Tag: bencana kekeringan

27 Daerah Mengalami Darurat Kekeringan, Ini Langkah BPBD Jatim

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS-Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Jatim, direaksi cepat BPBD Jatim dengan melakukan droping air bersih. Salah satunya, di Desa Kunjorowesi Kec. Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Sedikitnya, 4.937 jiwa atau sekitar 1.556 KK warga Desa Kunjorowesi yang tersebar di Dusun Kandangan dan Dusun Kunjoro menerima bantuan droping air bersih, Selasa (6/8/2024).

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto Yoi Afrida hadir langsung dalam penyerahan bantuan ini dengan didampingi pejabat di lingkungan BPBD Jatim dan BPBD Kab Mojokerto, Camat Ngoro dan Kades Kunjorowesi Susi Sudarsono.

Selain bantuan air bersih, BPBD Jatim juga menyerahkan bantuan logistik penanganan kekeringan, berupa, tandon berkapasitas 1200 liter sebanyak 20 unit, tandon lipat 10 unit, terpal 100 lembar dan jirigen sebanyak 200 unit.

Bantuan ini, tidak hanya untuk masyarakat Kunjorowesi saja, namun juga diberikan kepada warga Desa Manduro Mangung Gajah Kec. Ngoro dan Desa Duyung Kec. Trawas, yang keduanya juga mengalami kekeringan.

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, kekeringan di Desa Kunjorowesi ini sudah berlangsung setiap tahun. Selama ini, BPBD Kab. Mojokerto juga telah melakukan droping air bersih dengan anggaran yang dimiliki.

“Saat ini kami mensupport dari anggaran yang ada di provinsi. Alhamdulillah, kami juga memberikan bantuan tandon, tandon lipat, terpal dan jirigen,” terangnya.

Selain droping air bersih, BPBD Jatim bersama BPBD Kab. Mojokerto juga terus berupaya mencari solusi penanganan kekeringan di Desa Kunjorowesi secara permanen, dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi.

“Beberapa upaya sebetulnya sudah pernah dilakukan, namun belum berhasil. Rencananya, kita akan terus berikhtiyar mencari solusi lainnya, ” terangnya.

Selain di Mojokerto, BPBD Jatim saat ini juga telah memberikan bantuan droping air bersih di sejumlah daerah. Di antaranya, di Kabupaten Bondowoso, Ngawi, dan Kab. Pasuruan.

Berdasar data BPBD Jatim, untuk tahun 2024 ini, sebanyak 27 kabupaten/kota telah mengalami kekeringan yang ditandai dengan penetapan status darurat kekeringan.

Dari jumlah itu, mayoritasnya menetapkan daerahnya dalam status Siaga Darurat Kekeringan. Sedangkan empat daerah yang lain menetapkan status Tanggap Darurat Kekeringan, yakni, Kabupaten Jombang, Kab. Blitar, Lumajang dan Kab. Pacitan.

Kades Kunjorowesi Susi Sudarsono menyampaikan terimakasih atas bantuan BPBD Jatim dan BPBD Kabupaten Mojokerto dalam dalam penanganan kekeringan di wilayahnya.

Ia pun berharap, adanya solusi permanen yang bisa dihadirkan pemerintah dalam menangani kekeringan di Desa Kunjorowesi.

Sementara, Robiatul Adawiyah (27), warga RT 12 RW 2, Dusun Kandangan desa setempat mengaku sangat senang dengan bantuan air bersih ini.

Sebab, jika tidak ada air bersih warga harus mengambil air di sumber air yang jaraknya 2 km atau di Sumber Tetek yang berjarak sekitar 5 Km.

“Kalau nggak ada, kita tidak bisa mandi dan memasak. Akhirnya, kita harus beli yang harganya antara sepuluh sampai 30 ribu,” terangnya.

Karenanya, ia menyampaikan terimakasih kepada BPBD Jatim dan BPBD Kabupaten Mojokerto atas bantuan air bersihnya.***poedji

Waspada! Sebagian Wilayah Pulau Jawa Dilanda Kekeringan dan Kekurangan Air Bersih

JAYAKARTA NEWS— Perbedaan kondisi iklim dialami wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah barat laut Sumatra mengalami banjir, seperti di Aceh dan Sumatra Utara. Sedangkan sebagian wilayah lain memiliki curah hujan rendah. Situasi tersebut memicu bahaya kekeringan, seperti di Pulau Jawa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima laporan dari BPBD di beberapa wilayah, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), terkait bahaya kekeringan. Solusi jangka pendek dilakukan pemerintah daerah terdampak dengan distribusi air bersih kepada warga.

