Tag: Partai Gelora

Tingkatkan Skill dan Prestasi, Pelari Maraton Indonesia harus Ikut Kejuaraan WMM di Enam Kota Besar Dunia

JAYAKARTA NEWS— Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kumalasari Kartini berharap para atlet lari jarak jauh atau maraton Indonesia bisa mengikuti kompetisi lomba lari maraton di bawah naungan WMM agar skill dan prestasinya bisa meningkat.

World Marathon Major (WMM) setiap tahunnya menyelenggarakan kejuaraan lari maraton di enam kota populer di dunia, yakni Tokyo (Jepang), London (Inggris), Berlin (Jerman), Chicago, Boston dan New York (Amerika Serikat).

Kejuaraan ini diikuti oleh para pelari maraton internasional dari seluruh dunia. Bagi peserta lari yang sudah mengikuti lari maraton di enam kota dan berhasil finish dibawah cut off time (COT) akan mendapatkan medali Six Star Medal World Marathon Major.

“Besar harapan kami, Indonesia ke depannya bisa mengirim atlet-atlet profesionalnya mengikuti ajang WMN ini. Mereka bisa bersaing lari maraton dengan pelari-pelari internasional. Saya kira atlet kita mampu bersiang di ajang WMM ini,” kata Kumalasari Kartini dalam keterangannya, Selasa (15/11/2022).

Sayangnya, ajang lari maraton WMM tersebut kurang diminati oleh para pelari maraton profesional kita. Sehingga hampir setiap tahun kejuaraan digelar, minim atlet lari maraton Indonesia.

“Yang ikut di ajang WMM ini justru atlet pelari rekreasi, seperti saya ini. Hari Minggu, tanggal 6 November 2022 di New York kemarin, ada 60-an orang Indonesia yang ikut, termasuk saya. Itu sama sekali tidak ada atletnya, hanya orang-orang yang menyukai lari maraton saja, peserta yang dari Indonesia,” katanya.

“Mungkin ada 1 atau 2 orang atlet kita yang sudah pernah ikut, tapi sepengetahuan saya belum. Saya berharap agar PB PASI yang diketuai Pak Luhut (Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum PB PASI) bisa mengirimkan atlet lari maraton ikut ajang WMM ini,” harapnya.

Mala, sapaan akrab Kumalasari Kartini mengatakan, ia telah mengikuti ajang WMM ini sebanyak tiga kali, sejak 2019 lalu. Pada 2019, Mala ikut ajang WMM yang digelar di Berlin dengan catatan waktu 5 jam 45 menit. Kedua di Chicago pada 2021 dengan catatan waktu 5 jam 30 menit.

“Dan yang ketiga kemarin di New York dengan catatan waktu 6 jam 30 menit. Alhamduillah finishnya masih bisa dibawah cut off time, 7 jam. Di New York medannya agak berat, harus naik lima jembatan tinggi panjang dengan jarak maraton 42 Km/26,2 Mil,” ungkapnya.

Mala sendiri bercita-cita menyelesaian ajang lari maraton WMM ini, di sisa tiga kota lainnya, yakni di Tokyo, London dan Boston. Rencananya, ia akan mengikuti lagi ajang WMM pada 2024 mendatang

“Jadi untuk mengikuti ajang WMM ini, daftarnya harus satu tahun sebelumnya. Tahun 2023 tidak memungkinkan, karena saya belum daftar. Kejuaraannya juga bertepatan dengan lebaran dan kesibukan di Partai Gelora menjelang Pemilu 2024,” ujarnya.

Pada 2023, ia baru akan mendaftar untuk mengikuti ajang WMM di Tokyo atau di London pada 2024. Namun, Mala tidak bisa memastikan, apakah pendaftaran dirinya untuk mengikuti ajang WMM ini, diterima atau tidak, karena proses seleksinya sangat ketat.

“Tetapi andaikata pendaftarannya diterima dua-duanya, maka saya harus pilih salah satunya, ikut di Tokyo atau London. Karena itu, ajang WMM ini penting buat atlet-atlet kita. Pendaftaraanya diseleksi atau sistem ballot, belum tentu diterima, meski sudah pernah ikut, atau dia seorang atlet,” katanya.

Mala mengungkapkan, medan di ajang WMM di London, Tokyo dan Boston ini jauh lebih berat dibandingkan di Berlin, Chicago dan New York. Disamping itu, waktu finish cut off timenya juga dipangkas dari 7 jam menjadi 5 jam.

“Jadi yang terberat di tiga kota itu, kenapa saya belakangin, karena ini yang terberat buat saya. Saya harus benar-benar latihan, jaga stamina dan pola makan. Selain medannya berat, cut off time nya sangat pendek, harus diselesaikan larinya dibawah waktu 5 jam,” tandasnya.

“Cita-cita saya, mau selesaikan 6 kota ajang WMM itu. Kalau sudah selesai 6 kota tersebut, akan dapat dapat medali Six Star Medal World Marathon Major, namanya,” pungkas Mala.***din

Partai Gelora Berharap Kebijakan Second Home Visa Disosialisasikan Terlebih Dahulu

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan kebijakan pemerintah terkait pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua atau Second Home Visa kepada warga negara asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia selama 10 tahun perlu disosialisasikan terlebih dahulu

Kebijakan yang diterbitkan menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali itu, dinilai bisa saja menimbulkan problem sosial baru di masyarakat, bukan sebaliknya bekontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Sebab, kebijakan tersebut tidak pernah disosialisasikan, apalagi dijelaskan secara filosofis oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang ada, pemerintah hanya menjelaskan hal-hal teknis bagi WNA yang ingin mendapatkan kebijakan Second Home Visa itu.

“Harusnya pemerintah tidak bicara teknis dulu, tetapi bicara lebih filosofis dan bagaimana mempersiapkan diri, sehingga gagasannya memiliki fondasi yang kuat, bukan sekedar omongan buat bahan kampanye di KTT G20,” kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Second Home Visa Bagi Warga Negara Asing, Apa dan Mengapa?’ yang digelar secara daring, Rabu (2/11/2022) sore.

Kebijakan Second Home Visa, kata Fahri, sebenarnya sudah lama dibahas, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 lalu. Namun, tidak adanya komunikasi yang baik dan jelas kepada masyarakat dan memaksakan kebijakan tersebut, ya akhirnya bisa menimbulkan problem sosial.

“Selain itu, kurangnya infrastruktur di lokasi tujuan wisata juga akan menimbulkan persoalan tersendiri. Sebab, 50 persen penduduk Indonesia tidak memiliki MCK. Jadi jangankan mendatangkan orang asing, orang lokal saja kalau cari toilet susah. Hal-hal seperti ini harusnya diberesin dulu,” kata Fahri.

Menurut dia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlalu sibuk memikirkan Bali, sehingga hal-hal seperti ini luput dari perhatiannya. Padahal Indonesia sangat luas dan memiliki beragam lokasi wisata yang menarik, tidak hanya Bali.

Fahri menilai komunikasi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini tidak baik. Pemerintah seharusnya menyiapkan perangkat penunjangnya di tingkat masyarakat terlebih dahulu. Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima WNA yang diizinkan tinggal lebih lama di Indonesia.

“Apabila masyarakat kita tidak menyiapkan diri dengan konsep baru ini (kebijakan Second Home Visa), sementara kemudian kita tidak pernah diberi tahu ini apa, saya khawatir akan muncul masalah baru,” ucap Fahri.

