Tag: Pemerintahan Prabowo-Gibran

Program-program Prioritas Prabowo Dinilai Berikan Harapan Besar pada Umat untuk Bangkit

JAYAKARTA NEWS— Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto pada saat pelantikan di Sidang Paripurna MPR, Minggu (20/10/2024) lalu, diharapkan tidak hanya sekedar memberikan harapan besar kepada umat, tetapi juga dapat membawa kemajuan bagi Indonesia ke depan.

“Ini sudah menjadi mimpi panjang Indonesia agar bisa keluar dari kemiskinan, berdaulat, berperadaban dan menjadi pemain global. Kita doakan beliau agar bisa mewujudkan, dan kita memang yakin Pak Prabowo bisa mewujudkannya InshaALLAH,” kata Raihan Iskandar, Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (23/10/2024) sore.

Dalam diskusi dengan tema ‘ Harapan Umat Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran itu, Raihan mengatakan, bahwa kehadiran Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah di dalam Kabinet Merah Putih dapat membantu Prabowo mewujudkan mimpi tersebut.

“Narasi ini sudah digelorakan Pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah sejak awal. Mimpi yang tadinya hanya mimpi partai, sudah dibawa menjadi mimpi negara. Mudah-mudahan beliau berdua bisa membantu Presiden mewujudkan hal itu,” katanya.

Raihan menegaskan, Indonesia saat ini membutuhkan roadmap atau peta jalan sebagai panduan yang akan membawa kemajuan. Peta jalan tersebut, telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato perdananya usai pelantikan.

“Jadi beliau katakan kita butuh roadmap. Umat butuh roadmap, butuh peta, bukan butuh provokasi. Itu yang selalu diulang-ulang dan dimimpikan oleh Pak Anis Matta,” ujar Raihan.

Karena itu, ia berharap peta jalan tersebut semakin diperjelas di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. “Pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah punya kualitas dan kelas membantu Presiden mewujudkan mimpi negara tersebut,” katanya.

Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora ini menilai agar mimpi tersebut dapat terwujud, maka Presiden Prabowo harus menutup pintu-pintu provokasi yang bisa merusak peta jalan itu.

“Orang beriman itu dapat diajak untuk berukhuwah, tetapi peluang provokasi-provokasi selalu ada. Nah, ini tugas negara untuk menutup pintu-pintu tersebut,” katanya.

Menurut dia, negara tidak boleh lagi memberikan peluang provokasi yang bisa merusak persatuan umat, sehingga membuat umat tidak solid seperti yang terjadi pada periode lalu.

“Kita rasakan bagaimana terjadi kerenggangan hubungan antar umat ini, begitu luar biasa, Sehingga bahasa-bahasa yang sangat tidak beradab diungkapkan. Dengan bahasa rendah, menyebut saudaranya dengan kalimat binatang. Tidak seperti yang diajarkan Rasulullah SAW,” ujar Raihan.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah meminamilisir upaya provokasi atau gerakan yang membuat umat menjadi tidak solid, melalui sikap diamnya.

“Kita berharap upaya meminimalisir provokasi ini bisa ditingkatkan lagi. Karena kita ketahui dunia tidak sedang aman-aman, sehingga kita semua harus sadar. Kita butuh iklim yang kondusif agar mimpi-mimpi besar Indonesia maju dapat terwujud,” pungkasnya.

MUI Apresiasi Prabowo

Sementara itu,  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, karena telah memberikan semangat kepada umat dalam pidato perdana usai pelantikan.

“Pidato Prabowo memberikan rasa optimis kepada umat, bahwa negara bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi bangsa ini,” kata Amirsyah Tambunan.

Menurut Amirsyah, Prabowo memberikan jaminan kepada umat dapat menyelesaikan persoalan internal dalam negeri, serta eksternal luar negeri seperti penyelesaian konflik Palestina-Israel, serta dukungan konkret bagi kemerdekaan Palestina yang menjadi kehendak umat.

“Dengan berbagai persoalan ini, Presiden Prabowo mengajak semua kekuatan bangsa, bersatu. Kenapa harus bersatu, karena persatuan dan kesatuan bangsa akan menjadi kekuatan sesuatu negara,” katanya.

