Tag: Partai Gelora

Anis Matta Apresiasi Pernyataan Tegas Jokowi, Israel Langgar Hukum Humaniter Internasional

JAYAKARTA NEWS – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap di Gaza sebagai tindakan pelanggaran hukum humaniter internasional.

“Saya mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo terhadap serangan di Gaza yang telah melanggar hukum humaniter internasional,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023).

Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (19/10/2023), mengatakan, tindak kekerasan yang terjadi di Gaza adalah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

“Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama, membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati,” kata Presiden.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora mendorong pemerinah untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina

“Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret mengirim bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina,” katanya.

Anis Matta berharap agar pemerintah menggalang solidaritas internasional untuk mengecam Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.

“Indonesia juga perlu menjalankan strategi diplomasi untuk menggalang solidaritas internasional mengecam Israel dan terus mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.

“Keberpihakan kita kepada Palestina didasari amanat konstitusi dan semangat kemanusiaan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, konflik Hamas-Palestina semakin memanas. Upaya pembalasan Israel terhadap serangan Hamas saat ini sudah dianggap sebagai tindakan yang tidak proposional lagi.

Sebab, serangan Israel saat ini sudah mengarah pada genosida (pembataian) warga Gaza, yang menjadikan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan sebagai target serangan, bukan kombatan. Bahkan ada 22 rumah sakit menerima ancaman di bom Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu.

Terbaru adalah serangan rudal Israel Israel ke Rumah Sakit (RS) Baptis Al Ahli di Gaza pada Selasa (16/10/2023) malam lalu, menewaskan ratusan pasien dan dokter. Sebelum dibom, Israel memberikan peringatan evakuasi kepada Rumah Sakit Al-Ahli Baptis, namun para dokter menolak untuk evakuasi.

Rumah sakit yang dikelola Gereja Anglikan ini menyediakan perawatan dan perlindungan bagi ratusan warga Palestina yang terluka dan terlantar akibat serangan Israel di Gaza selama hampir dua pekan.

Update terbaru seperti dilaporkan Al Jazeera, korban tewas perang Hamas-Isarel terus meningkat, yakni mencapai 5.540 jiwa. Di Gaza, warga yang meninggal meningkat menjadi 4.137 orang, di mana 1.524 adalah anak-anak, 1.000 wanita, termasuk 11 jurnalis. dengan lebih dari 13.000 orang terluka.

Di Tepi Barat yang diduduki, sebanyak 61 warga Palestina juga dilaporkan tewas. Sebanyak lebih dari 1.250 orang terluka.

Sementara Israel sendiri mengklaim 1.403 orang tewas, di mana 306 pasukan dan 57 polisi. Sedangkan 4.629 orang dilaporkan terluka.***din

Partai Gelora Dukung Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Prabowo Subianto

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Partai Gelora mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Cawapres Gelora Gibran,” tegas Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya. Jumat (20/10/2023).

Sebagai capres dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo telah mengantongi empat nama cawapres dari empat wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Luar Jawa.

Pemilihan satu nama cawapres diserahkan kepada Prabowo dan akan dibahas para pimpinan partai KIM. Rencananya, cawapres Prabowo semula akan diumumkan pada awal pekan ini.

Namun, hal itu tertunda, karena salah satu parpol KIM, yakni Ketua Umum PAN Zulkili Hasan sedang mengikuti kunjungan Presiden Jokowi ke China dan Arab Saudi. Pengumuman cawapres Prabowo menunggu semua pimpinan KIM hadir.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ragu mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ia yakin pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pilpres 2024.

“Ada tiga alasan yang mendasari kenapa Gelora mendukung Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo. Jadi ketika orang berpikir ragu-ragu, kita justru yakin,” katanya.

Ketiga alasan tersebut, menurut Anis Matta, adalah alasan pertama Gibran melanjutkan rekonsiliasi antara Prabowo dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Alasan kedua, Gibran akan menambah kekuatan elektoral Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan alasan ketiga adalah perpaduan generasi, dimana Prabowo adalah calon presiden (capres) tertua, sementara Gibran cawapres termuda.

“Saya kira tiga alasan ini menemukan relevansinya, apalagi kalau bicara rekonsiliasi dan pembelahan yang tajam, yang potensinya juga akan terjadi di Pilpres 2024,” katanya.

Anis Matta menilai mendorong Gibran sebagai cawapres Prabowo, bukan berarti melanggengkan politik dinasti. Di dalam alam demokrasi, tidak dikenal politik dinasti, karena semua dikembalikan kepada rakyat.

Ia lantas mencontohkan sepak terjang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani dalam politik, yang dianggap sebagai kelanjutan dinasti politik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI-5 Megawati Soekarnoputri.

“AHY maju Pilkada DKI (Pilgub DKI Jakarta 2017) kalah kok. Puan juga tidak dicalonkan sebagai capres, karena memang ini urusannya dengan rakyat. Semua ada kalkulasinya, mau anak siapapun, apakah itu anak presiden atau anak orang biasa sama saja,” jelasnya.

Artinya, di dalam sistem demokrasi Pemilu, tidak ada politik dinasti, semuanya setara dan bergantung kepada rakyat, apakah figur yang bersangkutan diterima atau tidak.

“Coba apa kurangnya Puan, dia anak Megawati. Puan juga sudah kampanye mau jadi capres ke sana kemari, sampai membentuk Dewan Kolonel, tetap nggak dipilih sama PDIP, karena memang pertimbangannya adalah elektabilitas,” katanya.

Anis Matta berpandangan tidak boleh ada diskriminasi usia untuk menjadi pemimpin, dengan menghilangkan hak anak muda. Padahal suara anak muda diperebutkan dalam setiap pemilihan atau election.

“Jadi ketika orang sudah menjadi voters di usia muda, maka pada saat yang sama tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjadi pemimpin,” tegasnya.

Kiprah para pemimpin muda, kata Anis Matta, juga banyak dikenal dalam sejarah Islam dan berhasil seperti Umar bin Abdul Azis, Khalifah Dinasti Umayyah dan Muhammad al-Fatih (Mehmed II), Sultan Ustmaniyah, Turki.

“Dalam sejarah Islam pun, pemimpin yang muda-muda banyak, ada Umar bin Abdul Azis itu umurnya 35 tahun waktu jadi khalifah. Jadi kalau jadi presiden atau wakil presiden bolehlah dibawa 40 tahun, tapi kalau jadi nabi harus diatas 40,” tandasnya.