Bencana hidrometeorologi kering dialami 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten, Provinsi Jabar, hingga 23 Agustus 2023. Sebanyak 19.464 KK membutuhkan bantuan air bersih. Total 525.500 liter air bersih telah didistribuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada masyarakat di wilayah terdampak kekeringan.

Wilayah terdampak kekeringan antara lain Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cirebon, Subang, Ciamis, Majalengka, Karawang dan Pangandaran. Wilayah kecamatan terbanyak yang mengalami kekeringan di Kabupaten Bogor dengan total 13 kecamatan.

Ketiga belas kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Jasinga, Citeureup, Babakan Madang, Jonggol, Rancabung, Ciseeng, Cibungbulang, Sukajaya, Cisarua, Leuwisadeng, Tanjungsari, Cariu dan Tenjo.

Merespons kondisi kekeringan di wilayah, BPBD bekerja sama dengan PDAM dalam pendistribusian air kepada warga. Di samping itu, BPBD juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan lahan warga yang terdampak. Luas lahan terdampak kekeringan masih dalam proses pendataan.

Kekeringan Jateng dan Jatim

Sedangkan di Provinsi Jateng, BPBD menginformasikan 4 kabupatennya mengalami kekeringan. Dampak musim kemarau sudah dirasakan warga sejak Juli 2023 lalu. Keempat kabupaten terdampak kekeringan yaitu Kabupaten Kendal, Klaten, Temanggung dan Sragen.

Data BPBD Provinsi Jateng menyebutkan 3.320 KK atau 11.027 jiwa terdampak di sejumlah wilayah. Masing-masing BPBD kabupaten telah memberikan bantuan air bersih kepada warga. Laporan terkini pada Kamis (24/8) menyebutkan kebutuhan air sudah terpenuhi.

Sementara itu di Kabupaten Jember, Jatim, kekurangan suplai air dirasakan warga Desa Pialangan, Kecamatan Kalisat. Sebanyak 247 KK di desa ini terdampak kekeringan. BPBD Kabupaten Jember telah mendistribusikan air kepada para warga. Selain itu, 2 tandon untuk menampung bantuan air. BPBD juga mendistribusikan bantuan sabun cair yang berasal dari BNPB.

Karhutla Jabar

Curah hujan yang sangat rendah juga memicu bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jabar. Di samping kekeringan, karhutla terjadi di wilayahnya. Sebanyak 15 wilayah administrasi kabupaten atau kota mengalami karhutla. Teridentifikasi 39 kecamatan yang tersebar di 15 kabupaten terdampak karhula dari 1 Januari hingga 23 Agustus 2023.

BPBD Provinsi Jawa Barat ke-15 wilayah terdampak kebakaran yaitu Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sumedang, Majalengka, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Garut, Bandung. Sedangkan wilayah kota, daerah terdampak mencakup Kota Sukabumi, Cimahi, Bandung dan Bogor.

Kerugian dampak kebakaran tercatat lahan pertanian seluas 156 hektar.

Menyikapi potensi bahaya karhutla, pihak BPBD Provinsi telah melakukan koordinasi dengan BPBD se-kabupaten dan kota di wilayahnya. Koordinasi juga dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, khususnya menyangkut antisipasi kerugian lahan warga. BPBD provinsi dan OPD terkait berupaya untuk melakukan pencegahan dini mengantisipasi dampak meluas karhutla.***/din

Bencana Kekeringan Melanda 3 Desa di Kaki Gunung Penanggungan

MOJOKERTO, JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa gerak cepat dengan memantau langsung pelaksanaan distribusi air bersih di daerah yang mengalami kekeringan di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Senin (19/6).

Sesuai data dari BPBD Jatim per (18/6), krisis air melanda tiga desa di kaki Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto. Yang meliputi Desa Kunjorowesi dan Manduro Manggung Gajah (Kecamatan Ngoro) serta Desa Duyung (Kecamatan Trawas).

Total, penduduk yang terdampak kekeringan air bersih mencapai 7.589 jiwa/2.409 KK. Dengan rincian warga terdampak dari Desa Kunjorowesi 4.937 jiwa/1.556 KK, Desa Manduro Manggung Gajah 1.861 jiwa/597 KK dan Desa Duyung 791 jiwa/256 KK.

Setibanya di lokasi, Gubernur Khofifah dengan didampingi Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, memastikan bahwa proses distribusi air bersih menggunakan mobil tangki kapasitas 4.000 liter berjalan dengan baik. Bahkan, ia juga berkesempatan langsung mengisi sendiri jerigen-jerigen yang dibawa masyarakat untuk mengambil air bersih dari mobil tangki.

Usai meninjau langsung, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), musim kemarau 2023 di Jatim diperkirakan terjadi pada Mei – September 2023. Dengan puncak musim kemarau akan terjadi di akhir Juli – Agustus 2023.

