Tag: IKN

Mahyudin: Masyarakat Jangan Termakan Hoaks Terkait IKN

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai hoaks yang beredar di media sosial, terkait Ibu Kota Negara (IKN), yang membuat sebagian masyarakat mencurigai kebijakan pemindahan ibukota itu untuk kepentingan kelompok tertentu. Padahal menurutnya, pemindahan IKN itu untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

“Ada sebagian masyarakat yang termakan hoaks, mengira jangan-jangan IKN untuk menguntungkan kelompok tertentu saja. Padahal, pemindahan IKN itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk masa depan dan peradaban Indonesia ke depan yang lebih maju dan sejahtera,” Katanya, saat menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Ukhuwah Islamiah Kutai Timur, di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Minggu (20/2/2022).

Lebih lanjut Mahyudin memapakarkan, bahwa kebijakan pemindahan Ibukota sebenarnya sudah mulai diwacanakan sejak pemerintahan presiden Soekarno, dilanjutkan pada era Soeharto, dan pemerintahan SBY. Namun menurutnya, baru di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilaksanakan, dengan memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dengan berbagai pertimbangan.

“Beberapa pertimbangan dipilihnya loaksi IKN di Kalimantan Timur antara lain, karena penduduk lokalnya yang terbukti selama ini ramah dan menerima pendatang dengan baik, letak geografis yang berhubungan dengan lingkungan, pertahanan keamanan dan jalur distribusi ekonomi,” terangnya.

Senator asal Kalimantan Timur itu juga berharap agar keberadaan IKN ini menjadi peluang bagi penduduk Kalimantan Timur saat ini, untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, bahkan mengambil peran penting di tingkat nasional nantinya.

“Sebagai penduduk yang wilayahnya menjadi ibukota negara, maka sudah sewajarnya penduduk Kalimantan Timur bisa berperan aktif, bahkan berperan dalam lingkup nasional, sebagai menteri, dan jabatan lainnya,”katanya.

Forum yang diinisiasi oleh para tokoh Masyarakat Kutai Timur, seperti Abu Faqih dan Mahyunadi itu, digelar dengan maksud memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang Perpindahan Ibu Kota negara ( IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Turut hadir dua pemateri lainnya yaitu Muhammad Yamin dan Komaruddin Zuhri, S. (ctr)

Mendagri: Sistem Pemerintahan IKN Nusantara Setara Provinsi dengan Kekhususan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, sistem pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setara provinsi dengan kekhususan. Hal itu sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota. Namun, dalam Pasal 18B UUD 1945 mengenal adanya pemerintah daerah bersifat khusus.

Mendagri menuturkan, Indonesia telah memiliki sejumlah daerah yang diatur dengan kekhususan. Daerah itu seperti Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejumlah daerah tersebut memiliki kekhususan yang berbeda-beda.

Hal itu misalnya kekhususan Provinsi Aceh yang memiliki Wali Nanggroe, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan sebagainya. Kemudian kekhususan di DKI Jakarta yakni misalnya tidak ada DPRD kabupaten/kota dan wali kota/bupatinya ditunjuk oleh gubernur.

Sementara di DIY, gubernur dan wakil gubernur dipilih tanpa melalui proses pemilu. Jabatan itu diduduki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alaman. Sedangkan kekhususan di Papua yakni memiliki UU tentang Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus, serta gubernur dan wakil gubernurnya berasal dari masyarakat Papua asli.

“Nah itu kekhususan di sana, sehingga di sini (IKN) pun diatur kekhususan,” terang Mendagri saat melakukan kunjungan kerja ke daerah IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2/2022).

Kekhususan IKN Nusantara yang dimaksud Mendagri itu, misalnya kepala pimpinannya disebut kepala kawasan otorita setingkat menteri, dengan bentuk pemerintahannya setingkat provinsi. Kekhususan yang kedua, yakni diberi kewenangan yang luas untuk mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut

Adapun kewenangan luas itu berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren yang didelegasikan kepada daerah. Seperti diketahui, urusan pemerintahan terbagi 3 yakni urusan absolut, pemerintahan umum, dan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri merupakan urusan yang didelegasikan kepada daerah yang terdiri dari 32 urusan meliputi 24 urusan bersifat wajib dan 8 lainnya bersifat pilihan.

“Kita ingin kawasan otorita ini diberikan kewenangan seluas-luasnya urusan pemerintahan yang didelegasikan, konkuren, sehingga dia memiliki keleluasaan dan fleksibilitas untuk mengatur kawasan ini supaya tidak terikat dengan kementerian/lembaga, tidak terikat dengan peraturan-peraturan daerah sekitarnya, kira-kira itu,” ujar Mendagri.

Guna mewujudkan itu, lanjut Mendagri, ada amanat untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tata cara pemerintahan di IKN. Regulasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam waktu sebulan.

Menurut Tito, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus disikapi dengan optimis. Pasalnya, pemindahan IKN telah memiliki payung hukum yang jelas, dan memiliki landasan yang kuat.

“Harus optimis, the show must go on,” ujarnya.

Karenanya, ia meminta semua pihak mendukung proses pemindahan IKN, termasuk siapa pun yang bakal menjadi pemimpin nantinya. Hal ini karena pemindahan IKN telah didukung regulasi yang kuat.

“Itu sudah ada undang-undangnya, kemudian dasar hukumnya, PP-nya (Peraturan Pemerintah) sebentar lagi. Kalau nanti pas 2024 kita harapkan siapa pun presidennya, atau siapa pun pemimpinnya, (dia) pendukung IKN,” tambah Mendagri.

Di sisi lain, ihwal sistem pemerintahan IKN nantinya, Mendagri menjelaskan kawasan tersebut akan berbentuk provinsi dengan kekhususan. Regulasi yang mengatur kekhususan yang dimiliki IKN baru tersebut saat ini tengah dalam proses penyusunan. Ditargetkan aturan tersebut bakal rampung dalam waktu dekat.

“Nah untuk itulah ada amanat untuk membuat PP mengenai tata cara pemerintahan di sini, dan kami mentarget satu bulan selesai,” tegasnya.***/ebn