Jadi jangan sekadar menggunakan pasal di dalam Undang-undang Cipta kerja untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang dari pendatang, akan meningkatkan wisatawan jompo yang datang ke Indonesia. Itu juga akan menciptakan problem sosial di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Berantas Aksi Percaloan

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung meminta pemerintah memberantas aksi percaloan dalam sistem pembuatan visa di Indonesia yang saat ini masih marak, sebelum efektif menerapkan kebijakan Second Home Visa.

“Ada yang lebih konyol, kan yang disebut second home visa itu artinya jenis visanya. Padahal cara pembuatan visa di Indonesia masih banyak calonya. Jadi kita membayangkan diundang untuk ditemui calo. Bayangkan itu,” ujar Rocky.

Rocky mengungkapkan praktik percaloan dalam pengurusan visa telah menjadi rahasia umum. Dirinya bahkan mengungkapkan kejadian ini menimpa sahabatnya yang merupakan peneliti dari Jepang.

Saat datang ke Indonesia untuk mengikuti seminar, Rocky mengungkapkan peneliti dari Jepang tersebut mengalami pemerasan oleh oknum aparat.

“Dia peneliti dari Jepang, dari Tokyo itu diundang untuk satu seminar, menginap di sebuah hotel. Lalu kerja sama lah hotel itu dengan mungkin aparat. Kalau ini ada orang asing. Lalu orang asing itu jalan dibuntuti nih, diperas. Padahal dia diundang untuk suatu acara yang sifatnya akademis,” ungkap Rocky.

Aksi oknum petugas tersebut, kata Rocky, tidak sejalan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo yang ingin mendatangkan orang asing bermukim di Indonesia.

“Jadi mental petugas kita itu jadi cerita buruk berbanding terbalik dengan ide Pak Jokowi untuk mendatangkan sebanyak mungkin orang asing untuk bermukim di Indonesia. Hal semacam ini yang kemudian jadi cerita buruk,” tutur Rocky.

Selain itu, Rocky menyoroti ketentuan pihak sponsor dari Indonesia bagi orang asing pemohon second home visa. Ia menilai aturan ini akan memberikan kerumitan bagi orang asing pemohon second home visa.

Dibanding membuat kebijakan ini, Rocky menilai sebaiknya Pemerintah membenahi proses pembuatan visa. “Bahwa yang lebih penting bukan jenis visanya tapi cara memperoleh visa. Second home visa kan cuma jenis visa,” tegasnya.

Jangan Salah Sasaran

Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengingatkan, bahwa pemerintah bagi para investor ini jangan malah salah sasaran. Jaminan dana atau proof of fund berupa rekening sebesar Rp 2 miliar, itu dinilai APINDO terlalu mudah dan kecil.

Sebab, kata dia, pendapatan tersebut merupakan kemampuan rata-rata bagi orang-orang di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Menurut Gunawan, harus ada syarat lain agar WNA bisa mendapatkan second home visa yang bisa hidup di Indonesia selama 10 tahun ini.

“Mereka juga harus membeli apartemen yang saat ini banyak yang kosong di Indonesia. Itu mungkin salah satu persyaratan yang mungkin bisa kita tambahkan setelah peraturan baru ini direspon secara positif oleh banyak orang,” kata Gunawan.

Gunawan menambahkan sasaran yang tepat untuk memberikan second home visa 10 tahun bagi warga negara asing adalah orang-orang tua yang memiliki dana pensiun yang besar dan bisa hidup di Indonesia.

“Yang pertama yang kami lihat adalah, banyak orang-orang pensiun di negara-negara kaya yang duitnya banyak, dan mereka hanya ingin menghindari cuaca dingin ekstrim. Karena bagi orang tua itu kan dingin itu sebagai suatu masalah. Nah ini mungkin barangkali yang kita harus tangkap peluang-peluang ini,” ucapnya.

Selain itu, para pebisnis yang ingin ekspansi, khususnya dalam bidang teknologi lantaran Indonesia masih lemah dalam bidang mekanik dan industri permesinan dibandingkan Thailand.

“Pembuatan mesin-mesin produksi itu kita masih umumnya impor semua,” imbuhnya.

Usulan yang ketiga adalah di bidang pertanian, Tjokro mengurai yield di Indonesia perhektar masih relatif rendah. Salah satu contohnya yakni produksi kacang tanah yang masih impor secara besar-besaran. Hal ini disebabkan karena teknologi yang belum dikuasai oleh para petani di Indonesia.

“Yang begini-begini semestinya harus kita tarik, bahkan di Jepang itu orang-orang yang pensiun itu yang masih sehat tapi udah pensiun dan punya keahlian itu, ditawarkan kepada negara-negara berkembang,” urainya.

Dia menyimpulkan, orang yang semestinya mendapatkan second home visa 10 tahun dari pemerintah Indonesia, harus memiliki manfaat bagi Indonesia.

“Orang yang datang itu mesti ada manfaatnya Apakah uangnya, apakah keahliannya apakah membawa bisnis dan memberikan peluang pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi itu hal-hal yang harus kita secara aktif menargetkan kelompok-kelompok ini sehingga peran-peran ini hasilnya bisa maksimal bagi kemanfaatan bangsa kita,” tutupnya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua (second home visa).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak surat edaran diterbitkan atau resmi berlaku pada 24 Desember 2022.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang terbit pada 25 Oktober lalu.

“Dengan visa ini orang Asing dapat tinggal selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan kegiatan lainnya,” tulis keterangan Imigrasi.***din

Anis Matta: Verifikasi Parpol Jadi Ajang Verifikasi Tekad Jadikan Indonesia 5 Besar Dunia

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar perayaan HUT ke-3 secara sederhana, yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gelora Media Centre, Jakarta pada Jumat (28/10/2022) malam. Perayaan HUT ke-3 digelar secara hybrid, yakni secara daring dan luring

Sebab, Partai Gelora saat ini masih fokus pada penyelesaian verifikasi partai politik (verpol) calon peserta Pemilu 2024. Selain itu, juga sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang akhir-akhir banyak ditimpa musibah.

Tidak ada pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam perayaan HUT ke-3 ini. Perayaan diisi dengan dialog santai yang dipandu Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati.

Dalam dialog itu, Ratih mengulik mengenai proses pendirian Partai Gelora dari Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, yang diawali dari sebuah Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), kemudian menjadi partai yang diberi nama Partai Gelora Indonesia, yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2019 lalu.

Sementara Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan para ketua bidang terlihat lesehan sambil mendengar dialog tersebut. Sedangkan para ketua DPW dan DPD mengikutinya melalui apikasi Zoom Meeting.

“Pertama-pertama saya mau ucapkan selamat HUT buat kita semua. Untuk semua pimpinan, kader dan simpatisan Partai Gelora di seluruh Indonesia, dan khususnya yang hadir di zoom. Hampir semua pimpinan DPW dan DPD bergabung dan membuat acara sendiri-sendiri di wilayah mereka” kata Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, perayaan HUT ke-3 di tengah proses verfak ini menjadi momentum untuk membuktikan tekad Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia.

“Yang terjadi sekarang ini, sebenarnya bukan verifikasi partai politik, tapi verifikasi tekad kita. Yang di test itu tekad kita, supaya di dalam arah baru itu, Indonesia punya peta jalan yang jelas untuk menjadi kekuatan kelima dunia,” katanya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora sengaja didirikan agar menjadi instrumen politik yang masif untuk mengubah pikiran masyarakat maupun elit terhadap krisis global saat ini, yang terjadi di luar prediksi kita semua.

