JAYAKARTA NEWS – Sebuah laporan yang dirilis oleh Wall Street Journal (WSJ), Senin, memunculkan teka-teki mengenai kemarian Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang terbunuh di Malaysia pada 2017. Menurut WSJ, Kim Jong-nam telah menjadi informan bagi CIA.
Surat kabar itu mengutip “orang yang tidak disebutkan namanya tentang masalah ini” untuk laporan itu, dan mengatakan banyak detail hubungan Kim Jong-nam dengan CIA tetap tidak jelas. Laporna itu mengutip sumber yang mengatakan “ada hubungan” antara CIA dan Kim Jong-nam.
Menurut sumber surat kabar itu, Kim Jong-nam melakukan perjalanan ke Malaysia pada Februari 2017 untuk bertemu dengan kontak CIA-nya, meskipun itu mungkin bukan satu-satunya tujuan dari perjalanan tersebut.
Kim Jong-nam kemudian diketahui meregang nyawa di Malaysia. Dalam kasus ini, dua wanita lantas dituduh meracuni Kim Jong-nam dengan mengolesi wajahnya menggunakan cairan VX, senjata kimia terlarang, di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017.
Dalam perkembangannya, pengadilan Malaysia membebaskan Siti Aisyah (Indonesia) pada Maret dan Doan Thi Huong, yang warga Vietnam, pada Mei.
Reuters yang mencoba untuk megkonfirmasi laporan WSJ tersebut, tidak dapat mengkonfirmasi secara independen klaim laporan jurnal tersebut. Tetapi, Anna Fifield, kepala biro Washington Post di Beijing, merujuknya dalam bukunya The Great Successor.
“Kim Jong-nam menjadi informan bagi CIA … Saudaranya akan menganggap berbicara dengan mata-mata Amerika sebagai tindakan berbahaya. Tetapi Kim Jong-nam memberikan informasi kepada mereka, biasanya bertemu dengan penangannya di Singapura atau Malaysia, ” tulisnya.
WSJ menyebutkan, “Beberapa mantan pejabat AS mengatakan saudara tiri, yang telah tinggal di luar Korea Utara selama bertahun-tahun dan tidak memiliki basis kekuatan yang dikenal di Pyongyang, tidak mungkin dapat memberikan rincian tentang pekerjaan dalam negeri mengenai rahasia negara rahasia itu. “
Mantan pejabat itu juga mengatakan bahwa Kim Jong-nam hampir pasti telah melakukan kontak dengan dinas keamanan negara-negara lain, terutama China, kata WSJ itu.
Para pejabat Korea Selatan dan AS mengatakan, pihak berwenang Korea Utara telah memerintahkan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, yang telah mengkritik pemerintahan yang dikuasai dinasti keluarganya. Namun, Pyongyang membantah tuduhan itu.
Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong-un telah bertemu dua kali, di Hanoi pada Februari dan Singapura pada Juni tahun lalu. Pertemuan itu tampaknya sebagai upaya membangun niat baik pribadi Kim Jong-un, tetapi pertemuan itu belum berhasil membawa kesepakatan untuk mencabut sanksi AS sebagai imbalan bagi Korea Utara yang mengabaikan program nuklir dan misilnya.
Kematian dan Krisis diplomatik
Pembunuhan Kim Jong-nam di negeri orang, menyebabkan krisis diplomatik besar antara Korea Utara dan Malaysia. Malaysia mengusir duta besar Korea Utara, dan menolak untuk menyerahkan jenazah Kim Jong-nam ke Pyongyang. Malasia juga menuntut tiga warga Korea Utara yang bersembunyi di kedutaan untuk datang ke polisi guna dimintai keterangan. Langkah Malaysia itu kemudian ditanggapi Korea Utara dengan menyandera semua warga Malaysia di Korea Utara.
Namun, dalam dua tahun sejak kasus pembunuhan mencuat, diplomasi di belakang layar telah mengambil alih dan tampaknya telah secara signifikan mempengaruhi bagaimana berbagai peristiwa telah terjadi di ruang sidang.
Setelah seorang hakim memutuskan bahwa Siti dan Doan harus bersaksi. Langkah-langkah diplomatik secara penuh dimulai di Indonesia. Presiden Jokowi bertemu dengan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dua kali pada tahun 2018 untuk mendesak pembebasan Siti. Itu terbukti efektif; dalam perintah yang ditandatangani oleh jaksa agung yang mengutip “hubungan baik” antara Malaysia dan Indonesia, Siti dibebaskan pada bulan Maret.
Keputusan Malaysia untuk membiarkan Siti pergi dan membiarkan Doan mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan telah memunculkan tuduhan bahwa pemerintah Malaysia ingin melakukannya karena itu tidak nyaman secara diplomatis.
