JAYAKARTA NEWS—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengirimkan surat bernomor S-316/KMK.02/2019 kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait permintaan santuan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit selama dan sesudah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, tanggal 17 April lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arief Rahman Hakim menjelaskan, besaran santunan yang disetujui pemerintah melalui Menkeu bagi petugas KPPS yang meninggal dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 adalah Rp36 juta, cacat permanen Rp30,8 juta, luka berat Rp16,5 juta, dan luka sedang Rp8,250 juta. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
“Besaran santunan ini berlaku sejak bulan Januari untuk petugas ad
hoc KPU hingga berakhirnya masa kerja sesuai Surat Keputusan
pelantikan/pengangkatan yang bersangkutan,” tulis Sri Mulyani dalam surat
tersebut.
Dalam surat tertanggal 25 April
2019 itu, Menkeu menekankan, agar pelaksanaan pemberian santunan ini tetap
memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran dan kepatutan, serta dengan
memperhatikan ketersediaan pagu kegiatan berkenan.
“Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari
korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip
kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”
tegas Sri Mulyani.
Sejauh ini berdasarkan data yang terhitung di KPU hingga Senin (29/4) pukul 08.00 WIB, total ada 2096 petugas KPPS dari 34 provinsi yang meninggal dan 2.151 orang sakit akibat kelelahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu Serentak. ***/ebn
Mulyadi, Lurah Jatibening Baru (nomor 5 dari kanan), di dampingi Ketua RW.04, Gemad Sadeli, Ketua PPK Kecamatan Pondok Gede, Ahmad Fauzi dan Ketua PPS Kelurahan Jatibening Baru, Madinah serta sejumlah Ketua RT lingkungan RW.04, foto bersama usai menyenggarakan Pra Bimtek, Sabtu,23/3 (Foto : Nanang S)
JAYAKARTA NEWS – Entah
sudah berapa kali tugas mulia ini kami jalani, mulai dari pemilihan Ketua RT/RW,
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilihan Anggota Legislatif hingga
Presiden/Wakil Presiden (Pilpres). Rasa capek dan lelah tak terhindar setiap
kali selesai melaksanakan tugas ini.
Setiap kali ada penyelenggaraan pesta demokrasi di
lingkungan kami, mulai dari tingkat yang paling kecil seperti halnya pemilihan
Ketua RT, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif
(Pileg) hingga Pemilihan Presiden Wakil Presiden (Pilpres), kami selalu diminta
menjadi panitia atau anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
Sebuah tugas yang tentunya memiliki kehormatan dan kebanggaan tersendiri,
karena telah dipercaya turut terlibat langsung dalam menyukseskan pesta
demokrasi ini. Namun rasa capek dan lelah tidak bisa dipungkiri pasti dirasakan
oleh setiap anggotanya selama pelaksanaan berlangsung hingga usai acara.
Satu minggu menjelang hari pencoblosan, seluruh anggota KPPS
sudah mulai sibuk, mulai dari sosialisasi hingga pendistribusian kertas
undangan kepada warga calon pemilih. Setelah melakukan penulisan pengisian
undangan sesuai yang ada dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), kami harus
berkeliling ke rumah-rumah warga sesuai alamat yang sudah tertulis dalam kertas
undangan. Setelah itu kami harus merekap berapa jumlah undangan yang sudah
diterima dan yang belum diterima warga. Kadang ada warga yang namanya tercantum
dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi begitu dicari yang bersangkutan sudah tidak lagi tinggal di
alamat tersebut, dengan berbagai alasan, ada yang sudah pindah tetapi belum
sempat lapor kepada Ketua RT, ada tercantum namanya tetapi orangnya sudah
meninggal, belum lagi aduan warga yang namanya tidak tercantum dalam DPT dan
lain-lain, kami harus mampu untuk memberikan penjelasan kepada warga.
