susilo bambang yudhoyono Archives

SBY Sarankan Perlu Kajian Mendalam Sistem Demokrasi Langsung

CIKEAS, JAYAKARTA NEWS — Sistem demokrasi pemilihan langsung yang dihasilkan melalui empat kali amandemen konstitusi, justru menimbulkan berbagai persoalan moral hazard seperti money politic.

Akibatnya, para Caleg yang maju dalam Pileg membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit, sehingga seringkali terikat pada sponsor dan kekuatan oligarki.

Hal tersebut terungkap dalam perbicangan jajaran pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam Silaturahmi Kebangsaan di Cikeas, Selasa (28/5/2024).

“Pak SBY merasakan langsung parahnya money politic pada Pemilu 2024 lalu. Biaya yang dikeluarkan para Caleg pada saat Pemilu cenderung mahal. Bahkan, disebut ada Caleg yang sampai mengeluarkan uang Rp 40 miliar hingga Rp 100 miliar untuk menjadi anggota DPR RI,” papar Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Untuk itu, lanjut Bamsoet, SBY menyarankan perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi.

*Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (28/5/2024)/foto: Tim Media Bamsoet*

“Kita semua tentu tidak ingin sistem demokrasi Indonesia ke depan terus berdasarkan NPWP atau nomor piro wani piro. Akibatnya nanti negara terjebak pada kekuasaan oligarki dan plutokrasi. Karena itu, kita perlu merefleksi kembali pelaksanaan sistem demokrasi pemilihan langsung di Indonesia,” ujarnya Bamsoet.

SBY Dukung Usulan Kaji Ulang UUD ‘45

Bamsoet juga menyampaikan bahwa SBY mendukung usulan dilakukannya kaji ulang terhadap UUD NRI 1945 yang telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali serta sistem demokrasi pemilihan langsung.

Pengkajian ulang terhadap UUD NRI 1945 harus dilakukan secara menyeluruh, hingga benar-benar didapati pasal mana saja yang sudah tepat dan mana yang belum tepat dengan kondisi saat ini.

“Pak SBY tadi menyampaikan mengamandemen UUD NRI 1945 bukanlah hal yang tabu, selama ada alasan yang tepat. Karenanya, sebelum mengamandemen UUD NRI 1945 perlu dilakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh, sehingga perubahan yang dilakukan tidak bersifat tambal sulam. Apa yang sudah benar dipertahankan, apa yang masih dianggap kurang diperbaiki,” ujarnya.

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Syarif Hasan dan Hidayat Nur Wahid.

Ia menjelaskan, UUD1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Namun, masih ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antar pasal dan ayat. Empat kali amandemen UUD 1945 juga tidak ada memuat ‘pintu darurat’ dalam konstitusi. Akibatnya, jika ada kedaruratan konstitusi, bangsa Indonesia tidak dapat melakukan apapun.

“Semisal tidak ada ketentuan dalam konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu. Seperti jabatan presiden dan wakil presiden, anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila Pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu karena gempa bumi megathrust, perang, kerusuhan massal, maupun karena pandemi, sementara masa jabatannya telah berakhir,” jelasnya.***/din

Respons Cuitan SBY Soal Bertemu Megawati, Puan: Pada Waktunya Semua Bisa Berkumpul

JAYAKARTA NEWS— Ketua Tim Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani merespons cuitan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku bermimpi bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan Ketua Umum PDIP. Puan menyatakan selalu ada harapan untuk itu.

Menurut Puan, pertemuan Megawati dan SBY mungkin saja terjadi. Ia bahkan berharap suatu hari mimpi SBY bisa menjadi kenyataaan.

“Tidak ada kata tidak, semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa, semuanya masih ada harapan dan kita tentu saja berharap pada waktunya semuanya bisa berkumpul,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2024).

Seperti diketahui, SBY bercuit soal mimpinya yang bertemu dengan Megawati dan Presiden Joko Widodo. Cerita itu disampaikan SBY lewat akun Twitternya, @SBYudhoyono.

