Tag: Partai Gelora

Ketika Indonesia Menjadi Negara Superpower Baru

JAKARTA, JAYAKARTA NEWS – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa Indonesia bisa menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh dunia, jika Indonesia sebagai negara Superpower.

“Sebab, dari semua negara-negara adidaya dunia, hanya kaum muslimin yang tidak terdaftar dan tidak masuk sebagai negara adikuasa atau negara adidaya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (26/12/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 26 dengan tema ‘Bagaimana Memperjuangkan Agenda Umat Dalam Politik?’ yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (25/12/2023) malam.

Program Anis Matta Menjawab ini, dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar VI Bekasi dan Depok.

Menurut Anis Matta, negara-negara Islam harus menjadi negara adidaya, karena memiliki seluruh sumber daya alam seperti minyak, nikel, emas dan lain-lain.

Namun, sumber daya alam tersebut, ternyata tidak menjadikan karunia bagi Islam memimpin dunia, malah jadi bangsa yang dijajah negara lain.

“Nah, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia punya potensi menjadi negara adidaya. Selain jumlah populasinya besar, juga memiliki sumber daya alam yang besar,” katanya.

Artinya, Indonesia tinggal meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang teknologi dan ekonomi.

“Syarat untuk menjadi negara adidaya, itu adalah punya kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan budayanya, Indonesia bisa menebarkan rahmat kepada seluruh dunia, jika menjadi negara adidaya. Hal itu akan terjadi, jika menjadikan indonesia sebagai negara Superpower,” katanya.

Karena itu, Anis Matta menegaskan, bahwa Partai Gelora dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberikan fokus yang sangat kuat pada peningkatan sumberdaya manusia Indonesia.

“Makanya kenapa kita punya program memberikan bantuan gizi, makan siang gratis di sekolah dari SD sampai SMA dengan sistem fullday dan dilanjutkan kuliah gratis, sehingga nantinya akan tercipta generasi yang unggul di masa yang akan datang,” katanya.

Politisi senior Partai Gelora Deddy Mizwar yang lebih dikenal sebagai Jenderal Naga Bonar mengatakan, impian untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Superpower baru itu bukan mengada-ada, tetapi memang sedang dipersiapkan.

“Jadi apa yang disampaikan Pak Anis Matta, Partai Gelora mencoba untuk menterjemahkan impian kita menjadi negara Superpower, bukan dengan mengada-ada,” kata Deddy Mizwar, yang juga Ketua Bidang Seni Budaya & Ekraf DPN Partai Gelora ini.

Anis Matta dan Fahri Hamzah.

Politik Jalan Tengah

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, upaya Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Superpower itu, dilakukannya dengan cara politik jalan tengah, yakni merangkul semua pihak agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bangsa ini jangan terus menerus menggunakan ekstrem kanan, ektrem kiri untuk berpecah belah. Karena di kiri ada penanggoknya, di kanan kita pecah. Kita harus jadi kekuatan tengah, yang moderat. Partai  Gelora akan terus mengkonsolidasikan kekuatan kelompok tengah,” kata Fahri Hamzah.

Anis Matta mengatakan, persatuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui rekonsiliansi nasional terbukti telah menjadi berkah bagi Indonesia.

“Indonesia bisa melalui Covid-19, ekonomi Indonesia relatif stabil dibanding negara lain di saat krisis global sekarang. Itu artinya apa, rekonsiliasi nasional menjadi berkah bagi Indonesia,” tegas Anis Matta.

Rekonsiliasi nasional tersebut, lanjut Anis Matta, saat ini dilanjutkan oleh pasangan Prabowo-Gibran. Pasangan inilah yang bisa melalui tahapan krisis global berlarut dalam tiga tahun mendatang yang akan mencapai puncaknya.

“Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia keluar dari puncak krisis. Itu semua tercipta, kalau rekonsiliasi nasional dilanjutkan, dan yang jadi Presiden Pak Prabowo. Rekonsiliasi nasional sudah terbukti menjadi berkah Indonesia. Jika Indonesia menjadi  Superpower baru akan menjadi rahmat bagi seluruh dunia, dan tidak ada lagi saudara-saudara kita sesama muslim seperti Palestina yang dijajah dan dibantai Israel setiap hari di depan mata kita, tanpa kita bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya. (pr)

Fahri Hamzah Gaungkan Tagar #AklamasiPrabowoGibran Jelang 2024

JAYAKARTA NEWS— Menjelang akhir tahun 2023 dan memasuki awal tahun baru 2024, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengajak rakyat Indonesia untuk membulatkan tekad, serta memantapkan hati mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Fahri, memang ini waktunya bagi Prabowo-Gibran untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu, seluruh rakyat Indonesia secara aklamasi memilih Prabowo-Gibran di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Sekali putaran saja, 50 hari lagi. Tuntaskan transisi ini untuk memasuki Indonesia Emas 2045. Ini saatnya negeri kita. Ayo sahabat, ajak semua kerabat menjemput martabat!” seru Fahri Hamzah dalam keterangan persnya, Senin (25/12/2023).

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, menyampaikan alasan kenapa Prabowo-Gibran yang harus dipilih, karena sangat pantas menjadi presiden dan wakil presiden (wapres) di 2024.

Sebab,  karena hanya paslon nomor urut 02 yang sejak awal mempunyai konsep jelas tentang arah masa depan bangsa Indonesia.

“Prabowo-Gibran, bukan hanya akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, tetapi juga akan melengkapi dan menyempurnakan program-program pembangunan yang sudah ada, salah satunya melanjutkan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN),” sebut Fahri yang juga menggaungkan Tagar #AklamasiPrabowoGibran Jelang 2024.

Sementara konsep yang disampaikan dua paslon lainnya, yakni paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskanda dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, salah. Sehingga rakyat tidak mungkin memilih yang sejak awal salah konsep.

