Tag: Partai Gelora

Prabowo Diyakini Dapat Mendorong Terwujudnya Solusi Dua Negara, Palestina Merdeka

JAYAKARTA NEWS — Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman (TZU) berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dapat meningkatkan peran Indonesia secara global dalam mendorong terwujudnya negara Palestina merdeka.

Solusi dua negara (two state solution) merupakan opsi untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah digaungkan Indonesia di Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada Jumat, 27 Oktober 2023 lalu.

“Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sudah mulai memetakan fondasi baru keterlibatan kita dalam penyelesaian konflik-konflik global. Terpilihnya Pak Prabowo, ini bagus. Ini sinyal positif, bahwa kita akan banyak terlibat dalam tataran geopolitik global,” kata Tengku Zulkifli Usman, Rabu (8/5/2024).

Hal itu disampaikan TZU dalam Gelora Talks bertajuk ‘Ketika Gelombang Pro Palestina Menyala di Kampus-kampus Indonesia’, Rabu (8/5/2024) sore.

Diskusi ini juga menghadirkan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar dan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus sebagai narasumber.

Sebagai pemimpin negara yang memiliki pemahaman tentang geopolitik global, TZU yakin Prabowo berani menekan Israel dan standar ganda barat dalam kasus Palestina untuk menerima proposal ‘two state solution’.

“Pak Prabowo misalnya setelah dilantik nanti, beliau bisa langsung menekan Israel. Dengan banyak tekanan Internasional itu, Israel bisa menerima two state solution, solusi dunia negara,” katanya.

Menurut TZU, Israel pada dasarnya tidak ingin ada dua negara dan dua warga hidup secara berdampingan, antara Israel dan Palestina. Sebaliknya, Israel ingin mewujudkan Israel Raya, sehingga melakukan upaya genosida terhadap rakyat Palestina.

“Sekarang ini penduduk Palestina ada 7 juta, Israel juga 7 juga. Kalau ada dua negara, penduduk Israel akan kalah jauh dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu Israel ingin mendirikan Israel Raya, makanya rakyat Palestina dibunuhi, digenosida, etnisnya sengaja dibersihkan,” ujarnya.

Namun, upaya Israel itu justru menimbulkan kesadaran global dan tekanan internasional secara masif untuk meluruskan sejarah pendudukan Israel terhadap tanah Palestina.

“Tekanan kampus dan intelektual di Amerika sangat luar biasa, dan telah berhasil mengubah paradigma persoalan Palestina, bukan lagi persoalan politik atau agama, tetapi ini sudah kemanusiaan,” tegasnya.

TZU menilai aksi solidaritas mahasiswa di Amerika Serikat (AS) harus mendapatkan dukungan kampus-kampus di Indonesia secara luas.

“Kesadaran global ini, harus kita ambil peluangnya dengan baik untuk memberikan tekanan kepada Israel, serta mendorong diplomasi Indonesia secara maksimal, ” katanya.

Harusnya Malu

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar mengatakan, mahasiswa Indonesia harusnya malu dengan upaya mahasiswa di AS yang telah memulai gerakan global solidaritas Palestina.

“Mahasiswa Indonesia jangan hanya bergerak pada isu domestik, tetapi juga isu global. Jangan hanya demo soal UKT, atau Pemilu saja. Aksi kita juga harus diakui secara global dan memiliki efek bagi kemerdekaan Palestina,” kata Abid Al Akbar.

Abid juga mengkritik organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMKRI, PMII dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang kurang melakukan aksi solidaritas terhadap Palestina, padahal Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

“Kalau ada aksi-aksi solidaritas Palestina itu, yang demo mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus, lainnya tidak. Kita pertanyakan temen-temen HMI, PMII dan lainnya yang tidak mengawal isu Palestina. Padahal sebagai negara mayoritas muslim, gerakan mahasiswa Indonesia bisa memiliki power luar biasa di mata internasional, ” katanya.

Sedangkan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus mengatakan, 172 BEM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)/Aisyiyah akan melakukan aksi besar-besaran solidaritas Palestina dalam waktu dekat.

“Kemarin kita sudah melakukan aksi solidaritas Palestina secara serentak di berbagai daerah difasilitasi rektorat dari 172 PTM/Aisyiyah. Kita akan melakukan lagi aksi besar-besaran dengan jumlah massa lebih besar dalam waktu dekat. Yang akan aksi BEM-nya,” kata Yogi Saputra Alidrus.

Yogi yang juga Presiden BEM 172 PTM/Aisyiyah ini sudah melakukan komunikasi intens dengan BEM Muhammadiyah se-Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas Palestina yang jauh lebih besar.

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan Muhammadiyah menilai konflik Israel-Palestina harus dihentikan. Ini tidak ada kaitannya dengan isu keagamaan, tetapi murni kemanusiaan,” tegas Yogi.

Muhammadiyah, lanjutnya, mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat dan bebas dari penjajah Israel.

