Tag: BLT BBM

Ketidakefektifan Penyaluran BLT BBM dan Permasalahan Pemilu Jadi Sorotan Dalam Sidang Paripurna DPD

JAYAKARTA NEWS— Permasalahan tidak tepat sasarannya bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM dan permasalahan Pemilu mewarnai sebagian laporan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Sidang Paripurna DPD RI yang beragendakanpenyampaian laporan penyerapan aspirasi dari anggota DPD RI selama di daerah.

Sidang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Nusantara V Komplek Parlemen, Rabu (2/11/2022).

Terkait masalah penyaluran BLT BBM, sebagian anggota DPD RI menerima aspirasi bahwa penyaluran di daerah tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang masuk dalam kategori miskin justru tidak memperoleh BLT BBM tersebut.

Contohnya, terjadi di Sumedang. Anggota DPD RI dari Jawa Barat Eni Sumarni menjelaskan, di daerah tersebut banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh BLT BBM. Dirinya pun menilai, keberadaan BLT BBM pun tidak efektif dalam mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM

“Masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkannya. Seperti di Kabupaten Sumedang banyak yang tidak mendapat bantuan BLT BBM dan menjadi konflik, karena masyarakat dengan status miskin ekstrem tidak mendapat bantuan,” jelasnya.

Senada, Anggota DPD RI dari Aceh Fadhil Rahmi pun mendesak agar dilakukan perbaikan dalam hal penyaluran BLT BBM. Hal ini diperlukan karena sejak kenaikan BBM, terutama BBM subisidi, banyak masyarakat di daerah yang terdampak, salah satunya di Aceh.

“Subsidi BLT BBM harus dapat benar-benar terdistribusi dengan baik kepada masyarakat agar mereka tidak terbebani dengan adanya kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Permasalahan Pemilu

Terkait penyelenggaraan Pemilu, dalam laporan-laporan yang disampaikan anggota DPD RI, beberapa di antaranya terkait potensi pelanggaran Pemilu dan urgensi pemutakhiran data kependudukan sebagai pemilih di Pemilu 2024.

Di antaranya diungkap oleh Anggota DPD RI dari Lampung Ahmad Bastian SY. Dari hasil penyerapan aspirasi di Provinsi Lampung, terdapat potensi pelanggaran di masa kampanye, seperti keterlibatan ASN atau praktik politik uang dengan modus-modus baru.

“Dan potensi pelanggaran berupa penyebaran berita hoax dan hate speech akan menjadi sesuatu yang tensinya akan tinggi,” imbuhnya.

Atas laporan-laporan penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPD RI di 34 provinsi, Pimpinan DPD RI pun meminta agar alat kelengkapan terkait dapat segera menindaklanjuti setiap aspirasi yang terhimpun. Tujuannya agar setiap aspirasi yang disampaikan ke anggota DPD RI dapat diperjuangkan dan diwujudkan di tingkat pusat.

“Kami berharap seluruh aspirasi yang telah diterima dapat dihimpun dan diolah oleh Sekretariat Jenderal dan selanjutnya disampaikan kembali kepada masing-masing komite untuk ditindaklanjuti sesuai bidang tugas dan skala prioritas di masing-masing komite,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.***din

DKR Tagih Walikota Depok Gunakan APBD Membantu Warga Terdampak Kenaikan BBM

DEPOK, JAYAKARTA NEWS – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) bersama masyarakat miskin yang belum mendapatkan Bantuan Tunai Langsung sebagai dampak kenaikan BBM, geruduk kantor Walikota Depok.

Aksi massa yang didominasi oleh kaum ibu-ibu, menuntut agar mereka segera mendapatkan BLT BBM.

“Hari ini kami datang bersama masyarakat miskin yang belum mendapatkan BLT BBM, untuk menuntut agar Walikota Depok segera memberi solusi,” demikian disampaikan oleh Roy Pangharapan ketua DKR Kota Depok kepada pers di Depok Kamis (29/9).

Dalam orasinya, Roy Pangharapan mengatakan bahwa, subsidi adalah hak rakyat yang harus tetap diberikan, jadi tidak ada alasan pemerintah untuk menolak memberikan BLT kepada masyarakat yang berhak. Fokus DKR sekarang ini adalah bagaimana memastikan masyarakat agar tetap mendapatkan subsidi.

“BBM sudah naik, sekarang pastikan masyarakat miskin mendapatkan BLT dari kenaikan BBM tersebut,” tegas Roy Pangharapan.