Sebelum pembunuhan itu, Korea Utara dan Malaysia telah melampaui empat dekade hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik, yang diperkuat di bawah pimpinan Mahathir pada periode pertama kali ia berkuasa pada 1990-an. Dan ketika Mahathir kembali mengambil alih kekuasaan pada Mei tahun 2018blalu, ia diduga ingin memulihkan hubungan baik dengan Pyongyang.
“Yang jelas sekarang adalah bahwa pemerintah Malaysia menganggap pemulihan hubungan antara Pyongyang dan Kuala Lumpur lebih penting daripada masalah keadilan untuk pembunuhan Kim Jong-nam,” kata Dr Nam Sung-wook, seorang profesor di Universitas Korea yang sebelumnya bekerja di badan Intelijen Korea Selatan.
“Status Kim Jong-un pun sedang meningkat sekarang, setelah dia bertemu dengan presiden AS dan perdana menteri Vietnam dan para pemimpin di kawasan itu, dan Malaysia juga ingin menjadi bagian dari percakapan ini.”
Sebuah laporan PBB, yang dirilis pada bulan Maret, yang menyelidiki pelanggaran embargo senjata PBB dan sanksi keuangan terhadap Korea Utara, menyebut Malaysia sebagai salah satu penyebab utama, memilih beberapa perusahaan Malaysia dan tokoh bisnis senior yang mendapat manfaat dari kesepakatan klandestin.
“Beberapa anggota partai yang berkuasa terlibat dalam jaringan keuangan yang sebagian dari Korea Utara sehingga pemerintah jelas tidak ingin mengasingkan Korea Utara dengan persidangan ini berlanjut; itu akan membuat mereka kehilangan uang dan malu, dan bahkan mungkin sanksi internasional, ” kata Dr Remco Breuker, seorang ahli Korea Utara di Universitas Leiden.
‘Membasuh dosa-dosa Korea Utara’
Sejak kelahirannya pada tahun 1971, sebagai putra tertua Kim Jong-il, Kim Jong-nam dijadwalkan untuk memerintah Korea Utara. Tetapi setelah dikirim belajar ke sekolah berasrama di Swiss, ia mengembangkan selera akan barang-barang mewah dan gaya hidup yang dekaden.
Pada tahun 2001, dalam sebuah insiden yang terlihat mempermalukan keluarganya, Kim Jong-nam ditangkap ketika mencoba memasuki Jepang untuk mengunjungi Tokyo Disneyland. Dia kemudian berbicara secara terbuka tentang kepercayaannya pada reformasi politik dan ekonomi untuk Korea Utara.
Tapi dia masih dipandang sebagai saingan potensial bagi adiknya, Kim Jong-un. Setidaknya ada dua upaya pembunuhan yang gagal terhadapnya pada tahun 2010 dan 2012 dan Kim Jong-un dikabarkan telah mengeluarkan perintah untuk membunuh kakaknya. Spekulasi ini, terang-terangan telah dibantah Pyongyang.
Keputusan nyata Korea Utara untuk merekrut dan merawat dua wanita tak bersalah untuk melakukan pembunuhan, tampaknya merupakan upaya Kim Jong-un untuk menghindari terulangnya insiden pemboman Rangoon di Burma pada tahun 1983, ketika dua perwira tentara Korea Utara yang berusaha untuk secara terbuka membunuh presiden Korea Selatan, Chun Doo-hwan, ditangkap dan diadili.
Sebagai gantinya, pelaku nyata di Pyongyang, yang telah disimpulkan oleh AS dan Korea Selatan, bersalah karena mengatur kejahatan tersebut, tidak menghadapi pembalasan atas pembunuhan tersebut.
“Anda akan mengharapkan percabangan untuk Korea Utara, tetapi mengingat sambutan yang diterima Kim Jong-un ketika ia pergi ke Singapura dan kemudian Vietnam untuk KTT nuklir dengan Trump, tidak, saya tidak berpikir begitu,” kata Breuker. “Komunitas internasional sangat pandai membasuh dosa-dosa Korea Utara bagi mereka.”
Dia menambahkan: “Saya kira Korea Utara tidak peduli apakah wanita-wanita ini dibebaskan atau dieksekusi, bagi mereka ini masa lalu. Korea Utara tidak pernah didakwa, orang-orang yang terhubung dengan pembunuhan meninggalkan negara mereka segera setelahnya, sehingga mereka lolos tanpa hukuman. Seperti yang ditunjukkan oleh pembunuhan dan persidangan ini, mereka dapat bertindak dengan impunitas yang hampir total dan mungkin akan melakukannya lagi. “***
