JAYAKARTA NEWS – Buku Democratic Policing karya bersama Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo (Pensil-324, 2017), mengangkat topik “Praktik Democratic Policing di Amerika Serikat” (hlm 236). Sebuah perbandingan yang ideal, mengingat di Negeri Paman Sam, democratic policing diikuti oleh dimensi etika dan teknikal yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan warganya.
Peran pemolisian di Amerika Serikat menarik untuk diperhatikan dan dijadikan perbandingan. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, antara 1960-an sampai 2010-an, telah terjadi perubahan peran pemolisian di AS. Anggaran yang dulu stagnan cenderung turun, kemudian naik seiring mengalirnya dukungan terhadap sistem pemolisian, yang merupakan agenda baru penegakan supremasi pemenuhan hak-hak asasi dan Ekosob bagi warga negara AS.
Peran yang semula hanya penegak hukum dan penjaga ketertiban, kemudian melebar untuk mendorong peran kunci membantu pemecah masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang banyak dihadapi warga. Tak pelak, belanja polisi di semua tingkatan pemerintahan di AS tumbuh pesar setelah 2015 dan kemudian tidak pernah turun kembali. Kota-kota di AS menghabiskan 82 dolar AS per warga untuk belanja kepolisian pada tahun 1951, dan tahun 2016 menjadi 286 dolar AS per warga.
Tak heran jika Amerika berhasil membangun teknik surveilance sampai teknik investigasi yang semakin canggih tanpa harus mengganggu dan melanggar HAM. Kehadiran sistem pemolisian ada di berbagai tempat tanpa harus ada kehadiran fisik polisi di sana. Pengalaman deduktif seperti itu oleh Beckett dan Herbert disimpulkan sebagai “teknik” yang dapat dikembangkan secara terbuka oleh sistem pemolisian yang mewakili perluasan progresif dari kapasitas pengawasan aparat kepolisian di seluruh wilayah.
Kemampuan negara untuk mencari, menahan, mengatur, dan memantau diperluas. Sebuah sistem “gerbang dan rintangan” yang tak terlibat namun sangat berarti dalam menghambat pergerakan orang-orang yang dicurigai akan melakukan tindakan kriminal di ruang publik, sehingga dapat dicegah di awal. Di kota-kota Amerika Serikat, pada awal abad ke-21, kehadiran aparat kepolisian merupakan hal normal dari rumah sakit mental sampai ruang pelayanan sosial.
Seperti disampaikan Stuart, seorang petugas kesehatan di bagaian dawat darurat sebuah rumah sakit di New York. Katanya, polisi beroperasi lebih dari sekadar menjadi petugas keamanan di ruang-ruang pelayanan kesehatan. Mereka ada di rumah sakit dan bertindak untuk membantu memecah masalah non-medis yang dihadapi warga dalam berhubungan dengan rumah sakit.
Mereka juga membawa orang-orang yang mereka anggap membutuhkan pertolongan, bekerjasama dengan agen layanan sosial, dan menangani serangkaian masalah sosial yang meluas dan kompleks yang ada di pusat pelayanan kesehatan di kota itu. Peran baru dalam sistem pemolisian adalah melaukan preventif agar potensi keresahan sosial tidak muncul dan tertib sosial dalam masyarakat dapat ditegakkan sejak awal. Polisi menjamin agar sistem pelayanan sosial berjalan secara adil dan transparan.
Dengan demikiain, pertemuan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, telah menyediakan ruang-ruang baru bagi aktivitas dan peranan polisi di masa mendatang. Ruang publik menjadi ruang yang dpenuhi oleh patroli polisi, sekalipun kehadiran mereka tidak menggunakan seragam kepolisian. Bahkan kehadiran mereka bisa diwakili oleh teknologi kamera pengawasan yang dapat dipantau secara intensif dari ruang kontrol.
Petugas polisi sekarang diharapkan bersikap proaktif dan bukan sekadar responsif, mencari kemungkinan terjadinya celah kejahatan, tetapi satu langkah lebih maju, menjaga dan mengawasi secara senyap. Kasus penanganan teror bom Thamrin di Jakarta yang demikian cepat dan tepat, tidak lepas dari kehadiran aparat kepolisian di lokasi kejadian, sebelum peristiwa teror dilakukan oleh pelakunya. Mereka bagian dari anggota yang menjaga objek vital pembangunan.
Beberapa hasil penelitian dari beberapa negara menunjukkan bahwa kepolisian yang dapat membangun kepercayaan kuat dari warga adalah sistem kepolisian yang sangat dekat dengan kebudayaan yang dianut oleh warga, mudah berkomunikasi dan selalu ada dalam setiap momen dan event bersama warga.
Strategi pemolisian yang baru yang terintegrasi dengan strategi pembangunan negara, baik di perkotaan ataupun di pedesaan, ternyata mendorong tingkat kriminalitas menjadi menurun dan fungsi kontrol sosial semakin tinggi. Hal itu juga membuat anggaran pengendalian kejahatan semakin menurun.
Hal tersebut telah diteliti di berbagai negara. Di Amerika Serikat menunjukkan perluasan strategi pemolisian yang berintegrasi dengan penegakan sistem peradilan, HAM, dan Ekosob membuat perluasan kelembagaan dalam pemolisian dan mendorong profesionalitas polisi.
Keanggotaan polisi semakin diisi oleh para profesional yang kemudian dibekali dengan ilmu kepolisian. Model pemolisian seperti itu kemudian menggaet partisipasi warga yang lebih luas seperti skema “petugas sumber daya sekolah” yang berpatroli di sekolah dan “pemolisian pihak ketiga” untuk mengamanan wilayah tertentu. (dikutip dari buku “Democratic Policing”/rr)
