JAYAKARTA NEWS— Desakan agar sekolah bisa dibuka kembali khususnya di masa Kenormalan Baru terus menggema. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hanya satu sekolah yang dinilai benar-benar siap secara infrastruktur kenormalan baru, yakni SMKN 11 Kota Bandung.
Retno Listyarti, Komisoner KPAI bidang Pendidikan, menjelaskan, pihak KPAI melakukan pengawasan langsung terhadap 15 sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK sebagai sampel di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan dan kota Bandung pada Juni 2020 yang lalu.
Hasilnya, dari 15 sekolah hanya 1 sekolah yang benar-benar siap secara infrastruktur kenormalan baru, yaitu SMKN 11 kota Bandung, sedangkan yang mulai menyiapkan infrastruktur ada 5 sekolah, itupun sebatas menyiapkan wastafel beberapa buah di tempat-tempat yang strategis di lingkungan sekolah, dan 9 sekolah lagi belum menyiapkan apapun kecuali sabun cuci tangan di wastafel yang memang sudah dibangun jauh sebelum pandemic covid 19.
Selain melakukan pengawasan langsung, KPAI juga melakukan survey ke para guru di berbagai daerah. Survey menyasar ke para guru bertujuan untuk mengetahui seberapa sekolah siap menghadapi ke normalan baru. Sampai hari ini (28/7) survey diikuti oleh 6.664 guru dari sekolah yang berbeda, karena satu sekolah diwakili oleh satu guru. Hasil sementara survey, hanya sekitar 20% sekolah yang siap menghadapi kenormalan baru dari infrastruktur yang sudah disiapkan saat ini.
Pertanyaan survey meliputi apakah sanitasi di sekolah sesuai standar kebersihan dan kesehatan, berapa wastafel yang di miliki sekolah, apakah selama ini sekolah selalu menyediakan sabun cuci tangan dan tissudi wastafel dan di toilet sekolah, apakah tersedia cukup air di toilet maupun di wastafel sekolah, apakah sudah ada protocol kesehatan, sudah di sosilisasikah kepada para orangtua dan siswa melalui daring atau pemberitahuan tertulis, dll.
Kalau untuk pengawasan langsung, tutur Retno, KPAI mengecek langsung kondisi toilet sekolah, mencoba wastafel yang berada di sekolah apakah rusak/tidak dan apakah ada airnya/tidak, juga ke ruang kelas apakah kursi/meja sudah disusun setengah dari jumlah siswa selama ini, apakah ada ruang isolasi sementara saat ada warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat, apakah sudah dipikirkan jadwal pelajaran ketika masuk separuh siswa.
Misalnya jumlah siswa 36 per kelas berarti ada 18 siswa yang belajar di rumah dan ada 18 siswa yang belajar tatap muka, bagaimana dengan modul untuk siswa yang belajar dari rumah karena gurunya pasti berat bebannya ketika harus melakukan pembelajaran luring dan daring dalam waktu yang bersamaan, apakah para guru sudah disiapkan untuk itu semua oleh sekolah maupun oleh dinas pendidikan setempat.
Kemdikbud, tegas Retno, seharusnya menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan kenormalan baru di pendidikan. Bisa dilakukan dengan mempersiapkan protocol kesehatan dan daftar periksa yang kemudian disampaikan ke seluruh Dinas Pendidikan untuk dilakukan rapat koordinasi secara berjenjang.
Mulai dari Kemdikbud dengan kepala-kepala Dinas Pendidikan, kemudian Dinas-dinas Pendidikan melakukan rapat koordinasi dengan sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah melakukan rapat koordinasi dengan para guru. Selanjutnya para wali kelas melakukan sosialisasi kepada seluruh orangtua dan siswa di kelasnya.
“Kami belum melihat ada upaya-upaya semacam itu, lalu bagaimana Kemdikbud hendak membuka sekolah di semua zona (hijau, orange, kuning maupun merah) ketika tidak memiliki data apapun di level sekolah. Tidak bisa menggunakan “Merdeka Belajar” dalam situasi seperti ini dengan seolah memerdekakan semua daerah dan sekolah untuk tatap muka. Kebijakan seharusnya berbasis data, bukan coba-coba. Apalagi ini soal keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia, untuk anak sebaiknya jangan coba-coba,” urai Retno.***/ebn