Dalam cuitannya, SBY mengaku memimpikan Jokowi yang datang ke rumahnya di Cikeas. SBY dan Jokowi lalu menjemput Megawati di kediamannya dan kemudian bersama-sama berangkat ke Stasiun Gambir.

Dalam lanjutan mimpi tersebut, ketiganya sudah ditunggu Presiden ke-8 RI di Stasiun Gambir. Lalu sang presiden yang akan dipilih di 2024 berbincang-bincang dengan mereka sebelum akhirnya memberikan tiket kereta api untuk Megawati, SBY, dan Jokowi. Ketiganya dibelikan karcis kereta api Gajayana yang memiliki rute arah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selanjutnya, ketiga tokoh negara itu disebut naik kereta api bersama sambil menyapa rakyat sepanjang jalan. Namun ketiganya berpisah ke tempat tujuan masing-masing. SBY dalam mimpinya turun di Stasiun Solo, Jawa Tengah, bersama Jokowi di mana sang Presiden ke-7 RI pulang ke rumahnya dan SBY melanjutkan perjalanan dengan bus menuju kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur.

Sementara itu Megawati disebut terus menumpang kereta api menuju Blitar, Jawa Timur, untuk berziarah ke makan ayahnya, Presiden pertama RI Sukarno atau Bung Karno.

Saat diminta wartawan untuk menafsirkan mimpi SBY, Puan mengatakan bisa jadi mimpi tersebut adalah suatu pertanda perlunya semua tokoh bersatu demi membangun bangsa dan negara secara bersama-sama.

“Adem ayem, bukan merasa yang satu tidak diperhatikan, yang satu diperhatikan,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan pun berharap semua tokoh dapat membantu menciptakan harmoni bagi Indonesia. Hal tersebut dinilai akan sangat baik, apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh senior bangsa yang sudah memiliki pengalaman sangat teruji.

“Saya juga tentu saja berharap situasi adem ayem dibangun semua pemimpin yang pernah berjasa pada bangsa dan negara, kepada masyarakat Indonesia kita, sehingga yang muda muda pun merasa adem ayem,” tutur Puan.

Puan sendiri baru saja bertemu dengan putra sulung SBY yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan tersebut digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan pada Minggu (18/6) dengan suasana santai yang penuh keakraban dan hangat. Keduanya bertemu dalam rangka menjalin komunikasi terkait Pemilu 2024.

Pada pertemuan itu, Puan dan AHY sempat berbicara empat mata. Menurut Puan, ia dan AHY berbincang sudah seperti saudara yang hampir dua dekade tidak bertemu.

“Walaupun sama-sama sebagai pimpinan partai, tapi obrolan tadi sudah seperti obrolan kakak dengan adiknya,” ungkap Ketua DPP PDIP itu usai bertemu AHY.

“Kita sama-sama memahami bahwa dalam membangun bangsa dan negara bukan soal politik praktis saja, tapi juga ada aspek pra dan pascanya seperti apa. Apalagi dunia politik yang sangat dinamis ini sangat membutuhkan komunikasi yang intens dan terus menerus,” lanjut Puan.

Cucu Bung Karno ini pun menilai perlunya dilakukan pertemuan rutin antara PDIP dan Demokrat sebagai langkah komunikasi. Menurut Puan, langkah tersebut diperlukan untuk menyamakan satu pandangan politik.

“Silaturahmi tetap dilaksanakan serta demokrasi ini harus bisa membawa kesejukan, adem ayem dan gembira bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Di sisi lain, Puan juga menyinggung soal peluang tokoh Demokrat untuk mendampingi bakal Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, dalam Pilpres 2024. Ia beberapa kali mengungkap nama AHY menjadi salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar yang masuk dalam radar PDIP.

Puan mengatakan, saat ini PDIP masih menampung usulan dari partai-partai koalisi terkait nama yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo.

