JAYAKARTA NEWS – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pertanian (Kementan) saling bersinergi menyukseskan program Presiden Prabowo dalam pemberantasan kemiskinan dan mendorong ketahanan pangan.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di kantor Kemensos, Senin (20/01/2025). Dalam kesempatan ini keduanya membahas integrasi data dan pemanfaatan sektor pertanian untuk mendukung pemberdayaan masyarakat miskin.
“Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Wamen Pertanian, kita bicara soal data lagi, yang kedua kita akan coba fokus pada dunia pertanian, apa yang bisa dilakukan dengan data baru ini, terutama untuk mendorong ketahanan pangan,” kata Gus Ipul, Senin (20/01/2025).
Diskusi tersebut berfokus pada kolaborasi strategis antara Kemensos dan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memanfaatkan sektor pertanian untuk menyentuh masyarakat miskin, terutama di pedesaan. Wamentan menjelaskan bahwa sektor pertanian memiliki akses yang mudah untuk menyentuh kalangan masyarakat miskin.
“Kami dari Kementan selalu merasa bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang paling mudah untuk dipelajari. Sektor pertanian paling bisa menjangkau ke masyarakat miskin, khususnya yang berada di desa-desa,” kata Wamentan.
Kemensos berperan strategis dalam memetakan masyarakat miskin yang berpotensi diberdayakan melalui program pertanian. Mereka akan diberikan bibit dan benih tanaman pokok untuk ditanam dan dikelola secara mandiri. Langkah ini tidak hanya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin tapi juga membantu menekan inflasi pada komoditas seperti cabai, sayuran dan buah-buahan.
Kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan. Data dari Kemensos menjadi dasar penting untuk memastikan program pertanian bagi masyarakat tepat sasaran dan dapat mendukung masyarakat keluar dari kemiskinan.
Dengan dukungan data yang valid dan pogram sosial yang terintegrasi, Kemensos dan Kementan optimistis dapat mempercepat realisasi Asta Cita Presiden Prabowo untuk pemberantasan kemiskinan.***/mel
JAYAKARTA NEWS – Menteri Sosial Tri Rismaharini menjenguk sekaligus memberikan bantuan untuk Elvano anak berusia 3 tahun yang mengidap hidrosefalus di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Saat berkunjung, Mensos menyapa Elvano dan melihat responnya yang juga aktif berkomunikasi meskipun Elvano belum bisa berbicara.
“Halo Elvano, wah anak pinter ini, suka mainan apa? Mobil-mobilan ya?,” sapa Risma, dikutip dari Rilis Kemensos, Minggu (3/12/2023).
Sapaannya disambut dengan tawa ala Elvano, meskipun tak mampu membalas, Elvano merespon dan tersenyum dengan menerima pemberian mainan yang diberikan untuknya.
Menteri Sosial memastikan kebutuhan Elvano dan keluarga bisa tercukupi.
“Untuk biaya pengobatan memang sudah ditangani BPJS Kesehatan tapi ada beberapa hal yang tidak tercover seperti biaya operasional dan sehari-hari, maka dari itu akan dibantu oleh Kemensos melalui sentra-sentra yang ada di daerah dan juga Kitabisa,” jelas Risma.
Melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Kementerian Sosial melakukan pendampingan perawatan kesehatan untuk Elvano ke Rumah Sakit Dr. Soeroto Ngawi yang kemudian dirujuk ke Poli Anak Jantung dan Spesialis Bedah Syaraf RSUD dr. Moewardi Surakarta.
Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) diberikan oleh Kemensos dengan total senilai Rp 14.428.980 yang terdiri dari bantuan operasional dukungan layanan kesehatan, bantuan pemenuhan hidup layak dan tambahan nutrisi berupa susu, diapers, perlengkapan kebersihan diri, almari pakaian dll, serta bantuan kewirausahaan bagi Ibu Elvano berupa warung kelontong/sembako dan tambahan perlengkapan bahan untuk usaha menjahit.
Pada kesempatan yang sama Kitabisa.com juga menyerahkan donasi bagi Elvano dan keluarga dengan dana yang terkumpul sebanyak Rp37.558.255 dari 1.907 donatur. Dana ini untuk membantu biaya operasional selama pengobatan Elvano.