“Bahkan kesalahan konsep dari paslon nomor urut 01, dipertahankan sampai sekarang. Bilang perubahan atau opposisi, tapi masih aja nyambi jadi penguasa. Ya salah itu kontradiksi. Ini ganjil rakyat nggak bisa!” Sindir Fahri.

Termasuk paslon nomor urut 03 dan partai pengusung utamanya, PDIP, menurut Fahri amat sangat aneh, karena selama 9 tahun selalu memuji dan bertekad ingin melanjutkan program  pemerintahan sekarang ini, tapi diujung malah ngomel-ngomel.

“Capresnya jadi bingung mau ngapain? Dia juga dari awal disuruh-surih aja kok. Lah cawapres-nya menteri yang 4 tahun puji-puji bosnya (Presiden Jokowi) kemana-mana, terus sekarang masih ngomel? Kan rakyat bingung!” katanya lagi.

Karena kesalahan konsep dua paslon 01 dan 03 tersebut, menurut Fahri menjadi serius kalau rakyat pada akhirnya  akan memilih paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, karena terlalu kuat argumennya.

Dan ini yang menjadi kayakinannya, kalau Pilpres 2024 akan berlangsung sekali putaran, mengingat rakyat mustahil milih pemimpin negara yang konsep awalnya sampai sekarang membingungkan.

“Rakyat itu perlu kemantapan sebagai jaminan masa depannya. Jadi, mohon maaf kalau teman-teman emosi dengan fakta ini. Masalahnya, yang 01 dan 03 tidak mau perbaiki posisinya yang salah sejak awal,” ujar Fahri seraya menambahkan, belajar dari politik NKRI ini, memang kalau sejak awal persepsi yang dibangun salah, maka seterusnya salah.

Kecuali, kata Fahri, ada keberanian untuk berubah! Makanya, ia mengajak semua rakyat aklamasi pilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, karena yang dua paslon lainnya tidak ada juga alasan yang kuat dan mendasar.

“Kalau mereka sekedar obat kecewa, sayang sekali. Jangan pertaruhkan masa depan, Kali ini kita kompak menatap Indonesia Emas 2045. Ini giliran Indonesia!” tutup Caleg DPR RI Partai Gelora Indonesia dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut.***din

Anis Matta: Persoalan Fundamental yang harus Diselesaikan adalah Polarisasi Politik

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyoroti dua isu penting yang kerap muncul di tiap gelaran pemilihan umum (Pemilu). Yakni isu keumatan dan isu kebangsaan yang selalu dipertentangkan.

Meski situasi sekarang dirasa jauh lebih tenang dan lebih kondusif, namun kondisi Pilpres 2024 tetap ada bibit ketegangan yang bisa mengancam disintegrasi bangsa.

“Sebenarnya semangat kebangsaan dan keumatan ini tidak perlu kita polarisasi. Kita bisa menyatukannya, kalau kita punya kedewasaan kesadaran berbangsa,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Pilpres 2024: Menyatukan Semangat Keumatan dan Kebangsaan’, Rabu (20/12/2023) sore.

Diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, dihadiri Tokoh Nasional Agum Gumelar dan Pakar Komunikasi Effendi Gazali sebagai narasumber.

“Jadi disinilah peran para tokoh sesepuh bangsa seperti Pak Agum Gumelar ini, memposisikan dirinya sebagai pemersatu bangsa. Karena konsep mereka memang untuk memastikan bagaimana bangsa ini agar on the track,” katanya.

Hal ini menurutnya, menjadi kata kunci dalam kesatuan dan keutuhan sebagai bangsa. Anis Matta menilai pembelahan di kanan, kiri dan tengah merupakan warisan politik jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Warisan pembelahan ini diperkuat lagi di zaman Orde Baru, karena partai-partai kanan dilebur menjadi satu, PPP. Sedangkan yang kiri dilebur menjadi PDIP, dan tengah ada Golkar,” katanya.

Persoalan fundamental yang harus diselesaikan dalam jangka menengah dan jangka panjang terkait pembelahan, adalah masalah polarisasi politik. Polarisasi terjadi, pada dasarnya karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah.

“Tapi kalau kita lihat dalam masyarakat yang berpendidikan tinggi, rata-rata masyarakatnya lebih toleran, karena mungkin orangnya lebih sejahtera,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, masalah pendidikan dan kesejahteraan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Agar dapat memiliki masyarakat yang berpengetahuan dan sejahtera penduduknya secara ekonomi.

“Kalau kualitas masyarakat ada pada sisi pendidikan dan sisi kesejahteraannya sudah kita perbaiki, mungkin masyarakat tidak akan terlalu gampang lagi dipolarisasi dan akan mengedepankan semangat kebangsaan,” katanya.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gelora ini, memberikan catatan mengenai perbaikan sistem Pemilu yang bisa menyerap identitas atau keragaman di masyarakat, misalkan dengan menghilangkan threshold atau ambang batas

“Dengan perbaikan sistem ini, supaya energi kita semuanya tersalurkan, semua orang puas dengan pilihan-pilihanya, walaupun tidak akan mencapai tujuannya. Tapi paling tidak akan menjaga kita semua sebagai bangsa,” katanya.

Catatan lainnya adalah mengenai perdebatan soal batas usia capres/cawapres 35 tahun. Hal ini perlu menjadi diskursus dan bahasan ke depan, dimana apa yang sebenarnya menjadi dasar penetapan batas usia tersebut.

“Menarik juga kalau kita bongkar, karena di dalam Islam hanya dikenal soal batas usia, sebelum baligh dan setelah baligh. Begitu orang mencapai baligh, dia punya hak seluruhnya. Kalau di kita gampangnya sudah 17 tahun, itu sudah punya hak memilih dan dipilih. Ini masalah filosofi yang harus kita bahas,” katanya.

Jauh Lebih Konsdusif

Sementara itu, Tokoh Nasional Agum Gumelar mengatakan, untuk menyelesaikan masalah keumatan dan kebangsaan diperlukan kesepakatan yang mendasar tentang kebersamaan kita sebagai bangsa.