“Usulan tersebut akan kami tampung nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya Cawapresnya Mas AHY dari Partai Demokrat,” sebut Puan

“Jadi kami akan ikuti perkembangannya bagaimana ke depannya siapa yang kemudian cocok dengan PDIP siapa yang cocok sama Bacapresnya PDIP Mas Ganjar Pranowo, tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi,” sambungya.

Sementara itu menurut AHY, pertemuannya dengan Puan menjadi sarana untuk berbagi ide dan gagasan dalam membangun bangsa. Ia juga menyatakan tak mau melihat masa lalu hubungan PDIP dengan Demokrat, dan ingin berfokus pada masa depan.

AHY menekankan rekonsiliasi kedua partai kali ini untuk menyatukan pandangan politik. Apalagi PDIP dan Demokrat sama-sama punya pengalaman sebagai partai penguasa dan partai oposisi di Pemerintahan.

“Dalam kurun waktu 2 dekade terakhir sering kali diangggap komunikasi 2 partai belum sebaik yang diharapkan. Walaupun belum selalu bersikap yang sama, tapi tapi rekonsiliasi ini buat masa depan bangsa,” urai AHY.

“Masa depan adalah milik kita generasi muda. Kami pun demikian, saya pun yang termasuk ingin terus memberikan manfaat dan juga peran dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” tambah AHY yang berharap silaturahmi antara PDIP dan Demokrat dapat terus berjalan.***din

SBY: Adakan Ruang Dialog

SBY berbincang dengan Sinta Nuriyah Wahid, Dahlan Iskan, Mahfud MD, dll di ruang perawatan Ibu Ani SBY, di Singapura. (ist)

JAYAKARTA NEWS – Di tengah situasi panas menanti hitung suara oleh KPU, sebaiknya dua pihak menahan diri dengan menekan ego masing-masing. “Setidaknya ada ruang dialog untuk meredam,” ujar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jumat (3/4) di National University Hospital Singapura.

Pernyataan SBY disampaikan di hadapan sejumlah tokoh masyarakat yang menjenguk Ani Yudhoyono, yang sedang menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit tersebut. Antara lain yang hadir: Sinta Nuriyah Wahid, Mahfud MD, Alissa Wahid, Dahlan Iskan, Beny Susetyo, dan lain-lain.

Dikatakan oleh SBY, membuka ruang dialog itu penting, karena bagaimanapun ini menyangkut kepentingan bangsa yang harus diutamakan. “Tentu kita tidak bisa berharap sekali dialog akan menghasilkan suatu solusi, tapi perlu terus menerus mengedepankan upaya rekonsiliasi,” ujar Presiden RI ke-6 itu.

Ada tiga hal yang disarankan SBY untuk mencari jalan keluar dari kehaduhan ini. Yakni: compromise; take and give, dan win win solution.

Mahfud MD setuju dengan SBY bahwa yang diperlukan dalam situasi seperti saat ini adalah menekan ego, untuk menjaga persatuan bangsa. “Saya berharap ada rekonsiliasi pasca pilpres ini,” katanya.

Mahfud dalam kesempatan itu mengajak rombongan berdoa bersama untuk kesembuhan Ani Yudhoyono.

Terkait kesehatan Ani Yudhoyono, menurut Sby, walau masih naik turun, tetapi perkembangannya cukup positif. “Bu Ani ditangani oleh dokter yang profesional dan teknologi kesehatan mutakhir,” ujarnya. (*/am)

Posisi Arogansi Bisa dari Golongan Profesi

Oleh: Dahlan Iskan

Inilah pelajaran dari Asia Sentinel. Untuk profesi wartawan. Atau profesi apa pun.

Asia Sentinel tidak malu. Untuk minta maaf. Pada ‘korban’ tulisannya. Kali ini pada Presiden SBY. Juga pada Partai Demokrat.