Seluruh bantuan yang diberikan ini diupayakan dapat membantu menopang perekonomian keluarga Elvano selama masa pengobatan agar seluruh kebutuan sehari-harinya tercukupi. Tak hanya dukungan secara materil, Risma juga memberikan motivasi kepada Ibu Elvano. “Ibu ngga boleh nyerah dan harus kuat terus, percayalah Tuhan menitipkan adek itu karena ibu mampu, meskipun hidrosefalus ini prosesnya sangat panjang ibu harus semangat, saya liat juga Elvano bisa aktif komunikasi dan respon dan perlu terus dilatih,” tambah Risma.
Ke depannya, Menteri Sosial menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan terus mendampingi dan memonitor perkembangan kesehatan Elvano dan juga kewirausahaan warung sembako dan usaha menjahit untuk keluarga Elvano.
“Terima kasih Kementerian Sosial dan Kitabisa semoga bantuannya berkah dan semoga Elvano bisa sembuh seperti anak-anak lainnya,” ucap Yulie Fatmawaty, Ibu Elvano.***/mel
JAYAKARTA NEWS – Kementerian Sosial bersama Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) melaksanakan operasi katarak secara gratis di RSUP Mohammad Hoesin, Palembang, Sumatera Selatan.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut pihaknya telah menerima 101 pasien yang turut mengikuti kegiatan operasi katarak pada hari jumat hingga sabtu 24-25 November 2023.
Menurutnya, Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan angka kebutaan tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.
“Kegiatan pada hari ini kurang lebih ada 101 pasien. Diadakan 2 hari operasi, dan minggu depan ini juga ada inisiatif dari dari Perdami untuk kegiatan ini karena memang cukup tinggi di Sumatera Selatan,” kata Mensos saat memberikan keterangan di hadapan media, Jum’at (24/11).
Sejalan dengan operasi katarak ini, Mensos menyebut tugas prioritas Kemensos adalah melakukam penanganan untuk mencegah masyarakat menjadi tunanetra atau artinya menjadi disabilitas. Sebab, hal itu juga merupakan kerugian negara jika mereka mengalami kebutaan.
“Jadi karena kemudian mereka tidak produktif (karena kebutaan) lalu kemudian keluarganya juga harus menunggui untuk membantunya sehingga keluarganya pun (ikut) tidak produktif. sehingga hal Itu yang dianggap kerugian negara dan itu ada hitungannya sampai sekian triliun. Karena itu kenapa kita (kemensos) harus lakukan ini (operasi katarak) cepat untuk jangan sampai terlambat,” ujarnya.
Sebagai informasi, operasi katarak gratis ini diselenggarakan oleh Kemensos bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami), RSUP Mohammad Hoesin, serta lembaga sosial seperti YPP SCTV Indosiar.
Saat berdialog dengan para peserta, banyak di antara mereka yang menginginkan agar operasi katarak bisa berlanjut. Untuk itu, Mensos berjanji akan melakukan program operasi katarak secara gratis untuk seluruh indonesia.
“Tapi nanti bulan depan kita akan lakukan di seluruh Indonesia seperti itu,” pungkasnya.***/mel
Jayakarta News – Menteri Sosial RI Juliari P Batubara menemui sejumlah warga DKI Jakarta yang menerima bantuan sosial sembako guna memastikan penyaluran berjalan lancar, tepat sasaran dan tepat jumlah.
“Penyaluran bantuan sembako untuk wilayah Jabodetabek
sudah dimulai sejak Senin lalu (20/4). Hari ini saya ingin melihat langsung
proses penyerahan bansos kepada warga di Jakarta Timur yang dilakukan oleh PT
Pos,” tutur Mensos usai memberikan secara simbolis bansos sembako kepada
warga di Kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat.
Menteri Ari menegaskan situasi pandemi Covid-19 dan
penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta ini,
masyarakat kecil sangat terdampak secara ekonomi. Oleh karena itu, Kementerian
Sosial menyalurkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga
prasejahtera dan rentan terdampak Covid-19 melalui bantuan sembako untuk 1,9
juta untuk warga Jabodetabek.