Menurut Anis Matta, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas usia capres-cawapres 40 tahun atau yang menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada pada Senin (16/10/2023), bisa saja dikaitkan dengan isu keluarga Presiden Jokowi agar putra sulungnya bisa maju sebagai cawapres.

“Keputusan MK ini memang gampang dihubungkan dengan isu keluarga, tapi kita mesti melihat hal ini, bukan hanya berlaku di 2024, tetapi juga di 2029 dan seterusnya. Kita harus memandang ini dari sisi keadilan,” katanya.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan surat tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres cawapres. KPU menyampaikan putusan MK itu bersifat final.

Surat tindaklanjut itu terbit 17 Oktober 2023 dan diteken oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Surat KPU itu bernomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023. Surat ini ditujukan ke peserta pemilu 2024.

KPU dalam suratnya menyampaikan putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh

Dimana hasil putusan MK itu sendiri mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa Unsa, Almas Tsaqibbirru. Dia mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres.***din

Mahfuz Sidik Harap Pertemuan Jokowi-MBS Bicarakan Isu Palestina

JAYAKARTA NEWS– Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membicarakan penyelesaian konflik Palestina-Israel saat bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) usai lawatannya dari China.

Saat bertemu MBS, Presiden Jokowi akan membicarakan sejumlah agenda antara lain peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi, penjaminan produk halal energi, dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi.

“Saya berharap saat bertemu MBS, Presiden juga membicarakan masalah isu Palestina, dan membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina Merdeka dari penjajahan zionis Israel,” kata Mahfuz Sidik dalam diskusi Gelora Talks dengan tema “Perang Palestina Akankah Menuju Perang Global?”, Rabu (18/10/2023) sore.

Dalam diskusi yang dipandu Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Dr Raihan Iskandar ini, Menurut Mahfuz, Indonesia dan Palestina memilih sejarah panjang yang sama dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda, seperti halnya rakyat Palestina.

“Serangan mendadak Hamas ke wilayah Israel pada 11 hari lalu, membawa memori kita kembali pada sejarah panjang di Indonesia ketika ada serangan 1 Maret 1949 kepada pemerintah kolonial Belanda. Serangan 6 jam di Jogja itu, membawa kesadaran baru masyarakat dunia, bahwa Indonesia itu ada,” katanya.

Artinya, serangan Hamas itu, telah membukakan mata dunia, bahwa Palestina ternyata masih ada dan terus berjuang dalam menuntut kemerdekaan dari zionis Israel.

“Serangan ini telah membangkitkan, bahwa perjuangan rakyat Palestina belum selesai dan masih terus berjalan. Dalam perjuangannya, rakyat Palestina juga menggunakan Strategi Perang Semesta yang oleh Jenderal AH Nasution disebut sebagai perang gerilya. Dimana tidak membedakan mana kombatan, mana yang tidak. Semua punya kewajiban moral dan kewajiban politik untuk memerdekakan negerinya,” ujar Mahfuz.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik 2010-2016 ini mengatakan, bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sebenarnya juga ada faktor eksternal yang membuka jalan bagi Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik.

“Jadi kalau kita membaca kembali sejarah Indonesia, kita korelasikan kepada situasi Palestina, saya punya keyakinan bahwa perang kawasan akan membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina Merdeka,” katanya.

Karena itu, kata Mahfuz, rakyat Palestina tidak bisa dibiarkan sendiri dalam berjuang menuntut kemerdekaan, karena harus melibatkan kekuatan-kekuatan lain di sekitar kawasan dalam memerangi zionis Israel.

“Lebih dari tiga tahun ini, Palestina seperti terpinggirkan, sementara Israel sangat masif dan agresif. Tetapi serangan Badai Al Aqsa telah membalikkan situasi. Situasinya sekarang berkembang ke perang kawasan, menyeret banyak negara. Perang ini, akan menjadikan Israel atau Palestina yang harus hilang dari peta, tapi keyakinan saya justru akan membuka peluang berdirinya negara Palestina Merdeka. Disinilah pentingnya Indonesia terlibat dalam perdamaian dunia dan memerdekakan negara jajahan-jajahan. Saya berharap kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi juga membahas isu Palestina,” pungkasnya.

Picu Perang Dunia III

Sementara itu, pakar hukum internasional Prof. Dr Hikmahanto Juwana mengatakan, upaya pembalasan Israel terhadap serangan Hamas ini dianggap sebagai tindakan yang tidak proposional lagi.

Sehingga membuat kemarahan dunia akibat dari serangan Israel ini, korbannya adalah warga sipil, bukan kombatan. Namun, tindakan Israel ini mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).

“Serangan baliknya dianggap tidak proporsional lagi, kalau sudah tidak proporsional, maka bisa menuju kepada perang dunia ketiga (PD III). Karena korban serangan Israel di Gaza, adalah warga sipil,” kata Hikmahanto.

Namun, kata Hikmahanto, warga Yahudi sendiri tidak setuju serangan Israel ke Gaza, apalagi melakukan blokade seperti membatasi suplai air, karena hanya menimbulkan korban orang yang tidak berdosa.

“Jadi saya lihat orang Yahudi juga banyak yang tidak setuju, ini elite-elite saja yang ingin perang. Korban dari serangan Israel ini banyak anak-anak dan perempuan, ini juga yang mendorong Presiden China meminta PM Israel Benyamin Netayanhu untuk menghentikan kekerasan di Gaza,” katanya.

Rektor Univeritas Jenderal Ahmad Yani meminta dunia untuk menekan AS agar mendesak Israel menghentikan aksi kekerasan di Gaza. Sebab, Israel hanya takut kepada AS, bukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Kita bukan mau membenarkan atau menyalahkan, tetapi kita semua, termasuk Indonesia harus memberikan tekanan kepada Amerika Serikat agar Joe Biden (Presiden AS) mau minta kepada Netayanhu (PM Israel) agar menghentikan serangan-serangan, karena korbannya sipil. Tiap hari korban sipil berjatuhan, situasinya akan bertambah tidak menentu, apabila korban sipil terus bertambah,” katanya.

Hikmahanto menilai serangan rudal Israel ke Rumah Sakit (RS) Baptis Al Ahli di Gaza yang menimbulkan ratusan korban jiwa harus dikutuk dunia internasional, dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun.

