JAYAKARTA NEWS— Di hadapan para pemimpin negara anggota dan mitra lembaga Islamic Development Bank (IsDB) di Aljir, Aljazair, Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, menyampaikan sebuah komitmen ambisius membangun tiga juta unit rumah setiap tahun sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Indonesia mempertegas langkah strategis untuk menjadikan sektor perumahan sebagai fondasi pembangunan sosial dan ekonomi.
“Indonesia menghadapi tantangan serius di bidang permukiman. Kami memiliki backlog atau kekurangan perumahan sebanyak 10 juta unit. Selain itu, sekitar 26 juta rumah tergolong tidak layak huni. Ini adalah krisis yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kita Wamen Fahri dalam keterangannya, Sabtu (24/5/2025).
Program yang dijuluki ‘3 Juta Rumah per Tahun’ mencakup pembangunan satu juta unit rumah baru serta peningkatan kualitas dua juta rumah yang sudah ada setiap tahunnya.
Langkah ini, menurut Wamen Fahri, dirancang untuk menjawab dua tantangan sekaligus: kebutuhan akan hunian baru dan perbaikan kualitas kehidupan bagi jutaan warga di daerah urban dan rural.
“Ini adalah langkah nyata kami untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial. Kami percaya bahwa rumah yang layak bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga soal martabat manusia,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan, bahwa sebagian besar rumah baru yang direncanakan akan dibangun dalam bentuk hunian vertikal, terutama di kawasan perkotaan yang lahan kosongnya semakin terbatas.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa solusi permukiman ke depan tidak bisa lagi bergantung pada rumah tapak semata, mengingat tekanan demografis dan keterbatasan ruang di kota-kota besar.
Untuk mendorong percepatan realisasi program ini, maka pemerintah Indonesia berencana memberikan berbagai insentif bagi sektor swasta.
Salah satu skema yang disiapkan adalah subsidi lahan, termasuk kemungkinan pemberian lahan negara dengan biaya nol rupiah, untuk mendorong pengembang membangun rumah susun dengan harga terjangkau.
“Kami ingin menjadikan sektor perumahan sebagai ekosistem yang inklusif dan kolaboratif. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berjalan bersama,” katanya. sebut Wamen Fahri.
Merata dan Berkeadilan
Dalam kesempatan ini, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan, komitmen tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sosial sebagai prioritas utama.
Dalam berbagai kesempatan, kata Fahri, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dimana sektor perumahan, yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan kronis bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah, kini mendapatkan perhatian penuh.
“Pemerintah Indonesia juga akan memperkuat program-program bantuan pembiayaan, termasuk skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi serta kemudahan administratif bagi kelompok rentan seperti buruh informal dan pekerja migran,” katanya.
Fahri menegaskan, komitmen politik yang kuat dari pemerintahan Prabowo membuka harapan baru bagi sektor perumahan nasional.
“Target 3 juta rumah per tahun bukan hanya angka statistik. Ini adalah janji kepada rakyat bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak dan bermartabat,” pungkas Fahri.***