“Ada tonggak sejarah yang bisa kita lihat, dimana Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Setelah itu, para pejuang kemerdekaan mencari kebersamaan bersama setelah kita merdeka,” kata Agum Gumelar.

Yakni mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu. Sehingga ketika ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan paham lain, harus diluruskan karena tidak menghargai para pejuang kemerdekaan. 

“Janganlah Pancasila ini dipermasalahkan lagi dan dikatakan tidak perlu kebersamaan. Butir-butir Pancasila itu harus dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ketua Umum DPP Pebabri ini mengatakan, dua masalah keumatan dan kebangsaan ini akan selalu muncul terutama di dalam momen-momen bangsa seperti Pilpres.

“Kita harus menentukan satu langkah ke depan yang lebih kreatif, karena Pilpres 2019 lalu, adalah Pilpres yang sangat tidak kondusif, membuat masyarakat dan bangsa ini terpecah dan terpolarisasi,” katanya.

Kegaduhan-kegaduhan selama ini, sebaiknya diakhiri dan mulai kembali merajut persatuan. Kemudian menyongsong Pemilu 2024 dengan semangat persatuan, menjadikan pemilu sekarang lebih kondusif dan demokratis.

Menurut Agum, ada tiga unsur utama yang berperan menjaga agar Pemilu 2024 lebih kondusif. Pertama adalah partai politik (parpol) yang menciptakan kaderisasi dan koalisi-koalisi. Dimana lebih dewasa dalam menentukan calon dan membaca aspirasi rakyat.

“Unsur kedua adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Kita berharap agar KPU lebih profesional, lebih netral dan tidak berpihak,” kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas ini.

Unsur ketiga, kata Agum, adalah rakyat pemilih punya kewajiban moral untuk mendewasakan dalam proses berdemokrasi. Berbeda pilihan itu merupakan hal wajar, dan sifatnya adalah sementara.

“Dan ini harus berakhir ketika Pilpres selesai, begitu selesai tidak ada perbedaan lagi. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi, realita politiknya. Itulah sikap dewasa yang harus kita tonjolkan, Insya Allah Pemilu 2024 tidak akan separah 2019. Itu harapan kami,” katanya.

Namun, Agum berharap agar rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin di 2024, hendaknya memperhatikan kriteria capres   yang kecintaannya kepada NKRI tidak diragukan.

Lalu, punya tekad kuat melanjutkan pembangunan yang baik dilakukan pendahulunya, dan meninggalkan yang tidak baik tanpa caci maki.

“Kemudian seseorang yang berani meminimalisir kegaduhan-kegaduhan agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan rakyat, dan Indonesia menjadi negara maju, negara adidaya seperti yang diharapkan Partai Gelora,” pungkas Agum.

Tidak Perlu Threshold

Sedangkan Pakar Komunikasi Effendi Gazali mengatakan, untuk menyatukan semangat keumatan dan kebangsaan, sudah sepatutnya menghilangkan threshold atau ambang batas pemilihan presiden dalam Pemilu Serentak.

“Sehingga orang tidak perlu masuk dalam tanda petik, melakukan manipulasi terhadap dirinya sendiri, pemilih, KPU, serta sikap-sikap kita sebelum dan sesudah Pemilu,” katanya.

Ketika semua kelompok di masyarakat dan partai diberikan kebebasan untuk mengajukan calon presidennya. Jika acuannya berdasarkan Pemilu 2019, maka semuanya boleh,  partai atau gabungan partai bisa mengajukan capresnya, serta tidak menutup kemungkinan partai baru mengajukan capres juga.

“Saya tidak berkeberatan Mas Gibran jadi cawapres, tapi kalau MK dulu mengabulkan gugatan kita tidak ada threshold, maka yang muncul orang bisa milih. Dan dasar kita adalah 17 tahun, sudah bisa dipilih dan memilih, bukan dasar 35 atau 40 tahun,” katanya.

Usulan yang disampaikannya ini adalah bentuk pendekatan sistemik dengan memberikan kebebasan semua parpol bisa mengusung calon. Sebab, dampak pembelahan dari pemberlakuan threshold bisa merusak pertemanan, keluarga dan lain-lain.

“Dibuka dulu sesuai dengan UUD kita, sehingga nggak banyak yang seperti sekarang. Ketika kalah dia, maka mau tak mau mendukung calon lain di putaran kedua. Dan yang terpenting, presiden yang diusung tidak meninggalkan partai pengusung atau karena ingin dengan partai yang lain,” katanya.

Selain itu, Effendi juga mengusulkan agar mekanisme Pemilu Serentak juga diubah menjadi dua kali, Pemilu Serentak nasional dan daerah.

Pemilu Serentak nasional digelar untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPR dan DPD, serta Pilpres. Sementara Pemilu Serentak daerah untuk memilih Pileg Anggota DPRD I dan II, serta Pilkada.

“Jadi sekarang kita berada dalam pilihan-pilihan seperti ini, karena memang tidak ada pilihan. Sehingga ketika ada tokoh yang dianggap ekstrem kiri dan ekstrem kanan dalam konteks kebangsaan dan keumatan, maka mereka menggunakan ceruk-ceruk yang ada,” tegasnya.

Bibit-bibit Pembelahan di Pilpres 2024 Mulai Muncul, Ancam Disintegrasi Bangsa

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, bibit-bibit pembelahan luar biasa di tengah masyarakat seperti yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019,  mulai terlihat lagi di Pilpres  2024.

Hal ini bisa menjadi bibit disintegrasi baru bagi bangsa, sementara krisis besar yang sedang mengancam dunia saat ini sedang menuju puncaknya dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemimpin dan para elite nasional.

“Akibat peristiwa pembelahan sebelumnya, banyak korban yang meninggal dari umat Islam. Makanya, saya tidak pernah bisa memahami, pertarungan Pilpres pada tahun 2014 dan 2019 antara Presiden Jokowi (Joko Widodo) dengan Pak Prabowo (Prabowo Subianto) yang meninggal umat Islam,” kata Anis Matta dalam Dialog Keumatan dengan tokoh Kota Bandung, Minggu (17/13/2023).