Warga antri air bersih kiriman Pemprov Jatim (foto: istimewa)

Untuk itu, ia memastikan BPBD Provinsi Jatim terus melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan. Untuk di Kec. Ngoro ini, dilakukan pendistribusian air selama 45 hari mulai tanggal 12 Juni – 26 Juli 2023.

Setiap harinya distribusi air bersih ke Desa Kunjorowesi sebanyak 4 tangki, sedangkan Desa Manduro Manggung Gajah dan Duyung masing-masing 3 tangki. Kapasitas tangki sekali pengiriman adalah 4.000 liter.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa memberikan sapaan berupa suplai air bersih. Disini kebutuhan sehari-hari rata-rata 10 tangki kapasitas 4.000 liter tapi tidak hanya di dusun ini tapi beberapa dusun lain. Namun juga tadi saya lihat sudah banyak tandon dari BPBD di sejumlah titik di Desa ini. Tentunya Ini jadi bagian dari upaya kita mendekatkan distribusi air bersih ke rumah-rumah penduduk,” katanya.

Sebelumnya, guna mengantisipasi masalah kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jatim, Gubernur Khofifah juga telah memimpin langsung rakor dan Apel Siaga Gabungan Pengendalian Karhutla di Pasuruan (7/6) lalu.

Gubernur Khofifah pun telah mengelurkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan No. 188/217/KPTS/013/2023 terhitung tanggal 17 Mei – 17 November 2023.

Khofifah mengatakan, potensi kekeringan di Jatim tahun 2023 ini diperkirakan terjadi di 27 kab/kota yang terdiri dari 221 kecamatan, 844 desa/kelurahan dan 1.617 dusun. Dengan rincian 500 desa kering kritis, 253 kering langka, dan 91 desa kering langka terbatas.

“Petanya sudah sangat detail. Untuk itu intervensi penanganan kekeringan ini butuh gotong royong dan kebersamaan baik dari Pemprov Jatim, Pemkab Mojokerto, maupun dari pihak kecamatan, desa, dusun sampai para relawan. Ini tadi saya lihat ada BPBD, TAGANA, TKSK dan pendamping PKH. Saya mohon jaga kekompakan dan guyub rukun untuk memberikan layanan bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, untuk mengatasi masalah kekeringan di Desa Kunjorowesi ini, pada dasarnya sudah dilakukan uji coba pembuatan sumur artesis. Namun pada kedalaman 40 meter ada bebatuan. Dimana untuk menyiapkan sumur artesis ini, secara teknologi harus disupport alat untuk mendeteksi melalui kedalaman tertentu dan keamanan tertentu.

Menurutnya, selama ini Pemprov Jatim telah melakukan uji coba pembuatan sumur artesis di beberapa titik yang memiliki potensi kekeringan saat musim kemarau. Namun tidak semua berjalan lancar karena menglami beberapa kendala. Seperti pada kedalaman tertentu ditemukan bebatuan sehingga tidak bisa diteruskan.

“Atau pada kedalaman tertentu muncul sumber air tapi kandungan garamnya tinggi sehingga tidak bisa diteruskan. Ada juga di daerah tertentu muncul sumber air tapi kandungan minyaknya tinggi sehingga tidak bisa diteruskan. Jadi biasanya memang ada proses yang harus dilanjutkan ke laboratorium selama kurang lebih 7 hari setelah ditemukan sumber air,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, upaya maksimalisasi mencari simber air bersih ini akan terus dilakukan untuk memberikan substitusi ketika musim kemarau terjadi. Terlebih di musim kemarau yakni Bulan Mei sampai September 2023 yang puncaknya diprediksi akhir Juli sampai agustus ini.

“Maka kita harus secara kontinyu mensuplai air bersih hingga tingkat keterpenuhan air bersih masyarakat bisa kita penuhi. Terimakasih pada seluruh pihak yang telah bersama-sama bersinergi membantu pendistribusian air bersih mulai dari BPBD, Pemkab Mojokerto, sampai dengan TNI dan Polri yang terus memberikan support agar suplai air bersih ini berjalan lancar,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah turut menyerahkan bantuan tambahan berupa tandon ukuran 1.200 liter sebanyak 4 unit, terpal sebanyak 30 pcs, 100 paket sembako, 2 unit tandon lipat dan 300 buah jerigen dari BPBD Provinsi Jatim.

Sementara itu Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan kedatangan Gubernur Khofifah ini sekaligus untuk bersama-sama mencari solusi bagi warga Kunjorowesi terkait kebutuhan air bersih terutama di musim kemarau.

“Terimakasih atas kerawuhan Ibu Gubernur. Mugi-mugi kerawuhan ibu membawa berkah bagi masyarakat disini,” pungkasnya.