“Universitas-universitas di Muhammadiyah akan melakukan gerakan-gerakan mendukung kesadaran global kemerdekaan Palestina. Saya sendiri sebagai Presiden Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia akan turun ke jalan dalam jumlah yang cukup besar untuk bela Palestina,” pungkasnya.***din

Fahri Hamzah Harap Para Akademisi tak Terjun Langsung ke Gelanggang Politik Praktis

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan bahwa peran akademisi dalam politik nasional sangat dibutuhkan pada tataran teorinya, bukan terjun langsung ke politik praktis. Alasannya, menurut Fahri, karena politik nasional akan kehilangan panduan moralnya.

“Jadi sebaiknya, akademisi tidak terjun langsung ke gelanggang politik praktis. Akademisi itu sangat dibutuhkan pada tataran teorinya. Tapi kalau memang mau, harus ganti baju dulu, ” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Dijelaskan Fahri, akademisi itu yang dipikirkan bagaimana politik yang ideal, bagaimana nilai politik, bagaimana politik dalam teori yang seharusnya dengan objektivitas politik yang sesungguhnya.

Dan tentunya dengan menganut prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, keterbukaan, dan kesetaraan, serta yang lainnya yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai akademik, khususnya juga nilai agama.

“Itu tugas akademisi. Jika akademisi turun ke lapangan atau masuk gelanggang politik praktis, maka harus berbesar hati untuk siap ikut pertarungan yang hasil akhirnya kalah dan menang. Tapi begitu kita bertarung, nah itu menjadi berbeda. Pertarungan itu bukan tentang salah benar, tapi tentang kalah menang,” ucap Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.

Pikiran politisi dengan akademisi, menurut Fahri harus dibedakan, sebab politisi memikirkan cara untuk menang. Sedangkan akademisi berpikir soal etik dan nilai politik sebagai panduannya.

“Jadi. jangan ikut terjun dalam arena. Dalam pertarungan itu, pikiran saya adalah menang, sehingga yang dipikirkan bagaimana memenangkan pertarungan, bagaimana mengambil alih kekuasaan, itu yang dipikirkan oleh politisi,” paparnya.

Terkait (akademisi jangan terjun kelapangan untuk ikut pertarungan), masih menurut politisi asal Nusa Tengara Barat (NTB) itu, mesti diatur. Karena dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang ada, aturannya terlalu longgar, dimana semua orang turun ke lapangan.

“Dalam UU Pemilu yang ada saat ini, semua penonton ikut tendang bola, wasit pun ikut tendang bola, sehingga terjadilah kekacauan didalam pemilu karena pembagian tugas tidak kita lakukan dengan baik,” sebutnya.

Untuk hal ini, Fahri menyatakan tengah mendiskusikan terkait dengan reformasi politik nasional ke depannya.

“Banyak hal yang sedang saya pikirkan dan diskusikan dengan para pimpinan nasional kita tentang bagaimana reformasi politik kita kedepan,” ungkapnya.

Sebab jika tidak ada perubahan dalam sistem politik, maka menurutnya ongkos politik akan mahal, serta watak politik akan terlalu liar.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa sistem politik sekarang terlalu melelahkan, banyak memakan biaya, dan terlalu banyak orang ikut bertarung dalam politik di tanah air ini.

“Harusnya politik itu yang bertarung sedikit saja, dan pertarungan itu sebentar saja. Namun sayangnya, tradisi demokrasi liberal yang kita cerna secara salah, telah membuat kita ini mengentertain konflik, seolah-olah konflik itu seterusnya bagus, dan tidak ada berhenti,” tandas Fahri Hamzah.***din

Suka Buat Narasi Mengadu Domba, Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

JAYAKARTA NEWS— Narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, ternyata hanya sekedar gimik untuk meraup suara.

Pasalnya, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langsung dinyatakan bubar.

Bahkan dua anggotanya, Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke presiden-wakil presiden (wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024.

Sementara PKS masih bersikap ‘malu-malu kucing’, namun membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

PKS pun menyatakan telah mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat dan dukungannya langsung.

.Menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

Menurutnya, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” katanya.

Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satu contohnya, menurut dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi. “Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” kata Mahfuz.***/din

Pascapenetapan Presiden-Wapres Terpilih, Fahri Hamzah Harap Prabowo-Mega Bersatu Kembali

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bersatu kembali.

Namun (pertemuan Prabowo dan Megawati), Fahri yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, menyerahkan hal ini kepada elite-elite partai terkait. Karena ia yakin para elite sudah mempunyai pandangan terkait rekonsiliasi dan pertimbangannya sendiri.

“Saya kira platform rekonsiliasi tetap menjadi komitmen pak Prabowo dan rekonsiliasi. Itu artinya adalah mari kita konsolidasi kembali semuanya, hal-hal yang selama ini (terjadi) tidak harus membuat kita bertengkar.”

“Mari kita rumuskan karena pada dasarnya alasan untuk bersatu jauh lebih banyak dari pada perbedaan-perbedaan,” kata Fahri seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih  2024-2029 di Komisi Pemilihan Umum, Rabu (24/4/2024).

