JAYAKARTA NEWS – Saat ini masyarakat bisa dengan mudah memperoleh informasi tanpa batasan ruang dan waktu, namun yang menjadi permasalaan adalah tidak semua informasi di internet bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, mengatakan masyarakat bisa menjadikan website jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id sebagai rujukan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Seluruh konten dan data yang termuat di kedua website tersebut, kata Benny, merupakan bentuk implementasi Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Undang-undang tersebut, lanjutnya, mewajibkan lembaga publik untuk menyediakan jenis-jenis informasi yang wajib publikasikan, yaitu informasi secara berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat.
“Kita harus bisa memilah dan memilih, website yang bisa dijadikan sebagai referensi dan tidak. Konten di website kami beserta semua data-data yang dipublikasikan merupakan bagian dari open goverment data sesuai UU No.14 tahun 2008,” ujar Benny di kantornya, Kamis (15/7).
Tidak hanya untuk masyarakat umum, informasi pada website jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id juga bisa dijadikan rujukan informasi bagi media/pers. Sebab, kedua website tersebut juga menjadi suara resmi Peprov Jatim.
Dalam website jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id terdapat beragam menu informasi dan data. Bahkan, disertakan pula bermacam-macam sub domain seperti infocovid.jatimprov.go.id, checkupcovid19.jatimprov.go.id, dan sikipo.jatimprov.go.id.
Tak hanya itu, semua rilis terkait Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Sekda Jatim yang diproduk oleh Biro Administrasi Pimpinan juga termuat dalam website ini. Demikian pula, angka terkini peta sebaran kasus terkonfirmasi Covid-19 di Jawa Timur.
“Semua informasi dalam kedua website tersebut selalu kami update, dan memang kami sediakan untuk kebutuhan informasi masyarakat, termasuk media,” demikian Benny. (poedji)