Ia khawatir perang Hamas-Israel akan terus mengalami peningkatan ekskalasi pasca serangan rudal Israel ke RS Baptis Al Ahli.

“Menurut saya, kuncinya sekarang ada di tangan Amerika Serikat, eskalasi apakah naik atau tidak. Dewan Keamanan, Dewan HAM atau Majelis Umum PBB, saya tidak yakin bisa menghentikan kekerasan Israel, kalau sekedar resolusi-resolusi iya. Amerika Serikat harus meminta Israel menghentikan serangan demi kemanusian, kalau tidak maka ekskalasinya bisa naik menuju perang dunia ketiga,” tegasnya.

Hikmahanto juga berharap agar kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi juga membahas isu Palestina, dan segera menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza saat ini.

“Rusia dan China sudah membicarakan masalah Palestina. Saya setuju ketika Presiden Jokowi ke Arab Saudi juga membicarakan masalah Palestina agar memberikan tekanan ke Amerika Serikat, meminta Israel menghentikan aksi kekerasannya,” katanya.

Sedangkan Pakar Dunia Islam, University Sains Islam Malaysia Dr Abdelrahman Ibrahim Suleiman mengatakan, Israel sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina sudah lebih dari 75 tahun, tidak hanya sekarang saja. Sebagai pemilik sah tanah Palestina, rakyat Palestina diusir oleh Israel dan tanah mereka dirampas.

“Israel itu mendatangkan orang-orang ke Palestina sejak tahun 1948 sejak mulai perang tahun 1921, sementara kami lahir, dan besar di Palestina. PM Israel itu, termasuk Netayanhu, bukan orang yang lahir di tanah Palestina. Jadi kami tidak mungkin meninggalkan Palestina, seperti permintaan Israel untuk mengosongkan wilayah Gaza,” kata Abdelrahman.

Jika keinginan Israel dituruti untuk meninggalkan Gaza, kata Abdelrahman, maka pendudukan Israel terhadap tanah Palestina akan bertambah luas, rakyat Palestina semakin terusir.

“Kita ini bukan memusuhi Yahudi, tetapi kita memerangi negara zionis Israel, kita tidak ada masalah dengan orang-orang Yahudi,” katanya.

Abdelrahman, Pakar Dunia Islam kelahiran Palestina ini, menegaskan, bahwa rakyat Palestina tidak akan meninggalkan Gaza, dan memilih mati syahid terus berjuang melawan zionis Israel.

“Kami semua lahir dan dibesarkan di Palestina, kami tidak akan lari, kami tidak akan meninggalkan Gaza. Kami akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tandas Abdelrahman.***din

Fahri Hamzah: Berperang dalam Politik harus Dilakukan dengan Cara Beradab

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menekankan kepada semua pihak agar memahami pentingnya berperang dengan etika dan integritas dalam berpolitik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg)

Menurut  Fahri Hamzah, peperangan politik harus dilakukan dengan cara yang beradab untuk menghindari berita hoax, fitnah dan taktik politik yang tidak fair.

“Integritas dalam berpolitik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan kadernya. Dengan menghadapi peperangan politik di abad modern ini, juga berarti selalu siap untuk beradaptasi dan belajar,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya pada acara ‘Ngopi Bareng’ Waketum Partai Gelora dengan ratusan kader Partai Gelora se-Jawa Timur di Warung Bu Kadir, Bondowoso, baru baru ini.

Dalam acara ‘Ngopi Bareng’ ini dihadiri Ketua dan Sekretaris DPW Partai Gelora Jatim, Muhammad Sirot (Gus Sirot) dan Misbakhul Munir (Gus Misbach). 

Lalu, pengurus DPD, calon anggota legislatif (caleg) dan kader Partai Gelora, serta tokoh masyarakat di Tapal Kuda dan sekitarnya. 

Fahri mengatakan, perubahan cepat dalam teknologi dan dinamika politik saat ini, mengharuskan kader Partai Gelora terus memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya dalam berkomunikasi serta berorganisasi.

“Dengan memahami esensi peperangan politik di abad modern ini, diharapkan semua kader Partai Gelora akan lebih siap dan mampu berperan aktif dalam memajukan partai dengan cara yang efektif dengan tidak meninggalkan tata krama politik serta menggunakan ilmu yang beradab,” katanya.

Karena itu, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, yakin Partai Gelora akan lolos ke Senayan dan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen.

“Ya, yang pasti kita sangat yakin bahwa partai Gelora inshaALLAH akan lolos threshold dan kita ada perwakilan di senayan nantinya. Untuk itu kami meminta kekompakan para kader untuk merapatkan barisan memenangkan Partai Gelora,” seru Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah juga menyinggung perihal calon presiden (capres yang diusung Partai Gelora, yakni Prabawo Subianto. Dimana semua kader partai harus mendukung penuh, satu garis komando untuk memilih Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut,  pada Pilpres yang digelar tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

“Selain juga fokus kepada Pileg 2024, disisi lain mari kita sosialisasikan kepada masyarakat agar Pilpres bisa memilih pemimpin yang bijak yang amanah serta berpihak kepada rakyat,” demikian Caleg Partai Gelora untuk daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat I tersebut.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot mengungkapkan, kehadiran Partai Gelora di Tapal Kuda dan Madura mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat di wilayah tersebut.

Sebab, pada awalnya untuk membentuk kepengerusan di daerah ini sebagai partai baru, tentu memiliki tantangan sendiri. Tetapi, di luar dugaan, pembentukan kepengurusan justru mudah, karena adanya sambutan luar biasa dari masyarakat. 

“Betapa luar biasanya Partai Gelora di sambut hangat masyarakat di Tapal Kuda dan Madura. Sehingga ketakutan ini, menjadi sirna karena Partai Gelora menunjukan kepeduliannya terhadap rakyat dengan menciptakan kenyamanan dan keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila kita,” kata Gus Sirot.***din

Partai Gelora Berharap Wacana Dua Poros tak Diperpanjang, Fokus Tiga Pasangan Capres di Pilpres 2024

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap agar polemik wacana pembentukan dua poros bakal calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 tidak diperpanjang lagi, serta mensyukuri munculnya tiga kandidat Capres saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Karena itu, semua pihak diminta mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan nasional, bukan terus menciptakan konflik tidak beralasan antar kelompok di masyarakat agar saling berhadap-hadapan secara ekstrem.

