Tag: Kabinet Prabowo-Gibran

Presiden Prabowo Lantik para Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden

JAYAKARTA NEWS – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden, berikut nama-nama yang dilantik. Adapun para Penasihat Khusus yang dilantik:

1.⁠ ⁠Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan;
2.⁠ ⁠Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan;
3.⁠ ⁠Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan;
4.⁠ ⁠Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi;
5.⁠ ⁠Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji; dan
7.⁠ ⁠Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

Presiden Prabowo turut melantik sejumlah Utusan Khusus periode 2024-2029. antara lain:

1.⁠ ⁠Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan;
2.⁠ ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan;
3.⁠ ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan;
4.⁠ ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni;
5.⁠ ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital;
6.⁠ ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral; dan
7.⁠ ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

Selanjutnya, Presiden Prabowo juga melantik Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden.

Presiden Prabowo kemudian memimpin pengucapan sumpah para Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan sumpah jabatan. (yogi)

Prabowo Targetkan Lima Tahun Swasembada Pangan

JAYAKARTA NEWS – Indonesia tidak boleh bergantung pada sumber pangan dari luar. Karena itu dalam lima tahun lagi Indonesia akan berswasembada pangan.

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegas Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato perdananya seusai dilatakn sebagai Presiden RI di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Menurut Prabowo, negara kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang dari negara luar untuk diekspor.

Karena itu, kata Prabowo, tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Indonesia harus mencapai ketahanan pangan. Negara harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

“Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar dengan kekayaan alam yang sangat besar. Sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke 21 dan seterusnya.

Namun, diakui Prabowo, di tengah segala karunia tersebut dam kelebihan yang dimiliki membuat harus menghadapi masa depan dengan optimis.

“Tetapi kita pun harus berani untuk melihat tantangan, rintangan, ancaman dan kesulitan yang ada di hadapan kita,” ujar Prabowo. (yogi)

Sultan Najamudin: Prabowo-Gibran Perlu Lakukan Transformasi dalam Penyusunan Kabinetnya

JAYAKARTA NEWS— Penambahan jumlah kementerian perlu dilakukan jika terdapat persoalan strategis nasional dan global yang berdampak luas dan membutuhkan prioritas dalam penyelesaiannya. Sebut saja masalah ketahanan pangan, kemandirian energi, penerimaan negara dan perubahan iklim.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin merespon wacana penambahan jumlah kementerian Kabinet Prabowo-Gibran dari 34 menjadi 40.

“Secara umum kami mendukung setiap upaya presiden terpilih untuk menyelesaikan persoalan strategis nasional yang membutuhkan perhatian khusus secara spesifik dan efektif. Terutama persoalan bidang ekonomi dan krisis iklim,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (11/5/2024).

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan transformasi dalam menyusun kabinetnya. Sehingga membutuhkan lebih banyak instrumen kelembagaan dan SDM yang handal guna menghadapi persoalan nasional yang semakin rumit di masa depan.

“Kami sangat mengapresiasi atensi serius Presiden terpilih Prabowo pada isu penerimaan negara yang belum cukup memenuhi kebutuhan belanja negara selama ini. Sehingga terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir,” tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Di sisi lain, sambungnya, ketegangan geopolitik di banyak kawasan mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dan bio energi secara mandiri. Presiden terpilih Prabowo juga perlu merespon isu krisis iklim yang menjadi ancaman kehidupan manusia saat ini.

“Presiden Prabowo tentu melihat fenomena-fenomena tersebut sebagai latar keinginan politik beliau untuk membentuk beberapa kementerian sesuai kebutuhan pemerintahannya. Kami percaya semuanya dilakukan atas nama kepentingan negara dan bangsa Indonesia yang besar dan kompleks ini”, ungkapnya.

Meski demikian, Sultan mengungkapkan bahwa transformasi susunan kabinet pemerintah yang efektif tentu membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam. Jangan sampai keberadaan institusi kementerian yang baru justru hanya menjadi beban baru bagi pemerintah.

“Kita semua tentu sangat berharap agar struktur kementerian dalam kabinet pemerintahan Prabowo yang baru memiliki urgensi dan mampu mendorong efektifitas kinerja pemerintahan. Karena keberadaan institusi kementerian baru tentu memiliki implikasi anggaran dan persoalan tumpang tindih kewenangan dan kepentingan yang justru menguras banyak energi pemerintah,” tutupnya.***/din