JAYAKARTA NEWS – Stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikuasai BULOG jumlahnya sangat aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dikutip dari Rilis BUMN, Sabtu (16/12/2023), stok beras BULOG saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton.
Hal tersebut diungkapkan Manager Humas dan Kelembagaan Perum BULOG Tomi Wijaya.
Dengan stok beras yang dikuasai BULOG saat ini kemudian dengan tambahan baru penugasan impor dari pemerintah ini maka jumlahnya akan makin kuat untuk kebutuhan Nataru.
Selain itu, stok beras tersebut juga jumlahnya aman untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan tahun depan guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat.
“Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton”, ujar Tomi.
“Saat ini kita sudah kontrak dengan beberapa negara yang produksinya masih banyak yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar dan Kamboja. Selanjutnya kita juga akan menjajaki dengan India maupun negara lainnya yang memungkinkan dan memenuhi persyaratan”, tambah Tomi.
Kemudian Tomi juga mengemukakan pemerintah melalui Bapanas menugaskan BULOG untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras di tanah air.
Pertama program Bantuan Pangan dan kedua Operasi Pasar atau Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP).
“Masyarakat tidak perlu khawatir, Pemerintah melalui BULOG sudah menggelontorkan beras operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total per kemarin (14/12) sebanyak 1,1 juta ton dan kegiatan ini juga terus berlanjut digelontorkan sampai harga stabil”, kata Tomi.
Lebih lanjut Tomi mengatakan, Beras Bantuan Pangan tambahan untuk bulan Desember juga sedang dilakukan.
Total beras yang disalurkan selama tahun 2023 sudah sebanyak 1,4 juta ton.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi saat memberikan langsung Bantuan Pangan di Malam kemarin (14/12) program ini akan diteruskan sampai dengan bulan Maret 2024 dan akan memperhatikan lagi APBN untuk menambah sampai dengan Juni 2024”, tambah Tomi.
Melalui 2 instrumen ini terbukti efektif meredam gejolak kenaikan harga beras yang terjadi sebagai dampak bencana El Nino yang melanda seluruh dunia.***/mel