“Sekarang kita sudah ada tiga calon. Kita berharap sekali dengan tiga calon ini, coba mulai kita bikin agak tenang sedikit. Kita tidak harus bertengkar terus, apalagi mempertengkarkan hal-hal yang semakin memperuncing konflik,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Pilpres 2024: Mengupas 2 atau 3 Pasang Capres?’, Rabu (4/10/2023) sore.

Dalam diskusi yang dihadiri politisi PDIP Aria Bima dan Ketua Balpilpres Projo Panel Barus itu, Fahri secara tegas mengatakan, bahwa semua kandidat capres dan partai politik (parpol) pendukung harus menyadari adanya ketidaksempurnaan Sistem Pemilu kita sekarang.

“Kita harus memikirkan betul kali ini, bahwa dengan tiga  kandidat ini kita harus menyadari ada ketidak sempurnaan sistem, tapi paling tidak dengan tiga kandidat ini supaya kita bisa mengelola ketidaksempurnaan itu, dalam menentukan pilihan terbaik,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai Sistem Demokrasi Liberal yang kita dalam Sistem Pemilu 2024 sekarang tidak memfaslitasi nominasi atau kriteria seorang capres yang memiliki narasi, tetapi  mengedepankan kombinasi adanya kecocokan saja.

Sehingga tujuannya hanya untuk mencari perbedaan sebagai sumber konflik saja, bukan persamaan dan persatuan. Akibatnya, kerap menciptakan konflik yang tidak beralasan.

“Partai Gelora sedari awal menghendaki satu sistem atau desain yang memungkinkan bangsa ini menerima kenyataan bahwa bangsa kita temasuk salah satu bangsa yang paling aneh di dunia, karena bisa mengumpulkan perbedaan dalam jumlah yang begitu banyak. Alhamdulillah kita tetap bisa bersatu, sekarang sudah 78 tahun kita merdeka sebagai bangsa dan negara,” katanya.

Fahri mengatakan, para elite nasional dan para pimpinan parpol saat ini baru menyadari, bahwa tingginya presidential treshold (PT) sebesar 20 persen ternyata merugikan mereka.

Akibatnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan nominasi dalam penentuan capres, dan lebih mengedepankan kombinasi politik pragmatis sesuai dengan kepentingan politik masing-masing.

“Kita syukuri treshold sekarang menyerah pada hasil survei. Kita sekarang seperti meniti jembatan terjal, di kiri dan kanan ada jurang, Maka perlu kebesaran hati untuk  tidak memperuncing perbedaan, dan kita bisa selamat, serta mendapatkan presiden baru pada 20 Oktober 2024,” ujarnya.

Presiden terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti diharapkan dapat mendesain ulang Sistem Pemilu yang terbaik untuk Indonesia, yang bisa mengakomodasi perbedaan untuk persamaan, bukan sebagai sumber konflik.

“Saya kira ikthiar yang dilakukan PDIP dan Projo, kita tidak bisa menolak. Tetapi dengan tiga kandidat ini, kita memang perlu kebesaran hati, adanya persoalan sistem ini yang harus kita perbaiki ke depan. Kita semua sedang berikhtiar supaya kita selamat di 2024 nanti,” pungkasnya.

PDIP Bantah

Sementara itu, politisi PDIP Aria Bima Aria Bima membantah keinginan partainya agar hanya ada dua pasangan capres saja, karena mengkhawatirkan Ganjar Pranowo kalah di putaran kedua.

Hal itu, menurut Aria Bima, sudah dibantah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas pada Minggu (1/10/2023), yang mengungkapkan ada upaya untuk menjodoh-jodohkan Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo, padahal mereka sudah punya pasangan masing-masing.

Aria Bima menegaskan, dengan PT 20 persen, PDIP sebenarnya bisa sendiri mengusung calon sendiri, tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi karena menghargai partai lain, PDIP menjalin koalisi dengan parpol lain seperti PPP, Partai Hanuran dan Perindo.

“Tapi kan kami sangat menghargai parpol -parpol bergabung untuk berkoalisi dalam koalisi besar mengusung capres dan cawapres sesuai yang mereka kehendaki,” kata Aria Bima.

Keinginan untuk membentuk dua poros itu, kata Aria Bima, adalah mempertimbangkan banyaknya wacana mengenai Pilpres 2024 satu putaran, karena akan menghemat anggaran dan sosio ekologi, mengingat Pilpres 2024 memakan biaya besar.

“Jadi wacana ini bukan hanya dalam konsep PDIP, tapi ada pihak lain yang juga menginginkannya. Antara lain salah satunya menghemat biaya dan presidential threshold. Sebab, kalau Pilpres 2024 satu putaran saja akan memakan biaya sebesar Rp17 triliun, dan jika dua putaran akan menghabiskan dana Rp34 trilliun,” jelasnya.

Kata Aria Bima, dengan pertimbangan tersebut, sebaiknya pada Pilpres 2024 nanti mengerucut dua poros pasangan saja, tidak tiga pasang seperti saat ini.

“Saya sangat yakin ke depannya, bisa saja dari satu poros tersebut ada yang berkoalisi ke partai atau koalisi lainnya,” jelas politisi senior PDIP itu. 

Sedangkan Ketua Badan Pemenangan Presiden (Bapilpres)  Pro Jokowi (Projo), Panel Barus berharap Pemilu 2024 berlangsung damai tidak ada lagi friksi, menghindari isu-isu SARA, serta berlangsung sejuk dan demokratis, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Panel Barus mengatakan, Projo saat ini masih ancang-ancang memberikan suaranya kepada capres tertentu yang sesuai. 

“Saat ini Projo masih melakukan rapat-rapat baik di tingkat wilayah maupun cabang untuk konsolidasi atau memperkuat internal,” ujar Panel Barus.

Projo yang saat ini sudah ada di 13 provinsi, lanjut Panel Barus, terus melakukan bahasan strategis tentang tantangan zaman ke depan agar tidak salah dalam menentukan capres.

Selain itu, Projo juga melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyerap siapa figur pemimpin kita masa depan.

“Selain itu, Projo berusaha menyerap informasi dari rakyat apa yang menjadi kebutuhan. Dari situ, Projo membuat skala prioritas yang pro rakyat,” katanya.