Menurut Anis Matta,  posisi politik umat Islam dalam politik di Indonesia sangat rapuh dan selalu menjadi korban setiap ada pertarungan Pilpres.

“Ini kegelisahan secara pribadi melihat betapa rapuhnya posisi politik umat kita di sini, bahwa setiap kali ada pertarungan Pilpres kita selalu menjadi korban,” katanya.

Bahkan ketika terjadi krisis besar yang menyebabkan perang supremasi antara negara adidaya, bangsa Indonesia selalu menjadi korban seperti terjadinya peristiwa G30S PKI.

“Kalau ada Pilpres yang korban umat Islam dan kalau ada pergolakan global, yang jadi korban Indonesia seluruhnya. Dua-duanya peristiwa ini, kita menjadi korban, sehingga kita sebagai bangsa perlu bersatu,” katanya.

Anis Matta menegaskan, ketika semua komponen bangsa bersatupun, belum tentu dapat menghadapi krisis berlarut saat ini, apalagi dalam kondisi terpecah belah.

“Disinilah kita perlunya kesadaran tentang krisis besar saat ini, karena keretakan besar dari krisis itu akan menimbulkan banyak korban. Kita harus bersatu sebagai bangsa,” katanya.

Sebagai perwakilan umat Islam di Koalisi Indonesia Maju (KIM), Anis Matta saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pendekatan kepada para tokoh dan ulama di berbagai daerah, untuk menyampaikan agenda keumatan yang diperuangkan Partai Gelora dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anis Matta sudah melakukan dialog dengan tokoh dan ulama di Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah. Di Jawa Barat selain di Bandung, Anis Matta telah berdialog dengan tokoh dan ulama se-Bogor Raya, Kabupaten Bekasi, Kawarang dan Purwakarta.

“Jadi ketika ayat-ayat Al-Qur’an diterjemahkan ke dalam gerakan politik, kita mesti sadar untuk menyampaikan ayat-ayat itu tidak seperti kita ceramah di mimbar-mimbar masjid, tapi harus kita ubah menjadi cara  berpikir, menjadi kebijakan politik dan ekonomi. Ini yang sedang dilakukan oleh Partai Gelora,” katanya.

Yakni seperti mendorong kebijakan kuliah gratis, yang akan menjadi alat pemberdayaan ilmu pengetahuan, karena di dalam Al Qur’an hal itu  disebut 750 kali,

“Dengan kebijakan kuliah gratis itu, maka setiap orang bisa kuliah gratis. Kalau yang kaya bisa kuliah di luar negeri, tapi kalau yang miskin bisa kuliah gratis. Nah, penduduk miskin di Indonesia paling banyak umat Islam. Itulah cara kita memperjuangkan agenda keumatan,” katanya.

Dengan kuliah gratis, lanjut Anis Matta, akan menjadikan orang lebih berdaya, karena memiliki pengetahuan. Sehingga akan memutus mata rantai kemiskinan, serta memperpendek jurang antara orang kaya dan orang miskin.

“Disinilah perlunya kelanjutan dari rekonsiliasi yang telah dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Intinya peristiwa rekonsiliasi itu, menjaga stabilitas kita semua. Semua bersatu menghadapi krisis yang sedang terjadi, sehingga berbagai program yang direncanakan bisa berjalan,” katanya.

Untuk menjaga stabilitas ini, Anis Matta telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar membentuk koalisi besar.

Namun, disayangkan Partai Nasdem dan PKB keluar dari koalisi mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara PDIP juga keluar dengan mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Jadi kita usulkan ke Pak Jokowi, yang tersisa itu tetap bersatu, dan akhirnya disepakati pasangan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari rekonsiliasi tersebut,” pungkasnya.

Pemimpin Negara Islam

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Partai Gelora dirancang untuk menjadi partai besar.

Partai Gelora, menurutnya, akan melahirkan pemimpin-pemimpin kelas dunia yang akan menjadi perwakilan umat Islam di dalam lembaga-lembaga multilateral dunia.

“Sekarang ini di lembaga multilateral seperti di Dewan Keamanan PBB, tidak ada perwakilan negara Islam atau mewakili mayoritas umat Islam. Suatu hari Partai akan memimpin Indonesia, membawa Indonesia menjadi superpower baru supaya bisa duduk sebagai pemimpin dunia,” katanya.

Indonesia, kata Fahri, bisa menjadi pemimpin dunia, karena berpenduduk muslim terbesar di dunia. “Itu bisa terjadi asalkan umat Islam tidak terpecah dan tidak menjadi bahan bakar terus setiap ada Pilpres, sehingga bisa menjadi negara superpower baru,” katanya.

Menurutnya, Indonesia sedang ditunggu negara-negara Islam untuk menjadi pemimpin negara Islam. “Umat Islam paling strategis sekarang ini, namanya bangsa Indonesia karena secara populasi besar, sumber daya alamnya juga. Tinggal memperkuat teknologi, ekonomi dan militer untuk menjadi superpower baru,” katanya.

Karena itu, Fahri berharap agar umat Islam mendukung pasangan Prabowo-Gibran, karena membawa agenda yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam.

“Jangan ikut-ikutan orang lain, kita punya agenda sendiri. Umat punya agenda sendiri, jangan mau dipakai partai yang sudah mau habis, lalu ngambil posisi kanan dan tiba-tiba menjadi partai Islam,” katanya.

Fahri tak habis pikir terhadap partai tersebut, yang tiba-tiba menjadi partai Islam dan terus mengkonsolidasikan kekuatan umat.

Padahal selama ini, partai tersebut memusuhi umat Islam, namun hanya karena mendukung capres kanan Anies Baswedan menjadi partai Islam, dimana dia saat kita berdarah-darah memperjuangkan umat?

