Tag: WTO

Pembukaan KTM ke-12 WTO, Mendag Lutfi: WTO harus Jadi Bagian Solusi Berbagai Krisis Global

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyerukan agar World Trade Organization (WTO) harus menjadi bagian solusi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini, yaitu ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Semua anggota harus dapat menjalankan fungsi WTO dan sepenuhnya menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral.

Penegasan ini disampaikan dalam rekaman pernyataan umum pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO yang diselenggarakan pada 12–15 Juni 2022 di Jenewa, Swiss.

“Indonesia ingin berkontribusi untuk memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi penting bagi banyak anggota WTO, khususnya negara berkembang dan negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial, termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan perdesaan,” tegas Mendag Lutfi.

Sebelum pembukaan KTM ke-12 WTO, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko B. Witjaksono, mewakili Mendag Lutfi, memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu (12/6). Sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong agar semua anggota G33 terus memperkuat persatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs guna mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian pada KTM ke-12 WTO.

“Para anggota G33 sepakat bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM ke-12 WTO. Beberapa isu prioritas lainnya antara lain ketahanan pangan, stok pangan untuk ketahanan pangan (public stockholding for food security purposes), dan Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen perlindungan kepada petani kecil saat terjadinya lonjakan impor. Kelompok G33 berkepentingan untuk mengawal isu tersebut karena berpengaruh terhadap kebutuhan stok pangan serta ketahanan pangan,” kata Djatmiko.

Pada pertemuan Cairns Group (CG) (12/6), Djatmiko juga menyampaikan perlunya mengakomodasi kepentingan negara berkembang seperti Indonesia dan LDCs terkait subsidi domestik (Domestic Support) pertanian yang mendistorsi perdagangan dunia. CG merupakan kelompok anggota WTO yang mengekspor produk pertanian.

Dalam rekaman pernyataannya, Mendag Lutfi juga menyampaikan bahwa sistem perdagangan multilateral memiliki peran untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), salah satunya terkait subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang lebih parah. Indonesia setuju bahwa prinsip dasar disiplin perikanan adalah untuk memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF). Namun demikian, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan pembangunan negara-negara yang mengandalkan perikanan rakyat dan skala kecil untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.

Berbicara mengenai Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Mendag Lutfi menegaskan pentingnya respons WTO terhadap pandemi. “Kita harus menunjukkan bahwa WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal dan setara untuk vaksin Covid-19, barang penting, dan teknologi. Untuk itu, saya percaya TRIPs Waiver harus menjadi bagian utama dari jawaban WTO kepada dunia dalam penanganan pandemi,” kata Mendag Lutfi.

Sekilas tentang Konferensi Tingkat Menteri WTO

KTM merupakan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi di WTO dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 2017 di Argentina. Pertemuan KTM ke-12 WTO yang seharusnya dilaksanakan pada 2019 akan membahas beberapa isu, antara lain pembahasan respons WTO terhadap pandemi, termasuk Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan TRIPs, reformasi aturan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, dan reformasi WTO. KTM ke-12 WTO diharapkan dapat menyepakati beberapa isu prioritas dengan hasil berupa keputusan, program kerja, dan deklarasi.

Dalam pembukaan KTM ke-12 WTO (12/6), Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mendesak Anggota WTO agar WTO dapat menghasilkan kontribusi nyata kepada masyarakat internasional. “Saat dunia bergulat dengan ketidakpastian dan krisis di berbagai bidang, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa multilateralisme berhasil,” pungkas Dirjen Ngozi.***ebn

WTO akan Selidiki Pengenaan Tarif AS terhadap Produk China

 

KEBIJAKAN  tarif Presiden AS Donald Trump atas barang-barang China senilai US $ 250 miliar akan  diselidiki oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menyusul ketidakkonsistenan Amerika terkait dengan yang ditetapkan WTO.

Hari  Senin ini, 28 Januari 2019, hakim  perselisihan perdagangan (arbitrase) kemungkinan akan memulai  penyelidikan untuk mengetahui  apakah yang dilakukan  Trump bertentangan dengan persyaratan bahwa semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) harus saling memberikan perlakuan tarif yang sama, seperti yang ditegaskan China.

Investigasi tersebut dilakukan pada dua penguasa ekonomi terbesar di dunia berada dalam situasi yang sulit terkait dengan putaran baru pembicaraan perdagangan yang diperkirakan akan dimulai pada 30 Januari.