Fahri juga mengajak elite partai agar bersatu dalam pemerintahan, untuk bersama-sama menunaikan janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat Indonesia.

Hal itu mengingat kondisi global sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak dalam membangun bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekarang.

“Ada perang yang berpotensi jadi perang dunia ketiga, Indonesia harus mengkonsolidasi diri, elitenya harus sadar bahwa kita gak waktunya bertengkar sekarang, kita waktunya bersatu,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

Apalagi Indonesia, masih menurut Fahri, mempunyai peluang memimpin situasi global sekarang ini, dengan presiden terpilih Prabowo yang mempunyai riwayat militer.

Ia melihat ada peluang Indonesia memimpin situasi baru ini, dan tentunya kalau seluruh elemen yang ada saat ini kuat dan solid.

“Dan kita bersyukur yang terpilih ini adalah pak Prabowo, seorang figur yang mempunyai latar belakang militer yang cukup senior di Asia Tenggara dan bahkan global.”

“Saya kira ini kesempatan sekarang untuk Indonesia bersatu dan mengambil bagiannya, kita sudah terlalu lama tidak menjadi bagian dari pemain global, saya kira ini waktunya Indonesia jadi pemain. Dengan kepemimpinan dan setting global yang ada sekarang, nampaknya sekarang waktu Indonesia,” ujarnya.***din

Partai Gelora akan Gelar Konsolidasi Nasional Bahas Hasil Pemilu 2024

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora)Indonesia Anis Matta mengatakan, akan melakukan evaluasi total atas capaian Partai Gelora dalam pelaksanaan Pemilu 2024 beberapa waktu lalu. Evaluasi akan dilakukan usai libur lebaran 2024 mendatang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri itu, Partai Gelora meraih sebanyak 1.281.991 suara (0,84 persen).

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemilihan legislatif (Pileg) Pemilu 2024 pada 14 Pebruari itu, Partai Gelora belum berhasil melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.

“Saya selalu mengatakan, bahwa kalau kita ingin melakukan evaluasi dengan baik perlu ada sedikit jarak waktu antara kita dengan peristiwa itu. Jadi nanti kita evaluasi setelah lebaran. Sekarang kita manfaatkan waktu Ramadan ini seluruhnya untuk beribadah kepada Allah SWT,” kata Anis Matta dalam acara buka puasa dengan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora di Jakarta.

Menurut Anis Matta, hasil Pileg 2024 tidak sesuai harapan, dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, ia memastikan bahwa, seluruh kerja keras dan pengorbanan para kader Partai Gelora tidak akan sia-sia.

“Mudah-mudahan semua kerja keras dan pengorbanan kita dicatat oleh Allah SWT sebagai tabungan pahala kita di akhirat nanti. Sebab, perjuangan politik ini adalah ibadah yang paling berat di antara semua ibadah-ibadah,” katanya.

Meski hasil Pileg tidak mencapai target, hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memenuhi target dengan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Di Pemilu 2024 ini kita ada dua target, Pileg dan Pilpres. Walaupun di Pileg kita gagal dipilih, tetapi Alhamdulillah kita bersama-sama menjadi pemenang di Pilpres,” katanya.

Anis Matta meminta seluruh kader Partai Gelora tidak patah semangat, karena Partai Gelora  belum ditakdirkan lolos Senayan.  Sebab, hal ini merupakan bagian dari rencana Allah SWT untuk kemajuan Partai Gelora di masa yang akan datang.

“Ini adalah perjuangan ideologi. Kita mendirikan partai karena ada satu cita-cita yang ingin kita perjuangkan. Para pejuang ideologi harus memandang suatu peristiwa dalam perspektif keseluruhan tahapan perjuangan,”  katanya.

Menurutnya, menang dan kalah adalah tahapan yang harus dilalui dan apupun hasilnya patut disyukuri. Anis Matta yakin Partai Gelora akan menjadi sebab musabab bagi kemajuan bangsa, kemajuan Islam dan peradaban manusia.

“Prototipe sebagai pejuang ideologi inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita adalah pejuang ideologi dan pejuang narasi. Kita sekarang sedang menuju satu tujuan yang besar yang akan terus-menerus kita cicil, dan kita kejar terus sepanjang hidup kita,” katanya.

Sehingga dalam perjuangan ini dibutuhkan sebuah keyakinan yang kuat, konsistensi dan kesabaran tinggi dalam menghadapi setiap tantangan dan ujian yang ada.

“Keyakinan, konsistensi dan kesabaran, inilah tiga kekuatan spiritual utama yang harus kita punya Jika kita ingin menjadi pejuang ideologi,”katanya.

Anis Matta menambahkan, Partai Gelora akan menyusun road map atau peta jalan untuk lima tahun ke depan usai melakukan evaluasi hasil Pemilu 2024.

