Mega proyek Meikarta gegap gempita di awal, promo gede-gedean dan promosi luar biasa. Seolah paling luar biasa, tapi apa daya… setelah KPK menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah dkk serta bos Lippo Group, Billy Sindoro, proyek “edan-edanan tersebut” langsung meredup terkesan timbul tenggelam, dikesankan akan bangkrut.
Sisi lain yang masih terkesan tanda tanya dan mengundang kepenasaran pamiarsa di tatar sunda adalah “keberadaan” mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam proyek itu. ”Naha kabaud (terlibat) atau bersih tidak terlibat atau cuci tangan mengorbankan anak buah, dan atau bekerja dengan cara lempar batu sembunyi tangan. Praduga tersebut merebak di Jawa Barat. Kendati asas praduga tak bersalahlah dalam kasus Meikarta yang ditangani KPK. Simpulnya ada yang mengatakan Kang Aher bersih tak mungkin terlibat pidana Meikarta. Ada juga yang merasa was-was “boa boa” kabaud. Yang jelas kabaud atau kebawa jadi saksi.
Seperti dikatakatan juru bicara KPK Febri Diansyah baru-baru ini, bahwa mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sudah dipanggil dua kali untuk jadi saksi atas Bupati Bekasi Neneng Hasanah, awalnya mangkir, meski akhirnya datang juga memenuhi panggilan KPK. Sejumlah sumber yang dihimpun Jayakarta News, ada beberapa hal yang dipertanyakan dan diperdalam tim penyidik KPK tentang keberadaan kasus Meikarta Pemrov Jabar dan Kang Aher serta Kang Emil (Ridwan Kamil). Antara lain:
Pertama, bahwa KPK harus menuntaskan dari kepala, kaki, sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Terutama untuk memperdalam ketidaklaziman rekomendasi Gubernur Aher yang didelegasikan, seperti yang tertuang dalam dakwaan atas bos Lippo Group dan Bupati Bekasi Neneng nomor:g648/kep 1069-DPMPTSP/2017.Dimana Gubernur Aher tidak berani menandatangi rekomendasi tersebut malah mendelegasikan ke kepala perizinan Jabar (Kepala DPMPTSP yang kala itu dijabat Wagub Deddy Mizwar. Hal ini yang tidak lazim dan jarang terjadi.
Kedua, yang patut diperdalam Tim KPK adalah masalah perubahan Perda Tata Tuang dan perubahan Dinas Tata Ruang yang tiba-tiba dialihkan dari Dinas Kimrung ke Dinas Binamarga dan Tata Ruang. Hal ini pun dianggap janggal dan tidak lazim. Jangan-jangan ada kaitannya dengan maraknya perizinan seperti Meikarta. Suka-tidak-suka Jawa Barat di era Kang Aher banyak pesawahan dan lahan produktif dijadikan kawasan perumahan.
Ketiga, dengan diperiksanya petinggi Jabar dari mulai mantan gubernur, mantan wagub, mantan pejabat Binamarga, Bappeda Edi Nasution cs oleh KPK, diharapkan menjadi tuntas. Siapa pun yang terlibat, segera penjarakan yang tidak terlibat jangan dibawa-bawa ke ranah pidana.
Keempat, dari kasus Meikarta, semula Gubernur Jabar Ridwan Kamil menggebu-gebu berkomentar. Setelah itu, tampak lebih irit bicara karena ditegur KPK, supaya tidak terkesan mempengaruhui penyidikan.
Kelima, meminta Ridwan Kamil menertibkan para pemberi rekomendasi yang masih menduduki jabatan di Pemprov Jabar. Kang Emil tidak boleh tinggal diam, pejabat yang gemar korupsi dan minta bati serta berprinsip “tidak ada makan siang yang geratis”, harus ditindak. Masyarakat pun mempertanyakan, pejabat di Bekasi terkena OTT KPK, masa oknum di provinsi “makan siangnya geratis?” Masyarakat berharap kepada Gubernur Ridwan kamil yang seorang arsitek yang dekat dengan para pengembang, berdiri tegak, menegakkan keadilan di Jawa Barat, jangan sampai dikalahkan penjahat.
Berikut nama dan pejabat yang dirotasi :
1. Yerry Yanuar (Kepala Badan Kepegawaian Daerah)
2. Mochammad Taufik Budi Santoso (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
3. Riadi SKM (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah)
4. Hening Widiatmoko (Kepala Badan Pendapatan Daerah)
5. Ferry Sofwan Arif (Inspektur Daerah)
6. Muhammad Solihin (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
7. Herri Hudaya (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
8. Toto Mohamad Toha (Sekretaris Sekretariat DPRD)
9. Daud Achmad (Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah)
10. Dudi Sudradjat Abdurachim (Asisten Administrasi Sekretaris Daerah)
11. Koesmayadie Tatang Padmadinata (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan)
12. Dewi Sartika (Kepala Dinas Pendidikan)
13. Haryadi Wargadibrata (Kepala Susunan Polisi Pamong Praja)
14. Dodo Suhendar (Kepala Dinas Sosial)
15. Supriyatno (Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
16. Dicky Saromi (Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman)
17. Bambang Rianto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
18. Epi Kustiawan (Kepala Dinas Kehutanan)
19. Budi Susatijo (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
20. Agus Hanafi (Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah)
21. Ahmad Hadari (Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah)
22. Dady iskandar (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah)
23. Dody Firman Nugraha (Kepala Dinas Perkebunan)
24. Heri Suherman (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
(Dani Yuliantara)