“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat ya ibu,”
tutur Mensos saat menyerahkan satu tas besar bansos sembako kepada seorang ibu
bernama Tuti Purwaningsih warga Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung.
Berkemeja batik lengan panjang dan menggunakan masker,
Mensos tampak berdialog dengan warga yang baru saja menerima bansos sembako.
Mensos menjelaskan bahwa bansos sembako ini akan mereka terima sebanyak enam
kali hingga bulan Juni mendatang.
“Sebagaimana arahan Presiden Bapak Joko Widodo, bansos
harus segera disampaikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 secepatnya,
sesegera mungkin. Negara harus hadir di tengah rakyat untuk memberikan
perlindungan,” tegas Menteri.
Agar bansos sembako tepat sasaran, Mensos juga mengimbau
kepada aparat setempat berperan aktif mengawal penyaluran bantuan sembako.
“Pak RT dan Pak RW yang paling tahu bagaimana kondisi warganya. Oleh
karena itu pelibatan RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga pemerintah provinsi
wajib dilakukan agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran,”
katanya.
Sementara itu warga RT 11 Kelurahan Jati, Kecamatan
Pulogadung, Julihar Gultom (45) yang telah menerima bantuan sembako mengaku
bersyukur atas bantuan pemerintah berupa sembako.
“Dengan adanya bantuan ini sangat menolong dan sangat
membantu buat kita semua yang terdampak Covid-19,” ungkap Juli.
Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir taksi online
tersebut mengungkapkan bahwa saat ini hanya bisa mengikuti anjuran pemerintah
untuk tetap di rumah.
“Iya, sangat terasa sekali dampak dari Covid-19 ini.
Biasanya bisa bekerja di luar rumah, namun karena imbauan pemerintah ini mau
tidak mau semua kegiatan kita lakukan di dalam rumah”, ungkapnya.
Dengan bantuan sembako yang ia terima, akan dikelola dengan
baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, “Anggota keluarga saya empat
jadi ya kita optimalkan menggunakan bantuan ini sebaik baiknya sehingga cukup
sampai 2 minggu,” katanya.
“Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sembako untuk
memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan terdampak covid-19,”
kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Jakarta, Jumat.
Indeks bantuan sembako adalah Rp600 ribu per keluarga per
bulan. Setiap bulan bantuan ini disalurkan dua kali dengan nilai Rp300 ribu.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang dialami warga Jabodetabek dalam menghadapi dampak Covid-19 ini. Saya mengimbau semua pihak agar tetap berada di rumah, bekerja dan produktif di rumah. #janganmudik, cegah penularan dan sayangi keluarga,” kata Juliari. (*/bang)
MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh warga untuk retrospeksi atau mengenang kembali perjalanan sampai terwujudnya bangsa Indonesia, yang salah satunya mengajak serta pertemuan dengan putra dan putri pendiri bangsa.
“Putra dan putri pendiri bangsa turun gunung di HUT Ke-72 Kemerdekaan RI ini. Mereka memanggil kembali memori warga bangsa, bahwa dulu Indonesia merdeka karena bersatunya 714 suku, 15.676 pulau, kemudian agama dan akhirnya bisa menikmati kemerdekaan itu,” kata MensoS.
Mensos mengemukakan itu dalam acara pertemuan putra-putri pendiri bangsa dan tokoh lintas agama dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (13/8/2017).
Ia mengatakan, setelah Indonesia merdeka dan saat ini sudah yang Ke-72, secara tiba-tiba ada dinamika sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, yang akhirnya ada radikalisme, terorisme, bahkan ada yang secara eksplisit ingin mengganti Pancasila, NKRI.
“Maka kebersatuan mereka atas nama wakil dari para pendiri bangsa ini, menjadi sangat penting untuk hadiah ulang tahun yang ke-72 tahun ini, bahwa mereka tidak tinggal diam melihat ujian bangsa itu, yang hari ini kita rasakan. Mereka turun gunung dan merumuskan seruan nasional,” tuturnya.
Mensos juga mengatakan, dalam pertemuan itu ingin mengajak retrospeksi dari perjalanan bangsa ini bahwa ada proses sampai terwujudnya bangsa Indonesia. Proses tersebut sebagian adalah adanya persatuan, gotong royong.