“Mudah-mudahan dengan menyusun roapmap langkah kita untuk 5 tahun kedepan, Insya Allah akan menjadi energi baru bagi keberhasilan langkah Partai Gelora selanjutnya,”pungkas Anis Matta.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menyampaikan presentasi capaian perolehan suara Partai Gelora dalam Pileg Pemilu 2024.

“Pada tanggal 20 Maret kemarin, KPU sudah menetapkan hasil akhir perolehan suara kita untuk DPR RI sebesar 1.281.991 atau 0 84%.  Kalau untuk provinsi, perolehan suaranya 1.536.631 atau 1.04%, sementara untuk kabupaten/kota sebesar 1.524.265 suara atau 1,5%. Jadi ada selisih sekitar 200 ribuan antara suara pusat dengan suara provinsi dan kota/kabupaten,”kata Mahfuz.

Mahfuz menyampaikan apresiasi kepada DPW Jawa Barat, JawaTengah dan Jawa Timur yang memperoleh suara tertinggi dalam Pileg 2024.

Adapun total kursi yang diperoleh Partai Gelora di DPRD kabupaten/kota mencapai 69 kursi (sebelumnya tertulis 75 kursi).

Acara buka puasa bersama ini, selain dihadiri Anis Matta dan Mahfuz Sidik juga di hadiri Bendahara Umum Achmad Rilyadi, sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah tidak hadir karena tengah berada di daerah pemilihannya, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Buka puasa ini juga dihadiri Ketua Majelis Permusyawaratan Nasional Partai Gelora KH. Ahmad Mudzoffar Jufri, Lc. MA, Ketua Mahkamah Partai Gelora Dr Arif Awaludin, SH.MH, para ketua  dan sekretaris bidang DPN Partai Gelora.***/din

Tak Tembus PT 4 Persen, Partai Gelora Raih 75 Kursi di DPRD Kabupaten/Kota

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Partai Gelora pada Pemilu 2024 ini belum berhasil melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.

Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan suaranya kepada Partai Gelora

“Walau belum berhasil mengantar Partai Gelora melewati ambang batas parlemen, bagi kami suara itu adalah harapan besar yang harus terus diperjuangkan ke depan, karena suara itu adalah dukungan sadar dan ikhlas terhadap narasi yang diperjuangkan Partai Gelora,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

Menurut Anis Matta, hasil perolehan suara yang dicapai Partai Gelora yang baru pertama kali mengikuti pesta demokrasi dalam Pemilu 2024 ini, tetap patut disyukuri meski belum barhasil lolos ke Senayan atau DPR RI.

“Kita syukuri capaian kita dalam pemilu pertama ini, seraya berdoa semoga kerja keras dan pengorbanan seluruh relawan, kader, pengurus dan caleg dicatat sebagai pahala di akhirat kelak,” katanya.

Meski belum berhasil melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, namun Anis Matta berpandangan langkah awal yang telah dilakukan Partai Gelora sudah pada jalur yang benar.

“Kita sudah memulai langkah awal yang benar dengan keyakinan kuat, dan kita akan sampai ke tujuan dengan konsistensi, kesabaran, dan determinasi. Semoga Allah SWT terus mengilhami jalan perjuangan kita,” pungkas Anis Matta.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI 2024, Rabu (20/3/2024) malam.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri itu, Partai Gelora meraih suara sebanyak 1.281.991 suara (0,84 persen).

Terkait dengan capaian ini, perolehan sementara kursi Partai Gelora di DPRD kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 75 kursi berasal dari 53 kabupaten/kota.***/din

Marak Upaya Gusur dan Geser Suara, Mahfuz Sidik: Ini Bentuk Praktik Kecurangan Pemilu Legislatif

JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora menemukan indikasi maraknya upaya gusur dan geser perolehan suara pemilu legislatif (pileg) partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 selama tahapan rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di berbagai wilayah di Indonesia

“Partai Gelora melalui pengurus di kabupaten/kota dan juga saksi di PPK atau kecamatan mendapatkan laporan yang cukup massif mengenai terjadinya proses gusur dan geser suara dari C-Hasil di TPS/PPS menuju D-Hasil pleno di PPK,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Menurut Mahfuz, upaya gusur dan geser perolehan suara di PPK itu, berdasarkan laporan yang diterimanya cukup merata terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Umumnya penggusuran terjadi terhadap suara partai-partai kecil dan calegnya. Disebut penggusuran ini, karena banyak suara yang hilang dalam jumlah yang cukup banyak,” kata Sekjen Partai Gelora ini.

Yakni, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan panitia pemungutan suara (PPS) sampai kemudian pada tingkatan rekap dalam C-Hasil juga banyak yang menghilang ketika dihitung di PPK.

“Memang belum bisa dipastikan, ini menghilangnya kemana? Tetapi, berdasarkan laporan, kita temukan di lapangan ada partai-partai yang kemudian mengalami penambahan suara yang tidak sesuai dengan catatan atau data C-Hasilnya,” ungkap Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, upaya penggeseran suara partai-partai ini, terutama terjadi pada partai kecil, termasuk diantaranya Partai Gelora.