Sebab, dengan persatuan tersebut, semua permasalahan bangsa dapat terselesaikan, seperti kata pepatah ‘Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh’.

“Beliau memberikan rasa optimis kepada umat, tentu harus di apresiasi dan kita dukung. Beliau juga mengajak semua kekuatan bangsa Indonesia untuk bersatu,” kata Sekjen MUI ini.

Amirsyah menegaskan, situasi geopolitik global saat ini mempengaruhi semua negara, termasuk Indonesia. Namun, Indonesia patut bersyukur tidak terjadi konflik horizontal seperti di negara lain, meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku dan etnis.

“Tidak seperti di Timur Tengah terjadi konflik geopolitik antara Palestina dengan Israel. Dan kita juga patut bersyukur, beliau bersikap tegas mendukung kedaulatan Palestina, berdaulat dan merdeka,” katanya.

Terkait Palestina, lanjut dia, MUI bersama komponen lain di Indonesia seperti MER-C dan Baznas telah mengirimkan bantuan ke Palestina secara konkret.

“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin mengatakan, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan memberikan aksi terhadap Palestina. Ini sikap bangsa Indonesia yang secara tegas diatur dalam konstitusi,” kata Buya Amirsyah Tambunan.

Ketua Aliansi Ulama Alumni Timur Tengah (Al Matien) Pro 08 Arip Rahman menambahkan, bahwa harapan umat terhadap Presiden Prabowo Subianto sangat positif sekali, tidak hanya soal Palestina, tetapi juga persoalan-persoalan bangsa.

“Hal ini sebenarnya tidak hanya disampaikan saat pidato kemarin, tetapi sudah ditulis beliau dalam bukunya berjudul Paradoks Indonesia. Dalam buku itu, beliau meminta Indonesia supaya bangkit agar supaya dihargai masyarakat dunia. Caranya adalah masyarakat harus sejahtera,” kata Arif Rahman.

Sehingga diperlukan kesadaran nasional untuk mengelola sendiri potensi sumberdaya alam seperti nikel, tembaga, batu bara untuk tidak diekspor mentah dengan harga rendah.

Selama ini masyarakat tidak mendapatkan manfaat dan sejahtera dari sumber kekayaan alam tersebut. “Disinilah perlunya hilirisasi untuk menjaga kekayaan sumber daya alam tersebut, untuk kemanfaatan masyarakat kita,” katanya.

Selain itu, kata Arip, Indonesia juga memiliki sumberdaya manusia melimpah yang kini memasuki masa usia produktif. “Ini harus kita manfaatkan, berikan kesempatan kepada mereka untuk berperan,” ujarnya.

Umat, terutama Alumni Timur Tengah berharap sekali bahwa program-program yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya usai dilantik, seperti swasembada pangan, swasembada energi, subsidi dan lain-lain dapat segera diimplementasikan.

“Sekarang ada menteri koordinator pangan dan menteri pangan, artinya Presiden Prabowo punya perhatian terhadap pangan, maka kita harus swasembada dalam waktu  3-5 tahun ke depan. Demikian pula dengan energi dan program-program lain. Pada intinya semua program Pak Prabowo, adalah program positif untuk umat,” tegas Ketua Al Matien Pro 08 ini.***din

Pemerintahan Baru Didorong Buka Perwakilan di Ramallah dan Yerussalem Barat

JAYAKARTA NEWS— Putusan Mahkamah Internasional International Court of Justice/ICJ) pada Jumat (19/7/2024), yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal, menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk menyampaikan isu Palestina dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Pakar Hubungan International Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah dalam Gelora Talk dengan tema “Menanti PBB Bertindak, Akankah Israel Patuhi Putusan ICJ?”, Rabu (24/7/2024) sore.

Menurut Reza, Palestina perlu disebutkan dalam pidato perdana Prabowo usai dilantik sebagai Presiden. Sebab, Prabowo dalam kampanyenya secara tegas akan mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina, termasuk saat menghadiri pertemuan Shangri-La Dialague di Singapura beberapa waktu lalu.

Sehingga putusan ICJ ini menjadi angin segar bagi kemerdekaan Palestina, dan perlu disampaikan kepada Prabowo ketika resmi menjadi Presiden agar bisa membuka mata dunia, serta pentingnya solusi dua negara.

