Tag: perhutani

PPAD – Perhutani, Kerjasama Agroforestry

JAYAKARTA NEWS— Selasa (2/8), berlangsung penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) dan Perum Perhutani. MoU yang ditandatangani di Kantor Perum Perhutani, Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan itu, mengatur tentang Pemanfaatan Lahan Agroforestry.

Ketua Umum PPAD, Letjen TNI Purn. Dr. (H.C) Doni Monardo dan Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro menandatangani MoU itu disaksikan Direktur Perencanaan dan Pegembangan Perhutani Endung Tri Hartaka, serta sejumlah pengurus PPAD, di antaranya Ketua Bidang Ekonomi PP PPAD Mayjen TNI Purn Wiyarto, Anggota Bidang Ekonomi PPAD, Mayjen TNI Purn Lasmono, Brigjen TNI Ghoib Pujantoro, Letkol Cpm Purn Ari Banarto, dan Een Irawan Putra.

Turut hadir menyaksikan penandatangan MoU, Wakil Pimpinan Cabang Khusus Jakarta Bank BJB Wike Dwiyana. Bank BJB akan siap memberikan dukungan finansial terhadap program kerjasama PPAD bersama Perhutani. Bank BJB telah menandatangani MoU dengan PPAD, 21 Juni 2022.

Dalam kesempatan itu, Dirut Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyampaikan, Perhutani menyambut baik kerjasama dengan PPAD. “Ini akan dimulai dari pengelolaan lahan seluas 500 ha di BKPH Parungpanjang KPH Bogor Divisi Regional Jawa Barat & Banten. Juga pengelolaan pabrik sagu di Distrik Kais, Sorong Selatan, Papua Barat,” ujar Wahyu yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN.

Seperti diketahui, pabrik sagu yang dibangun tahun 2016 belum bisa beroperasi karena masih terkendala supply listrik dan BBM. Begitu juga dengan permasalahan sosial di lapangan. Wahyu berharap, dengan berkolaborasi bersama PPAD pabrik ini dapat beroperasi dan mendukung program ketahanan pangan di Indonesia. Terlebih saat ini ancaman krisis pangan sangat besar akibat perang Rusia dan Ukraina. “Jika semua sudah berjalan dengan baik, tentu terbuka untuk pengembangan usaha yang lainnya,” ujar Wahyu.

Mantan Komisaris Utama Bank BNI itu juga menambahkan, setelah penandatanganan MoU ini akan didetaikan dengan PKS agar lebih rinci, mulai tata waktu, studi kelayakan, pembagian persentase keuntungan, operasional di lapangan, dan sebagainya.

Kelestarian Ekosistem

Dalam kesempatan itu, Doni Monardo menyampaikan Wahyu adalah sahabat lama. Saat ia menjabat Pangdam XVI/Pattimura, Wahyu selalu mendampingi kunjungan Menteri BUMN ketika itu, Rini Soemarno ke Maluku. “Pak Wahyu bersama tim BUMN banyak membantu program Kodam Pattimura dalam proses perdamaian terhadap masyarakat Maluku yang telah lama berkonflik,” ujar Doni.

Terkait penandatanganan MoU antara PPAD dan Perum Perhutani, Doni menjanjikan pihaknya akan tetap menjaga kelestarian ekosistem yang ada dan mengikuti regulasi yang telah disusun oleh Perhutani. Lahan yang dikerjasamakan, akan dikembangkan untuk pertanian hortikultura, tanaman atsiri, tanaman keras, buah-buahan, perikanan air tawar, dan peternakan. “Tentu saja, rencana detail dan implementasinya berdasarkan uji kelayakan yang akan dilakukan tim pakar,” kata Kepala BNPB 2019 – 2021 itu.

Sedangkan, untuk pabrik sagu di Sorong, PPAD akan mengecek kembali kondisi pabrik yang ada saat ini. Berdasarkan kajian awal tim PPAD, ada beberapa komponen mesin yang perlu diganti karena tidak maksimal dalam proses produksi. Begitu juga solusi untuk listrik dan supply BBM. PPAD akan membuka komunikasi dan koordinasi dengan para pihak agar potensi sagu di Papua Barat khususnya di Sorong Selatan dapat dikelola secara optimal dan kita dapat memproduksi berbagai produk turunan dari sagu.

“PPAD akan melibatkan masyarakat sekitar pabrik untuk menjalankan proses produksi agar keberadaan pabrik dapat betul-betul memberikan dampak yang positif bagi masyarakat lokal,” tambahnya.