Hal itu terjadi akibat adanya proses transaksi jual beli suara yang dilakukan oleh para pihak dan melibatkan penyelenggara pemilu di lapangan.

“Motif yang cukup banyak terjadi dari laporan temen-temen di lapangan, yakni akibat transaksi jual beli suara yang dilakukan oleh para pihak. Transaksi jual beli suara ini, sepertinya diberi jalan oleh oknum penyelenggara pemilu di lapangan,” jelasnya.

Seharusnya, kata Mahfuz, praktik jual beli suara yang dilakukan para pihak dan oknum penyelenggara pemilu di lapangan ini bisa diantisipasi dan tutup jalannya agar tidak memberi peluang untuk terjadi.

‘Partai Gelora memberikan usulan kepada KPU Kota/Kabupaten, bahwa dalam melakukan pleno rekapitulasi suara di Kota dan Kabupaten agar diberi ruang kesempatan kepada saksi-saksi partai untuk mengajukan catatan-catatan khusus, menyampaikan komplain atas kasus-kasus penggusuran dan penggeseran suara yang cukup marak terjadi berbagai tempat,” katanya.

Jika melihat fenomena ini, maka kasus penggusuran dan penggeseran perolehan suara di PPK yang terjadi di berbagai wilayah tersebut, merupakan bagian dari bentuk kecurangan Pemilu 2024.

“Jadi kalau kita berbicara narasi kecurangan, ini juga bentuk kecurangan dalam bentuk lain. Dan yang perlu kita cermati, adalah kecurangan ini justru dilakukan oleh partai-partai besar, partai yang miliki modal besar,” katanya.***din

Berdasarkan Salinan C-Hasil, Partai Gelora Berpeluang Lolos ke Senayan

JAYAKARTA NEWS— Berdasarkan hasil pemantauan salinan C-Hasil dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), terbuka peluang bagi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk lolos ke Senayan, meskipun beberapa lembaga survei melalui hasil hitung cepat (quick count) memprediksi tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Demikian disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora Rico Marbun dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

“Sudah terkumpul data dari hampir 54% PPS. Ternyata tren perolehan suara Partai Gelora cukup menggembirakan di sekitar 4,1%,” kata Rico Marbun.

Menurut Rico, sejak Kamis (15/2/2024), Partai Gelora telah mengerahkan petugas pencatat salinan data C-Hasil dari PPS di tingkat kelurahan dan desa.

“Karena kami tidak memiliki saksi TPS yang cukup, maka kami mencatat salinan data C-Hasil dari TPS yang ditempel pada PPS,” katanya.

Karena itu, berdasarkan hasil pencatatan salinan data C-Hasil dari TPS tersebut, maka Partai Gelora berkeyakinan akan masuk ke Senayan dan memenuhi PT 4%, serta akan menempatkan wakilnya di DPR.

“Kami masih berkeyakinan berpeluang masuk Senayan. Kami masih berupaya menghimpun sisa data dari PPS lainnya,” ungkap Rico.

Rico mempertanyakan akurasi hasil hitung cepat untuk Pemilu Legislatif yang dilakukan sejumlah lembaga survei, dimana perolehan suara Partai Gelora ditempatkan pada kisaran 1,7%.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan angka elektabilitas Partai Gelora di beberapa survei terakhir. Misalnya yang dilakukan lembaga survei Median dan SPIN yang dirilis pada awal Februari, empat hari menjelang menjelang pencoblosan.

Dalam survei lembaga survei Media Survei Nasional, misalnya, elektabilitas Partai Gelora tercatat sebesar 4 % dari sebelumnya 2,8% dan survei lembaga Survey and Polling Indonesia (SPIN) mencatatkan elektabalitas sebesar 4,1% dari sebelumnya 3,6 %.

“Kami memang mempertanyakan akurasi hasil hitung cepat untuk pileg, karena ada banyak anomali. Makanya kami mengejar betul salinan data dari C-Hasil dari PPS untuk mengetahui lebih pasti tren perolehan suara riil Partai Gelora,” ujar Rico.

Rico mengatakan, jika semua PPS komitmen mengumumkan salinan C-Hasil sesuai perintah Undang-undang, akan lebih mudah dan cepat mengetahui proyeksi perolehan suara riil. Namun, di sebagian PPS masih ditemukan tidak melakukan tugas mengumumkan salinan C-Hasil.

“Sejak hari minggu kemarin, pengurus DPD Partai Gelora sudah bersurat ke KPUD Kota/Kabupaten meminta menunda proses rekapitulasi suara di PPK dimana masih banyak PPS yang belum mengumumkan salinan C-Hasil. Kebetulan juga dari pihak KPU RI masih melakukan perbaikan dan pembersihan Sirekap yang datanya banyak tidak sesuai,” jelas Rico.

Sementara mengenai Sirekap, Partai Gelora berharap KPU RI bisa segera menuntaskan pembenahannya karena telah banyak membingungkan.