Subsidi Adalah Uang Rakyat

Roy Pangharapan mengingatkan bahwa subsidi itu adalah dana yang diambil dari APBN dan APBD yang terkumpul salah satunya dari pajak yang ditarik dari masyarakat.

“Jadi sebenarnya subsidi adalah dana masyarakat yang memang harus dikembalikan pada masyarakat. Subsidi itu bukan berdasarkan niat baik pemerintah tetapi kewajiban negara mengembalikan uanh rakyat yang sedang menghadapi.kesulitan akibat kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah khususnya di Depok tidak mempersulit atau menunda penggelontoran subsidi pada rakyat.

“Apapun alasannya penundaan atau mempersulit hak rakyat pasti ada konsekwensinya dan rakyat berhak menggugat pemerintah daerah. Karena dana subsidi dari APBN juga sudah dialokasikan ke setiap daerah,” ujarnya.

DKR menurutnya mengkritisi sikap pemerintah daerah yang berencana menunda dengan alasan tidak masuk dalam daftar penerima.

“Pemerintah selama ini sudah mendata orang miskin penerima BLT, Bansos, BPJS PBI dan lainnya. Pembaharuan data tidak boleh menghilangkan hak yang harus segera diterima oleh rakyat yang berhak. Jangan banyak alasan padahal merampas hak rakyat,” tegasnya.

Setelah berorasi di depan kantor Walikota Depok, beberapa perwakilan massa aksi diterima oleh,Kepala Dinas Sosial drg. Asluah Majri, Kepala Dinas Pol PP, N. Lienda Ratnanurdiany,SH, M.Hum, dan perwakilan dari Disperindag serta Bakesbangpol kota Depok.

Dalam kesempatan tersebut drg. Lulu sapaan akrab Kadis Sosial, mengatakan bahwa pemerintah kota Depok memang berencana memberikan bantuan langsung tunai atau BLT melalui APBD kota Depok, ada kuota 9.000 calon penerima manfaat.

Bahkan Disperindag kota Depok akan mengadakan pasar murah, bagi masyarakat miskin yang belum menerima BLT BBM.

Diakhir audensi Kepala Dinas Pol PP, mengucapkan terima kasih atas aksi yang dilakukan oleh DKR berlangsung secara tertib dan kondusif.

Untuk memastikan tuntutannya diterima, peserta aksi melanjutkan demontrasinya ke kantor DPRD kota Depok.

Di gedung wakil rakyat tersebut, perwakilan DKR di terima oleh Babai Suhaemi dan Imam Musanto.
Masing masing sebagai Wakil Ketua Komisi D dan anggota Komisi D DPRD kota Depok.

Bahkan Babai sempat memberikan Orasinya dihadapan peserta aksi, yang intinya mendukung perjuangan DKR Kota Depok.

Setelah menerima perwakilan DKR, Babai berjanji akan segera menyampaikan kepada ketua DPRD kota Depok agar bisa segera ditindaklanjuti.

Massa aksi yang didominasi oleh emak-emak akhirnya membubarkan diri dengan tertib.***/din

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus sebagai salah satu program pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM telah mencapai 95,9 persen.

“BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah 19,7 juta penerima manfaat. Artinya, sudah 95,9 persen, sudah hampir selesai,” ujar Presiden usai meninjau penyerahan bantuan sosial (bansos) di Kantor Pos Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/09/2022). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Selain BLT BBM, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Presiden mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran BSU hingga saat ini mencapai 48,3 persen.

“Sampai saat ini untuk Bantuan Subsidi Upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000. Artinya, sudah 48,3 persen yang sudah tersalur dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik,” kata Presiden.

Dengan kecepatan tersebut, Kepala Negara optimistis penyaluran bantuan dapat selesai sesuai target yang ada.

“Selesai pasti, akhir tahun pasti selesai. Insyaallah ya,” pungkasnya.

Sementera itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menjaga kecepatan penyaluran BSU.

“Setiap minggu kami akan [salurkan] bertahap. Ini setiap minggu Rp1-2 juta, insyaallah dalam kurun satu bulan mungkin Pak Presiden, kita sudah bisa selesaikan,” ujar Ida.

Khusus untuk Sulawesi Tenggara, ungkap Ida, BSU telah disalurkan kepada 19.286 orang penerima, atau 24,21 persen calon dari 79.675 orang sasaran. Ida menambahkan, penyaluran BSU juga dilakukan di seluruh daerah di tanah air. “Bantuan Subsidi Upah ini kan memang dari Sabang sampai Merauke,” kata Menaker.***/ebn