Oleh Djoko Setijowarno
Guna menekan emisi dan ketergantungan pada kendaraan pribadi, Trans Jateng terus bertransformasi menyediakan layanan transportasi massal yang aman, terintegrasi, dan merata di Jawa Tengah
Transportasi darat di Indonesia menyumbang emisi hingga 90%, dengan total emisi di sektor energi mendekati 600 MtCO2eq (Institute for Essential Services Reform, 2023). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023) total emisi dari pembakaran bahan bakar transportasi di Jawa Tengah naik hingga 2 kali lipat pada periode tahun 2010 – 2023 (29,9 MtCO2e menjadi 95,6 MtCO2e).
Total emisi transportasi berkontribusi pada 80,49% dari seluruh total emisi di Jawa Tengah. Kendaraan listrik hanya berkontribusi sebesar 3.500 unit atau sebesar 0,0184% dari total seluruh kendaraan pribadi di Jawa Tengah. Penurunan emisi GRK Jawa Tengah di sektor transportasi hanya berada pada urutan ketiga selama periode 2021-2024, dengan penuruhan kontribusi sebesar 1,2 MtCO2e atau hanya sebesar 8,96%.
Jumlah kendaraan pribadi di Jawa Tengah mencapai 21 juta unit pada 2024, di mana 89% di antaranya adalah sepeda motor (BPS Jawa Tengah, 2024). Dominasi roda dua ini membawa dampak serius pada keselamatan jalan. Menurut Ditlantas Polda Jawa Tengah (2025), korban kecelakaan terbanyak berasal dari kelompok usia produktif 17–35 tahun yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Lebih jauh lagi, insiden kecelakaan sepanjang 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan rata-rata 11% setiap tahunnya, yang secara linier meningkatkan angka korban serta kerugian materiil.
Studi Institute for Essential Services Reform (IESR, 2026) mengungkapkan, sebanyak 94,5% responden di Jawa Tengah memiliki minimal satu kendaraan pribadi. Angka ini mencerminkan masih tingginya ketergantungan masyarakat pada moda transportasi pribadi. Di sisi lain, sebanyak 46,0% responden memiliki tingkat pendapatan di bawah Rp 3 juta per bulan. Kondisi ekonomi tersebut menjadikan sensitivitas tarif sebagai faktor krusial yang harus dipertimbangkan dalam merancang layanan transportasi umum.
Mayoritas masyarakat memilih sepeda motor sebagai moda perjalanan utama dengan proporsi mencapai 65,3%. Sementara itu, pemanfaatan moda lainnya masih relatif rendah, yakni mobil pribadi sebesar 16,4%, transportasi umum 11,6%, ojek online 3,5%, dan sepeda 0,3%.
Menurut Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2026), pengembangan angkutan aglomerasi Trans Jateng dilatarbelakangi oleh sejumlah isu strategis (1) kesenjangan wilayah, terjadinya ketimpangan pembangunan dan aksesibilitas antara kota inti dan wilayah penyangga, (2) dampak lingkungan dan energi, tingginya emisi gas buang dan konsumsi BBM akibat pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali, (3) kerugian ekonomi, kerugian finansial yang signifikan akibat meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, (4) keselamatan jalan, masih tingginya risiko kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada korban jiwa dan luka berat, (5) beban biaya transportasi, tingginya porsi pengeluaran masyarakat untuk transportasi, yang mencapai sekitar 30% dari total pengeluaran di wilayah Kedungsepur, (6) penurunan layanan angkutan umum: rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan publik yang ber dampak pada penurunan jumlah operator/pengusaha angkutan, (7) ketimpangan kapasitas jalan: pertambahan kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan pesatnya pertumbuhan volume lalu lintas, dan (8) amanat regulasi, kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2026), operasional Trans Jateng didukung oleh 115 unit bus dan 568 petugas. Untuk menunjang kenyamanan serta kemudahan akses pengguna, jaringan ini dilengkapi dengan 543 tempat naik turun penumpang berupa 352 halte dan 191 titik tempat pemberhentian bus , dan 130 perangkat e-ticketing. Dengan jam operasional mulai pukul 05.00 hingga 20.50 WIB, layanan ini menempuh total jarak sekitar 650 km melalui 768 trip per hari. Kinerja angkutan ini menunjukkan tren positif; sepanjang Januari hingga Juli 2026, Trans Jateng berhasil melayani total 5.881.767 penumpang dengan rata-rata 27.668 orang per hari, serta mencatatkan tingkat keterisian armada (load factor) yang sangat tinggi sebesar 91,19%.
