Tag: sonny pudjisasono

Zulkifli Hasan Bersedia Membuka Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman di Surabaya

KETUA MPR RI, Zulkifli Hasan akan mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai menteri yang membawahi perfilman, agar segera menerbitkan peraturan-peraturan pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang No 33 tahun 2009 tentang Perfilman. “Sangat disayangkan, Undang-undang Perfilman yang sudah dikeluarkan sembilan tahun lalu, hingga kini belum diberlakukan,” kata Zulkifli Hasan saat menerima Panitia Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Zulkifli Hasan sempat bercerita, anggota keluarganya sendiri belum lama ini membuat film dengan modal sampai jual tanah segala, ternyata hanya mendapat sepuluh layar di bioskop saat pertunjukannya. “Ini sungguh memprihatinkan. Film Indonesia mestinya mendapatkan perlindungan hukum untuk berkesempatan dipertunjukkan serta mendapatkan penonton yang memadai,” kata Zulkifli Hasan.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga menyatakan kesediaannya untuk membuka kegiatan Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman yang akan berlangsung 2-3 April di Surabaya. “Makanya ada di antara masyarakat perfilman ini yang bersedia menjadi anggota DPR. Biar bisa memperjuangkan hal-hal seperti ini,” kelakarnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Kongres, Sonny Pudjisasono menyampaikan, pihaknya saat ini terus menghimpun permasalahan-masalahan dalam penyelenggaraan perfilman nasional, untuk nanti dibahas di dalam kongres serta diharapkan melahirkan rumusan-rumusan yang menjadi masukan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pemangku kekepentingan perfilman.

“Selain masalah UU Perfilman yang tidak dilaksanakan setelah sembilan tahun diundangkan, melalui kegiatan sarasehan kami menginventarisasi berbagai masalah. Di antaranya tentang Piala Citra yang semakin kehilangan marwahnya, tentang tata edar yang tidak adil, tentang masalah sensor, dan lain sebagainya,” kata Sonny Pudjisasono.

“Berbagai masalah itu kita telusuri data dan faktanya, kita kaji, dan kita susun untuk menjadi materi kongres. Kita menemukan banyak indikasi tidak beres dalam perfilman nasional.”

Wina Armada Sukardi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga menjadi Pengarah (Steering Committe) dalam Kongres, mengatakan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat perfilman dalam gerakan menuju kongres ini, adalah mendorong agar peraturan perundang-undangan dihormati semua pihak.

“Janganlah peraturan dilanggar, dengan mengakibatkan banyak pihak dirugikan, termasuk merugikan Film Indonesia.” kata Wina Armada.

“Sekarang memang ada Film Indonesia meraih penonton jutaan, karena mendapatkan banyak layar di hari-hari awal pertunjukannya.

Film-film itu milik siapa? Bagaimana dengan puluhan film lainnya yang hanya mendapat layar sangat sedikit, sehingga hanya bisa mendapatkan penonton yang tidak memadai?”

Menurut sutradara dan juga wartawan Akhlis Suryapati, persoalan yang dibawa ke kongres nantinya bukan sekadar himpunan kasus dan silang-sengkarut penyelenggaraan perfilman.

“Kongres juga akan merekomendasikan hasil-hasil kajian yang sifatnya untuk terciptanya iklim perfilman yang kondusif,” kata Akhlis Suryapati.

“Setidaknya arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman diharapkan sesuai dengan cita-cita perjuangan para tokoh perfilman kita, serta sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dalam draft materi kongres juga ada tentang konsep pengadaan bioskop di daerah-daerah yang selama ini sudah sering diwacanakan.” ***

Kongres Peran Serta Masyarakat Perfilman Digelar di Surabaya

Ketua Masyarakat Perfilman, Sonny Pudjisasono

SEDERET tokoh dan insan film berencana akan menggelar Kongres Peran Serta Masyarakat Perfilman (KPMP) di Surabaya, pada 2 – 3 April mendatang. Rencana tersebut dipaparkan oleh Ketua Masyarakat Perfilman, Sonny Pudjisasono dalam rapat pra kongres yang berlangsung di Hotel Sultan Senayan, Jakarta, Senin (18/12/17).