Padahal Asia Sentinel belum tentu bersalah. Secara hukum. Tapi ia mengaku bersalah. Secara praktik jurnalistiknya. Yang dilanggar adalah kode etik jurnalistik: tidak cover both side. Jadinya tidak imbang. Yakni tidak mewawancari SBY atau Partai Demokrat. Yang dalam tulisan itu sangat dipojokkan.

Sumber tulisan itu sebenarnya jelas: berkas gugatan perdata. Berkasnya ada. Penggugatnya ada.

Wartawan umumnya punya hubungan dekat dengan pengacara. Pengacara adalah sumber berita yang tidak habis-habisnya.

Wartawan sering memanfaatkan pengacara. Untuk menggali banyak berita. Pengacara sering memanfaatkan wartawan. Untuk kepentingan kliennya. Kadang memang saling memanfaatkan.

Tinggal pinter-pinteran. Siapa yang lebih memanfaatkan siapa. Dengan tujuan apa.

Wartawan juga bisa menilai. Pengacara yang mana yang idealismenya tinggi. Berjuang tidak hanya untuk kliennya. Juga sekalian memanfaatkan kliennya sebagai alat penegakkan hukum. Menegakkan kebenaran. Menegakkan keadilan.

Wartawan, dalam hati mereka, juga punya daftar: pengacara mana komersial murni.

Sama seperti pengacara, wartawan punya idealisme. Menegakkan hukum. Menegakkan kebenaran. Menegakkan keadilan. Kadang memanfaatkan pengacara untuk tujuan idealismenya itu.

Saya yakin Asia Sentinel tidak sembarangan. Bahwa tidak punya kantor tidak bisa dibilang ecek-ecek. Zaman sekarang tidak perlu kantor. Apalagi Asia Sentinel adalah media online.

Saya bisa membaca jalan pikiran wartawan sesenior Berthelsen. Pimred Asia Sentinel. Yang hebat itu. (Baca https://www.disway.id/bank-century-lagi-hidup-mati/)

Gugatan Weston International Capital Limited. itu bukan gugatan sengketa biasa. Antar dua pihak.

Gugatan itu mengandung nilai-nilai idealisme: mengungkapan korupsi.
Mungkin si penggugat memang memanfaatkan aspek idealisme itu. Sebagai daya tarik bagi wartawan.

Karena itu Asia Sentinel tidak minta maaf atas kontennya. Tapi minta maaf karena tidak benar dalam praktek jurnalistiknya.

Yakni mengutip begitu saja isi gugatan. Tanpa minta komentar pihak yang digugat.
Asia Sentinel mengaku: itu praktik itu tidak benar. Pembaca tidak diberi pandangan dari sisi yang digugat. Ini nelanggar kode etik jurnalistik. Meski belum tentu melanggar hukum.

Banyak wartawan yang menganggap pelanggaran kode etik tidak bahaya. Karena tidak ada resiko hukum. Wartawan lebih takut kalau tulisannya melanggar hukum.

Dalam praktek jurnalistik ada tulisan yang melanggar hukum. Sekaligus melanggar kode etik. Ada tulisan yang melanggar kode etik. Tapi tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum umumnya pasti melanggar kode etik. Yang melanggar kode etik belum tentu melanggar hukum.

Bagi wartawan profesional, melanggar kode etik sama takutnya dengan melanggar hukum. Tapi terlalu banyak wartawan yang berani melanggar kode etik. Mentang-mentang tidak ada hukumannya.

Hukuman bagi seorang wartawan yang melanggar kode etik adalah moral. Saya sering menyebutkan wartawan yang melanggar kode etik harus dihukum dengan gelar kurang ajar.

Saya pernah cari terobosan. Bagaimana wartawan yang melanggar kode etik bisa dihukum. Oleh perusahaannya.
Dan terobosan ini sudah saya terapkan: lewat peraturan perusahaan. Dalam peraturan perusahaan media saya dulu, saya cantumkan satu pasal: wartawan tidak boleh melanggar kode etik.

