JAYAKARTA NEWS— Arah kebijakan APBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Paripurna DPR RI menjadi penegasan bahwa anggaran negara harus ditempatkan sebagai instrumen perjuangan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani, menanggapi pidato Presiden Prabowo saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026).
“Dalam pidatonya, Bapak Presiden menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Presiden juga menekankan pentingnya memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap warga negara,” kata Christina, dilansir Humas KP2MI.
Pesan tersebut, kata Wamen Christina menjadi penting karena ukuran keberhasilan APBN pada akhirnya bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Karena itu, setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata. Masyarakat harus merasakan bahwa negara hadir melalui pelayanan publik yang semakin baik, perlindungan yang semakin kuat, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan pelindungan pekerja migran Indonesia, karena pekerja migran dan keluarganya bagian dari masyarakat yang harus mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan dan kehadiran negara.
“Bagi pekerja migran, kehadiran negara harus dirasakan sejak sebelum bekerja ke luar negeri, selama menjalankan pekerjaannya, hingga kembali ke Tanah Air. Pelindungan bukan hanya ketika terjadi persoalan, tetapi merupakan rangkaian layanan dan kebijakan yang memastikan mereka dapat bekerja secara aman, produktif, dan bermartabat,” ungkap Christina.
Christina melanjutkan, Presiden Prabowo juga meminta belanja negara di APBN 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi penggerak aktivitas ekonomi.
“Belanja negara harus memberikan manfaat langsung sekaligus memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Artinya, pelayanan publik diperkuat, tetapi pada saat yang sama belanja tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan kesempatan ekonomi, dan memperkuat daya saing masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberpihakan kepada rakyat juga harus diterjemahkan melalui belanja negara yang tepat sasaran. Termasuk keberpihakan kepada rakyat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara.
Dalam arah kebijakan RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit APBN berada di kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen terhadap PDB dan menegaskan komitmen untuk terus menekan serta memperkecil defisit.
“Menjaga defisit dan kesehatan fiskal merupakan bagian dari upaya memastikan pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk terus membiayai program-program prioritas, pelayanan publik secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di masa yang akan datang,” imbuh Wamen Christina. (*/di)
