Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh Meski Sedikit Tergerus Dampak Resesi Global

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tingkat pengangguran dan kemiskinan Indonesia turun dan pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,3%. “Ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% sepanjang 2022 dan diperkirakan secara year on year (yoy) bisa mencapai angka 5,3%. Fondasi perekonomian masih kuat. Konsumsi, investasi, dan ekspor menggerakkan perekonomian nasional,“ ujar Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, Kamis (26/1/2023).

Pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 terus berlanjut, konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari target perkiraan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah kembali ke bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni 2,38% dari PDB.

Airlangga Hartarto juga menyebut tingkat pengangguran menurun menjadi 5,8% pada Agustus 2022 dan penurunan kemiskinan menjadi 9,54% pada Maret 2022.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, dari pencapaian tersebut, lembaganya memprediksikan pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini akan sedikit di proyeksi pemerintah. “Proyeksinya ekonomi tahun ini masih bisa tumbuh diatas 4,7%,” kata Bhima, pada Kamis (26/1).

Faktor pelemahan adalah perlambatan ekspor karena dampak potensi resesi ekonomi global. Selain itu, harga komoditas yang mulai alami moderasi dan konsumsi masyarakat. Namun dia masih optimis karena masyarakat mulai bergerak, pembatasan sosial dicabut.

“Begitu ekonomi mulai bergerak lagi, pekerja yang tadinya dirumahkan dan di PHK mendapat panggilan kerja kembali. Contohnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mulai bergeliat kembali, pembukaan lowongan kerja. Kalau kesempatan kerja naik, maka angka kemiskinan bisa ditekan,” ungkap Bhima.

Meski sempat melemah daya beli masyarakat, namun ekonomi domestik Indonesia adalah ‘blessing is disguise’. “Indonesia punya blessing in disguise di tengah tekanan resesi global. Pertama, pasar domestik besar apalagi ada 190 juta usia produktif. Kedua, UKM cukup berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dan hanya 18% UMKM yang berorientasi ekspor menjadi lebih imun dari melemahnya geliat ekonomi di negara tujuan ekspor” tandas Bhima.

Untuk itu, agar perekonomian nasional semakin menggeliat, Bhima menyarankan perlunya stimulus dari pemerintah pada awal 2023, seperti relaksasi pajak, pembukaan kesempatan kerja yang lebih besar, dan kecepatan serapan belanja anggaran di pusat dan daerah.

Lanjutkan Bansos

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penurunan kemiskinan itu lebih disebabkan oleh faktor adanya bantuan sosial (bantuan sosial) dari pemerintah untuk masyarakat dibanding pembukaan lapangan kerja baru.

“Kalau penurunan itu, menurut saya karena bansos. Kalau lapangan kerja malah agak kontraproduktif karena selama ini penciptaan lapangan kerja lemah, tetapi untuk sektor pertanian dan perkebunan naik,” tegasnya.

Menurutnya, selama pandemi para pekerja pabrik kembali ke desa untuk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM. Untuk itu, Trubus menyarankan agar pemerintah memprioritaskan sektor tersebut untuk mengantisipasi ancaman krisis global.

“Ke depan, pemerintah harus mendorong sektor pertanian dan perkebunan untuk menjadi tumpuan, dan jadi prioritas dalam hal pembangunan, pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Trubus menambahkan bansos memang tetap menjadi andalan, meski penciptaan lapangan pekerjaan baru juga sangat mendesak. Pemerintah harus menyadari sektor yang aman dan potensial dari gerusan krisis global seperti perkebunan, pertanian, UMKM, koperasi, dan teknologi. “Tapi kalau sektor industri manufaktur, saya rasa agak berat,” tambahnya.

Trubus menilai, bansos akan berfungsi untuk menggerakkan ekonomi di level masyarakat bawah, sehingga konsumsi dalam negeri bisa tetap terjaga. Kendati demikian, pemerintah juga diminta untuk melakukan perbaikan tata kelola, evaluasi dan pengawasan penyaluran bansos.

“Bansos tetap jalan, mengapa? Karena bansos menjadi ‘tumpuan’ bagi masyarakat bawah, sekaligus menggerakkan ekonomi di bawah,” pungkasnya.***/bnt

Pemerintah harus Kerja Ekstra Demi Pertumbuhan Ekonomi 5,3% di 2023

JAYAKARTA NEWS— Perlambatan ekonomi global di tahun 2023 akan juga terasa di Indonesia meski potensi untuk resesinya kecil. Ekonom dari Bank Permata, Joshua Pardede mengatakan, pemerintah perlu usaha ekstra jika ingin mencapai pertumbuhan 5,3% di tahun depan.