“Meskipun Sirekap fungsinya sebagai alat bantu, namun KPU RI perlu segera membenahi agar dapat menampilkan data yang lebih mendekati potret data riil nya. Kami masih percaya KPU RI mampu menyelesaikan masalah ini,” pungkas Rico Marbun.***din

Miliki Narasi yang Sama dengan Prabowo-Gibran, Partai Gelora Dapat Coattail Effect

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia optimistis bakal mendulang kesuksesan seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Nasdem yang bisa langsung duduk di Senayan saat pertama kali mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

“Kalau kita merujuk ke sejarah Pemilu Legislatif pasca reformasi, tercatat ada tiga partai, yang ketika berdiri ikut Pemilu dan langsung bisa duduk di Senayan, itu ada Partai Demokrat, Partai Gerindra dan kemudian Partai Nasdem. Dan Partai Gelora punya tren yang baik, mudah-mudahan akan memberikan kejutan dalam Pemilu 2024,” kata Mahfuz Sidik.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Gelora Talk bertajuk ‘Menanti Kejutan Partai Baru pada Pemilu 2024’ , Rabu (7/2/2024). Diskusi ini menghadirkan Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara dan Peneliti Ahli Utama BRIN Prof Dr Siti Zuhro.

Menurut Mahfuz,  Partai Gelora sebenarnya memiliki ciri yang relatif sama dengan Demokrat, Gerindra dan Nasdem, yakni pada ceruk atau pasar yang sama.

“Tapi yang membedakan, Partai Gelora ini pasarnya atau kolamnya ini tidak sekadar dari kanan ke tengah. Dan perlu diingatkan, juga bahwa Partai Gelora ini dari unsur pimpinan pusat dan provinsi, hampir seluruhnya politisi senior yang pernah lolos ke Senayan,” katanya.

Karena itu, kata Mahfuz, meski pada saat pendirian berada dalam situasi Covid-19 dan tidak memungkinkan melakukan konsolidasi yang masif, Partai Gelora berhasil melalui situasi tersebut dan menjadi peserta Pemilu 2024.

“Partai Gelora punya satu kekuatan teritorial untuk menggerakkan mesin politik partai. Dari hasil survei, alhamdulillah ada tren kenaikan elektabilitas terus menerus,” katanya.

Mahfuz mengungkapkan, dari survei internal yang diadakan pertahun ada tren kenaikan signifikan. Pada tahun pertama elektabilitas masih sekitar 0,3 %, tahun kedua mencapai 1 %, tahun ketiga sudah mencapai 1,6 % dan memasuki tahun keempat sudah diangka 3 persen.

“Tren kenaikan elektabilitas ini, sebenarnya menujukkan kekuatan teritorial Partai Gelora terus berkembang, meski dengan berbagai keterbatasan. Tetapi komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan struktur dan para caleg kita berhasil membangun jaringan dibawah,” katanya.

Sehingga berbagai program unggulan Partai Gelora, termasuk narasi membangun Indonesia sebagai superpower baru, mulai diterima dengan baik oleh masyarakat.

Narasi Partai Gelora tersebut, juga sejalan dengan ide pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadikan Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045, sehingga memberikan coattail effect bagi Partai Gelora.

Hal inilah, yang kemudian menyebabkan, tren elektabilitas Partai Gelora naik terus menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

“Kami bersyukur selama tiga tahun trennya naik terus, sekarang sudah di atas 3 %. Sekarang pandangan mata kita, semua energi sedang kita fokuskan dalam beberapa hari ini untuk mencapai 4 %. Mudah-mudahan Partai Gelora akan memberikan kejutan di 2024, lolos ke Senayan,” pungkasnya.

Strategi Sudah Tepat

Sementara itu, Direktur Eksekutif lembaga Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengatakan, strategi yang digunakan Partai Gelora agar tembus ke Senayan sudah tepat, melalui berbagai program yang disampaikan.

“Strategi Partai Gelora juga ada kesamaan dengan apa yang diampaikan Prabowo dalam pidatonya, bahwa Prabowo-Gibran dan koalisinya punya strategi transformasi bangsa ini, yang disebut superpower seperti dalam Pembukaan UUD 1945 ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan ingin memerdekakan Palestina,” kata Igor.

Igor menegaskan, program Wajib Belajar 16 Tahun, termasuk di dalamnya kuliah gratis mendapatkan sambutan positif di masyarakat, termasuk program pemberantasan buta huruf baca Al’Qur’an.

“Jadi ketika ditanyakan ke responder, program apa yang paling anda ingat, programnya Partai Gelora, Wajib Belajar 16 Tahun. Kalau bahasanya Pak Anis Matta, kuliah gratis. Sebenarnya memperpanjang wajah belajar dari SD/SMP/SMA sampai 9 tahun jadi 16 tahun, ditambah kuliah gratis. Itu diingat masyarakat,” katanya.