Tak lupa Doni juga menyampaikan rencana Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPAD yang akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2022 di SICC Sentul, Bogor. Tak kurang dari 8.000 purnawirawan akan hadir, mulai dari tamtama, bintara, hingga perwira tinggi. Acara yang menurut rencana dibuka Presiden Joko Widodo itu juga akan dihadiri sejumlah Menteri, di antaranya Menteri Pertahanan, Menteri UMKM, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kasad, dan lain-lain.

Ketua Umum PPAD akan melaporkan kepada Presiden dan para pejabat yang hadir bahwa ia akan tetap komit memperjuangkan sagu sebagai sumber pangan yang melimpah di Indonesia. Ini akan segera direalisasikan dengan menghidupkan pabrik sagu milik Perhutani di Sorong Selatan. (dr)

Jokowi Tegur Keras Perhutani: Jangan Sampai Lebih Kolonial dari Kolonial

Ilustrasi hutan— foto youtube

JAYAKARTA NEWS— Program perhutanan sosial belum berjalan lancar. Ada yang sudah banyak menerima manfaat tetapi ada juga yang sudah dikasih Surat Keputusan (SK) tapi di bawah belum jalan, karena belum sambungnya antara Kementerian Kehutanan dan juga mungkin Perhutani tapi yang ada di bawah. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10) siang.

“Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Waktu saya ke daerah, Pak ini Pak, SK-nya ini  Pak, enggak bisa jalan Pak di lapangan,” kata Jokowi.

Kepala Negara mengakui memang itulah kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang sebesar ini. Karena yang perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat itu bukan hanya satu hektar, dua hektar.

Presiden Joko Widodo berfoto bersama perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Merdeka, Kamis (10/10/2019)—foto humas setkab

“Ini data yang ada di saya, sampai 1 Oktober 2019 ini pemberian pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu yang di Jawa sudah mencapai 25…, 25.000 hektar. Ditambah yang untuk perlindungan kemitraan, itu 150.000,” ungkap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, target pemerintah memang bukan angka yang kecil, karena telah dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektar. “Ini kan bukan… bukan angka yang kecil. Angka yang gede banget tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dalam praktek di lapangannya yang tidak segampang itu. “

“Di bawah juga ada birokrasi kita, perhutani, yang ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa terima. Karena apa? Terganggu, terganggu oleh program ini,” jelas Presiden Jokowi.

LEBIH KOLONIAL

Presiden berjanji akan menyelesaikan itu nanti khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanahan dan Perhutani.  “Harus selesai, ini harus selesai, harus bisa selesai,” tegasnya.

Secara khusus Presiden Jokowi menyentil Dirut Perhutani. “Ini sudah jamannya kayak gini jangan sampai lagunya masih lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, tapi yang di bawahnya itu  yang mesti  selesaikan. Jangan sampai Perhutani itu lebih kolonial dari kolonial,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya merasakan apa yang disampaikan perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial.

“Suara itu saya dengar, jangan dipikir saya tidak tahu, enggak dengar. Saya dengar. Saya mau bicara banyak nanti dengan Pak Dirut plus jajaran, karena yang saya lihat berbeda dengan kita yang bicarakan di sini, berbeda,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi memberi waktu sebelum 2 tahun konflik itu harus rampung semuanya, sudah.

“Enggak ada konflik lagi dalam PTPN, di Perhutani. Semuanya harus selesaikanlah. Ini sudah bertahun-tahun, bisa kita selesaikan,” pinta Presiden seraya menunjuk contoh keberhasilan menyelesaikan konflik di Riau dimana 2.400 hektar akhirnya bisa diserahkan kepada masyarakat.

Presiden menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan secepat-cepatnya perhutanan sosial reforma agrarian. Tetapi ia mengingatkan juga masih banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang ada di lapangan, yang juga tidak semuanya bisa diselesaikan karena ada, misalnya ada di luar Jawa kita dibawa ke pengadilan, pemerintah kalah.

“Pemerintah saja kalah, lah ini fakta. Karena dari dilihat dari sisi hukum kalah. Inilah kenyataan-kenyataan yang saya beberkan apa adanya dan sekali lagi, kita berkomitmen untuk menyelesaikan 12,7 itu dan reforma agraria kurang lebih 9 juta hektar,” pungkas Presiden Jokowi. Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.***setkab/ebn