“Jangan percaya dengan pemimpin partai itu, Tidak benar dia memperjuangkan kepentingan umat. Yang benar itu partai kita, dipimpin oleh seorang ulama, seorang pemikir Islam dan pemikir dunia,” tegasnya.***

Partai Gelora Dapat Tugas Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta mengatakan, Partai Gelora mendapat tugas untuk mengembalikan basis dukungan Prabowo Subianto yang pernah didapat di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

“Tugas atau kontribusi terpenting Gelora adalah mengembalikan suara umat (Islam) kepada (kubu) Prabowo Subianto,” ujar Anis Matta di sela-sela Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora Jawa Tengah di Setos Hotel Semarang.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora akan bekerja keras mengembalikan basis dukungan Prabowo yang selama beberapa waktu ini “terbelah” ke dua calon.

Dia pun mengungkapkan, Partai Gelora disebut sebagai “wakil umat” di Koalisi Indonesia Maju (KIM), merujuk ke umat Islam yang adalah basis utama Partai Gelora.

Anis Matta menambahkan, upaya mengembalikan basis dukungan Prabowo pada dua Pemilu sebelumnya akan menghasilkan “titik ledak” saat bertemu dengan basis dukungan Gibran di Jawa Tengah (Jateng).

“(Titik ledak itu terjadi) ketika ada titik temu antara kembalinya basis keumatan ke Prabowo Subianto dan basis Gibran, yang pada dasarnya adalah mereka yang menyatakan puas atas kinerja Jokowi (Presiden Joko Widodo, red),” ungkap Anis Matta.

Anis Matta mengingatkan, salah satu misi dasar pasangan Prabowo-Gibran adalah melanjutkan capaian-capaian kerja Jokowi.

Dengan landasan itu, Anis Matta optimistis basis dukungan Prabowo akan kembali dan basis dukungan Gibran akan memastikan kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 tersebut.

“Berdasarkan tanda-tandanya yang kita lihat pada sambutan masyarakat dan yang juga terbaca di dalam survei. Insya Allah akan menang Pilpres yang akan datang,” katanya.

Kualitas SDM Rendah

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Jateng Achmadi mengatakan, masyarakat Jateng menilai kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur selama dua periode gagal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jateng.

“Secara umum di Jawa Tengah 10 tahun pasca kepemimpinan gubernur sebelumnya ternyata tidak cukup bisa mampu menghantarkan kualitas SDM Jawa Tengah,” kata Achmadi.

Berdasarkan indeks perhitungan angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi, kata Achmadi, Jateng menempati peringkat ke-4 di Indonesia dari urutan ke bawah.

APK perguruan tinggi Jateng berada pada angkat 23,86 persen, satu level diatas Lampung dengan APK 23,64 persen. Jateng, lanjutnya, hanya menang dari Papua pada level 20,04 persen dan Bangka Belitung pada angka 15 %.

“Kita (Jateng) pun kalah dari Kalimantan Utara, apakah kita perlu berbangga dengan prestasi ini. Kita sebagai warga Jawa Tengah, jelas bapak/ibu ini menjadi keprihatinan kita semua,” katanya.

Menurut Achmadi, rendahnya kualitas SDM Jateng saat ini, sudah menjadi isu nasional. Sebab, pemerintah telah mencanangkan Indonesia Emas 2045, sebagai negara maju pada perayaan HUT RI ke-100 pada 2045 mendatang.

“Untuk bisa memimpin dunia, kita harus punya SDM unggul, dan SDM unggul itu harus dimulai dengan pemenuhan gizi dari ibu hamilnya sampai kemudian penyelenggaraan pendidikan gratis sampai pada level kuliah,” katanya.

Achmadi berharap masyarakat Jateng mendukung program Partai Gelora yang akan meningkatkan kualitas SDM Jateng yang tertinggal jauh dengan daerah lainnya, padahal di Jateng banyak perguruan tinggi berkualitas dan bergengsi.

“Partai Gelora akan sosialisasikan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, bahwa kita ingin warga Jawa Tengah ini pinter semua, bisa memimpin Indonesia dan menghantarkan kader-kader terbaik untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, kabupaten/kota,” katanya.

Hal itu terjadi apabila Partai Gelora lolos parliamentary threshold 4 persen dan masuk ke Senayan, sehingga dapat membuat kebijakan dan regulasi tersebut.

“Syaratnya Gelora menang, kuliah gratis, ibu hamil kita kasih telur dan daging gratis, serta makan siang gratis untuk anak sekolah,” tegas Achmadi.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, masukan yang disampaikan Partai Gelora kepada Presiden Joko Widodo selama ini didengar pemerintah, meski sebagai partai baru dan tidak memiliki kursi di Senayan.

Berbagai masukan kepada pemerintah itu, antara lain adalah mengenai krisis global berlarut, pentinganya upaya rekonsiliasi nasional, dan dukungan serius perjuangan rakyat Palestina.

“Begitu terjadi perang di Palestina, kita juga mengusulkan kepada Presiden supaya segera memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina, memberikan dukungan diplomasi kepada Palestina. Alhamdulillah untuk pertama kalinya ada demo dukungan kepada Palestina yang dihadiri oleh para menteri. Pemerintah juga mengirimkan bantuan yang lumayan besar ke Palestina,” ungkapnya.***din

Anis Matta: Memilih Pemimpin tak Perlu Sempurna tapi Orang yang Tepat

JAYAKARTA NEWS– Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Indonesia Anis Matta kembali menegaskan, bahwa peristiwa politik yang paling penting dalam empat tahun terakhir adalah rekonsiliasi antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kenapa ini penting, karena ketika berbicara krisis global dalam kaitan kepentingan umat, maka Indonesia diharapkan tidak menjadi taman bermainnya negara adidaya, seperti Syiria dan Ukraina,” kata Anis Matta dalam ‘Bincang Keumatan Bersama dengan Tokoh Jawa Timur, di Surabaya, Sabtu (9/12/2023) malam.

Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini membutuhkan satu kepemimpinan nasional yang bisa menyatukan elite nasional. Pada saat yang sama tidak mengizinkan kekuatan asing menjadikan Indonesia sebagai tempat bermain atau playground.

Karena itu, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami situasi geopolitik sekarang. Sehingga dalam memilih pemimpin itu, tidak perlu sempurna, tapi disesusuaikan dengan situasi kondisi saat ini.

“Di sejarah Islam sendiri, kita mengenal satu fakta, bahwa dalam memilih pemimpin itu tidak perlu sempurna, tapi orang yang tepat. Jadi yang menentukan orang itu layak atau tidak kita pilih, itu masalah relevansi saja,” katanya.

Artinya, keberadaan Prabowo sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sangat relevan dengan ke keadaan sekarang.

“Pak Prabowo itu saya kenal sebagai orang kuat dan sekarang saya kenal sebagai orang yang rendah hati, karena beliau berani mengambil keputusan yang tidak menyenangkan bagi pengikutnya demi kemaslahatan yang lebih besar,” katanya.

Demikian pula dengan Presiden Jokowi yang berbesar hati berani mengajak lawan politik menjadi menteri di kabinetnya. “Kedua orang ini (Prabowo Subianto-Joko Widodo) adalah orang baik yang mau berbesar hati melakukan rekonsiliasi bersama-sama,” katanya.

Sementara kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto itu, adalah dalam konteks melanjutkan rekosiliasi.

“Di koalisi pun Mas Gibran ini pemersatu, karena teman-teman di Golkar punya calon sendiri sesuai dengan amanat munasnya, Pak Airlangga Hartarto. PAN punya calon Erick Thohir, Demokrat juga punya calon. Dan perlu diingat berpisahnya PKB dengan Gerindra juga soal pencalonan ini,” katanya.

Menurut Anis Matta, jika Gibran tidak menjadi cawapres Prabowo, maka Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa bubar, karena semua partai politik mencalonkan calonnya masing-masing.

“Jadi kalau Mas Gibran tidak diambil, maka Koalisi Indonesia Maju bisa bubar. Mas Gibran ini yang menyatukan dan bisa diterima oleh semua partai. Tetapi sekali lagi, ini bukan soal pemimpin yang ideal, tapi siapa yang tepat. Sisi ketepatannya disini lebih pada makna melanjutkan rekonsilisiai antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” ujarnya.

Anis Matta menilai pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah kandidat yang berani menolak Indonesia dijadikan playground negara adidaya dibandingkan dua pasangan capres-cawapres lainnya.

“Saya ini bukan tipe orang yang suka membela calon yang didukung itu berlebihan. Saya juga tidak suka menisbahkan sifat-sifat yang tidak ada pada seseorang, hanya semata-mata karena mencalonkannya. Semua calon itu pasti ada kelemahannya,” ujar Anis Matta.

Sehingga ketika semua orang tengah mempertanyakan kemampuan Gibran sebagai cawapres Prabowo, Anis Matta mengingatkan, kembali soal memori penunjukkan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres Presiden Jokowi di periode kedua, yang juga dipertanyakan kemampuannya ketika itu.

“Waktu Sandi (Sandiaga Uno) jadi wakilnya Pak Prabowo di Pilpres 2019, saya sudah ingatkan hati-hati kalau debat sama Kiai Ma’ruf, beliau punya intelektualitas yang luar biasa. Saya mengenal beliau di Komisi XI, tapi tidak semua orang tahu backgroundnya. Dan begitu perdebatan terjadi, Sandi-nya kewalahan,” ungkapnya.

Menurut Anis Matta, jika Gibran tidak menjadi cawapres Prabowo, maka Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa bubar, karena semua partai politik mencalonkan calonnya masing-masing.

“Jadi kalau Mas Gibran tidak diambil, maka Koalisi Indonesia Maju bisa bubar. Mas Gibran ini yang menyatukan dan bisa diterima oleh semua partai. Tetapi sekali lagi, ini bukan soal pemimpin yang ideal, tapi siapa yang tepat. Sisi ketepatannya disini lebih pada makna melanjutkan rekonsilisiai antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” ujarnya.

Anis Matta menilai pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah kandidat yang berani menolak Indonesia dijadikan playground negara adidaya dibandingkan dua pasangan capres-cawapres lainnya.

“Saya ini bukan tipe orang yang suka membela calon yang didukung itu berlebihan. Saya juga tidak suka menisbahkan sifat-sifat yang tidak ada pada seseorang, hanya semata-mata karena mencalonkannya. Semua calon itu pasti ada kelemahannya,” ujar Anis Matta.

Sehingga ketika semua orang tengah mempertanyakan kemampuan Gibran sebagai cawapres Prabowo, Anis Matta mengingatkan, kembali soal memori penunjukkan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres Presiden Jokowi di periode kedua, yang juga dipertanyakan kemampuannya ketika itu.

“Waktu Sandi (Sandiaga Uno) jadi wakilnya Pak Prabowo di Pilpres 2019, saya sudah ingatkan hati-hati kalau debat sama Kiai Ma’ruf, beliau punya intelektualitas yang luar biasa. Saya mengenal beliau di Komisi XI, tapi tidak semua orang tahu backgroundnya. Dan begitu perdebatan terjadi, Sandi-nya kewalahan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga ada pada diri Gibran Rakabuming Raka. Anis Matta berharap agar semua pihak tidak underestimate (meremahkan) Gibran, karena belum ada perbebatan dalam debat cawapres yang dilakukan. Dalam pandangannya, Gibran juga memiliki success stories yang tidak diketahui semua orang.

“Intinya jangan undersitimate. Mas gibran dipertanyakan kemampuanya oleh banyak orang, padahal belum kita coba dalam debat. Dalam skala tertentu dia juga punya succes stories,” katanya.

Pada prinsipnya, Partai Gelora tidak ragu maupun canggung dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran, karena sudah sesuai dengan alur konteks sekarang.