“Kata kunci Palestina perlu dimasukkan dalam pidato awal Pak Prabowo, termasuk kita akan mengirimkan pasukan perdamaian. Palestina ini adalah panggilan konsititusi kita, untuk turut serta memelihara perdamaian dunia,” katanya.

Indonesia saat ini, kata Teuku Rezasyah, dipandang sebagai mediator potensial secara global, karena sikap dan penerimaannya diangggap sebagai negara muslim moderat. Tinggal memperkuat upaya diplomatik untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional.

“Kita bisa menyerukan solidaritas global dan kedudukan yang setara di antara semua negara. Dan perlunya perubahan sistemik di negara mereka sendiri untuk meningkatkan tekanan global terhadap Israel,” katanya.

Jadi Pemain Global

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Indonesia bisa menjadi pemain global asal memasukkan isu Palestina sebagai salah satu agenda utama.

Dalam kesempatan itu, Mahfuz menggambarkan bagaimana China baru-baru ini mengambil peran sebagai pihak yang menengahi rekonsiliasi faksi-faksi Palestina, termasuk menyatuhkan Fatah dan Hamas di Beijing pada Selasa (23/7/2024).

“Ini menunjukkan bahwa China ingin mengambil posisi di tengah, yaitu situasi di persimpangan global agar kekuatan nasionalnya bisa menjadi lebih berpengaruh di tataran global,” kata dia.

Menurut Mahfuz, jika Indonesia ingin menjadi pemain besar seperti China sekarang, maka melibatkan diri dalam dinamika politik global mutlak dilakukan.

Oleh sebab itu, Mahfuz menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto membawa isu Palestina yang disaksikan seluruh mata dunia saat ini menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinannya.

“Setelah dilantik sebagai presiden yang harus dilakukan (Prabowo) adalah menjadikan Palestina sebagai salah satu isu besar Indonesia dalam diplomasi internasionalnya,” tegasnya.

Dikatakan Mahfuz, peningkatan dukungan terhadap Palestina di akar rumput harus terus didorong dan dibawa ke tingkat nasional.

Sebab, kebijakan yang dibawa ke tataran pemerintah bisa digaungkan di kancah internasional dan berpengaruh pada pengambilan sikap PBB.

“Gelombang dunia yang saat ini sangat kuat di akar rumput ini memang harus terus didorong ke tingkat kebijakan negara maka nanti itu akan berpengaruh di sidang umum PBB,” ujarnya.

Kendati demikian, Mahfuz menilai penyelesaian konflik Palestina tidak bisa hanya bergantung sepenuhnya pada mekanisme multilateral seperti melalui PBB dan Mahkamah Internasonal.

“Benjamin Netanyahu buru-buru berangkat ke Washington setelah ICJ mengeluarkan putusan. Karena dia tahu bahwasanya harus ada yang menjaga palang pintunya di PBB yaitu Amerika,”kata mantan Ketua Komisi I DPR ini.

Buka Perwakilan di Palestina

Sementara itu, Sejarawan dan Tokoh Agama Babeh Haikal Hassan mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera membuka perwakilan di Ramallah dan Yerussalem Barat di Palestina untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke dua negara.

“Kantor ini bukan kantor kedutaan, tapi sebuah kantor kebudayaan atau rumah Indonesia sebagai gagasan gerakan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina, memberikan pelatihan, beasiswa dan lain-lain,” kata Babeh Haikal.

Dengan adanya kantor kebudayaan di Palestina, lanjut Babeh Haikal, berbagai upaya diplomatik lebih lanjut dan negosiasi di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, pembicaraannya bisa dilakukan di sini.

Selama ini, kata Babeh Haikal, masalah Palestina dirangkap oleh Kedutaan Besar Indonesia di Yordania. Sehingga ketika pejabat/orang-orang Indonesia mau masuk Palestina dilarang dan harus mendapat izin Israel.

“Kalau kita punya kantor perwakilan kebudayaan di Palestina sendiri, tidak akan ada yang bisa melarang. Rumahnya kita beli untuk kegiatan budaya Indonesia, bisa jadi alat negosiasi. Jadi ini yang saya usulkan, mudah-mudahan menjadi tindakan nyata pada tahun 2025,” pungkasnya.***din