Hingga saat ini, 7 koridor utama Trans Jateng telah melayani 5 dari 10 Wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Jaringan ini mencakup kawasan Kedungsepur dengan 3 koridor, Subosukawonosraten dengan 2 koridor, serta Cibalingmas dan Gelangmanggung-Keburejo yang masing-masing dilayani 1 koridor.
Operasional 7 koridor Trans Jateng melayani berbagai rute strategis, meliputi Semarang–Bawen (88 km PP, 28 armada, headway 7–12 menit), Semarang–Kendal (79 km PP, 16 armada, headway 5–15 menit), Semarang–Grobogan (70 km PP, 14 armada, headway 15–20 menit), Purwokerto–Purbalingga (70 km PP, 14 armada, headway 10–15 menit), Magelang–Purworejo (106 km PP, 14 armada, headway 15–25 menit), Surakarta–Sragen (70 km PP, 14 armada, headway 15–20 menit), serta Surakarta–Wonogiri (81 km PP, 15 armada, headway 15–20 menit).
Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 mengenai Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng, tarif perjalanan untuk penumpang umum ditetapkan sebesar Rp 5.000. Sementara itu, tarif khusus sebesar Rp 1.000 berlaku bagi kategori pelajar, veteran, buruh, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas. Tarif ini sangat terjangkau, sehingga menekan pengeluaran transportasi bulanan warga.
Rencana hingga Tahun 2045
Hasil pemodelan Institute for Essential Services Reform (2026) menunjukkan potensi besar Trans Jateng yang diproyeksikan melayani 209 ribu penumpang per hari pada 2045, meningkat 7,3 kali lipat dari kondisi saat ini. Melalui pengembangan 24 rute, jaringan ini dapat menjangkau seluruh kawasan aglomerasi di Jawa Tengah, dengan koridor Surakarta–Wonogiri sebagai salah satu rute dengan permintaan tertinggi.
Sebanyak 5 rute baru Trans Jateng bakal dikembangkan secara bertahap hingga tahun 2030. Pengembangan dimulai pada tahun 2027 melalui rute Magelang (Terminal Borobudur)–Temanggung (Terminal Madureso) dengan potensi 4.516 penumpang per hari. Pada 2028, dua rute disiapkan, yakni Jepara–Kudus–Pati (estimasi 5.874 penumpang per hari) dan Batang (Terminal Banyuputih)–Pekalongan (estimasi 811 penumpang per hari). Selanjutnya, rute Purwokerto (Terminal Bulupitu)–Cilacap ditargetkan beroperasi pada 2029 dengan 4.472 penumpang per hari, disusul rute Semarang–Demak pada 2030 yang diproyeksikan melayani hingga 7.111 penumpang per hari.
Pada periode 2030–2035, jaringan Trans Jateng akan ditambah dengan pembangunan 4 rute baru. Rute tersebut meliputi Boyolali–Kartasura (Terminal Kartasura)–Karanganyar yang diproyeksikan melayani 8.092 penumpang per hari, disusul rute Demak (Terminal Demak)–Kudus dengan potensi 3.854 penumpang per hari. Selain itu, dikembangkan pula rute Boyolali–Klaten (Terminal Prambanan) dengan estimasi 3.057 penumpang per hari serta rute lintas batas Kabupaten Pekalongan–Kota Pekalongan dengan proyeksi 1.553 penumpang per hari.