“Partai politik itu, instrumen perubahan yang paling masif. Jadi saya konsisten dengan cita-cita itu, meskipun dengan berbagai keterbatasan dan kompleksitasnya masalah saat ini,” katanya.

Menurut Anis Matta, kompleksitas krisis berlarut saat ini, membuat semua orang bingung, bahkan sekelas pemimpin Inggris sekalipun, juga tidak mampu mengatasi krisis, hingga berkali-kali harus ganti perdana menteri.

“Krisis sekarang ini baru permulaan, tetapi kita sudah melihat berbagai kekacauan yang terjadi. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita nanti, disinilah perlunya peta jalan atau arah baru, karena kita mengetahui kompleksitasnya krisis saat ini,” katanya.

Karena itu, Partai Gelora akan berjuang untuk mengubah pikiran publik dan mengganti elit-elit sekarang apabila ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 mendatang.

“Persoalan masyarakat sekarang seperti tsunami yang mau datang, sementara kita masih asyik pacaran di pinggir pantai, di luar sana sudah mau perang nuklir, kita di sini tenang-tenang saja. Terlalu banyak ruang kosong di benak kita, dan tugas kita mengubah pikiran itu,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengingatkan, parpol yang telah diberikan mandat pada pemilu sebelumnya, tidak akan diberikan mandat lagi oleh rakyat pada Pemilu 2024 mendatang.

Fahri meminta parpol lama yang telah diberikan mandat rakyat agar bersiap-siap kehilangan kekuasaannya, karena rakyat sudah malas dan capek dengan mereka. Sehingga kekuasaan yang telah diberikan akan dirampas kembali oleh rakyat, yang telah memberikan mandat kepada mereka.

“Jadi tanggal 14 Desember nanti, semua dari nol, tidak ada yang 10 persen. Karena itu, jika pada hari itu, rakyat mengatakan saya akan pilih Partai Gelora karena ingin mengubah nasib bangsa ini, maka Partai Gelora akan berkuasa,” kata Fahri.

Partai Gelora, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, harus memenangi Pemilu 2024 dan merebut hati rakyat agar ide-ide dan gagasan menjadikan Indonesia 5 besar dunia bisa terwujud.

“Alhamduillah kita sudah membuktikan. Sudah jalan tiga tahun dan kelihatan hasilnya, termasuk dalam verifikasi saat ini. Mudah-mudahan mandat baru nanti, akan diberikan kepada Partai Gelora, sehingga akan memimpin negara ini,” tegasnya.

Di dalam perayaan HUT ke-3 ini, diputarkan sebuah video inspirasi perjuangan verpol dari tanah Papua yang dilakukan oleh Yamander, pengurus DPW Partai Gelora Papua.

Yamander menghubungi satu persatu warga Papua yang menjadi kader Partai Gelora melalui video call, untuk menginformasikan rencana kedatangan Anggota KPUD yang akan melakukan verifikasi agar menujukkan KTP dan KTA-nya.

Perayaan HUT ke-3 Partai Gelora ini ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng biru secara serentak, usai Ketua Umum Partai Gelora menyapa dan berdialog secara langsung dengan pimpinan DPW dan DPD se-Indonesia.***din

Siti Fadilah Supari: Penyebab Kematian Gagal Ginjal Akut bukan hanya EG dan DEG

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyatakan keprihatinannya terhadap cara negara dalam merespon kematian atau musibah yang terjadi sebagai sesuatu yang biasa saja.

Seperti kematian pada kasus gangguan gagal ginjal akut misterius yang telah merenggut ratusan nyawa anak-anak di berbagai daerah Indonesia. Hingga kini kasus tersebut, telah mencapai 255 kasus yang terjadi di 26 Provinsi, dan tercatat sebanyak 143 anak meninggal dunia.

Padahal negara memiliki kewajiban untuk melindungi nyawa atau jiwa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dimana salah satu tujuan bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Harusya ada konsen yang besar dari negara terhadap nyawa anak-anak, nyawa harapan, nyawa masa depan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama seperti mempersoalkan nyawa hampir 1.000 petugas pemilu di masa lalu. Kemudian nyawa korban tragedi Kanjuruhan yang membuat kita pilu, dianggap berlalu begitu saja, tanpa ada satu keseriusan untuk melihat ini, ada problem yang sangat fatal. Menurut saya, agak aneh kalau kita lihat responnya, itu bukan cara kerja negara yang benar, korbannya anak-anak akibat sirup yang sudah dikonsumsi lama,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Gagal Ginjal Akut Mengkhawatirkan Negeri, Bisakah Dihentikan?’, Rabu (26/10/2022) sore.

Menurut Fahri, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memanggil para pelaku, pengawas, polisi dan jaksanya beberapa waktu lalu ke Istana Negara, setelah itu keluar perintah, pemain obat-obatan akan dikenai delik pidana, tidak menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

“Bukan begitu cara bekerja negara, negara harus menghargai separation of job , pembagian tugas. BPOM itu tidak boleh dilepaskan dari tanggungjawab, karena negara sudah mengimplan sistem pengawasan obat dan makanan,” tegasnya.

Sehingga ketika dikemudian hari ada yang salah seperti ada yang keracunan dan ada yang meninggal, maka kata Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini, negara harus menyalahkan dirinya dulu, dan tidak boleh menyalahkan orang lain.

“Itulah cara bekerjanya sistem, tapi yang terjadi negara selalu menyalahkan rakyat, menyalahkan pengusaha, pemain. Harusnya negara menyalahkan diri dulu, dan memeriksa apakah ada kebobolan sistem dalam dirinya terhadap konsumsi obat terlarang atau beracun yang menyebabkan kematian pada anak-anak saat ini,” ujarnya.

Fahri menegaskan, upaya Partai Gelora dalam menyikapi kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak ini adalah dalam sistem pada sektor kesehatan Indonesia agar pemerintah selalu siap dalam menghadapi krisis kesehatan yang terjadi.

“Nah, saya kira, Partai Gelora Indonesia akan selalu concern dengan perbaikan sistem untuk penataan sistem kesehatan kita. Negara harus punya kesiapan apa pun yang masuk ke dalam negeri kita,” pungkasnya.

Pemerintah Dinilai Abai

Namun, Ketua Bidang Kesehatan DPN Partai Gelora Rina Adeline menilai pemerintah abai terhadap upaya pencegahan dalam mengantisipasi meningkatnya kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak, padahal kasus tersebut sudah terjadi terlebih dahulu di India dan Gambia, Afrika Barat.

“Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah tentang pengawasan kita yang seperti ketinggalan alarm, sehingga kemudian muncul kondisi-kondisi seperti di India dan Gambia. Ini sangat mengejutkan, memakan korban jiwa anak-anak generasi mudah kita di bawah 5 tahun, cukup tinggi,” kata Rina.

Seharusnya pemerintah, terutama BPOM dapat mengantisipasi dengan melakukan pengawasan terhadap obat Sirop yang mengandung zat etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menjadi penyebab kematian pada anak-anak yang terjadi di Gambia pada Juni 2022 lalu, agar tidak terjadi di Indonesia.

“Harusnya pada bulan Agustus atau September sudah ada alarm terhadap pengawasan obat-obatan yang dijual bebas, ingredients atau kandungan aditif yang diperbolehkan, tapi semua sepertinya lewat dan lolos dari pengawasan. Jangan baru jatuh korban jiwa anak-anak yang tinggi, baru melakukan pengawasan,” katanya.