“Dari sisi demand permintaan turun, dan produktif sektor ekonomi masih akan ada tantangan yang cukup tinggi, sehingga untuk bisa tumbuh solid 5% mungkin masih ada kerja ekstra dari pemerintah,” ungkap Joshua, Senin (7/11/2022).

Demand yang dimaksud adalah menurunnya ekspor karena permintaan dari mitra dagang utama yaitu Amerika Serikat dan Eropa mengalami penurunan. Kemudian sektor industri mulai merasakan dampaknya, misalnya sektor tekstil, maupun sektor yang bahan bakunya impor maupun berorientasi ekspor.

Beberapa waktu lalu juga ramai disebut industri tekstil melakukan PHK massal. Tingkat pengangguran, kata Joshua saat ini jauh lebih rendah saat awal pandemi.

“Bukan berarti jika resesi global, berhenti produktivitasnya, mungkin akan menurun tetapi tidak akan mengkhawatirkan seperti saat pandemi. Kita melihat beberapa sektor akan terkena dampak. Namun jika dia bisa melakukan efisiensi dan strategi bisnis tentunya dia akan bisa membatasi (PHK),” jelas Joshua.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perekonomian Indonesia masih bagus. “Terlihat dari inflasi yang terus menurun. Tahun depan (2023) bisa menyentuh angka 5,3%,” kata Airlangga.

Bahkan menurut Ketum Golkar itu, Indonesia dan negara Asia lainnya punya resiliensi jika resesi global terjadi pada 2023 mendatang.

Kemudian hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72% pada kuartal III tahun 2022 secara year on year. Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan, “Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita masih bisa menjaga perekonomian kita.” (end)

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 mencapai 5,72 persen secara tahunan (yoy). Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia tidak terdampak jika resesi ekonomi global 2023 terjadi. Hal itu didasarkan pada angka inflasi yang terus menurun.

“Tahun depan (2023) bisa menyentuh angka 5,3,” ujar Ketum Golkar itu usai mengunjungi Nongsa Digital Park (NDP) Nongsa, Kota Batam (4/11) lalu.

Konsumsi Rumah Tangga

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 yang mencapai 5,72 persen membuat Indonesia unggul dari China, AS, dan Eropa.

Herry juga membeberkan sejumlah analisis yang membuat ekonomi Indonesia mampu bertumbuh dan bertahan di tengah prediksi ancaman resesi global yang mengganggu stabilitas.

“Ini cukup menarik, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terproyeksi baik dibandingkan negara lain karena preferensi kebijakan pemerintah yang adaptif dan produktif,” kata Herry.

Herry menyebutkan kenaikan BBM dan cara penanggulangan dampak oleh pemerintah yang membuat kinerja ekonomi Indonesia tetap eksis.
“Pemerintah cukup lihai ya meskipun harga BBM naik. Ada upaya antisipasi melalui pemberian subsidi berupa BLT. Hal ini berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga,” tambahnya.

Selain itu, Herry juga menilai kinerja ekspor Indonesia turut menyumbang dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat di kuartal III.

“Kinerja ekspor Indonesia per september 2022 saja ada di angka 20 persen per tahun. Artinya ada sentimen positif terhadap kegiatan ekspor yang berdampak pada tumbuhnya ekonomi,” ucapnya.

Faktor tersebut juga menjadi tumpuan penting dalam resiliensi ekonomi Indonesia ketika menghadapi resesi global yang diprediksi bakal terjadi. Herry menekankan Indonesia akan mampu menghadapi badai resesi global ketika konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor terjaga. “Pemerintah harus tetap menjaga konsumsi rumah tangga serta kinerja ekspornya seperti subsidi BLT, dukungan modal UMKM,” tandasnya.

Herry juga menyebutkan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan G-20 maka hal ini juga menjadi momentum baik untuk meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

“Efek dari Indonesia menjadi tuan rumah G-20 itu cukup baik, ada trust dari negara lain yang tercipta yang notabene dalam konteks ekonomi ini adalah variabel penting termasuk juga memicu menggeliatnya modal dan investasi di Indonesia,” pungkasnya.***/din