Maka wartawan tersebut bisa dikenai sanksi. Bukan berdasar pasal kode etik jurnalistik. Tapi berdasar peraturan perusahaan. Masalahnya: banyak perusahaan media tidak punya peraturan perusahaan. Apalagi perusahaan media online. Apalagi yang dijalankan secara pribadi.

Pelajaran dari Asia Sentinel adalah: tidak malu untuk mengakui kesalahan. Juga tidak mau meminta maaf. Secara terbuka.

Saya anggap Asia Sentinel sangat profesional. Wartawan yang profesional adalah bukan yang tidak pernah berbuat salah. Wartawan profesional adalah wartawan yang ketika berbuat salah tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya: mengakui kesalahan, mencabut atau mengoreksi tulisannya, dan minta maaf.

Tapi, demi idealisme, tidak harus juga melakukan itu. Kalau sangat yakin isi tulisannya benar. Jangan dicabut. Jangan diralat. Jangan minta maaf.

Seperti ketika Asia Sentinel disomasi oleh Rosma Mansor. Istri Najib Razak. Perdana Menteri Malaysia saat itu. Waktu itu Rosma hanya berani mensomasi. Asia Sentinel tidak peduli. Karena merasa benar. Kali ini, dalam kasus Bank Century, Asia Sentinel minta maaf.

Apa yang kemudian akan terjadi? Bisa saja Asia Sentinel akan kembali menelusuri perkara ini. Lalu menulis lagi hasil investigasinya sendiri.

Gugatan tadi hanya jadi bahan awal saja. Bukan bahan utama. Kode etik dibuat bukan untuk menjamin wartawan tidak berbuat salah. Kode etik menjamin agar wartawan tahu apa yang harus diperbuat kalau berbuat salah. Baik karena menyadarinya sendiri maupun karena diberitahu pihak lain.

Kode etik dibuat sendiri. Oleh pelaku profesi: wartawan, pengacara, dokter dan hakim. Untuk mencegah arogansi. Yang berujung pada tindakan anarkhi.

Profesi punya sisi otonomi. Untuk berbuat atau tidak berbuat.

Otonomi punya sisi arogansi. Arogansi punya sisi anarkhi. ***

SBY Diberitakan Cuci Uang, Partai Demokrat Ancam Gugat Asia Sentinel dan Berthelsen

Goreng-menggoreng isu politik, jamak terjadi jelang Pemilu. Isu lama yang dihangat-hangatkan, atau kasus besar yang disenggol-senggolkan dengan para elite negeri. Harapannya, tentu saja mendegradasi kredibilitas tokoh, maupun tokoh yang didukung.

Tak tanggung-tanggung, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun dituding melakukan pencucian uang yang mengakibatkan elite Partai Demokrat meradang. Isu diembuskan media online Asia Sentinel yang menuding SBY melakukan kejahatan pencucian duit sebesar US$ 12 Billion dalam bail-out Bank Century, ketika menjabat Presiden.

Tak kurang dari Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, Jumat (14/9) malam, mengatakan Demokrat akan gugat Asia Sentinel maupun John Berthelsen, penulis berita. “Tidak benar pemberitaan itu. Fitnah!” tuding Hinca, Sekjen Demokrat.

Hinca mengayakan, tulisan itu sepenuhnya opini pribadi Berthelsen. Sumber beritanya diambil dari materi gugatan persidangan di Mauritius antara Weston Capital vs LPS yang sama sekali tidak menyebut SBY dan Partai Demokrat.

Jika isi gugatan Weston Capital itu benar dan niatnya bukan untuk mencemarkan nama baik SBY, maka Demoktat persilakan gugatan ini diajukan di Indonesia. “Kami siap menghadapinya. Karena kami yakin sepenuhnya tuduhan itu tidak benar dengan menuduh “Century Bank SBY” dan “SBY mencuci uang US$ 12 Billion,” tutur Hinca lantang.

John Berthelsen sendiri sudah pernah menulis soal isi gugatan antara Weston dengan LPS ini pada November 2017 dan di dalamnya sama sekali tidak menyebut nama SBY dan Demokrat.