Rina berharap masyarakat terus diberikan edukasi secara terus menerus mengenai pentingnya kesadaran pada sektor kesehatan agar ketika terjadi krisis kesehatan di Indonesia bisa melakukan pencegahan diri sendiri.

“Terakhir yang perlu ditingkatkan lagi, adalah penelitian kedepan perlu cakupan yang lebih luas lagi agar kita tidak tertinggal. Karena Femopizole, obat gagal ginjal yang didatangkan dari Singapura itu hanya sekedar antidot atau penawar zat racun etilen glikol, tidak menyembuhkan gagal ginjal akut itu sendiri,” katanya.

Penyebab Gagal Ginjal Akut

Sementara itu, Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Siti Fadilah Supari mengatakan, penyebab gangguan ginjal akut pada anak sebetulnya bukan hanya, karena zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Adapun, EG dan DEG merupakan zat kimia pelarut tambahan dalam sirop obat.

Menurut Siti Fadilah, jika diduga penyebabnya tercemar EG dan DEG biasanya bayi terkena karena minum obat sirop. Sebab, yang terjadi di Gambia, Afrika Barat, bayi meninggal setelah tiga hari minum obat sirop tersebut.

“Yang saya tahu, pemerintah mengumumkan sejak ada pasien di RSCM. Kemudian kematiannya meningkat sampai 5-6 kali menunjukkan satu KLB. Tetapi tidak diumumkan berapa banyak korban yang benar-benar dari sirop yang diminum,” kata Siti Fadilah.

Siti Fadilah menyebutkan, munculnya gangguan ginjal akut awalnya dari Gambia, Afrika Barat. Diketahui, ada 66 bayi meninggal terkena gangguan ginjal akut karena tercemar zat kimia EG dan DEG.

Hal tersebut disampaikan oleh WHO. Kemudian di Indonesia, juga mengalami hal serupa, terjadi peningkatan gangguan ginjal akut pada anak sejak Oktober 2022.

Siti Fadilah menuturkan, pemerintah yang menginformasikan jika penyebab karena tercemar EG dan DEG merupakan hal yang kurang tepat. Seharusnya pemerintah mengumpulkan para ahli untuk mencari penyebab tersebut.

“Jadi belum tentu karena itu (EG dan DEG) saja dan tidak diumumkan berapa persen pasien yang minum obat sirop dan beberapa persen karena yang lain,” paparnya.

Dikatakan Siti Fadilah, ada empat hal menyebabkan seseorang bisa terkena gagal ginjal akut di antaranya; Pertama, tercemar EG dan DEG.

Kedua, umumnya karena infeksi biasa atau infeksi luar biasa, misalnya bakteri virus dan lainnya. Penyebab infeksi ini juga ada angka kematian. Sementara kematian gangguan ginjal saat ini meningkat 5 kali lipat. “Ini jangan dilupakan begitu saja,” ujarnya.

Ketiga, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). MIS-C berkepanjangan akibat long Covid-19. Keempat, ada hubungannya dengan vaksin Covid-19 atau booster yang diberikan.

Dikatakan Siti Fadilah, secara tidak langsung ibu dari balita yang sudah mendapat booster Covid-19 bisa menjadi perantara untuk menularkan gangguan ginjal akut pada bayinya.

Menurut Siti Fadilah, ada beberapa kejanggalan terkait gangguan ginjal akut ini. Dalam hal ini, ia menyoroti keputusan pemerintah langsung menyebutkan penyebabnya adalah tercemar EG dan DEG, tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu.

Menurutnya, seharusnya pemerintah mengumumkan jumlah orang yang terkena gangguan ginjal akibat minum obat sirop. Selain mengumumkan jumlah, lanjut Siti Fadilah, pemerintah juga harus menyampaikan secara rinci jenis sirop apa saja yang diminum pasien tersebut.

Selanjutnya, Siti Fadilah juga menyoroti pernyataan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang menyampaikan tidak pernah memeriksa kadar EG dan DEG. Padahal, sirop disebut tercemar jika kadar EG maupun DEG lebih dari 0,1%. Hal tersebut tertuang dalam kompendium informasi obat (farmakope) Amerika Serikat maupun Indonesia.

“Kalau satu kemasan obat, kemudian kita tidak tahu EG dan DEG berapa, kita tidak bisa menyalahkan dia dong. Kemudian semua obat sirop distop. Padahal yang tidak boleh yang ada kandungannya EG dan DEG melebihi 0,1%,” ucapnya.

Selanjutnya, Siti Fadilah menyayangkan kelanjutan dari kasus gangguan ginjal diduga akibat kandungan EG dan DEG pada obat sirop sehingga ada menjadi tersangka. Menurutnya, seharusnya tidak seperti itu. Sebab, hal terjadi saat ini merupakan kelalaian karena tata kelola. Pada kesempatan ini, ia membandingkan ketika eranya menjadi Menkes.

“Zaman saya dulu masih andai, masih nurut dengan UU 1945 yang asli, belum kapitalistis, belum liberalistis, belum banget walaupun sudah mulai,” ucapnya.

Dikatakan Siti Fadilah, ketika ia menjadi Menkes ada perubahan yang sangat luar biasa pada BPOM, bahwa dengan liberalisasi, dengan masuknya kesehatan ke pasar bebas, maka peran BPOM hanya untuk registrasi.

“BPOM harus nurut saja pada yang tertera dari pabrik-pabrik obat yang meregister, baru kalau ada masalah baru diteliti,” ucapnya.

“Ini kan masuknya kebobolan, kebobolan bukan salahnya BPOM, bukan salahnya Menkes, tetapi kesalahan sistem, barangkali itu,” pungkasnya.

Pemerintah Bergerak Cepat

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemenkes sejak mengetahui terjadi peningkatan kasus gangguan ginjal akut pada anak pada bulan Agustus 2022 telah bergerak cepat untuk mencegah peningkatan kasus tersebut.

Nadia menuturkan, Kemenkes mendeteksi gangguan ginjal akut dengan cepat mulai bulan Agustus 2022. Pasalnya, terjadi peningkatan kasus yang signifikan dari bulan sebelumnya. Tercatat, pada bulan Agustus ada 36 kasus, sedangkan sebelumnya peningkatan hanya satu atau dua kasus.

Untuk memastikan peningkatan kasus tersebut, Nadia menuturkan, Kemenkes mengklarifikasi dan mencocokan informasi data tersebut dengan Ikatan Dokter anak Indonesia (IDAI).

“Dari pembahasan-pembahasan ini disampaikan dan IDAI setuju ini adalah gagal ginjal berbeda,” kata Nadia.

Nadia menuturkan, kondisi klinis gangguan ginjal akut yang dihadapi pasien saat ini tentu berbeda dengan gejala klinis sebelumnya, yakni tidak bisa buang air kecil secara tiba-tiba. Namun, situasi gangguan ginjal tersebut cepat terjadi perburukan pada pasien.

Kemenkes, kata Nadia, melakukan pemeriksaan virus/bakteri dan jamur dari spesimen darah dan urine. Namun, tidak ditemukan penyebab konsisten.

Apalagi, gagal ginjal yang biasa memiliki kesempatan sembuh 90% saat cuci darah, namun khusus untuk penyakit gagal ginjal sejak Agustus hingga Oktober 2022, proses cuci darah tidak tidak memberikan hasilnya yang signifikan.