“Para alim ulama, baik beragam agama, mereka bersama, demi persatuan. Mereka mengorbankan jiwa raga, dan jadilah Indonesia. Ada proses sampai menjadi Indonesia, dan ketika Indonesia merdeka, putra dan putri pendiri bangsa memanggil memori kita semua, turun gunung untuk isi jiwa kemerdekaan, jiwa perjuangan, pengorbanan, kepahlawanan,” ujarnya.
Mensos mengatakan, Kementerian Sosial mendapatkan mandat dari para putra dan putri pendiri bangsa tersebut, terkait dengan seruan kepada bangsa tersebut. Rencananya, hal itu akan disampaikan ke Presiden, bahkan diharapkan ada pertemuan langsung dengan Presiden, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak hanya tertulis melainkan juga lisan.
Ia juga menambahkan, seruan ini tidak hanya ditandatangani oleh putra putri pendiri bangsa, melainkan juga tokoh lintas agama. Dengan bersatunya lintas agama, diharapkan bisa menjadi perekat yang lebih kuat bagi NKRI, baik saat ini ataupun yang akan datang.
Lebih baik
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, KH Sholahudin Wahid mengatakan para putra dan putri pendiri bangsa ini memang sengaja membuat seruan kepada bangsa tersebut. Seruan itu sebagai saran, dengan harapan menjadikan bangsa ini lebih baik lagi.
“Kalau itu saran, bagaimana caranya tergantung pemerintah. Kami ingin menyampaikan langsung ke Presiden, mudah-mudahan bisa diterima dan jadi perhatian beliau (Presiden),” kata Gus Sholah, sapaan akrabnya.
Ia juga mengatakan, para putra dan putri pendiri bangsa rencananya juga akan menyampaikan seruan ini dengan berkeliling ke beberapa tempat. Hal itu diharapkan bisa mencegah perpecahan di antara bangsa.
“Ada rencana akan berkeliling ke beberapa tempat menyampaikan seruan ini. Kami merasa, ada yang menganggu, potensi perpecahan ada, seberapapun kecilnya harus dicegah. Namun, kuncinya supaya jangan sampai pecah, adalah toleransi, menghargai perbedaan,” ucap Gus Sholah.
Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri Mensos, juga dihadiri sejumlah putra dan putri pendiri bangsa, di antaranya KH Sholahudin Wahid (Putra KH Wachid Hasjim), SR Handini B Maramis (istri keponakan AA Maramis), Agustanzil Sjahroezah (Cucu Haji Agus Salim), MA Rohadi Subardjo (Putra Prof Mr Achmad Soebardjo), Muhammad Afnan Hadikusumo (Cucu Ki Bagus Hadikusumo), Nugroho Abi Kusno (Cucu Abikoesno Tjokrosoejoso), dan Meutia Farida Hatta Swasono (Putri Muh Hatta).
MOMENTUM bertemu ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga dimanfaatkan Khofifah untuk menyuntikkan motivasi, menanamkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka.
Jika selama ini dalam pencairan PKH anak-anak berprestasi selalu dipanggil ke depan untuk mendapat apresiasi, kali ini ada yang berbeda saat bertemu ibu-ibu PKH di Bondowoso dan Jember.
Khofifah memanggil putra-putri KPM yang berprestasi dalam bidang akademik tingkat nasional, yakni penerima beasiswa Bidikmisi. Dihadapan para ibu ini, Mensos dengan bangga menyebutkan detil penerima beasiswa dari pemerintah itu.
“Di Bondowoso ada 3 anak KPM PKH dari satu kecamatan yang mendapat beasiswa Bidikmisi. Masing-masing diterima di Universitas Jember, UIN Maulana Malik Ibrahim, dan Poltek Jember. Sementara di Jember ada 7 anak KPM yang diterima di sejumlah fakultas di Universitas Jember. Ini prestasi yang luar biasa,” tutur Mensos disambut tepuk tangan ibu-ibu PKH.
Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek dan Dikti.
Beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.