Terkait Bank Century sendiri, kata Hinca, secara terang benderang, hasil audit BPK dan Pansus di DPR sudah ada. Bahkan KPK juga telah melakukan penyidikan.

Dari keseluruhan dokumen hasil audit lembaga itu sama sekali tidak ditemukan fakta adanya aliran dana ke Demokrat serta SBY mencuci uang sebesar US$ 12 Billion. “Tidak sebagaimana ditulis Berthelsen dalam laporannya 11 September 2018 lalu,” ujarnya.

Karena itu dia tandaskan bahwa itu hanya berita bohong. Finah! “Makanya,kami akan mengajukan gugatan terhadap Asia Sentinel dan penulisnya John Berthelsen.” “Bagi pihak-pihak di Indonesia yang juga ikut “menggoreng” dan menyebarluaskan berita yang tidak benar dan penuh fitnah ini akan kami ambil tindakan hukum yang sama.”

Entah lelucon apa di balik kasus di atas. Karena tak lama kemudian, berita yang nongol pada tanggal 12 September 2018 itu mendadak raib, alias diturunkan tak tayang lagi. Meski begitu, Partai Demokrat menegaskan akan tetap menempuh langkah hukum terhadap media Asia Sentinel yang memuat berita tuduhan terhadap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. “Dengan dihapusnya berita itu, justru membuat kami semakin yakin bahwa itu adalah berita propaganda untuk menyudutkan SBY dan Partai Demokrat di tahun politik ini,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Kompas.com, Sabtu (15/9/2018). (Leste)

Sakitnya Dikhianati Jenderal

PARTAI Demokrat, partai yang diarsiteki dan dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya memutuskan tidak bergabung dengan koalisi yang dibangun Prabowo Subianto.

Kepastian Demokrat meninggalkan Prabowo diperoleh Jumat dinihari, dari ciutan politikus Andi Arief, setelah Prabowo dan koalisi yang dibentuknya sepakat menggandeng Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden.

Demokrat menolak beroalisi dengan Gerindra, PKS dan PAN, karena masih terkait dengan sikap Prabowo yang dinilai mengkhianati janjinya kepada Demokrat menjelang deklarasi.

Melalui akun twitternya Andi menjelaskan bahwa partainya tidak berkoalisi koalisi yang dipimpin Prabowo dalam Pilpres 2019. Penyebabnya, Prabowo dianggap mengkhianati kehendak dan janjinya di dua hari menjelang 10 Agustus 2019.

https://twitter.com/AndiArief__/status/1027602043630891008

Andi juga menumpahkan kekesalannya kepada mantan Danjen Kopassus itu dengan kata-kata sarkas:

“Jendral Kardus belum berubah, dia masih seperti yang dulu,” cuitnya.

Ditegaskan, sikap Partai Demokrat sampai pukul 22.30 malam ini (Kamis – red) adalah menolak pencawapresan Sandi Uno karena melanggar etik koalisi, yang berasal dari partai Gerindra sama dengan Capres Prabowo dan belum menerima alasan Prabowo mengapa tidak menunjuk AHY karena beralasan PAN dan PKS menolak.

Penolakan Demokrat terhadap Sandiaga Uno ini menurut Andi, tidak melanggar etika bahwa capreslah yang punya hak menentukan cawapres. Sikap Demokrat ini sesuai dengan azas keadilan, dimana Prabowo mengentertain PAN dan PKS terkait dengan kader Demokrat AHY.***

Jokowi, “Kesatria dari Pringgondani”

*Dina Raisya Puteri. Siswa kelas lima SD Bekasi memandang Jokowi laksana Raden Gatutkaca, sang Kesatria dari Pringgondani. Foto: Resti Handini*

SEORANG anak tidak selalu memiliki persepsi sama dengan orang dewasa. Contoh, ketika orang dewasa melihat sosok Presiden Jokowi sebagai orang yang lembut dan murah senyum –misalnya–, tidak demikian halnya di mata Dina Raisya Puteri. Siswa kelas lima SD itu memandang Jokowi laksana Raden Gatutkaca, sang Kesatria dari Pringgondani.