“Hanya 30% dari awal-awal bulan Agustus-September itu yang bisa sembuh dengan sempurna,” ucap Nadia.

Menurut Nadia, Kemenkes mendapat titik cerah penyebab gangguan ginjal tersebut, karena WHO mengeluarkan surat edaran pada 5 Oktober 2022 tentang kasus gangguan ginjal pada anak di Gambia, Afrika Barat.

Adapun penyebabnya adalah pelarut obat-obatan yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). EG dan DEG merupakan zat kimia pelarut tambahan dalam sirop obat.

Namun sebelumnya, Kemenkes, kata Nadia, telah melakukan berbagai langkah pencegahan kenaikan kasus seperti mengimbau melalui surat edaran terkait menghentikan sementara penggunaan dari pada sirup obat pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan.

“Ini tentunya untuk melindungi masyarakat kita. Padahal waktu itu, sebenarnya terus mencari penyebabnya tetapi secara cepat kita putuskan dulu untuk menghentikan obat dalam bentuk cairan maupun sirop,” paparnya.

Nadia menuturkan, belajar dari Gambia, Kemenkes juga melakukan intervensi lanjutan karena ada dugaan kemungkinan gangguan ginjal akibat dampak obat-obatan.

Adapun intervensinya seperti meningkatkan kewaspadaan kepada tenaga kesehatan mengenai gejala-gejala gangguan ginjal pada anak, hingga mengeluarkan surat edaran terkait standarisasi tata laksana termasuk pemeriksaan laboratoriumnya untuk mencari penyebabnya menghentikan penggunaan virus.

Sebab, kasus gangguan gagal ginjal di Indonesia ada indikasi mengarah ke intoksikasi akibat adanya zat toksik cemaran dari pelarut yang selama ini digunakan untuk melarutkan atau menstabilkan cairan obat dalam bentuk sirop.

Lantas, pemerintah memberikan obat antidotum Femopizole injeksi untuk pengobatan pasien gangguan gagal ginjal akut yang didatangkan dari Singapura, diberikan gratis kepada seluruh pasien.

Obat tersebut, kemudian diuji coba kepada 11 pasien gangguan gagal ginjal di RSCM. Hasil uji coba itu memperlihatkan kondisisiu pasien yang membaik dan stabil.***din

Partai Gelora Usulkan Tiga Langkah ‘Move On’ agar Terhindar Tsunami Resesi 2023

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik keras para kandidat calon presiden (capres) dan partai politik (parpol) yang hanya memikirkan masalah logistik saja, bagaimana memenangi Pemilu 2024 saja, baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).

Padahal kondisi ekonomi pada 2023 secara global mengalami resesi, termasuk ekonomi Indonesia yang diprediksi juga akan suram.

Mereka seharusnya memikirkan bagaimana cara merebut hati rakyat, dan memfasilitasi aspirasi atau kehendak rakyat yang telah memberikan mandat.

“Semakin cerdas mereka, seolah-olah cara memenangkan Pemilu itu cuma persoalan teknis, hanya sekadar dengan logistik saja,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia?’, Rabu (19/10/2022) sore.

Hal ini, kata Fahri Hamzah, tentu saja menjadi kecemasan kita bersama mengenai masa depan Indonesia agar tidak menemui jalan buntu. “Rekonstruksi cara memenangkan hati rakyat tidak dimengerti,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, cara berpikir para kandidat capres dan parpol itu hanya mencoba untuk kritis. Mereka berpikir seolah-olah kalau ada sumber daya alam hanya terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan negara, perekonomiam nasional dan growth (pertumbuhan) yang tinggi.

“Kalau soal growth tertinggi, sebenarnya daerahnya Lukas Enembe yang sekarang menjadi tersangka. Di bawahnya ada daerah nikel, batubara dan seterusnya. Tetapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di sini, inilah yang jadi anomali. Ayo kita memikirkan rakyat, melakukan perubahan di Pemilu 2024,” tegasnya.

Sementara ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, banyak keputusan strategis saat ini yang diputuskan oleh para ketua umum parpol, sehingga DPR tidak lagi independen dalam membela kepentingan rakyat. “Sekarang ini, DPR dikendalikan oleh 9 ketua umum, mereka manut sama pak Jokowi (Presiden Jokowi). Sehingga DPR sedikit sekali yang bersuara independen seperti soal kenaikan BBM,” kata Rizal Ramli.

Rizal Ramli menegaskan, kenaikan harga BBM telah memicu inflasi makanan di atas 15,5 persen, dan bisa menjadi 17 persen. Bahkan ia memprediksi nilai tukar rupiah bakal anjlok hingga Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga memprediksi inflasi pada tahun ini bisa menembus 5,5 persen, tapi angka tersebut adalah secara umum karena yang paling dirasakan adalah terkait inflasi makanan.

“Inflasi biasa 5,5 persen, sementara inflasi makanan yang terpenting untuk rakyat dan buruh sebelum kenaikan BBM sudah 13,5 persen. Ini jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, kalau sikapnya kayak begini,” tegas Rizal Ramli.

Sedangkan Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan juga akan suram seperti ekonomi global pada umumnya yang mengalami resesi.

Sebab, rezim inflasi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS, kecuali apabila Bank Indonesia (BI) berani melepas spekulatif ketergantungan terhadap kenaikan suku bunga tersebut, dan berani menciptakan capital auto sendiri agar perekonomian nasional tidak mudah terkontraksi .

“Kalau ekonomi Indonesia sekarang masih baik-baik saja, karena masih tertolong dari adanya windfall profit dari harga komoditas dan batubara. Tetapi tahun 2023 belum tentu, karena kondisi secara ekonomi global mengalami resesi,” kata Prof Anthony.

Karena itu, ia menilai menaikkan suku untuk mengatasi resesi ekonomi, bukan solusi, malahan akan memperparah jurang resesi dan makin memperlemah nilai tukar rupiah.

“Hati-hati kalau mau investasikan barang-barang jangka panjang nanti akan terjebak suku bunga. Dan Semoga rakyat ini mendapatkan beberapa bantuan atau pemerintah mengalokasikan jaring pengaman sosial pada 2023,” kata Managing Director PEPS ini.

Perlu Move On
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat (MadNur) saat menyampaikan Pengantar diskusi ini mengatakan, pemerintah perlu move on dalam melakukan langkah pengelolaan ekonomi Indonesia dengan model pendekatan baru agar terhindar dari tsunami resesi ekonomi pada 2023.

“Dalam kesempatan ini, Partai Gelora ingin menyampaikan agar tim ekonomi Indonesia perlu move on dari pendekatan lama ke pendekatan baru seperti mencari mitra dagang baru, selain AS, Eropa dan China,” kata MadNur.

Sebab, ekonomi AS, Eropa dan China akan mengalami resesi dan penurunan pertumbuhan, sehingga akan berpengaruh pada ekspor Indonesia ke negara tersebut.

“Pilihlah negara-negara ekspor baru, misalkan India dan Afrika bagian utara. Daya beli masyarakatnya masih bagus, sehingga kita tidak terus defisit,” katanya.

Selain itu, agar move on, pemerintah juga perlu meninggalkan spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang/APBN) infrastruktur untuk saat ini seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru supaya tidak membebani APBN.

“Lalu, spending infrakstrur tersebut diganti dengan memprioritaskan daya beli masyarakat dan tambahan subsidi BBM untuk rakyat,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga perlu move on dari suku bunga dalam pengelolaan moneter, dengan membuat resep baru untuk mengatasi inflasi yang tinggi dengan tidak menjaga suku bunga lain.