“Prestasi anak-anak penerima PKH sungguh membanggakan. Ini adalah bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang anak-anak meraih prestasi setinggi-tingginya di berbagai bidang. Tekuni dengan hati. Ibunya membantu doa dan puasa. Mudah-mudahan ikhtiar ini dapat mendorong kehidupan semakin sejahtera, produktif dan mandiri,” harapnya.
Format ini, lanjutnya, sengaja dilakukan sejak Juli lalu yang bertepatan dengan Tahun Ajaran Baru Sekolah untuk mendorong dan memotivasi ibu-ibu dan anak-anak penerima PKH agar terpacu dan terus bersemangat mengantarkan kesuksesan putra-putri mereka.
“Meski kondisi serba terbatas, tapi anak-anak harus sekolah, hidup mereka harus berubah, mereka harus berusaha untuk keluar dari garis kemiskinan. Salah satunya untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan,” tutup Khofifah.
MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa secara maraton terus memantau perkembangan pencairan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan turun langsung menemui ibu-ibu penerima manfaat di berbagai titik di Indonesia.
“Bagaimana bu, sudah mencairkan bansosnya? Ibu terima berapa dan ambil berapa?,” tanya Mensos kepada Sutinem (40) warga Kecamatan Tegal Ampel, Bondowoso yang baru saja melakukan transaksi tarik tunai menggunakan mesin ATM BNI di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Kamis (3/7).
Mensos mengatakan bansos PKH sebesar Rp1.890.000 per tahun per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pencairan bansos ini dilakukan empat kali masing-masing pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Penyaluran bansos yang sebelumnya secara tunai , maka sejak November 2016 secara bertahap dikonversi menjadi non tunai menggunakan sistem perbankan.
“Proses penyaluran yang semula tunai demi akuntabilitas dan percepatan penyaluran maka seluruhnya disalurkan non tunai. Langkah ini ditempuh tentunya setelah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA),” terangnya.
Khofifah menjelaskan perubahan sistem penyaluran dari tunai ke non tunai ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan layanan keuangan inklusif bagi keluarga miskin dan memperluas manfaat dari berbagai bansos,” katanya
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan penyaluran berbagai bansos non tunai untuk penerima PKH melalui satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga menjadi kartu multifungsi.
Di akhir 2016, pencairan bansos non tunai telah menjangkau sebanyak 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total 6 juta KPM penerima bansos PKH.
Mensos mengungkapkan memasuki tahun 2017, pencairan tahap pertama jumlah penerima bansos non tunai PKH telah mencapai 3 juta KPM. Pada bulan Juni yakni pencairan tahap ke dua , sebanyak 6 juta KPM telah menerima bansos non tunai.
“Perubahan dari tunai menjadi non tunai ini perlu waktu. Sehingga mungkin ditemui bahwa di satu kabupaten ada yang sudah menerima non tunai, ada yang belum menerima karena proses di konversi ini mulai diperluas 6 juta pada bulan Juni. Untuk hal ini saya tegaskan pemerintah berkomitmen bansos akan sampai ke KPM secara utuh,” katanya kepada wartawan.
Untuk kota atau kabupaten yang mengalami keterlambatan, Mensos memastikan bansos akan dipenuhi pada Agustus 2017.
Mensos berharap pemerintah daerah aktif berkordinasi dengan bank HIMBARA agar proses pencairan PKH dan mekanisme pengawasan di lapangan berjalan lebih cepat dan tepat. Dengan bersinergi seperti ini maka target Agustus Tuntas Insya Allah akan tercapai.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tengah menyerahkan bantuan kepada masyarakat
PENYALURAN bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III 2017 dimulai dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Dijadwalkan seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia tuntas pada bulan Agustus.
“Insya Allah Agustus bulan depan PKH tahap III selesai. Jika pencairan tahap ke II belum diterima maka akan diberikan rapel atau dobel,” ungkap Khofifah saat pencairan di kantor Camat Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Sabtu (29/7).
Ada yang tidak biasa dalam pencairan di Pamekasan, Madura. Khofifah meminta seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengibar-ngibarkan bendera merah putih saat menyanyikan Mars PKH. Permintaan tersebut disambut ibu-ibu dengan semangat.
Menurut Khofifah, meskipun cuma bendera plastik, namun Ia ingin menancapkan betul dibenak masyarakat bahwa negara tidak pernah alpa untuk hadir membantu mereka.