Pada periode 2035–2040, jaringan Trans Jateng direncanakan bertambah sebanyak 4 rute baru. Koridor aglomerasi Kabupaten Brebes–Tegal–Pemalang diproyeksikan menjadi rute utama dengan estimasi permintaan tertinggi, yakni mencapai 13.797 penumpang per hari. Selain itu, dikembangkan pula rute Wonosobo (Terminal Mendolo)–Banjarnegara (Terminal Banjarnegara) dengan potensi 2.339 penumpang per hari, rute Banjarnegara (Terminal Banjarnegara)–Purbalingga (Terminal Bukateja) sebanyak 900 penumpang per hari, serta rute Kebumen–Purworejo (Terminal Kutoarjo) dengan estimasi 610 penumpang per hari.
Dalam kurun waktu 2040 hingga 2045, direncanakan pengembangan empat rute baru Trans Jateng. Rute Kota Tegal–Brebes (via Terminal Slawi) diproyeksikan menjadi jalur tersibuk dengan perkiraan 13.729 penumpang per hari, disusul rute Grobogan–Blora sebanyak 2.218 penumpang per hari. Sementara itu, rute Pati–Rembang dan Kebumen–Cilacap masing-masing diperkirakan melayani 1.722 dan 1.264 penumpang harian.
Tantangan Pelayanan
Pengembangan Bus Trans Jateng sebagai layanan angkutan umum aglomerasi menghadapi sejumlah tantangan teknis, kelembagaan, dan operasional.
Pertama, tantangan fiskal dan skema pendanaan. Ketergantungan subsidi APBD sebagai layanan non-komersial berprinsip pelayanan publik (Public Service Obligation), operasional Trans Jateng bergantung pada alokasi fiskal daerah. Diversifikasi pendanaan non-APBD (seperti skema porsi tax-split/PKB, CSR, atau optimalisasi non-farebox revenue via iklan dan fasilitas smart halte) masih memerlukan penyesuaian regulasi. Selanjutnya, kelembagaan keuangan, yakni rencana transisi pengelolaan ke pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membutuhkan efisiensi manajerial tanpa mengorbankan keterjangkauan tarif publik.
Kedua, integritas jaringan dan integrasi moda. Integrasi angkutan pengumpan (feeder), menghubungkan koridor aglomerasi utama dengan angkutan kota, subregional, maupun angkutan pedesaan di daerah penyangga (first-mile/last-mile integration) masih dalam tahap penataan sistemik agar tidak bergesekan dengan operator angkutan eksisting. Berikutnya, keterbatasan jalur khusus sebagian besar koridor masih beroperasi di lalu lintas campuran (mixed traffic), sehingga ketepatan waktu dan waktu tempuh sangat dipengaruhi oleh tingkat kemacetan jalan arteri inter-kota.
Ketiga, fasilitas sarana, prasarana, dan standar pelayanan minimal (SPM). Kapasitas dan kenyamanan armada, yakni evaluasi pada koridor tertentu menunjukkan fluktuasi tingkat kenyamanan tempat duduk/berdiri pada jam-jam sibuk (peak hours) yang membutuhkan penyesuaian layout dan frekuensi. Infrastruktur halte dan aksesibilitas, berupa kualitas halte, jarak antarhalte yang relatif jauh di beberapa titik non-perkotaan, serta keandalan Public Transport Information System (PTIS) berbasis waktu nyata (real-time) masih menjadi fokus pembenahan. Lalu, kepastian headway dan waktu tunggu, yakni menjaga interval kedatangan antarbus (headway) tetap konsisten di tengah rute antar-wilayah kabupaten/kota yang panjang.
Keempat, shift moda dan perilaku masyarakat. Mendorong shift moda, yakni menarik minat pengguna kendaraan pribadi, terutama kalangan pelajar dan komuter harian, agar beralih ke transportasi umum membutuhkan jaminan kepastian waktu, keselamatan, dan jangkauan rute yang komprehensif.
Penutup
Menjawab berbagai tantangan operasional dan tantangan fiskal tersebut menjadi kunci utama agar proyeksi 209 ribu penumpang per hari pada tahun 2045 dapat terwujud.
Tanpa integrasi jaringan yang solid dan jaminan keterlayanan hingga tingkat tapak, modal shift dari kendaraan pribadi menuju Trans Jateng akan sulit tercapai secara optimal. ***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