Pra Kongres dihadiri anggota beberapa organisasi film dan insan film lainnya. Di antaranya Ketua PPFI HM Firman Bintang, Ketua KFT / Parfi Febryan Aditya, Ketua Senakki Akhlis Suryapati, Sekjen Asirevi Rully Sofyan, produser film dan pengusaha bioskop Nicky Rewa.

Kepala Pusbang Film Maman Wijaya yang mengenakan T’shirt dan celana jins juga sempat hadir dan berbicara di depan hadirin. Menurut moderator, Maman hadir sebagai anggota masyarakat film.

Menurut Sony Pudjisasono, Kongres akan digelar untuk menghimpun masyarakat perfilman yang mendambakan sistem perfilman yang adil dan mendorong pelaksanaan UU Perfilman yang sampai saat ini tidak berjalan.

“Undang-undang perfilman sudah dibuat sejak tahun 2009, tapi hanya satu Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat, yakni tentang LSF. Sedangkan PP dari pasal-pasal yang lain tidak pernah selesai. Kita punya BPI tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena BPI sudah terkooptasi oleh kepentigan bisnis yang besar,” kata Sony.

Sekretaris PSMP Rully Sofyan SH memaparkan tentang proses legislasi dan lahirnya undang-undang termasuk UU Perfilman yang melalui proses panjang dan diperintahkan UU pula. Jika UU yang dibuat tidak berjalan, masyarakat bisa meminta kepada presiden untuk mencabut UU tersebut dan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang).

“Mungkin presiden juga tidak tahu kalau UU No,33 tahun 2009 tentang perfilman tidak jalan. Saya yakin presiden berpihak kepada film Indonesia, sehingga kalau dia menerima masukan, dia akan mengambil kangkah untuk membela film Indonesia. Oleh karena itu nanti hasil kongres akan kita serahkan kepada Presiden,” kata Rully.

Dalam kesempatan tanya jawab, beberapa produser mengeluhkan perlakuan tidak adil yang diterimanya dari pihak bioskop.

“Kalau kita ingin meminta jadwal di Twenty One, film kita akan dinilai oleh tim yang kita tidak tahu siapa. Kemudian akan dikasih 15 layar atau 30 layar. Dasarnya apa? Padahal film itu kan tidak bisa ddiprediksi hasilnya. Kita tahu film itu tidak ada profesornya. Kadang film yang dinilai jelek bisa laku, dan film yang dibilang bagus bisa jeblok hasilnya,” kata produser Shanker RS.

Produser film dari Makassar, Nicky Rewa mengatakan peluang untuk mendapatkan layar yang lebih banyak tidak didapat oleh filmnya, karena dianggap sebagai film daerah.

“Film saya,  semua orang tahu, selalu penuh penontonnya di daerah. Tapi tidak dikasih layar di tempat lain, karena disebut film daerah. Ini kan sama saja bioskop mengajarkan separatisme,” ungkap Nicky. Nicky Rewa juga mempelesetkan BPI (Badan Perfilman Indonesia) menjadi Badan Perbioskopan Indonesia.

Menurut sutradara John de Rantau, bioskop adalah entitas bisnis yang harus menjaga kepentingannya.

“Bioskop itu akan mengutamakan memutar filmnya dulu. Deal saya dengan bioskop adalah bisnis. Kalau film saya bagus penontonnya, tambah layar, tapi kalau kurang, diturunkan. Ternyata film saya Wage, penontonnya sedikit, ya diturunkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut John de Rantau meminta agar tagline “Film Pribumi” dalam Kongres PSMP dibuang, karena berbau rasis.

Kepala Pusbang Film menganjurkan agar peserta Kongres membawa hasil Kongres kepada menteri agar bisa ditindaklanjuti.

“Jadi silahkan nanti temui Pak Menteri, bawa hasil Kongres, agar bisa ditindaklanjuti. Saya setuju kalau ada yang mengatakan kalau perlu tidur di kantor menteri, supaya bisa bertemu menteri “ kata Maman.

Menurut Maman, sebagai pelaksana teknis, Pusbang hanya menjalankan pekerjaan sesuai aturan yang ada. “Saya juga menunggu aturannya ke luar, PPnya. Kalau tidak ada bagaimana saya bisa melaksanakannya.” ***