Pendistribusian surat undangan selesai, kami harus
mempersiapkan lokasi TPS yang sudah ditentukan satu hari sebelum hari
pencoblosan, dan mempersiapkan semuanya mulai dari pemasangan tenda, kursi,
sound sistem, logistik dan lain-lain, bisa-bisa begadang sampai malam hari,
padahal esuk harinya pagi-pagi kami semua sudah harus datang di TPS sebelum
para calon pemilih datang, setelah itu baru masuk di pelaksanaan, mulai dari
proses pencoblosan, perhitungan suara hingga rekapitulasi yang betul-betul
harus mengeluarkan energi ekstra dan ketelitian tingkat tinggi. Setelah hasil
rekapitulasi selesai, kita bawa hasilnya ke kantor kelurahan yang dikawal ketat
oleh aparat keamanan. Kalau kita tidak cepat-cepat sampai ke kantor kelurahan,
antrian barisan dan tumpukan kotak suara sudah memadati ruangan. Begitu
banyaknya kotak suara yang datang dari setiap TPS dan terbatasnya ruangan,
menimbulkan penumpukan antrian dan menambah kelelahan, iya kalau hasil
rekapannya tidak ada kesalahan dan langsung bisa diterima oleh petugas KPU di
kantor kelurahan tidak menjadi masalah, tetapi kalau terjadi kesalahan,
bisa-bisa pulang malam bahkan hingga pagi hari, karena harus memperbaiki hasil
sampai tuntas, hal ini bisa saja terjadi karena berbagai faktor seperti
kelelahan dan sebagainya.
Tetapi di balik itu semua, dengan suasana kebersamaan, kerja
tim, rasa tanggung jawab dan adanya keinginan mengabdi kepada masyarakat,
bangsa dan negara yang bisa menyemangati dan mengesampingkan rasa lelah untuk
menjalankan tugas mulia ini. Bukan semata hanya karena faktor materi, tetapi
pengabdian dan pengalaman berharga jauh lebih besar dari semuanya.
Suasana santai acara Pra Bimtek Pemilu serentak 2019 di lingkungan RW. 004 Kelurahan Jatibening Baru, Sabtu, 23/3/2019. (foto: Nanang S)
Nah dalam pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada
tanggal 17 April 2019 nanti, kami dipercaya kembali masuk dalam anggota KPPS
dan mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dan amanah ini kembali dengan baik.
Untuk memaksimalkan kinerja petugas penyelenggara pemilu
2019, KPU Kota Bekasi yang diwakili PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pondok
Gede dan PPS Kelurahan Jatibening Baru, telah mengadakan road show hingga tingkat RW untuk mengadakan pra Bimtek (bimbingan
teknis) kepada jajaran lingkungan RW 04, mulai dari Ketua dan Pengurus RT,
khususnya kepada para Ketua dan anggota.
Sedangkan untuk acara Bimtek sendiri nantinya akan
dilaksanakan secara serentak seluruh KPPS di Kantor Kelurahan Jatibening Baru.
Jadi dengan adanya pra Bimtek ini, nantinya dalam acara Bimtek serentak sudah
tidak bingung dan canggung lagi dan bisa berjalan dengan lancar, ujar Gemad
Sadeli, Ketua RW.04. Ia berharap dengan acara ini semua jajaran mulai dari
Ketua RT, Sekretaris dan Bendahara serta Ketua dan Anggota KPPS yang berada di
lingkungannya dapat memahami dan mensosialisasikan hasil acara ini kepada semua yang terlibat sehingga
pelaksanaan pemilu nanti mulai dari pencoblosan, perhitungan dan rekapitulasi
hingga penyampaian hasil pemilu bisa berjalan dengan lancar, kita jaga
kesinambungan dan keselarasan jangan gara-gara beda pilihan bisa menimbulkan
gesekan diantara kita, kita jaga agar pelaksanaan pemilu bisa lebih kondusif, ujarnya.
Sementara Mulyadi, Kepala Kelurahan Jatibening Baru,
menyampaikan perihal keluhan warga, yakni pengalaman pada pemilu-pemilu
sebelumnya, terjadi penumpukan kotak suara di kantor kelurahan saat
menyampaikan hasil rekap pemilu, untuk mengatasi hal tersebut ia berjanji akan
mencari solusinya pada pemilu tahun ini.
Acara Pra Bimtek ini berlangsung Sabtu,23/3/2019 di salah
satu Pendopo masjid lingkungan RW. 04 Kelurahan Jatibening. Ada 23 TPS yang
tersebar di sembilan RT di lingkungan RW.004 dimulai pukul 20.00 wib hingga
22.30 wib. Acara Pra Bimtek di pandu langsung oleh Madinah, Ketua PPS (Panitia
Pemungutan Suara) Jatibening Baru. Materi yang disampaikan lebih menyangkut
kepada peraturan pelaksanaan Pemilu, teknis pencoblosan, perhitungan dan
rekapitulasi hasil perhitungan suara hingga penyampaian hasil pemilu ke KPU
Kelurahan. (Nanang S)