Itulah kesan menarik ketika kita mengunjungi Museum Kepresidenan Balai Kirti (BK) di Istana Bogor. Museum itu sendiri berada di kompleks Istana Kepresidenan. Museum itu berisikan koleksi benda, kebijakan, kata Mutiara, dan hal-hal lain terkait enam presiden yang sudah purna tugas. Sedangkan presiden ke-7, Joko Widodo, belum ada dalam museum itu, karena masih menjabat.

*Juara 1, Lukman Nur Hakim, siswa SDN Aren Jaya VII, Kota Bekasi. Foto: R. Handini*

Meski begitu, sosok Jokowi, panggilan akrabnya, tetap hadir di museum tersebut. Bukan dalam bentuk memorabilia atau kumpulan benda-benda, kata Mutiara, film pendek, dan kumpulan kebijakan yang terkenal, melainkan dalam bentuk lukisan. Lukisan-lukisan karya siswa-siswi SD dan SMP pemenang lomba itu, dipajang di lantai dua museum Balai Kirti.

Semua lukisan yang dipajang, merupakan karya para pemenang Lomba Lukis Kepresidenan tingkat SD dan SMP wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Menurut Indri Alfianti, pengurus Museum Kepresidenan Balai Kirti, lomba lukis kepresidenan sudah dua kali diadakan. Tahun ini diadakan bulan Mei yang lalu bertepatan dengan bulan Pendidikan.

Hebatnya, juara 1, 2, dan 3 tingkat SD semua disabet siswa dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemenang pertama lomba lukis tingkat SD, adalah Lukman Nur Hakim dengan tema Aku Cinta Indonesia dan Presidenku. Lukman adalah siswa kelas V SD Negeri Aren Jaya VIII, Aren Jaya, Bekasi Timur.

Dalam lukisan itu, Lukman melukiskan presiden dengan ciri baju putih dan sibakan rambut pinggir. Selebihnya, tidak ada kemiripan sama sekali. Jokowi dilukiskan bersimpuh lutut, memeluk dua siswa SD, yang satu duduk di kursi roda, yang satu lagi memasangkan lambang garuda Pancasila di dada sebelah kiri Jokowi. Di bagian latar belakang, Lukman melukiskan anak berprestasi memegang raket badminton berkalung medali. Ada juga lukisan seorang anak mengangkat piala di atas kepalanya, serta aktivitas-aktivitas lain, dengan padu-padan warna dan motif yang cerah, serta pengaturan komposisi yang baik.

*Juara 2, Dina Raisya Puteri siswa SD Negeri Mustika Jaya VII, Kota Bekasi. Foto R. Handini*

Pemenang kedua, Dina Raisya Puteri bertema Presiden dan Sekolahku. Dina adalah siswa kelas V, SD Negeri Mustika Jaya VII, Kota Bekasi. Entah ide dari siapa, tetapi siapa pun pemberi ide lukisan, kiranya dia orang Jawa, atau setidaknya paham dan mengerti tentang wayang. Sebab, Jokowi digambarkan oleh Dina sebagai kesatria Pringgondani bernama Raden Gatotkaca. Putra penegak Pandawa Bima itu, digambarkan sedang terbang memegang Kartu Indonesia Pintar.

Yang menarik lagi, busana kesaktian Gatotkaca yang disebut “Kutang Antakusuma” berbentuk rompi, diubah dari percikan sinar di dada menjadi sinar yang memancar dari simbil cinta merah-putih. Nuansa merah putih juga dilekatkan pada selendang di pinggang sang kesatria sakti mandraguna itu. Dalam kanvas itu pula, Dina mencoba mengangkat banyak pesan moral lain yang sangat bagus, seperti kebinekaan dalam persatuan, peta Indonesia, dan kecerah-ceriaan wajah anak Indonesia. Tidak cukup dengan itu, Dina bahkan menuliskan tagline di bagian bawah: “Semua Bisa Sekolah untuk Mencapai Cita-cita”.

