampingi secara rohani, tetapi juga menghadirkan wajah Gereja yang humanis dan membawa damai di tengah masyarakat,” ujar Romo Yos Bintoro, Kamis (6/11).
Delegasi OCI menegaskan komitmennya untuk terus “bergerak bersama tidak hanya dalam aksi, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, demi memenangkan hati dan pikiran rakyat.”***/mel
