JAYAKARTA NEWS – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (03/10/2023). Pengesahan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah.
“Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK massal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
Anas mengatakan, tanpa payung hukum tersebut para tenaga non-ASN terancam tidak bisa bekerja pada November 2023 mendatang.
“Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” ujarnya.
Anas menambahkan, akan ada perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sehingga bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer.
“Nanti didetailkan di peraturan pemerintah,” imbuhnya.
Beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP, kata Anas, adalah tidak boleh ada penurunan penghasilan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Menurut Anas, kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan.
“Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN,” ujar Anas.
Di sisi lain, lanjut Anas, pemerintah juga mendesain agar penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah.
Pada kesempatan itu, Menteri PANRB juga menyampaikan apreasiasi kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan dalam perumusan RUU ASN, termasuk DPR RI, DPD RI, akademisi, Korpri, asosiasi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, forum tenaga non-ASN, hingga berbagai stakeholder terkait yang turut mengawal RUU ASN.
“Terima kasih kepada DPR dan semua pihak yang telah mempersembahkan pemikiran terbaik dalam penyusunan RUU ASN ini,” tandasnya.***/mel
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin mengangkat piala juara pertama di United Nations Public Service Award (UNPSA). (ist)
Jayakarta News – Danau Laut Kaspia menjadi saksi bisu atas prestasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di kancah dunia. Di kota Baku, Ibukota Azerbaijan itu pula, inovasi BNPB “petabencana.id” dinobatkan sebagai juara pertama United Nations Public Service Award (UNPSA). Sebuah apresiasi tahunan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
“Petabencana.id” menyisihkan ratusan inovasi negara lain,
dalam kategori “Memastikan Pendekatan Terintegrasi dalam Lembaga Sektor
Publik”. Piala serta piagam diterima langsung oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin, didampingi
Sestama BNPB Dody Ruswandi dalam sebuah
seremoni yang khidmat di Heyda Aliyev Center, pusat kota Baku. Hal tersebut
disampaikan kepada wartawan oleh Egy Massadiah Staf Khusus Kepala BNPB,
baru-baru ini.
Menteri Syafruddin tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan
bahagianya. Tidak hanya sekali, Alumni Delima Candi Akpol 85 itu memuji BNPB
sebagai salah satu lembaga negara yang responsif terhadap kemajuan pelayanan
publik. Inovasi-inovasi yang dilahirkan, bahkan melampaui capaian negara-negara
lain di dunia.
“Berkat capaian ini pula, Indonesia makin dikenal oleh
bangsa lain karena prestasinya. Selamat kepada BNPB, semoga inovasi ini terus
dikembangkan,” ujar Syafruddin usai acara.
“Petabencana.id” merupakan platform gratis berbasis website
yang menghasilkan visualisasi spasial dari informasi bencana secara realtime.
Platform ini memanfaatkan penggunaan media sosial dan pesan instan selama
kejadian bencana untuk mengumpulkan dan menyaring kondisi terkini yang
terkonfirmasi dari penduduk di lokasi sekitar kejadian.
Platform yang sebelumnya bernama “Petajakarta.org”, kemudian
dikembangkan BNPB bersama Massachusetts Institute of Technology (MIT), USAID,
Pacific Disaster Center (PDC), Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dan BPBD
DKI Jakarta. Saat terjadi banjir di Jakarta 2017, platform ini dapat menghimpun
data dan informasi banjir secara cepat dan realtime. Pada saat itu, ribuan
masyarakat melaporkan banjir dan “Petabencana.id” diakses lebih dari 500 ribu
pengguna dalam waktu kurang dari 12 jam, sehingga dampak bencana terpetakan
secara cepat.
Ketika pola cuaca menjadi semakin tidak dapat diprediksi,
kota-kota di Indonesia secara rutin dihadapkan pada tantangan peristiwa cuaca
ekstrem. Kurangnya akses informasi yang valid dan realtime mendorong BNPB
menciptakan inovasi yang berfungsi memetakan daerah bencana serta memperkirakan
konflik yang akan timbul.
Dengan memberikan informasi bencana yang valid, memungkinkan
masyarakat menyelamatkan diri dan membagikan informasi tersebut.
“Petabencana.id” mendorong masyarakat berpartisipasi dalam platform ini melalui
media sosial dan pesan instan. Kekuatan media sosial ini dimanfaatkan untuk
mendapat laporan kejadian bencana secara cepat. Sesuai asas dan prinsipnya,
penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat.
Platform ini dirancang untuk beroperasi bersama dengan
platform lain yang telah ada, seperti aplikasi perpesanan, media sosial, dan
pesan singkat. Inovasi ini ditujukan bagi masyarakat umum, terutama masyarakat
kelas menengah ke bawah dan masyakarat dengan akses terbatas. Sejak diluncurkan
pada Desember 2015, “Petabencana.id” telah diakses 737.102 kali oleh 361.478
pengguna.
Sebelum diusulkan ke UNPSA, terlebih dahulu Kementerian
PANRB menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan melakukan
pendampingan.
Inovasi “Petabencana.id” ikut serta dalam KIPP tahun 2017
dan berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.
Keikutsertaan Indonesia dalam UNPSA sudah sejak tahun 2014,
dengan hasil meloloskan lima inovasi sebagai finalis. Pada tahun 2015, meloloskan
dua runner up dan tiga finalis. Tiga tahun kemudian, yakni tahun 2018, Sistem
Early Diagnosis And Treatment (EDAT) menjadi juara. Pada 2019, inovasi BNPB
kembali menjuarai UNPSA. “Ini membuat Indonesia semakin dihargai di dunia,”
imbuh Syafruddin, didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB
Diah Natalisa, Sestama BNPB Dody Ruswandi, dan inovator Yayasan “Petabencana.id”
Mahardika Fatmastuti.
Sementara itu, dalam kategori yang sama pada UNPSA 2019,
Argentina juga menjadi juara untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia. Argentina
juara dengan inovasinya yang bernama Model Bisnis Sosial, Sinergi, dan
Berkelanjutan. Untuk kawasan Eropa Barat dalam kategori yang sama, Portugal
menjadi juara dengan inovasi berjudul Pusat Dukungan Nasional untuk Integrasi
Migran.
Anugerah ini adalah pengakuan internasional paling prestisius atas keunggulan inovasi pelayanan publik. Melalui kompetisi tahunan, UNPSA mempromosikan peran, profesionalisme, dan visibilitas layanan publik. (*/rr)