Panel Barus menambahkan, Projo memiliki kekuatan berupa dukungan suara yang cukup besar. Sehingga suara Projo tidak akan diberikan sembarangan di Pilpres 2024. 

Hingga kini, Projo kata Panel Barus, masih tetap pada keputusannya untuk mendukung Capres berinisial P. “Inisial P. Belum berubah dan Projo akan  mendeklarasikan salah satu figur berinisial G sebagai cawapres,” katanya.

Dia menyampaikan, Projo sudah melakukan komunikasi dengan cawapres berinisial G ini. Kendati begitu, Panel Barus tidak dapat membeberakan sosok berinisial G tersebut.

“Kalau sudah ‘klick’, kita akan umumkan sekaligus dengan cawapres yang kita dukung. Rencana dilakukan pada saat Rakernas 14-15 Oktober nanti di Indonesia Arena, di kawasan Gelora Bung Karno,” ungkap Panel. ***din

Anis Matta: Cawapres Pendamping Prabowo harus Berasal dari Jateng atau Jatim

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, semua pihak saat ini sedang menantikan siapa yang akan dipilih Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, Cawapres yang akan dipilih Prabowo ini akan menjadi sumber kejutan baru hingga 19 Oktober 2023 pada saat pendaftaran calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden dibuka.

“Saya ingin menjelaskan Cawapres Prabowo versi Partai Gelora, karena ini akan menjadi sumber kejutan. Kita tunggu saja berapa Capres-Cawapres yang akan daftar, apakah tiga atau dua,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #15 dengan tema “Siapa Cawapres Prabowo?” yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (2/10/2023) malam.

Menurut Anis Matta, sumber kejutan ini berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan batasan usia capres-cawapres yang akan diputus sebelum 19 Oktober.

“Semua orang sekarang masih menduga-duga, soal pembatasan umur. Misalnya diputuskan tidak ada lagi pembatasan umur, tapi pemberlakuannya tahun 2029, kan bisa begitu. Ini yang saya katakan jadi satu sumber kejutan pertama,” katanya.

Sumber kejutan kedua, lanjut Anis Matta, adalah elektabilitas Prabowo sendiri dalam survei-survei yang relatif tinggi, sehingga pada dasarnya faktor utama pemenangan ada di Prabowo sendiri.

“Dengan resolusi tiga pasang sekarang ini, Prabowo mendapatkan persepsi besar sebagai tokoh atau Capres jalan tengah. Capres kiri dan kanan memberi porsi besar kepada Capres jalan tengah,” ujarnya.

Karena determinan Prabowo sebagai Capres sangat besar itu, maka siapapun Cawapres yang akan dipilih, sebenarnya tidak terlalu menentukan. Tetapi, karena adanya tarik menarik antar Capres dalam mendapatkan Cawapres seperti yang terjadi di kubu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, maka posisi Cawapres menjadi sangat menentukan.

“Sekarang ini sedang terjadi pergulatan di balik layar soal penentuan Cawapres ini antara Prabowo dan Ganjar. Kita tidak mau kasih bocoran, tetapi kita mau kasih perspektif, siapa sebaiknya yang menjadi Cawapresnya Prabowo,” jelasnya.

Faktor pertimbangan pertama adalah soal narasi, karena Prabowo adalah Capres yang membawa narasi besar dan juga melanjutkan legacy Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah melakukan transformasi besar-besaran menuju Indonesia Emas tahun 2045.

“Narasi besar Prabowo ini mengandung beban besar. Kesulitan yang akan dihadapi oleh Prabowo justru jauh lebih besar setelah menang daripada proses pemenangan pertarungannya sebagai Capres sendiri, karena dunia akan mengalami perubahan signifikan di tahun 2024 sampai 2027,” ungkapnya.

Sehingga Cawapres Prabowo, kata Anis Matta, tidak saja dilihat sekedar agenda pemenangan dalam pengertian political marketing saja, tetapi juga harus satu frekuensi dengan Prabowo.

“Secara narasi akan sulit diwujudkan, jika Cawapresnya tidak satu frekuensi, akan banyak kendala dalam bekerjanya. Seperti kata Presiden (Jokowi, red) tantangan terbesar kita ini adalah ancaman perubahan iklim dan isu pangan, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Jadi Cawapresnya harus memahami mimpi besar ini,” paparnya.

Artinya, faktor pertimbangan kedua adalah Cawapres Prabowo harus memberikan tambahan secara elektoral untuk memenangkan Pilpres, terlepas dari siapapun Cawapres yang akan dipilih nantinya.

“Kalau formatnya tiga pasangan Capres seperti sekarang, Cawapres ini nantinya membantu Prabowo secara elektoral untuk memenangkan Pilpres satu putaran,” katanya.

Tantangan elektoral Prabowo jika membaca hasil survei, kata Anis Matta, ada di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), sementara di Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lainnya akan menjadi lumbung suara bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Tantangan terbesar buat Prabowo ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tetapi dari dua wilayah ini, Jawa Timur mungkin lebih bisa dimenangkan, sedangkan Jawa Tengah akan menjadi medan tempur yang paling berat. Sementara Jawa Barat, saya kira akan menjadi lumbung suara, demikian pula daerah lainnya,” ungkap Anis Matta.

Karena itu, kata Ketua Umum Partai Gelora ini, dari sisi teritorial untuk membantu Prabowo secara elektoral, maka Cawapres Prabowo harus berasal dari Jateng dan Jatim.

“Karena secara umur, Prabowo ini senior dan dibutuhkan di era geopolitik sekarang , makanya Cawapresnya harus lebih milenial atau gender untuk menggaet pemilih muda dan perempuan,” katanya.

Cawapres milineal atau gender ini, menurut Anis Matta, dapat membantu Prabowo secara elektoral di Jateng dan Jatim, disamping ada peningkatan partisipasi pemilih muda dan perempuan dalam politik meningkat tajam seperti suara ’emak-emak’ yang akan menjadi pemilih potensial bagi Prabowo.

“Partai Gelora berharap pasangannya Prabowo bisa memenangkan Pilpres satu putaran, karena selain dua faktor di atas, Prabowo juga memiliki faktor ketiga, yakni pertimbangan beban kerja yang berat. Nantinya, Cawapres Prabowo tidak hanya sekadar menunggu perintah presiden saja, tetapi membantu beliau untuk memikul beban kerja,” katanya.