“Negara selalu hadir untuk membuat mereka berdaya dan berupaya semaksimal mungkin mengangkat derajat mereka. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak mencintai negara ini,” tuturnya.
Khofifah mengatakan, cinta tanah air merupakan manifestasi dan dampak keimanan yang memiliki konsekuensi wajib ain tanpa pengecualian untuk mempertahankan Indonesia dari berbagai ancaman.
Saat ini, lanjut Khofifah, Indonesia tengah dirong-rong gerakan radikal anti Pancasila. Karenanya harus diwaspadai dan dilawan seluruh elemen rakyat Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Khofifah kembali mengingatkan ibu-ibu KPM PKH untuk memanfaatkan bansos sesuai dengan peruntukannya. Ia juga meminta jika bantuan sebesar Rp1,5 juta yang sudah disalurkan ke rekening para penerima tidak perlu dicairkan semua jika kebutuhan tidak mendesak.
“Jangan lupa pesan bapak Presiden, PKH tidak boleh untuk beli rokok dan pulsa. Tapi untuk tambahan anak sekolah dan tambahan gizi ibu hamil serta balita,” kata dia.
Sementara itu, total bantuan PKH yang dikucurkan untuk Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 sebesar Rp55.875.960.000 untuk 29.564 KPM. Selain itu juga diserahkan bantuan beras sejahtera (Rastra) bagi 82.758 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp113.510.872.800.
Serta bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-Kube) bagi 300 keluarga senilai Rp600 juta. Total bansos untuk Pamekasan senilai Rp169.986.832.800.***
KETUA Umum PP Muslimat NU, Dra Nyai Hj Khofifah Indar Parawansa MSi menghadiri Halal bi Halal dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang digelar PC Muslimat NU Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan di Aula Pendopo Amuntai, Kamis (27/7).
Dalam mau’idhoh hasanah-nya, Khofifah mengajak warga Muslimat NU untuk istiqomah menjaga tradisi dan amalan NU. “Membaca manaqib, burdah, shalawat, tahlil maupun istighotsah membangun keteduhan dan ketenangan,” katanya.
Namun jika sudah mengerjakan amalan NU tapi belum menemukan pentulan keteduhan, ketenangan, berarti ada yang perlu dikoreksi dari dalam diri kita. “Jangan-jangan hati kita masih kotor,” tuturnya.
Khofifah lantas menuturkan kisah di zaman Rasulullah Muhammad Saw. Ada seorang sahabat datang ke rasul dan melakukan ‘protes’. Dia iri dengan tetangganya yang kaya. Sebaliknya, sahabat tersebut tetap miskin meski sudah merasa rajin puasa dan melakukan kebaikan lainnya.
Rasul Saw menjawab: Apakah makanan yang engkau makan berasal dari sumber yang halal atau haram? Bagaimanakah yang engkau makan berasal dari makanan haram sementara engkau meminta ketenangan?
Kisah ini memberi pelajaran dan introspeksi, bahwa apa yang kita kerjakan haruslah bersih dari semua hal agar memperoleh ridha-Nya. Termasuk dalam memberikan nafkah untuk keluarga, awali mencari rezeki dengan cara yang benar dan halal.
Terminologi Halal bi Halal
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan untuk menjaga pentingnya silaturahim yang dari dahulu sudah dicontohkan muassis NU. Bahkan terminologi “halal bi halal” yang hanya ada di Indonesia tersebut berasal dari ide KH Wahab Chasbullah (Mbah Wahab) atas permintaan Bung Karno.
Halal bi halal ini bagian dari semangat untuk menjaga silaturahim bangsa. Sebab, apa yang kita dibangun adalah khaqullah wa khaqunnas (Hak Allah atas hamba-Nya dan hak yang dimiliki manusia terhadap sesamanya).
“Khaqqul adami bisa menjadi pertautan jika saling memaafkan antarsesama dan hal itu menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang,” katanya.
