Pemerintah Kawal Akselerasi Vaksin Merah Putih

JAYAKARTA NEWS— Vaksin Covid-19 karya anak bangsa, Vaksin Merah Putih saat ini sedang dikembangkan 6 perguruan tinggi dan lembaga penelitian terkemuka di Indonesia. Diharapkan bibit Vaksin Merah Putih dapat diserahkan kepada PT Bio Farma pada tahun 2021. Selanjutnya Bio Farma akan melakukan uji klinis tahap 1 sampai 3.

“Jika seluruh tahapan uji klinis berjalan dengan baik, maka izin edar diproyeksikan diperoleh pada akhir tahun 2021, dan akan didistribusikan pada awal tahun 2022,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers, Kamis (19/11/2020) di Kantor Presiden yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Di samping itu, terkait uji klinis tahap 3 terhadap kandidat vaksin Covid-19 dari Sinovac yang sedang berjalan, tidak ditemukan adanya Gejala Ikutan Paska Imunisasi (KIPI). Dari uji klinis terhadap 1620 relawan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, hanya ditemukan gejala ringan seperti nyeri dan pegal-pegal otot pada bekas suntikan.

“Tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin maupun vaksinasi. Kami akan terus memantau perkembangan uji klinis dan perkembangan status kehalalannya,” jelas Wiku masih menjawab pertanyaan media terkait vaksin Covid-19.

Pemerintah juga berupaya agar program vaksinasi dapat segera berjalan. Hal ini diwujudkan melalui simulasi vaksinasi yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu (18/11/2020) di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Simulasi ini merupakan upaya memastikan kesiapan masyarakat dalam melakukan vaksinasi.

Bahwa program vaksinasi sangat bergantung pada proses pengembangan vaksin yang akan digunakan. Saat ini berbagai kandidat vaksin yang digunakan pada tahap uji klinis, untuk memastikan keamanan, efektivitas dan dosis aman yang dapat digunakan.

“Sesuai yang sudah disampaikan Presiden, kami berharap vaksinasi massal dapat dilakukan secepatnya jika vaksin sudah siap,” katanya menjawab pertanyaan media.***/ebn

Satgas Covid-19: Jangan Takut dan Ragu karena Vaksin Aman dan Halal

JAYAKARTA NEWS— Masyarakat diharapkan tidak takut dan ragu ketika vaksin Covid-19 sudah siap untuk diberikan. Pemerintah tengah memastikan vaksin yang akan digunakan aman, memiliki efektivitas dan halal. Pemerintah juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan vaksin yang digunakan halal.

Vaksin yang digunakan nanti sudah lulus uji klinis tahap 3, dan menerima emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) serta terdaftar di World Health Organization (WHO). “Uji klinis merupakan tahap yang harus dilalui setiap vaksin untuk memastikan aman digunakan manusia dan memiliki efektivitas menghasilkan imunitas tubuh terhadap Covid-19,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, Kamis (19/11/2020) di Kantor Presiden, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam pengembangan vaksin Covid-19, melibatkan para pakar bidang kesehatan dan WHO. Hal ini bertujuan untuk memonitor dan memastikan bahwa vaksin ini aman digunakan. Selain itu, kerjasama yang erat dijalin untuk menginvestigasi dan mengkomunikasikan isu-isu yang muncul dalam pengembangan vaksin. Jika ditemukan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti, maka pemerintah akan melaporkan ke WHO dan akan dievaluasi oleh Global Advisory Comitte on Vaccine Safety .

Bahkan untuk memastikan kesiapan program vaksinasi Covid-19, pada Rabu lalu (18/11/2020), Presiden Joko Widodo sudah melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari simulasi itu, masyarakat mengikuti seluruh tahapan vaksinasi dari mulai pendaftaran, memperoleh vaksinasi dan menunggu selama 30 menit paska vaksinasi untuk melihat reaksi penyuntikan vaksin, sebelum diperbolehkan pulang.