Anis Matta menambahkan, di era geopolitik sekarang yang tengah memasuki tahapan krusial dari krisis dalam kurun waktu 2024-2027 akan menjadi tantangan bagi Prabowo untuk mempertahankan narasi besarnya dan pertumbuhan ekonomi.

“Artinya Prabowo harus bisa mencari Cawapres yang bisa dipercaya dan diandalkan, pertimbangannya tiga faktor tadi. Pertama soal narasi, kedua elektoral dan ketiga membantu memikul beban kerja. Presiden dan wakil presiden harus satu tim agara semua transformasi menuju Indonesia Emas 2045 di harapkan dapat terealisasi karena krisis saat ini memasuki tahapan krusial,” pungkasnya.***din

Berdayakan Mahasiswa Disabilitas, Caleg Gelora Latih Wirausaha Digital di Universitas di Jember

JAYAKARTA NEWS – Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang juga calon legislatif (Caleg) DPR RI daerah pemilihan (dapil) IV Jawa Timur  (Jatim) Endy Junaedy Kurniawan, menjadi narasumber dalam program pengembangan wirausaha digital di Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember, Jatim.

Program tersebut berlangsung dua hari, Selasa dan Rabu 26 dan 27 September 2023, dalam bentuk seminar dan lokakarya.

Peserta seminar terdiri dari 330 mahasiswa, sebagian besar merupakan mahasiswa disabilitas, yakni tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa.

Sedangkan lokakarya melibatkan 20 orang dosen dan tendik dengan materi yang lebih spesifik dan aplikatif.

Endy Junaedy Kurniawan mengatakan senang menjadi bagian dari program. “Ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pendidikan tinggi dapat berperan dalam meningkatkan keterampilan dan peluang bagi semua mahasiswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, untuk meraih kesuksesan di era digital,” kata Endy dalam keterangan, Sabtu (30/9/2023).

Dalam materinya, Endy memaparkan tentang cara meneropong peluang dan mengeksekusi bisnis wirausaha digital untuk mahasiswa, dengan langkah yang relatif mudah dilakukan. Sedangkan sesi dengan dosen dan tendik mengambil tema “Membangun Budaya dan Karakter Wirausaha di Universitas”

Saat praktek, Endy mengajak mahasiswa mengusulkan sebuah program bisnis dengan panduan yang telah disediakan. Kompetisi ini meyediakan ‘reward’ bagi yang bisa menyusun rencana bisnis paling inovatif.

Selain itu, Endy mengajak mahasiwa untuk bergabung dalam komunitas wirausaha agar terus mendapatkan informasi serta peluang pengembangan diri.

Dalam keterangannya, Ketua Prodi Pendidikan Luar Biasa (PLB) UNIPAR Jember, Lailil Aflahkul Yaum, mengatakan bahwa program ini sesuai dengan tiga visi universitas yakni memperkuat wirausaha, mengembangkan disabilitas dan bertumpu pada kekuatan lokal. 

“Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa PLB, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, tidak hanya mengandalkan pendapatan sebagai profesi guru, tapi juga punya pendapatan dari ilmu wirausaha digital,” ungkap Lailil.

Program wirausaha digital ini diharapkan dapat berkelanjutan. Tidak hanya seminar dan pelatihan saja tapi bisa sampai di titik pendampingan, pengembangan dan permodalan.

“Karena itu paling krusial dari implementasi wirausaha, yaitu dengan dampingan secara terus menerus sehingga mencetak pebisnis yang tangguh,” pungkas caleg DPR RI Dapil IV (Jember-Lumajang) ini.***

Fahri Hamzah Ungkap Bakal Banyak Kejutan hingga 19 Oktober

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai, situasi politik saat ini masih dinamis dan bisa menciptakan kejutan-kejutan baru hingga 19 Oktober 2023 pada saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka.

Kejutan-kejutan tersebut, bisa mengubah peta politik mengenai keberadaan tiga calon presiden (Capres) yang mengemuka saat ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi dua atau empat Capres, serta bermunculannya figur-figur baru.

“Kita bersyukur sebenarnya dengan adanya tripolar (tiga Capres, red) akan menciptakan kelompok-kelompok yang lebih rasional. Tidak seperti dulu, terlalu berhadap-hadapan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tetapi, situasinya masih dinamis, masih akan ada kejutan-kejutan baru,” kata Fahri Hamzah, Rabu (27/9/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk “Menanti Kejutan Baru Koalisi Capres 2024” yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV.

Fahri berharap masyarakat bisa belajar dalam mengelola situasi politik sekarang agar tidak berujung pada konflik yang terjadi di masyarakat seperti pada pemilihan presiden (Pilpres) sebelumnya.

Sebab, sikap irasionalitas dapat membuat kita kurang berpikir soal-soal yang ideal bagi bangsa ke depan, karena terlalu mengutamakan sentimen yang sebenarnya bisa dibahas dan diskusikan.

“Apapun hasilnya nanti, masyarakat kita harus lebih moderat dan lebih proporsional. Sehingga pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang berlangsung pada hari yang sama ini akan berjalan dengan sangat baik dan tidak ada potensi yang membahayakan kita,” katanya.

Menurut Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, semua pihak harus berpikir untuk mengedepankan kepentingan nasional, sehingga Pemilu tetap damai dan aman, serta tidak ada pembelahan di masyarakat.

“Kenapa Partai Gelora mendukung Pak Prabowo (Prabowo Subianto), karena kita ingin ada keberlanjutan agenda nasional. Yaitu, ada rekonsiliasi di satu sisi dan di sisi yang lain ada legacy-nya Pak Jokowi (Joko Widodo) yang harus diteruskan,” katanya.

“Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti pembangunan IKN dan Kereta Cepat itu nggak bisa dibatalkan. Terlalu besar efeknya jika dibatalkan, biayanya juga terlalu besar buat rakyat yang sudah menginvestasikan ratusan triliun, itu mau dihentikan gara-gara beda pilihan politik. Karena itulah, kenapa kita mendukung Pak Prabowo dan kita doakan bersama-sama agar menang,” pungkas Fahri.

Pilihan Tepat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, rekonsiliasi dan legacy telah menjadi brand Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Hal itu membuat elektabilitas Prabowo relatif stabil dan tinggi, dibandingkan Ganjar dan Anies Baswedan.