“Pasangan Prabowo-Gibran ini memberi perhatian besar kapada pembinaan SDM. Kampanye bantuan gizi ibu hamil, susu dan makan siang gratis dan kuliah gratis itu merupakan permulaan dari pikiran besar, revolusi pendidikan di Indonesia,” katanya.

Program Partai Gelora tersebut, lanjut Anis Matta, juga akan menghidupkan ekonomi rakyat misalnya dalam penyediaan susu dan makan siang gratis di sekitar sekolah, karena kebutuhanya akan disediakan oleh masyarakat sekitar.

“Dengan memberikan hak-hak dasar kepada masyarakat, negara akan menyebarkan momen keberuntungan bagi generasi-generasi saat kebijakan tersebut dibuat. Negara memikirkan dia dari kandungan hingga kuliah, sehingga stunting tidak ada dan generasi yang tercipta berpengetahuan tinggi,” pungkasnya.***

Fahri Hamzah Kritik Pedas Paslon Peserta Pilpres 2024 yang Usung Perubahan

JAYAKARTA NEWS— Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Hamzah melontarkan kritikan pedasnya ke pasangan calon (paslon)  peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang mengusung tema ‘perubahan’ dan tidak abu-abu alias hitam putih, di berbagai pertemuan dengan rakyat.

Sebab di sisi lain, lanjut Fahri, para pendukungnya masih menikmati posisi ’empuk’ sebagai anggota keluarga besar kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin yang jelas-jelas sedang mereka kritik.

“Kan kesannya jadi nggak serius pertarunganya, kalau semua masih jadi anggota kabinet koalisi Pak Jokowi,”  kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023).

Bahkan, Wakil Ketua Umum  Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menyebut kalau yang dilakukan paslon bersama partai-partai koalisinya, terkesan mengadu domba rakyat dengan tema perubahan dan tidak abu-abu alias hitam putih-nya itu.

“Apa namanya kalau begini? Ingat dong, kalian masih merupakan anggota keluarga besar kabinet Jokowi-Ma’ruf,” sentil Fahri lagi.

Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar kabinet Jokowi-Ma’ruf,” sentil Fahri lagi.

Lanjut Fahri, Partai Gelora sebagai yang di luar kabinet, sangat prihatin kalau bertengkar yang terlalu keras dalam kontestasi di Pemilu 2024 ini.

“Mendingan kalian ikut aku jadi caleg dan bertempur meminta mandat rakyat, daripada ngomong perubahan ternyata oh ternyata … ,” sindir Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut.***din

Mahfuz Sidik: Kalau Gimik PKS Ahlinya, bukan Prabowo!

JAYAKARTA NEWS– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik bereaksi keras menanggapi pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang menyidir penggunaan gimik ‘gemoy’ oleh calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk meraup suara pada Pemilu 2024.

“Saya menduga, PKS ini sepertinya lupa ingatan, kalau mengkritik Pak Prabowo. Padahal di setiap Pemilu, PKS-lah yang paling sering main gimik. Gimik-gimik itu dibuat langsung secara resmi oleh PKS sebagai partai,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Menurut Mahfuz, salah satu gimik yang dibuat PKS adalah program SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 lalu. Gimik ini telah menaikkan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2019.

“Mana buktinya, kan nggak ada sampai sekarang. Itu berarti soal SIM seumur hidup itu gimik saja dalam kampanye. Kalau soal gimik, PKS itu ahlinya, bukan Prabowo,” katanya.

Mahfuz juga mengingatkan agar PKS tidak lupa ingatan, bahwa pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu, PKS mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ketika itu, yang mengarahkan dukungan adalah Sohibul Iman selaku Presiden PKS.

“Jadi kalau PKS sekarang mengkritik Prabowo dibilang tidak punya ide atau gagasan, padahal Pemilu 2014 dan 2019 mengusung calon presiden Prabowo Subianto. Kalau Prabowo tidak punya ide, ngapain didukung dulu sama PKS,” kilahnya.

Dengan dua hal itu, Mahfuz kembali menegaskan, bahwa PKS dan Sohibul Iman lupa ingatan. Ia menilai Sohibul sengaja menebar gimik untuk melakukan serangan secara pribadi kepada Prabowo Subianto, yang dinilai memiliki ide lebih baik dan punya narasi besar dibandingkan capres yang didukungnya.

“Pak Prabowo itu justru capres yang punya ide dan gagasan, dibandingkan capres lainnya. Itu sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan sejak dulu. Dalam kampanye juga sudah ada 17 program prioritas Prabowo dan 8 program cepat Prabowo. Itu semua program dan ide, bukan gimik,” katanya.

Sekjen Partai Gelora menegaskan, bahwa gimik ‘gemoy’ tersebut bukan berasal dari Prabowo maupun tim kampanyenya, tetapi merupakan penyebutan dari nitizen yang merasa gemas melihat sosok Menteri Pertahanan itu

“Jadi gemoy itu bukan ide Pak Prabowo, juga bukan dari TKN, itu dari nitizen. Kalau PKS mau marah , silahkan ke nitizen. Kalau marah, marah ke nitizen, nggak perlu buat gimik-gimik, kita tahu siapa PKS,” pungkas Mahfuz Sidik.

Sepertu diketahui, dalam acara ‘Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024’ di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023) lalu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyindir pihak yang menggunakan gimik ‘gemoy’ dan ‘santuy’ untuk meraup suara pada pemilu 2024 dan tak mau beradu gagasan.

“Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat,” kata Sohibul.***din

Fahri Hamzah: Politik Aliran tak Ada Untungnya, harus Diakhiri!

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut jika politik aliran dan ekstrim kiri-kanan dalam politik Indonesia, harus diakhiri.

Alasannya, karena praktik politik seperti itu, tidak berdasar dan tidak menguntungkan secara nasional. “Saya adalah korban dari politik aliran dan pembelahan ekstrim pada 2 (dua) Pemilu terakhir,” ungkap Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2023).