Jika kesepakatan tidak tercapai pada 1 Maret, pemerintahan Trump telah mengancam untuk menaikkan tarif tarif barang-barang China senilai US $ 200 miliar, naik  dari posisi semula 10 persen menjadi 25 persen.

“Kasus WTO ini sangat signifikan, karena berkaitan dengan masalah hukum internasional dalam perang dagang AS dengan Tiongkok – apakah AS dapat memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap China sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran WTO yang disampaikan Tiongkok, tanpa terlebih dahulu mencari penyelesaian sengketa di WTO, ” kata James Bacchus, yang  mantan anggota Kongres Demokrat dan kepala badan banding WTO.

“Saya percaya tarif AS ini tidak konsisten dengan kewajiban WTO, tetapi akan diserahkan kepada penerus saya di badan banding WTO untuk memutuskan.”

 

WTO telah menghadapi ancaman eksistensial atas penahanan yang telah dilakukan AS terhadap nominasi hakim banding yang baru.

Sejauh tidak ada reformasi, sayap pengambilan keputusan WTO hanya memiliki terlalu sedikit hakim untuk memutuskan kasus pada akhir tahun ini. Penyelidikan baru ini dapat lebih memusuhi AS, yang akan memandang bahwa WTO telah melampaui kewenangannya.

Penyelidikan ini merupakan permintaan kedua Tiongkok terkait dengan perang dagang dengan Amerika.  Yang pertama bulan Desember lalu,  yang kemudian diveto oleh AS. Penyelidikan kemungkinan akan dilakukan pada  Senin ini, karena aturan WTO mencegah anggota dari memblokir penyelidikan sengketa untuk kedua kalinya.

Cina sendiri tampaknya tidak akan mengharapkan begitu besar bahwa resolusi untuk penyelidikan ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini, mengingat tumpukan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO.

Sejauh ini,  saat ini sebanyak 23 perselisihan telah diajukan terhadap pemerintah AS, termasuk penyelidikan Uni Eropa mengenai tarif yang dikenakan terhadap impor aluminium dan baja.

“Ketegangan perdagangan ini bukan hanya ancaman bagi sistem, mereka juga merupakan ancaman bagi seluruh komunitas internasional,” Roberto Azevedo, direktur jenderal WTO, mengatakan pekan lalu. “Risikonya sangat nyata dan akan ada dampak ekonomi.”

Kasus ini telah menusuk ke jantung konflik perdagangan AS-Cina. Masalah bersumber dari pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa tarif itu diperlukan untuk melawan dugaan kampanye Cina yang mencuri kekayaan intelektual Amerika.

AS menentang adanya investigasi  tersebut dengan dalih bahwa masalah ketentuan tarif berada di luar jangkauan WTO.  ***

sm/berbagai sumber

Indonesia Rawan “Serangan” AS

INDONESIA, India, Malaysia dan Vietnam sejauh  ini ‘lolos’ dari perhatian Presiden AS Donald Trump di bidang perdagangan antarnegara. Namun kemungkinan besar, dia akan melirik kawasan ini. Pasalnya, defisit perdagangan AS dengan negara-negara ini besar.

Trump memutuskan keluar dari kawasan perdagangan bebas TPP (Trans-Pacific Partnership). Dia juga mengecam kebijakan perdagangan Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Sementara, Partai Republik sedang mendorong kebijakan baru reformasi pajak, yang akan mengenakan bea masuk terhadap barang impor dari semua negara. Semua ini meningkatkan ‘kekuatiran’ era proteksionis ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara, yang memperoleh surplus perdagangan, rawan atas ‘serangan’ baru  AS. Peter Navarro, ketua Dewan Perdagangan Nasional AS, dan kandidat Menteri Perdagangan Wilbur Ross, tahun lalu, menulis artikel dimana mereka menunjuk ketidak-seimbangan perdagangan telah menyebabkan Amerika tercebur dalam ‘lubang pertumbuhan yang lambat’.

“Hampir semua negara Asia mengekspor barang-barang dalam jumlah besar atau sangat besar ke Amerika,” tutur Deborah Elms, direktur eksekutif Asian Trade Centre (perusahaan konsultan berbasis di Singapura). “Defisit perdagangan adalah masalah. Pada saatnya wajah marah Donal Trump akan menghadap Anda atau cuitan Twiter melanda Anda. Apakah negara-negara lain menyadari masalah ini? Mungkin tidak.” ***