“Posisi Pak Prabowo per hari ini, relatif stabil ya karena faktor rekonsiliasi dan legacy itu. Pak Prabowo dianggap pemersatu dan melanjutkan legacy Pak Jokowi. Jadi rekonsiliasi dan legacy itu sudah jadi brand Pak Prabowo,” kata Hanta Yudha.

Karena itu, jika Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan calon, maka Prabowo dan Ganjar Pranowo akan masuk putaran kedua, sedangkan Anies Baswedan tidak memiliki potensi menang.

“Tetapi kalau dua poros, dari survei yang kita lakukan antara Ganjar dan Prabowo, masih unggul Prabowo sekitar 10-7 persen,” katanya.

Hatta mengungkapkan, elektabilitas Anies Baswedan masih relatif jauh, meski telah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sebagai Cawapresnya. “Ada kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan,” katanya.

Posisi Jokowi

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia ini melihat Presiden Jokowi terkesan main di dua kaki, yakni mendukung Ganjar dan Prabowo. Justru hal ini menguntungkan Prabowo, karena tidak totalitas mendukung Ganjar yang notabene partainya, PDIP.

Disamping itu, Jokowi sering memperlihatkan kedekatannya dengan Prabowo ke publik. “Kondisi hari ini kakinya setengah-setengah, ada di Ganjar dan Prabowo. Nah, seperempat lagi ada di Kaesang (Kaesang Pangarep) dan Gibran (Gibran Rakabumi Raka). Kalau PSI sudah dukung Prabowo, dan Gibran jadi wakilnya Prabowo. Itu sudah 100 persen tubuh Pak Jokowi ada di Prabowo,” jelasnya.

PDIP sendiri, lanjut Hanta, tidak berani bersikap tegas terhadap sikap Kaesang yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena PDIP ingin mempersepsikan dekat dengan Presiden Jokowi.

Sebab, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen, menang dua kali Pilpres, memiliki relawan yang solid dan mesin politik tetap terjaga, serta masih mengendalikan jejaring Pemilu, karena masih berkuasa.

“Saya kira Partai Gelora sudah benar gabung ke Prabowo, bukan semata tidak bersama PKS atau Ganjar. Tetapi itu pilihan cepat dan tepat, brand conectionnya semakin bagus karena sudah memperhitungkan kemenangan. Saya yakin Gelora akan dapat cocktail efek dari Prabowo. Ini menarik kalau Gelora masuk pemerintahan, sementara PKS jadi oposisi,” katanya.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi menambahkan, bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangerap ke PSI, karena memiliki kesamaan visi terhadap kiprah anak-anak muda, yang seharusnya tidak menjadi objek politik.

“Bro Kaesang persamaan nilai, bahwa anak-anak muda itu enggak hanya boleh menjadi objek politik. Hal ini sudah diperjuangkan PSI sejak 2019, dan kami ingin membuka kesempatan anak muda untuk ikut mewarni hiruk pikuknya politik,” kata Dedek Prayudi.

Sebagai Ketua PSI, Kaesang Pangarep kata Dedek, juga tidak memanfatkan jabatan orang tuanya selaku Presiden RI dalam politik maupun bisnis. Sebaliknya, Kaesang justru mengagumi Jokowi, karena memberikan inspirasi dirinya dalam berpolitik.

“Karena ketika Kopdar kemarin di Djakarta Teater saat penunjukkan Bro Kaesang menjadi Ketua Umum PSI yang hadir membludak, ya itulah realitas politiknya,” katanya.

Namun, hingga kini PSI belum menentukan dukungan politiknya kepada capres tertentu, meski kerap hadir dalam deklarasi dukungan partai Koalisi Indonesia Maju ke Prabowo.

“Kami memang memiliki ikatan emosional dengan Prabowo, tetapi kita belum menentukan pilihan. Kita masih menunggu arahan, tapi ada tiga yang kita lakukan, yaitu mendukung Prabowo, mendukung Ganjar atau jombloh. Kalau kita hadir di Prabowo karena diundang terus, kalau sama Ganjar kita tidak pernah diundang, malahan PSI diserang sama pendukungnya. PSI itu dianggap kompetitor, padahal bukan kompetitor, apalagi sampai menggembosi partai tertentu,” tegasnya.***din

Jangan Sampai Beda Pilihan di Pilpres Picu Keretakan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

JAYAKARTA NEWS— Kelahiran Rasulullah SAW adalah peristiwa besar dan sangat monumental dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Rasulullah SAW menjadi rahmat untuk seluruh jagad raya yang sedang menghadapi krisis multidemensi seperti sekarang.

“Kehadirian beliau menjadi rahmat untuk jagad raya yang sedang menghadapi krisis; krisis nilai, krisis kepemimpinan dan krisis kemanusiaan,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023).

Dalam rangka memperingati Maulid Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, menurut Anis Matta, kehadiran Rasulullah SAW telah menciptakan keterarahan, baik keterarahan pikiran maupun tindakan.

“Mengenang kembali kelahiran beliau berarti menggali kembali energi bagi kita untuk menciptakan kemaslahatan,” katanya.

Sebab, paling tidak, ada tiga fungsi strategis dari kehadiran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT kepada umat manusia.

Pertama adalah untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara umat manusia.

Sedangkan yang ketiga dalam rangka memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar.

“Pertemuan kita dengan maulid selayaknya menjadi titik tolak bagi kita untuk mengejawantahkan nilai-nilai kenabian dalam berbagai lini kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini menilai perhatian Rasulullah SAW terhadap persatuan dan kemaslahatan umat manusia bisa menjadi energi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancamanan disintegrasi bangsa.

“Perhatian beliau terhadap persatuan, kedamaian dan kemaslahatan umat manusia menjadi energi bagi kita untuk berkontribusi menjaga keutuhan bangsa ini,” katanya.

Dalam pandangannya, persatuan dan persaudaraan merupakan salah satu tujuan luhur agama. Sehingga ketika ada perbedaan pandangan dan pilihan dalam politik seperti pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang bisa menjadi pemicu keretakan dalam kehidupan dan berbangsa itu tak seharusnya terjadi.

“Maka, jangan sampai perbedaan pandangan politik, pilihan calon kepala negara dan perbedaan yang lainnya menjadi pemicu keretakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Anis Matta berharap aktifitas politik tidak menjadi sarana mengorbankan tujuan mulia dan kemaslahatan yang lebih besar seperti upaya memilih pemimpin yang bisa menavigasi Indonesia keluar dari krisis saat ini.

 Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPN Partai Gelora Dr Abdul Rahim menambahkan, “Merenungi kembali sejarah hidup Rasulullah SAW, dengan segala dinamikanya, menginspirasi kita bahwa kerja politik yang diiriingi niat mulia adalah dua pertiga tugas kenabian. Yaitu memperbaiki hubungan manusia dengan manusia dan memperbaiki hubungan manusia dengan alam sekitar,” katanya.

Dinamika politik tidak selayaknya menciptakan pembelahan di tengah anak bangsa. Jangan sampai sarana dalam politik menggilas tujuan mulia dalam politik.

“Kita jadikan politik sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan untuk menghadapi tantangan demi tantangan,”  pungkas Abdul Rahim.***/din

Semua Pihak Nyaman dengan Tiga Capres, tapi Tetap akan Ada Kejutan Baru

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, calon presiden (Capres) dari tiga koalisi saat ini, pada dasarnya sudah nyaman di tingkat elite rakyat, pengusaha maupun aparat keamanan. Apa maksudnya?

Menurut Anis Matta, jauh sebelum Partai Demokrat bergabung dan PKB keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sudah dilakukan beberapa kali pertemuan sudah membuat langkah-langkah pemenangan dengan asumsi tiga pasangan Capres/Cawapres.

“Sebagian besar teman-teman di koalisi mengatakan, dengan tiga Capres ini, kita nyaman. Dan saya kira kondisi ini juga terjadi di koalisi PDIP dan koalisi Perubahan,” kata Anis Matta dalam keterangannnya, Selasa (26/9/2023).

Dalam program Anis Matta Menjawab Episode #14 dengan tema “Masih Adakah Kejutan Baru Koalisi Capres?” yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV, Senin (25/9/2023) malam, Anis Matta menegaskan, pada tataran elite rakyat, investor maupun aparat keamanan menghendaki ada tiga pasangan Capres/Cawapres di Pilpres 2024.

“Jadi pada akhirnya koalisi Capres itu, tidak bisa kita paksakan. Teman-teman Demokrat sekarang semuanya bicara nyaman di koalisi Prabowo, ini tentu sangat mengharukan. Sedangkan PKB meskipun dia pendiri koalisi, tetapi kelihatan lebih nyaman di koalisi Perubahan,” jelasnya.

Anis Matta melihat ada proses menemukan titik nyaman di tingkat elite, partai pendukung, massa pendukung maupun aparat TNI/Polri dan intelejen, serta pengusaha dalam gelaran Pilpres 2024.

“Dengan tiga pasang Capres ini, kita melihat semua nyaman, dengan asumsi rakyat ini terkanalisasi ada di oposisi, pendukung pemerintah dan juga kelompok tengah. Semuanya diakomodasi,” katanya.

Dalam perspektif keamanan, lanjut Anis Matta, dengan tiga pasangan Capres, Pilpres 2024 diprediksi akan berjalan damai. Ia menilai tidak akan ada kejadian yang se-ekstrem seperti terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

“Kalau hanya dua pasang Capres, risiko keamanannya terlalu tinggi, karena akan banyak black campaign dan pertarungannya akan tajam kalau head to head,” ujarnya.

Artinya, jika Pemilu berjalan damai, dunia bisnis dan ekonomi juga akan kondusif. Sehingga pengusaha tidak ragu menanamkan investasinya, karena ada stabilitas politik dan demokrasi.

“Yang paling penting bagi pengusaha itu, Pemilu-nya berjalan damai dapat membuat dunia bisnis dan ekonomi bagus. Jadi mereka juga berkepentingan dengan Pemilu damai, ada stabilitas dan tidak ada konflik yang berefek pada disintegrasi bangsa,” katanya.

Selain itu, dengan adanya tiga pasangan Capres juga dapat meminimalisir terjadinya pembelahan di masyarakat, karena secara mental polarisasi politik sangat melelahkan. 

“Tetapi di dalam politik itu, kita mesti memegang prinsip, bahwa satu hari dalam politik itu terlalu lama. Sementara kita sudah mulai nyaman, tetapi tiba-tiba ada ledakan, kita tidak akan tahu. Karena masih ada waktu sebulan sampai pendaftaran, sehingga segala hal masih sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Anis Matta melihat masih ada sumber kejutan yang bakal terjadi dalam waktu dekat ini, berasal dari tiga faktor. Yakni faktor keamanan, faktor ekonomi dan faktor survei.

“Kasus Rempang dan Gorontalo (Pohuwanto) harus segera diselesaikan, karena sumber kekacauan saat ini banyak faktor yang meningkat eskalasinya dengan cepat. Karena ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan elektoral dari kekacauan ini,” jelasnya.

Terkait faktor ekonomi, kata Anis Matta,  perkembangan geopolitik sekarang akan membawa dampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok, sehingga dapat mempengaruhi pilihan dan persepsi orang terhadap Capres.

“Artinya pesepsi orang tentang Capres yang akan menang bisa bisa berubah dalam situasi ini, jika ada kenaikan harga-harga yang mendadak dan tidak terduga. Jadi isu faktor keamanan dan faktor ekonomi bisa mempengaruhi persepsi tentang siapa calon yang akan menang,” ujarnya.

Sementara faktor survei, lanjut Ketua Umum Partai Gelora ini, juga akan digunakan sebagai instrumen penggiringan opini untuk mempengaruhi opini Capres dan partai politik pendukungnya.

“Jadi survei ini akan menjadi bahan ledakan atau kejutan. Dari survei ini, para investor punya tingkat keyakinan tentang Capres dan bangunan koalisinya, apakah menang atau ada di nomor buncit,” paparnya.

Sehingga dalam waktu satu bulan ini, survei terhadap tiga pasangan Capres akan mempengaruhi keyakinan dan pilihan dari investor yang akan ‘mendonorkan’ dananya kepada capres tertentu.

” Jadi dalam sisa waktu 1 bulan ini akan mengubah pilihan investornya, meskipun kita tidak tahu siapa donornya, bisa jadi donornya sama. Tapi hasil survei ini akan mempengaruhi pilihan investor, karena dinamika politik masih akan terjadi. Saya ulangi kembali, satu hari dalam politik itu  terlalu lama,  kemungkinan kejutan-kejutan masih akan terjadi, salah satunya dari faktor survei ini,” pungkasnya.***din