Karena itu, menurut Igor, mudah sebenarnya bagi Partai Gelora untuk lolos ke Senayan dan melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4%, selain programnya diterima masyarakat, Partai Gelora juga mendapatkan coattail effect atau efek ekor jas skor tertinggi dari dukungan politik ke capres, selain Partai Gerindra dan PSI.

“Dari data survei kami terakhir yang belum kami publikasikan, elektabilitas Partai Gelora sudah 3,8 % dari sebelumnya 3,6 % pasca debat terakhir. Keyakinan kami, Partai Gelora  mampu melewati ambang batas parlemen 4 %,” katanya.

Igor menjelaskan, pemilih loyal Partai Gelora terbanyak ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Sumatera Utara.  “Dari data kami juga terkonfirmasi banyak pemilih partai lama akan memilih partai baru, Ini peluang bagi Partai Gelora, karena pemilih inginkan ada partai yang berbeda,” paparnya.

Selain itu, Direktur Eksekutif SPIN ini menambahkan, masyarakat mengetahui, bahwa program rekonsiliasi nasional antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto yang disuarakan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Fahri Hamzah juga mendapatkan respon positif.

“Program tentang rekonsiliasi itu menjadi daya tarik di masyarakat itu pertama kali di kumandangkan Pak Anis Matta, sehingga terjadilah rekonsiliasi Pak Jokowi-Pak Prabowo. Dan Pak Fahri Hamzah yang pertama kali menyebut nama Gibran untuk melanjutkan rekonsiliasi tersebut,” ujarnya.

Capaian Luar Biasa

Sedangkan Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro mengakui, capaian Partai Gelora dalam perpolitikan di Indonesia saat ini luar biasa.

Dimana pengelolaan manajemen organisasinya sangat modern, bukan bertumpu pada permodalan, tapi ditekankan pada kualitas seperti Parti ID, sehingga ada rasa saling memiliki diantara kader partai.

“Saya kira Partai Gelora akan menjadi partai modern, bukan partai dinasti, itu sudah kuno, sehingga partai politik akan menjadi showroomnya para politisi handal,” kata Siti Zuhro.

Ia yakin Partai Gelora akan menjadi partai yang paling matang ke depannya dalam membangun infrastruktur partai, apalagi dikuatkan dengan program pendidikan Wajib Belajar 16 tahun.

“Saya senang Gelora ini pro pendidikan, meskipun bentuk partainya religius nasionalis. Tapi saya sarankan agar Partai Gelora perlu ada benchmark baru seperti misalnya Golkar. Infratruktur yang terbangun sudah bagus, meski ceruk Golkar diambil dan partainya beranak-pinak, tetap nomor 2 atau 3,” katanya.

Siti Zuhro optimistis Partai Gelora akan lolos ke Senayan, meskipun persyaratan ambang batas parlemen 4 persen bagi partai baru tidak mudah. Namun, dengan ketokohan Anis Matta dan Fahri Hamzah, elektabilitas Partai Gelora naik terus.

“Syarat untuk lolos ambang batas yang 4 persen itu ada tiga syarat. Pertama adalah ketokohan, karena masyarakat Indonesia suka mengikuti tutur dari pimpinan. Kedua adalah segmen basis massa yang jelas, dengan ideologi Pancasila,” katanya.

Adapun syarat ketiga adalah modal. Namun, meski Partai Gelora memang tidak punya modal besar, tetapi komunikasi politik yang dilakukan Partai Gelora sangat efektif, bukan sekedar memberikan janji palsu kepada masyarakat.

“Ini yang harusnya dilakukan partai kita agar masyarakat tidak minta uang terus, sekarang saatnya mengubah organisasi partai, menjadi partai modern seperti yang dilakukan Partai Gelora, kualitasnya dulu dibangun, ini luar biasa,” katanya.

Sebelum menjadi partai, kata Siti Zuhro, pendirian Partai Gelora sudah disiapkan terlebih dahulu melalui sebuah organisasi masyarakat (ormas), ormas Garbi, seperti halnya ormas Nasdem milik Partai Nasdem.

“Sekarang bagi Partai Gelora tinggal memetakan ceruk-ceruk dukungannya melalui benchmark. Agar kehadiran partai Gelora memberikan makna kebaruan, di terima oleh pemilih muda, untuk mengantiisipasi bonus demografi. Benchmark ini misalnya, ketika nanti sudah duduk di legislatif, Partai Gelora tidak akan diam saja melihat kesulitan masyarakat ketika barang-barang naik dan seterusnya,” tegasnya.***din

Pilpres Bakal Satu Putaran, Fahri Hamzah Ajak Pemilih 01 dan 03 Merapat ke Prabowo-Gibran

JAYAKARTA NEWS—  Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengajak seluruh pemilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dua pemilihan presiden (Pilpres) lalu, yang masih ada di pasangan calon (paslon) 01 dan 03 segera merapat ke paslon 02.

Sebab, berbagai lembaga survei telah merilis hasil survei terbarunya yang memprediksi kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  dengan elektabilitas lebih dari 50 persen.