Maka, kata Khofifah, seringkali di forum halal bi halal biasanya banyak dikutip surat Ali Imran mulai ayat 131 yang akan mempertemukan tingkat derajat ketakwaan seseorang.***
Kemensos salurkan bantuan Keserasian Sosial Rp17,4 miliar untuk seluruh Indonesia
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dalam pencegahan konflik sosial, bukan lagi hanya sekedar pendekatan keamanan dan pembangunan fisik, tetapi juga pendekatan budaya serta nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, yakni kegotong-royongan, kepedulian, menghormati perbedaan, menghargai dan toleransi.
“Oleh sebab itu, konsep baru Program Keserasian Sosial juga harus tetap menjaga nilai kearifan yang diwariskan leluhur bangsa sekaligus merespon isu-isu aktual baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, seperti radikalisme, terorisme, gerakan intoleran, politik adudomba, sehingga kewaspadaan masyarakat terhadap potensi konflik sosial yang bisa menganggu dan mengancam disintegrasi bangsa dapat ditingkatkan,” kata Mensos dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Keserasian Sosial Tahun 2017 di Mercure Hotel Convention Center Ancol, Jakarta, Rabu (26/7).
Dalam kegiatan yang diikuti 400 orang dari dinas sosial provinsi, kabupaten, kota, dan Pendamping/Ketua Forum Keserasian Sosial ini, Mensos menegaskan kembali tugas dan kewajiban mereka dalam menjaga harmoni kehidupan sosial di masing-masing daerah.
“Tugas kita membangun penguatan kembali bahwa keberagaman yang dimiliki bangsa ini tidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri tanpa diakhiri keekaan seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman, kebhinnekaan harus diakhiri dengan keekaan dan diikat dengan Pancasila,” papar Mensos.
Dikatakan Khofifah, memahami dan meresapi makna keberagaman dan kebinekaan artinya mampu mengembalikan jati diri sebagai warga bangsa, satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, yakni Indonesia.
Namun demikian, walaupun bersatu atas nama bangsa, apabila keberagaman dan kebhinnekaan tidak dirawat maka persatuan itu bisa terurai dan tercerai-berai kembali.
Khofifah lantas menyebut hasil survei sejumlah lembaga, salah satunya _Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)_ yang merilis bahwa 9,2 persen warga ingin NKRI berubah menjadi negara khilafah.
Sementara sebanyak 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia. Kemudian 11,5 persen lainnya responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jumlah itu tidak sedikit. Oleh karena itu keberagaman dengan penuh harmoni ini harus dirawat, harus dijaga, harus terus dibangun supaya mendapatkan format tumbuh kembang dengan penuh keserasian sosial,” tambahnya.
Forum Keserasian Sosial
Sementara itu untuk mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan keserasian sosial di daerah, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sebesar Rp17,4 miliar untuk seluruh Indonesia. Bantuan ini dialokasikan di 160 Desa/Kelurahan, 90 Kabupaten/Kota, 22 Provinsi, 87 pendamping, 159 forum keserasian sosial.
Sejumlah daerah yang mendapat bantuan di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, NTT, Gorontalo, Maluku Utara, dan NTB. Melalui bantuan Keserasian Sosial ini, diharapkan terjadinya konflik sosial dapat diminimalisir. Sebaliknya kekompakan, keakraban dan harmonisasi tumbuh berkembang dengan baik.
“Harmonisasi dan kohesivitas (keakraban, kekompakan) sosial merupakan kunci dari program ini. Melalui program ini diharapkan tercipta tatanan kehidupan sosial yang serasi yang dilandasi oleh nilai dasar keberagaman, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembankan serta memelihara kembali kehidupan bersama di antara masyarakat dalam persaudaraan sejati,” harapnya.
Penguatan Keserasian Sosial merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kegiatan pencegahan konflik sosial. Sebagaimana dimandatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Hal tersebut membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat guna menciptakan suasana yang aman dan damai serta mampu menerima keberagaman yang ada di masyarakat.
“Tugas kita mengajak segenap warga membangun jiwanya merah putih, hatinya merah putih, perilaku juga merah putih. Kalo tidak di ingatkan, di latih, di sirami, ibaratnya tanaman bisa mengering dan tidak tumbuh kembang dengan baik. Maka mari menyirami suasana hati, pikiran, lisan dan perilaku kita agar Merah Putih dan NKRI tetap terjaga,” tutup Mensos.***
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