“Intinya Bank Indonesia tidak perlu naikin suku bunga, tapi cukup menjaga besaran nilainya, karena kalau suku bunga tinggi ada kewajiban membayar surat-surat berharga lebih lagi,” kata MadNur yang juga Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan, jika melihat proyeksi ekonomi 2023 berdasarkan dokumen The Fed yang dirilis bulan September lalu, maka kemungkinan kisaran titik tengah suku bunga berada di level 4,5 persen, atau bakal naik lebih dari 100 basis poin dari sekarang. Hal itu akibat permintaan masyarakat cukup tinggi dari sisi konsumsi.

“Sementara, inflasi berkepanjangan, dan ini mengakibatkan The Fed juga menaikkan tingkat suku bunga. Masalahnya ini kan The Fed menjadi sebagai acuan suku bunga dan putaran uang di pasar keuangan yang cukup besar,” katanya

“Kondisi ini juga menimbulkan peningkatan tingkat suku bunga secara umum di berbagai negara di Eropa. “Mereka sudah teriak mengatasi inflasi yang berkepanjangan baik kenaikan harga energi maupun pangan. Tentu saja ini memberikan implikasi ke Indonesia dari situasi dunia yang pertama melalui jalur suku bunga begitu dan nilai tukar,” tuturnya.

Katakanlah The Fed ini, lanjut Tauhid Ahmad, menaikkan tingkat suku bunga tahun depan, maka akan membuat arus modal keluar atau capital outflow cukup tinggi pada 2023.

“Ini akan mengakibatkan nilai tukar kita tahun depan akan jauh lebih buruk dari kondisi sekarang. Ini yang dikhawatirkan mungkin berdampak terhadap banyak hal, termasuk kondisi perusahaan yang katakanlah punya utang cukup besar dalam mata uang dolar AS,” pungkasnya.***din

Hasil Verfak Partai Gelora Memenuhi Syarat, KPU Segera Gelar Rapat Pleno Pengambilan Keputusan

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menjadi partai politik (parpol) pertama yang diverifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (Umum) RI usai lolos proses verifikasi administrasi (vermin).

Sebanyak 18 parpol dinyatakan lolos vermin, terdiri dari 9 partai parlemen, serta 9 partai baru dan partai non parlemen. Sembilan partai parlemen otomatis dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Namun, 9 partai baru dan non parlemen wajib mengikuti verfak parpol sebagai syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Verfak diikuti 9 parpol, yakni 4 partai baru dan 5 partai lama.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rachmat Bagja, Sabtu (15/10/2022) langsung datang ke kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan menggunakan motor untuk melakukan verfak.

Hasyim Asyari datang dibonceng motor Patwal kepolisian, sedangkan Rachmat Bagja dibonceng motor pegawai Bawaslu RI. Mereka berdua dikawal petugas keamanan KPU RI.

Dua Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos dan Yulianto Sudrajat datang terlebih dahulu bersama Tim Verfak KPU. Betty dan Yulianto adalah penanggungjawab untuk verfak Partai Gelora.

Saat verfak Partai Gelora juga terlihat Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernad Darmawan Sutrisno dan Deputi Bidang Dukung Teknis Bawaslu RI La Bayoni.

Sementara dari Partai Gelora yang hadir saat verfak ini, adalah Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Sekjen Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengikuti verfak melalui zoom meeting, karena ada kegiatan partai di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada saat bersamaan.

Tampak hadir Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora Deddy Mizwar, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, serta para pengurus DPN Partai Gelora lainnya.

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, verfak dilakukan untuk mencocokkan data memenuhi syarat (MS) yang ada di KPU sesuai dengan kenyataan dan faktanya, terkait keberadaan kantor dan kepengurusan partai di pusat.

“Saya kira semua, semua sudah tahu, kalau kita sekarang berada di kantornya DPN Partai Gelora. Kita sudah bertemu dengan ketua umum, sekjen, bendahara umum, dan pengurus DPN lainnya,” kata Hasyim Asyari, Sabtu (15/10/2022).

Hasyim Asyari berharap Partai Gelora lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Sebab, keberadaan partai, termasuk Partai Gelora menjadi satu aktor penting pengembangan demokrasi ke depan.

“Tetapi, hasilnya nanti kita plenokan usai KPU melakukan semua verifikasi faktual kepada 9 partai politik,” katanya.

Ketua Bawaslu RI Rachmat Bagja memberikan apresiasi kepada Partai Gelora yang telah menerimanya dengan baik dan diterima dengan suasana penuh kekeluargaan.

“Kami diterima dengan baik. Proses verifikasi faktual sedang berjalan, ada yang hadir langsung dan ada yang tidak bisa hadir bisa melalui video call dengan bantuan teknologi. Semua sudah kita saksikan,” kata Rachmat Bagja.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, proses verfak Partai Gelora berjalan sesuai dengan rencana dan lancar. Partai Gelora, kata Anis Matta, menjadi partai pertama yang dilakukan verfak.

“Alhamdulillah semua prosesnya berjalan lancar, kita bersyukur menjadi partai pertama yang diverifikasi faktual oleh KPU,” kata Anis Matta.

“Tetapi yang lebh bersyukur lagi, yang datang ini kelas berat. Tadinya kami pikir cuma dua dari komisioner saja, tetapi ada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Sekjen KPU dan Deputi Bawaslu. Ini luar biasa dan menurut saya menjadi pertanda baik buat Partai Gelora,” imbuhnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hasyim dan pasukannya, juga Mas Rachmat Bagja. Mudah-mudahan kita tidak hanya ketemu di sini, tetapi juga akan ketemu lagi pada tanggal 14 Desember mendatang. Dan Insya Allah Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024, serta memenuhi syarat threshold,” tegasnya.

Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora Sutriyono mengatakan, dalam proses verfak ini, selain melihat keberadaan kantor Partai Gelora, KPU juga melakukan verfikasi mengenai susunan kepengurusan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk.

“Pengurus DPN awalnya 47 orang, tetapi ada satu yang yang dipanggil (meninggal, red) oleh Allah SWT dan tiga orang yang mengundurkan diri, sehingga tinggal 43 orang. Itu kita jelaskan ke KPU,” kata Sutriyono.

Ke-43 pengurus DPN tersebut, lanjut Sutriyono, hadir dan terverikasi semua, baik yang hadir langsung maupun hadir melalui zoom.

“Semua sudah hadir, semua sudah terverifikasi. Memang ada pengurus yang posisinya ada di luar kota seperti Bang Fahri Hamzah dan ada juga pengurus yang sedang umroh, semua kita fasilitasi dan alhamdulillah terverifikasi semua,” katanya.

Sutriyono yang juga LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora ke KPU ini menegaskan, verfak parpol mengenai keberadaan kantor dan kepengurusan di DPN sudah memenuhi syarat (MS).

“Berita acara sudah ditandangani oleh Komisioner KPU Ibu Betty Epsilon Idroos dan Pak Yulianto Sudrajat. Dan dari Partai Gelora ditandatangani Pak Sekjen Mahfuz Sidik secara administratif dan tertulis,” katanya.