Karenanya, menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, diperlukan intrupsi sebagai rekonsiliasi, terutama elit dan bangsa Indonesia untuk menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka.

 “Dan untuk itulah, saya mendukung rekonsiliasi  Prabowo-Jokowi pasca Pemilu 2019. Kita harus akhiri pertempuran ekstrim di kiri-kanan,’ tegas Fahri lagi.

Banga Indonesia, lanjut Fahri, harus menjadi moderat, ke tengah, berlabuh dan bersatu membangun negara yang kuat.

Selain itu, semua pihak juga harus bersyukur sekarang, karena ketegangan seperti ini tidak terlalu besar.

Namun,  untuk itulah rekonsiliasi bangsa diperlukan dan mengakhiri konflik partisan dan politik aliran.

“Kita harus bersatu mendukung Pak Jokowi-Prabowo untuk menyatukan bangsa kita ke depan,” demikian Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu.***din

Anis Matta Dampingi Gibran Konsolidasi Pemenangan di Medan

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mendampingi calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menggelar konsolidasi pemenangan di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Anis Matta yang mengenakan kemeja Partai Gelora berwarna biru dengan syal Palestina di lehernya itu, duduk di antara Gibran dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Anis Matta diapit Gibran dengan kemeja birunya dan Bobby yang terlihat mengenakan kemeja warna putih lengan pendek. Di sebelah Gibran, terlihat Silvi Ananda, istrinya duduk mendampinginya.

Mereka hadir dalam acara konsolidasi partai KIM Sumut di yang digelar di Medan International Convention Center (MICC), Sabtu (18/11/2023) malam.

Dalam konsolidasi ini juga terlihat hadir Anggota Dewan Penasehat TKN Prabowo-Gibran Akbar Tanjung, Wakil Ketua TKN Meutya Hafid, Komandan Alpha Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua DPP PAN Saleh Daulay dan Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 satu putaran.

“Saudara-saudara malam ini  kita merayakan satu tekad, untuk membulatkan Pilpres 2024 yang akan datang dalam satu putaran Insya Allah,” kata Anis Matta saat menyampaikan sambutan di Medan International Convention Center (MICC), Sabtu (18/11/2023) malam.

Anis Matta menegaskan, koalisi Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan semangat rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo Subianto.

“Seperti kita ketahui, bahwa Pemilu 2019 telah menyebabkan terjadinya pembelahan yang sangat tajam. Dan ide kita untuk terjadinya rekonsiliasi diterima Presiden. Artinya pasangan Prabowo-Gibran adalah melanjutkan semangat rekonsiliasi dan legacy Presiden Jokowi,” katanya.

Sebelum menghadiri konsolidasi partai KIM, Anis Matta pada sore harinya menyempatkan diri menggelar silahturahmi dengan struktur dan kader Partai Gelora se-Sumatera Utara.

Silahturahmi ini juga dihadiri Bendahara Umum Partai Gelora Achmad Rilyadi dan beberapa pengurus DPN Partai Gelora, serta Ketua DPW Partai Gelora Sumut Muhammad Hafez.

Anis Matta dalam arahannya mengatakan, bahwa dunia akan terjadi peristiwa besar dalam kurun waktu 2024-2027. Peristiwa besar itu, akan membuat situasi dunia semakin tidak terkendali akibat krisis, dimana salah satu faktor pemicunya ditentukan perang di Palestina saat ini.

“Saya ingin mengatakan, bahwa krisis ini akan memasuki tahun-tahun yang sangat berbahaya diantara tahun 2024-2027. Palestina ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan jalannya peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi,” kata Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, semua prediksi yang dia sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya mengenai awal mula krisis hingga terjadinya perang supremasi, semua terbukti kebenarannya.

“Inilah alasan mengapa Partai Gelora harus menjadi pemenang dalam Pemilu 2024, karena itu  kita harus masuk dalam kekuasaan dan memimpin negara di saat dunia sedang kacau,” katanya.

Menurut Anis Matta, hal ini juga yang mendasari, Partai Gelora mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024

Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019. Dengan adanya rekonsiliasi ini, Indonesia berhasil melalui tahapan krisis global dan ekonominya terbukti tangguh tidak masuk jurang resesi.

“Jadi mengapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, ini adalah simbol rekonsilliasi. Saya tidak bisa membayangkan, kalau Pak Prabowo tidak masuk kabinet, dan tidak ada kebesaran hati Pak Jokowi. Tetapi alhamdulillah, berkat beliau berdua, Indonesia termasuk salah satu negara yang relatif aman,” katanya.

Anis Matta berpandangan bahwa pasangan Prabowo-Gibran, selain menjadi simbol rekonsiliasi nasional, juga menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mampu menghadapi kekacauan dunia akibat krisis global.

Sebab, dalam kurun waktu 2024-2027 itu, Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi medan tempur (battle ground) perang supremasi kekuatan negara adidaya, dan menjadi korban seperti pada peristiwa G30S PKI, yang merupakan residu dari perang dingin antara blok barat dan blok timur.

“Kita tidak ingin lagi Indonesia menjadi tempat bertempur negara-negara yang kuat di dunia lagi. Dunia akan sangat kacau, dan biasanya korban terbesarnya adalah mereka yang tidak terlibat. Mengapa kita mendukung Pak Prabowo, karena kita mengharapkan Pak Prabowo bisa menghindarkan Indonesia dari kekacauan ini,” katanya. 

Dengan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Anis Matta mengaku optimistis Partai Gelora lolos ke Senayan dan bersama-sama menavigasi Indonesia supaya bisa keluar dari krisis yang melanda dunia saat ini, yang akan berada di puncak-puncaknya dalam kurun waktu tahun 2024-2027.

“Karena itu, Partai Gelora harus memenangkan pemilu, supaya kita ada di pusaran peristiwa nasional dan menjadi bagian yang menavigasi bangsa kita agar bisa keluar dari krisis yang sedang melanda dunia saat ini,” katanya.***din