Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penanganan atas persebaran isu hoaks yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak 2024. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan hingga Selasa (02/01/2024) kemarin, telah menangani total 203 isu hoaks Pemilu.

“Hasil identifikasi terdapat 203 isu hoaks dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten,” ungkapnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (03/12/2024).

Secara rinci, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi 1.325 konten di platform Facebook, 947 konten di  platform X, 198 konten platform Instagram, 342 konten platform TikTok, 36 konten plattform Snack Video dan 34 konten platform Youtube.

Menkominfo menyatakan telah mengajukan take down atau tindak lanjut terhadap 1.399 konten yang tersebar di platform digital tersebut.

“Dari total 2.882 konten sudah diajukan untuk take down semua dan yang sudah di-take-down sebanyak 1.399 konten dan sisanya 1.483 sedang ditindaklanjuti,” tuturnya.

Menurut Menteri Budi Arie, isu hoaks mengenai Pemilu 2024 selama tahun 2023 terdapat sebanyak 189 isu. 

“Peningkatan cukup signifikan pada bulan November s.d. Desember 2023, bersamaan dengan masa Kampanye Pemilu 2024,” jelasnya.

Oleh karena itu, Menkominfo Budi Arie mengingatkan kepada semua pihak terutama kontestan Pemilu 2024 untuk ambil peran aktif dalam menjaga ruang digital aman dan nyaman selama Pemilu 2024. 

“Mari bersama kita wujudkan Pemilu 2024 Damai dengan menjaga ruang digital dengan tidak menyebarkan isu hoaks,” ajaknya.***/mel

Menkominfo Dorong Siaran TV Kampanyekan Pemilu Damai 2024

JAYAKARTA NEWS – Selama lebih dari 60 tahun, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) telah berperan penting dalam penyiaran informasi dan membentuk lanskap media di Indonesia.  

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak seluruh lembaga penyiaran televisi di Indonesia untuk mengampanyekan Pemilu Damai 2024. 

“Kementerian kominfo secara khusus mengajak seluruh stasiun televisi untuk ikut mendorong Kampanye Pemilu Damai 2024, guna menciptakan Pemilu Damai sekaligus menjaga ruang digital, agar tetap aman dan sehat,” ungkapnya dalam Peresmian Pemancar Digital TVRI Alasmalang Banyuwangi,  Jumat (17/11/2023). 

Menurut Menteri Budi Arie, pesan Pemilu Damai 2024 merupakan upaya bersama untuk meningkatkan partisipasi pemilih, memastikan hak untuk memilih dan dipilih, mencegah perpecahan serta mencegah penyebaran disinformasi.  

“Sesuai dengan visi TVRI untuk menjadi lembaga penyiaran yang memberdayakan masyarakat, saya mengapresiasi TVRI atas upayanya dalam menjamin terpenuhinya hak semua warga negara indonesia, termasuk kelompok rentan yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ungkapnya. 

Menkominfo menekankan kehadiran pemancar digital milik TVRI menjadi tanda bahwa teknologi semakin berkembang dan memudahkan akses atas berbagai informasi.  

“Namun, kita harus tetap waspada terhadap berbagai informasi salah yang kerap kali muncul di berbagai media digital, seiring dimulainya rangkaian Pemilu Serentak 2024,” tandasnya. 

Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Wayan Toni Supriyanto, Direktur Pita Lebar Ditjen PPI Marvel P. Situmorang, Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno, serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Kominfo Takedown 14.297 Situs terkait Produk Keuangan Ilegal

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses terhadap laman situs dan aplikasi yang memuat konten berisi produk keuangan ilegal. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan peredaran produk keuangan ilegal itu merugikan masyarakat dan tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Bank Indonesia (BI).

“Sejak tahun 2016 sampai 21 Agustus 2023, kami telah melakukan pemutusan akses dan take down terhadap 14.297 situs dan konten terkait berbagai produk keuangan ilegal yang dilaporkan oleh instansi pengawas sektor,” ujarnya dalam acara FINTALK 2023: Memerangi Bersama Produk Keuangan Ilegal yang berlangsung hibrida dari Jakarta Pusat, Selasa (22/08/2023).

Menurut Menteri Budi Arie situs dan aplikasi produk keuangan ilegal yang telah diputus akses berupa penambangan aset kripto ilegal, penyedia investasi ilegal, investasi bermodus penjualan saham tanpa izin, hingga peredaran uang palsu.

“Ada juga penyediaan trading komunitas ilegal termasuk kegiatan robot trading. Kami tentu tidak tinggal diam,” tegasnya.

Selain melakukan pemutusan akses situs, aplikasi dan take down konten, Kementerian Kominfo juga melakukan penanganan dari hulu ke hilir. Di tingkat hulu, Kementerian Kominfo meningkatkan literasi dan kecakapan digital masyarakat melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi Gerakan Nasional Literasi Digital bekerja sama dengan 141 mitra. Selain itu, Kementerian Kominfo menyediakan berbagai pelatihan dan kegiatan edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Di tingkat menengah, kami melakukan monitoring dan penanganan konten produk keuangan ilegal di internet dengan melakukan kerja sama bersama pengelola platform media sosial untuk take down konten produk keuangan ilegal dan situs terkait,” ungkap Menkominfo.

Adapun di tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penegakan hukum terhadap pembuat serta penyebar produk keuangan ilegal. Namun demikian, Menteri Budi Arie tetap mengingatkan agar masyarakat lebih cermat dan hati-hati.

“Dengan akses keuangan digital yang makin signifikan, kami berharap agar masyarakat dan publik luas semakin berhati-hati dalam memilih produk digital yang digunakan,” imbaunya.***/mel