Dalam berita acara yang diteken, lanjutnya, semua dokumen kelengkapan Partai Gelora telah memenuhi syarat, sehingga bisa dilanjutkan ke proses verfak di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

“Tetapi keputusan resminya akan diputuskan KPU dalam rapat pleno malam ini. Tapi prinsipnya, dokumen kelengkapan kita memenuhi syarat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPU sendiri menjadwalkan proses verfak untuk kepengurusan pusat dan provinsi pada 15-17 Oktober 2022. Sementara untuk kabupaten/kota pada 15 Oktober hingga 4 November 2024. Pada 9 November 2022 akan dilakukan penyampaian hasil verfak 9 parpol.

Setelah itu, dilakukan proses perbaikan verfak selama 14 hari, sebelum pada akhirnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022, menyusul 9 partai parlemen yang sudah lolos otomatis terlebih dahulu sebagai peserta Pemilu 2024.***din

Anis Matta: Nabi Muhammad SAW Sudah Mengajarkan Cara Mengatasi Krisis Saat ini

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, umat Islam saat ini membutuhkan satu model pendekatan baru untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam situasi dan kondisi krisis seperti sekarang.

Sebab, Umat Islam seharusnya tidak hanya sekedar takzim atau mengagumi Rasulullah SAW saja, tetapi juga harus meneladani lebih jauh apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

“Kita mengaguminya dan kita begitu mencintainya, tetapi kok susah betul masyarakat kita meneladani Beliau. Sehingga kita membutuhkan satu model pendekatan baru, bukan karena takzim saja,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Teladan Nabi Muhammad SAW, Pemimpin Teragung Sepanjang Zaman, Rabu (12/10/2022) sore.

Pendekatan baru itu, menurut Anis Matta, adalah dengan mencari persamaan situasi krisis yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika itu, dengan situasi krisis yang dihadapi umat Islam sekarang.

“Sebagai pemimpin dunia, Beliau telah mengajarkan bagaimana cara melewati dan menyelesaikan krisis, tidak hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis militer dan krisis geopolitik,” katanya.

Dengan konteks mencari persamaan itu, maka Umat Islam dapat keluar dari krisis, sekaligus juga meneladani perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin teragung sepanjang zaman.

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang bisa diteladani adalah keberhasilan dalam membangun peradaban dunia saat ini.

“Rasulullah SAW berhasil mengangkat para sahabat sebagai penebar peradaban ke berbagai dunia saat ini, karena fokus pada pendidikannya. Pendidikan itu, fondasi membangun negara,” kata Muhyidin.

Ketika itu, Nabi Muhammad SAW lanjutnya, fokus membangun kepemimpinan melalui dunia pendidikan yang integratif, dengan menggabungkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum.

“Pendidikan integratif ini sekarang dikenal sebagai pesantren atau boarding school. Boarding school itu, pesantren yang dimodifikasi. Terbukti yang sekolah di boarding school banyak diterima di universitas bergengsi di dalam dan luar negeri,” katanya.

Muhyidin lantas mengungkapkan, bahwa sistem boarding school juga telah diadopsi universitas terkemuka di dunia, yakni Universitas Oxford Inggris dan Universitas Harvard Amerika Serikat.

“Karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lembaga pendidikan di Indonesia perlu mengikuti jejak dua universitas terhebat di dunia itu,” katanya.

Wakil Ketua MUI berharap masyarakat tidak lagi memperdebatkan soal sistem pendidikan pesantren atau boarding school dengan sistem pendidikan umum.

“Kita ingin membangun manusia, membangun sebuah peradaban umat yang memiliki tingkat kecerdasaan seperti para sahabat Rasulullah SAW dulu,” tegasnya.

Membaca Peluang Krisis

Sementara itu, Ketua Ulama dan Da’i Asia Tenggara KH. Muhammad Zaitun Rasmin berpandangan, bahwa keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Muhammad SAW, adalah kemampuan sebagai pemimpin yang bisa membaca krisis sebagai peluang.

“Kemampuan Beliau sebagai pemimpin di tengah-tengah krisis, adalah melihat peluang lain karena fokus pada target-target umat Islam. Ini berhasil, dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita, bagaimana kita meningkatkan diri untuk mampu membaca setiap peluang,” kata Zaitun Rasmin.

“Di dalam menghadapi krisis ini, kita harus mengembangkan kualitas diri dengan maksimum, sehingga kita menemukan jalan terbaik atau solusi dalam menghadapi krisis,” sambungnya.

Cendikiawan Muda Islam Muhammad Elvandi menambahkan, bahwa pelajaran keteladanan yang bisa diambi dari Nabi Muhammad SAW adalah fokus dalam mengubah generasi yang begitu cepatnya dengan tujuan membangun peradaban Islam.

“Begitu cepatnya ketika Beliau mentransformasikan generasi menjadi sumber daya yang berkualitas, sehingga mampu membangun peradaban. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua,” kata Elvandi.

Elvandi berharap kualitas pemimpin Indonesia masa depan bisa seperti kejayaan generasi pada masa peradaban Islam. Dimana seorang pemimpin harus memiliki gagasan besar, sehingga bisa membangun peradaban baru.

“Selain itu, pemimpin juga harus bisa menyatukan, merekatkan semua dan membawa kedamaian, bukan pemimpin yang membuat provokasi-provokasi. Pemimpin harus bisa memberikan edukasi politik dan literasi kepada masyarakat,” kata Elvani yang juga Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora ini.***din

Fahri Hamzah: Deklarasi Capres Mulai Picu Lagi Pembelahan di Masyarakat

JAYAKARTA NEWS— Sejumlah partai politik (parpol) mulai kasak kusuk untuk mencalonkan calon presiden (capres) pilihan mereka di Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah nama pun digadang-gadang, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani dan lain-lain.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, menyinggung mulai memanasnya pencapresan 2024 pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Fahri Hamzah, jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 masih setahun lagi, baru dibuka pada 2023 mendatang.

“Saat ini akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan, mengakibatkan terjadi pembelahan diawal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/10/2022).

Berdasarkan jadwal, lanjut Fahri, pencalonan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 mendatang.

“Jadi semestinya, yang dibicarakan terlebih dahulu adalah masalah dan ancaman terhadap bangsa. Setelah matang dibicarakan, baru memunculkan calonnya,” ujar Fahri.

Namu, yang terjadi saat ini, adalah calon presiden duluan yang bermunculan. Calon presiden tersebut, sebagai besar minim ide.” sindir Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 itu.

Dengan menampilkan banyak capres oleh elit politik saat ini, menurut Fahri yang kasihan adalah rakyat. Bahkan ia mengibaratkan seperti sudah pilpres, tapi terlalu dini dan belum waktunya, sehingga yang muncul adalah pertarungan kosong atau ‘pepesan kosong’.

“Para pimpinan negara mungkin sebelum tidur lagi coba sedikit memikirkan akibat pilpres yang terlalu dini tanpa kejelasan ini. Setahun pertarungan kosong yang melelahkan. Pileg juga jadi kosong tidak relevan. Kasian rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya,” kata politisi dari Nusa Tanggara Barat (NTB) tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah parpol saat ini sudah mendeklarasikan capresnya seperti Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto. Rencananya, Prabowo Subianto akan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres)-nya.

Terbaru, deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Partai NasDem, disusul Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menduetkan pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid sebagai capres-cawapresnya.

Lalu, sejumlah DPW PPP seperti Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, serta Sulawesi Selatan juga telah mendeklarasikan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

Selain itu, ada nama-nama lain yang juga digadang-gadang menjadi capres seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.***din

Jelang Verfak, Anis Matta Minta Pengurus Partai Gelora di Daerah Belajar Seni Negosiasi

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan verifikasi faktual (verfak) antara Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada Minggu (9/10/2022) malam.