Sehingga Pilpres 2024 diprediksi akan berlangsung satu putaran. Bahkan mayoritas pemilih, sekitar 84 persen ingin agar Pilpres 2024 diselesaikan dalam satu putaran.

“Saya sudah membaca semua survei, dan kemarin LSI telah menyampaikan surveinya. Paparan ini semakin menguatkan bahwa madzab, aliran atau semacam pandangan bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah game changernya,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Pilpres Satu Putaran, Pilihan Mayoritas Pemilih’, Rabu (31/1/2024) sore.

Hal ini juga menguatkan hasil temuannya di lapangan, dimana ia telah berkeliling di desa-desa di seluruh Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga ke kaki Gunung Tambora, menginginkan Prabowo-Gibran yang menjadi pemimpin di 2024.

“Saya sudah mutar-mutar, dan alhamduillah mereka berpandangan sama. Kita punya pemimpin-pemimpin yang bisa mengantarkan terjadinya rekonsiliasi. Sehingga apapun upaya yang  ingin merusak Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sulit dilakukan, dan bisa dibantah” katanya.

Menurut Fahri, Islam pada dasarnya juga telah mengajarkan hal yang  menyatukan, bukan ideologi yang memecah belah. Sebab, Islam diciptakan sebagai umat pertengahan, sehingga apabila ada ektremis agama itu bukan berasal dari Islam.

Eks Pendukung Mendadak Radikal

Ia menyadari adanya kekecewaan dan mendadak radikal dari pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti budayawan Butet Kartaradjasa, karena tidak mendukung Ganjar Pranowo, calon presiden 03, padahal mereka mengklaim telah mengantarkan Jokowi menjabat selama dua periode.

Begitupun di Prabowo, dimana pendukung militan yang mengalihkan dukungan ke capres 01, Anies Baswedan, karena adanya kemarahan dari mereka melihat Prabowo bersatu dengan Jokowi sebagai hal yang tidak dapat diterima.

“Tapi rekonsiliasi ini sekarang terbukti, menjadi platform terbesar bangsa kita. Menurut saya, inilah cara kita membaca jiwa masyarakat kita dan rakyat menyambut gagasan ini,” katanya.

Dalam situasi sekarang, kata Fahri, menggabung elite nasional memang ada keperluan yang mendesak, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah dalam lingkaran konflik dan menjadi negara gagal.

“Saya menyakini ini adalah jalan yang benar tapi untuk memanggil kembali semua yang lari ke kanan dan kiri itu untuk kembali ke tengah dengan mendukung pasangan Prabowo-Gibran,” katanya.

Fahri mengungkapkan, dukungan dari basis-basis Jokowi dan Prabowo dalam dua Pilpres lalu ke pasangan Prabowo-Gibran, jelang hari pencoblosan pada 14 Pebuari 2024 semakin deras.

“Kenapa survei Prabowo-Gibran sudah 50,7 persen seperti disampaikan LSI, karena adanya perpindahan dukungan Pak Jokowi yang ada di Ganjar. Sementara basis-basis Pak Prabowo juga mulai kembali, setelah kita ajak diskusi dan beri penjelasan, dan mereka kembali,” katanya.

Saat ini, lanjut Fahri, masih ada basis pendukung Prabowo yang belum kembali adalah mereka yang militan, karena mereka menutup diri untuk berdiskusi dan berdebat mengenai rekonsiliasi.

“Mereka menolak secara militan, mereka marah sama Pak Prabowo, karena gabung sama Jokowi. Mereka merasa umat dihina. Sehingga saya katakan, jadi menurut anda pemimpin itu tidak boleh bersatu. Dia harus terus berperang, tidak ada lagi jalan damai. Tidak ada lagi namanya perdamaian,  rekonsiliasi dan sebagainya. Jadi menurut anda pemimpin itu lebih baik bersengketa daripada gotong royong? Mereka tidak bisa menjawab” jelasnya.

Intinya pada basis militan pendukung Prabowo yang ada di 01 itu, menurut Fahri, di dalam dirinya telah ditanamkan bibit-bibit kebencian sehingga tidak menerima apabila ada perdamaian.

“Umat ini menurut mereka, kalau bisa ada dalam tekanan terus menerus, ada dalam ancaman dan tuduhan-tuduhan macam-macam. Tidak mau menerima kalau umat pada akhirnya seperti dalam perjanjian Hudaibiyah di zaman Rasulullah SAW. Jadi memang di kanan ini ada yang parah,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini terus berusaha mengajak pemilih militan Prabowo pada dua Pilpres lalu ini untuk berdialog, namun apabila masih bersikukuh dengan sikapnya, apa boleh buat.

“Kita lebih baik fokus menyusun agenda ke depan, karena krisis ada di depan mata kita. Kita harus berpikir kepentingan nasional, tanggal 14 Februari adalah hal yang strategis buat kita, sehingga kita berharap tidak ada gangguan. Itulah kenapa Partai Gelora mengkampanyekan satu putaran dan aklamasi karena dunia tidak sedang baik-baik saja,” pungkasnya.***din