Sedangkan pemenang ketiga Sherly Vermount, adalah siswa kelas V SD Marsudi Rini, Kemang Pratama, Kota Bekasi dengan tema sama seperti lukisan Dina, yakni “Presiden dan Sekolahku”. Berbeda dengan juara pertama dan kedua, maka Sherly lebih tepat menggariskan anatomi wajah Jokowi. Jika kriteria penjurian adalah “kemiripan”, tentu lukisan Jokowi-nya Sherly akan meraih juara I.

*Juara 3, Sherly Vermount, siswa SD Marsudi Rini, Kemang Pratama, Kota Bekasi. Foto: R. Handini*

Sherly menggambarkan sosok Jokowi sebagai sentral objek di tengah kanvas. Dengan senyum khas, tangan kanan Jokowi memegang secarik kertas bertuliskan “Semua Anak Indonesia Berhak Mendapatkan Pendidikan”, sedangkan tangan kiri memegang segepok Kartu Indonesia Pintar. Jokowi digambarkan mengenakan baju batik bernuansa merah-putih.

Sekelilingnya, adalah wajah-wajah anak Indonesia yang ceria. Sherly berusaha memotret anak-anak dari Aceh sampai Papua dengan ciri khas masing-masing daerah. Tak lupa, Sherly juga memotret pembangunan di Indonesia, lengkap dengan tugu monas dan alat-alat berat. Di sisi lain, Sherly juga memotret keindahan dan kesuburan alam Indonesia.

Menyimak lukisan-lukisan sang pemenang, terbayang betapa sulitnya tugas dewan juri. Mengingat, kekuatan pada masing-masing lukisan. Ditambah lagi, animo peserta juga lumayan membludak. Lomba terakhir yang diadakan di Gedung Kemuning Gading, Komplek DPRD Kota Bogor, diikuti oleh 150 peserta. “Tahun depan, bisa jadi peserta akan bertambah,” ujar Indri yang tamatan Universitas Indonesia, jurusan Sejarah.

Sama halnya dengan animo masyarakat untuk mengunjungi museum yang digagas oleh presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Baik hari kerja maupun liburan pengunjung ke museum yang letaknya tepat di belakang Istana Bogor selalu banyak. “Hari ini jumlah pengunjung yang hadir ke museum ini sudah mencapai 750 orang, termasuk ibu,” ujar Indri yang hafal dan menguasai apa dan bagaimana tentang Museum Kepresidenan BK ini. ***

SBY Terima Anugerah Prapanca Agung

SUSILO Bambang Yudhoyono beroleh penghargaan pers Anugerah Prapanca Agung, dari PWI Jawa Timur. Anugerah diterima SBY, pada Puncak Hari Pers Nasional dan Ulang Tahun PWI Jawa Timur, Kamis (29/3), di Gedung Grahadi, Surabaya.

Dalam kesempatan berpidato, Presiden RI ke-6 itu menyinggung ihwal medan dan demokrasi. Dalam negara demokrasi, yang rakyatnya mengenyam kedaulatan penuh, di sana ada partisipasi rakyat. Terkait dengan pers, maka pers sebagai pengontrol kekuataan. “Makanya, pers harus objektif,” ujar SBY.

Dari kota perjuangan Surabaya ini, kata Sby, bagaimana pers dan media mampu memberikan inspirasi dan inisiasi bagi negara maupun kekuasaan. Apakah ada pengaruh kekuasaan atas media, kata SBY, kalau jawabnya tidak ada, jelas rakyat akan merasa memiliki informasi yang benar.

Dalam acara itu, hadir pengurus PWI Jawa Timur. Dari Jakarta, tampak hadir Ketua Umum PWI Pusat Margiono. Tampak pula Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dan segenap insan pers serta pejabat Jawa Timur. ***