Selain itu penetapan regulasi pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah sudah mengikuti standar internasional yang berlaku. Alur perizinan produksi, maupun izin edar juga dilakukan secara ketat untuk memastikan keamanan dan kesesuaian vaksin dengan standar yang berlaku.

“Sekali lagi saya tekankan, vaksin yang akan digunakan nanti aman. Efek samping yang terjadi, hanya bersifat minor dan sementara. Efek samping yang sangat besar sangat jarang ditemui, kita selalu memonitor dan mengantisipasi semua keadaan ini. Vaksin juga dapat melindungi diri kita dan orang lain yang tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan tertentu,” tegas Wiku.***/ebn

Kasus Aktif di 319 Kabupaten/Kota di Bawah 50 Kasus

Jumlah kasus aktif di Indonesia per 19 November 2020 berada di angka 61.306 kasus atau 12,67%. Angka ini masih lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 28,02%. Sedangkan penambahan kasus positif sebanyak 4.798 kasus. Jumlah kasus sembuh sebanyak 406.612 atau 84% dibandingkan rata-rata dunia 69,58%. Untuk jumlah pasien meninggal 15.600 kasus atau 3,2% dibandingkan rata-rata dunia 2,39%.

Melihat perkembangan kasus aktif di Indonesia pekan ini, mengalami perkembangan kearah yang signifikan membaik. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 319 kabupaten/kota atau 61,8% memiliki kasus aktif kurang dari 50 kasus. “Ini artinya sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki kasus aktif yang tinggal sedikit,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Kamis (19/11/2020).

Pada 319 kabupaten/kota ini diminta terus tingkatkan penanganan Covid-19 dan kualitas pelayanan kesehatannya. Agar kasus aktifnya dapat terus berkurang bahkan tidak ada kasus aktif sama sekali. Selain itu dalam perkembangan mingguan, terlihat tren pengurangan jumlah kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1000 kasus.

Dibandingkan pekan lalu terdapat 12 kabupaten/kota, dan pekan ini berkurang menjadi 9 kabupaten/kota. “Hal ini mencerminkan kita bertahan di situasi serba sulit, yaitu kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Ternyata upaya selama 8 bulan ini membuahkan hasil sikap responsif dan tanggap yang meningkat. Ini adalah capaian yang positif (baik),” ujarnya.

Sebaliknya, perhatian utama perlu diberikan pada 9 kabupaten/kota lebih dari 1000 kasus. Karena 9 kabupaten/kota ini menyumbangkan kasus aktif sebesar 22% dari kasus aktif nasional.

Wiku lanjut menyebutkan 9 kabupaten/kota dengan kasus aktif urutan teratas. Yakni Kota Jayapura 2.446 kasus, Kota Bekasi 2000 kasus, Jakarta Timur 1.538 kasus, Kota Padang 1.524 kasus, Jakarta Selatan 1.309 kasus, Bekasi 1.252 kasus, Jakarta Barat 1.134 kasus, Kota Depok 1.096 kasus dan Kota Pekanbaru 1.036 kasus.

Jika penanganan dilakukan secara maksimal, maka kasus aktif di 9 kabupaten/kota ini dapat menurun, dan dapat berkontribusi signifikan terhadap jumlah kasus aktif secara nasional. “Mohon kepada walikota dan bupati 9 kabupaten/kota tersebut untuk benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sehingga kasus yang ada menjadi sembuh seluruhnya,” pesan Wiku.

Ia juga berpesan pada 9 kabupaten/kota yang dimaksud bisa mengikuti jejak kabupaten/kota yang berhasil menekan angka kasus aktif dibawah 1000 kasus. Hal ini bisa menjadi pendorong agar 9 kabupaten/kota tersebut menjadi kontributor untuk terus menekan jumlah kasus aktif.

“Semoga untuk minggu-minggu kedepannya, baik angka jumlah kabupaten/kota dengan aksus aktif terbanyak, maupun jumlah kasus aktif di daerah semakin mengecil bahkan menjadi nol,” Wiku berharap.***/ebn