Rakornas yang digelar secara daring itu, dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi.

Selain itu, Rakornas juga dihadiri para ketua bidang pengembangan teritori (Bangter), LO (liaison officer/penghubung), Ketua Pokja Verpol DPN, para Ketua dan Sekretaris DPW/DPD, serta bakal calon anggota legislatif Partai Gelora Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora tinggal menunggu hasil verifikasi administrasi (vermin) pada 14 Oktober 2022 mendatang.

“Jadi Rakornas ini sengaja kita gelar untuk mendengarkan arahan dari ketua umum, laporan singkat ketua Pokja DPN berkaitan dengan vermin perbaikan, serta pemberian panduan teknis verfak,” kata Mahfuz Sidik.

Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, verfak kemungkinan hanya akan diikuti oleh 11 partai lama non parlemen dan partai baru, setelah 4 partai dinyatakan gugur di fase perbaikan vermin beberapa waktu lalu.

“Jadi verfak nanti akan diikuti partai baru dan lama non parlemen, ada 11 partai yang melewati proses. Kemungkinan ada 4 partai yang tidak lanjut ke verfak, karena sudah gugur di proses administrasi,” kata Anis Matta.

Anis Matta berharap dalam proses verfak yang akan dimulai pada 15 Oktober 2022 mendatang para fungsionaris partai dapat terus menjaga hubungan baik dengan KPU/KPUD yang sudah terjalin selama ini agar dipertahankan.

“Partai Gelora dianggap partai yang paling rapi dalam proses administrasi dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan KPU. Citra baik ini, harus kita pertahankan saat verfak di daerah,” katanya.

Terkait persiapan verfak ini, Anis Matta menyampaikan beberapa hal pokok. Pertama, para pengurus di daerah harus memahami prinsip negosiasi, karena banyak aturan yang dibuat KPU implementasinya di lapangan, ternyata sulit diterapkan.

“Kita harus belajar seni negosiasi, kita harus rileks, santai dan luwes, tetapi tetap fokus pada target. Dalam verfak ini, saya yakin banyak aturan yang dibuat ideal, tetapi pada waktu implementasi, SDM dan prosedurnya banyak masalah di lapangan. Nah, masalah ini yang terbuka untuk dinegosiasikan,” ujarnya.

Kedua, jika melakukan proses negosiasi, Anis berharap agar pengurus di daerah aktif memberikan solusi termudah dan termurah kepada kedua belah pihak.

“Semua terkena dampak krisis, termasuk KPU. Negara juga belum tentu dapat memenuhi anggaran, pasti akan melakukan penghematan. Maka dengan mencari solusi cara termudah dan murah ini akan menjadi sumber kemudaan bagi kita,” katanya.

Ketiga, ketika terjadi masalah yang ditemukan di lapangan selama proses verfak, pengurus di daerah diminta segera melakukan konsultasi secara real time, sehingga DPN dapat memberikan aksistensi secara cepat.

“Keempat dalam negosiasi, kita harus tetap mengedepankan niat baik. Dan, kalau kita hadir dengan baik, Insha ALLAH impact dan efek piskoligis kita ke KPU juga baik. Insha ALLAH kita lolos verfak,” tegas Anis Matta.

Anis Matta lantas menyapa sejumlah pengurus DPW dan DPD dari berbagai daerah untuk mengecek persiapan verfak. Sejumlah pengurus Partai Gelora di daerah menyampaikan kesiapannya mengikuti proses verfak

Ketua Pokja Verpol DPN Partai Gelora Achmad Chudori menegaskan, bahwa Partai Gelora telah memenuhi semua persyaratan vermin, dan bersiap berlanjut ke proses verfak agar bisa ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember mendatang.

Sedangkan LO Partai Gelora Sutriyono menambahkan, setelah ditetapkan lolos vermin, Partai Gelora akan bersiap melakukan proses verfak yang akan dimulai 15 Oktober-4 November 2022.

“Untuk DPN dan DPW , verfak akan dilakukan tanggal 15-17 Oktober. DPD dan Anggota dilakukan pada 15 Oktober-4 November. Dan Penyampaian hasil verfak pada 9 November 2022,” kata Sutriyono.***din

Tragedi Kanjuruhan: Partai Gelora Dorong Pihak yang Bertanggungjawab Diproses Hukum

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyampaikan duka dan kepedihan yang mendalam atas terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan korban jiwa usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya di  pada Sabtu (1/10/2022) malam..

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, hal ini merupakan ujian yang berat karena banyak nyawa yang hilang dan masih terus bertambah.

“Sementara korban nyawa bertambah, aku belum bisa memahami perasaanku kecuali kegalauan tentang mengapa nyawa begitu banyak hilang dan terus bertambah…berat sekali ujian ini,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).

Fahri Hamzah menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan itu harus memberikan jawaban kepada publik.

“Tapi sebagai warga negara kita selalu harus mendapat jawaban sempurna. Dari para pemegang amanah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini juga mengakui bahwa tragedi Kanjuruhan ini terjadi begitu cepat dan menelan banyak korban jiwa.

“Begitu cepat, terlalu singkat waktu yang memakan ratusan nyawa ini. Ayo berhenti sejenak, ini soal nyawa,” tandasnya.

Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobby dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini juga menyampaikan hal serupa. Ia turut berduka cita atas terjadinya tragedi yang telah menelan seratusan lebih korban jiwa, dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka.

“Kami merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas kejadian ini, karena sedemikian banyak korban jiwa yang menjadi korban sia-sia,” kata Kumalasari Kartini

Mala, sapaan akrab, Kumalasari Kartini mengatakan, prosedur pengamanan terjadinya kerusuhan semacam ini seharusnya sudah dipelajari, direncanakan dan diterapkan dengan benar.

Karena itu, jika ditemukan kesalahan prosedur, maka pihak-pihak yang  bertanggungjawab harus diproses secara hukum.

“Bila memang terjadi kesalahan prosedural terhadap penanganan kerusuhan tersebut maka pihak-pihak yang bertanggung-jawab harus di proses secara hukum sesuai undang undang yang berlaku,” tegasnya.

Seperti diketahui, tragedi Kanjuruhan ini berawal saat ribuan suporter Arema FC, yakni Aremania merangsek masuk ke area lapangan setelah tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023.

Polisi kemudian menembakkan gas air mata di dalam lapangan yang membuat banyak suporter pingsan dan sulit bernafas sehingga banyak yang tumbang.

Suporter yang bertumbangan itu lantas membuat kepanikan di area stadion sehingga mereka berebut mencari jalan keluar.

Akan tetapi, jumlah pendukung yang membutuhkan bantuan medis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang disiagakan di Stadion Kanjuruhan.

Para suporter yang menjadi korban itu banyak yang mengeluh sesak nafas terkena gas air mata dan terinjak-injak saat berusaha meninggalkan tribun stadion.

Hingga saat ini tercatat 125 orang kehilangan nyawa akibat kerusuhan tersebut, sebelumnya tercatat 130 orang karena ada data ganda. Namun, jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan itu masih terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Atas tragedi ini, Pesiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan PSSI untuk menyetop kompetisi sampai ada evaluasi dan perbaikan prosesur pengamanan pertandingan.

“Saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan,” ujar Jokowi secara daring di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (2/10/2022).

Jokowi juga memerintahkan kepada Menpora, Kapolri dan Ketua umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepakbola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya.

“Khusus kepada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini,” tegas Jokowi.***din