Status tanggap darurat kekeringan dan karhutla tahun 2023 juga telah diterbitkan Pemkab Mojokerto terhitung tanggal 1 Juni 2023 – 31 Oktober 2023. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Mojokerto No. 188.45/176/HK/416-012/2023 tentang status tanggap darurat kekeringan dan karhutla tahun 2023.

Sementara Pemkab Mojokerto telah mengalokasikan anggaran reguler sebesar Rp. 199.350.000,- untuk pengadaan air bersih sebanyak 443 tangki dengan pembagian Desa Kunjorowesi 179 tangki, Desa Manduro Manggung Gajah dan Duyung masing-masing 132 tangki. (poedji)

Potensi Bencana Kekeringan Meteorologis, BNPB Peringatkan Jatim, Bali, NTB dan NTT

JAYAKARTA NEWS— Sebagian besar wilayah Indonesia yang akan memasuki musim hujan pada September hingga November 2021. Namun, sebagian wilayah justru mengalami kekeringan, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Jawa Timur. Menghadapi potensi kekeringan, BNPB meminta kepala daerah di provinsi tersebut untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.

Melalui surat nomor B-121/BNPB/DII/BP.03.02/08/2021, BNPB menyampaikan peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan meteorologis. Hal ini didukung dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai adanya indikasi potensi kekeringan hidrometeorologis hingga dua dasarian ke depan. Potensi yang patut diwaspadai mencakup beberapa kabupaten dan kota di provinsi NTT, NTB, Bali dan Jawa Timur.

Potensi bahaya yang perlu diantisipasi yaitu berkurangnya persediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, kebakaran semak, hutan, lahan dan pemukiman.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi menyebut beberapa Langkah kesiapsiagaan. Pertama, pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan, lahan dan semak.

Kedua, kepala daerah mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait ancaman kekeringan di daerah masing-masing.

“Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak kekeringan meteorologis sehingga masyarakat dapat menghemat penggunaan air bersih dan juga melakukan budidaya pertanian yang tidak membutuhkan banyak air,” tulis Prasinta terkait salah satu langkah penguatan kesiapsiagaan.

Pemerintah daerah diharapkan untuk aktif dalam mengkampanyekan hemat air, salah satunya dengan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk digunakan kembali.

Masih terkait dengan langkah kedua ini, Prasinta menekankan pada upaya antisipasi kekeringan dengan penyiapan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih dan pompa air di lokasi yang membutuhkan.

Ketiga, kesiapsiagaan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dikelola Lapan dan BMKG, pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana yang membantu pemadaman.

Ia juga menekankan pada koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam kesiapan mekanisme tanggap darurat serta penyiapan untuk mempelajari rencana kontinjensi dan penyiapan rencana operasi. Langkah ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan setempat.

Keempat, penyiapan call center atau help desk untuk menghubungkan secara cepat laporan dari warga kepada petugas maupun mengembangkan sistem komunikasi serta informasi sampai ke lokasi rawan bencana.

“Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, mengikuti kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta tetap menjalankan segala peraturan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19,” tambah Prasinta untuk langkah kelima.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB juga menyampaikan langkah keenam, yaitu pemerintah daerah dapat menetapkan status tanggap darurat dan pembentukan pos komando tanggap darurat bencana apabila dibutuhkan dalam menyikapi situasi di daerah.

Menghadapi potensi bencana kekeringan meteorologis, Prasinta menyampaikan pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kedeputian teknis terkait di BNPB maupun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB. Pusdalops selalu siaga dalam melakukan komunikasi dan koordinasi melalui call center 117.

Daerah-Daerah Status ‘Siaga’

Berdasarkan pantauan BMKG, beberapa wilayah dalam status ‘Siaga’ kekeringan meteorologis seperti Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Pamekasan dan Situbondo di Jawa Timur, Kabupaten Buleleng dan Karangasem di Bali, Lombok Timur di NTB, serta Kabupaten Ende, Ngada dan Sumbar Barat di NTT.

Sedangkan beberapa wilayah dengan status ‘Awas,’ terpantau di Kabupaten Bima dan Sumbawa di NTB, serta Kabupaten Alor, Belu, Flores Timur, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sikka, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Timur di NTT.

Status ‘Siaga’ merujuk pada kondisi jumlah hari tanpa hujan paling sedikit 31 hari, prakiraan probabilitas curah hujan kurang dari 20mm/dasarian di atas 70 persen, dan ‘Awas’ mendeskripsikan jumlah hari tanpa hujan paling sedikit 61 hari. Prakiraan probabilitas curah hujan kurang dari 20 mm/dasarian di atas 70 persen.***/ebn

Hari Tanpa Hujan Selama Kemarau, 28 Desa Kabupaten Bogor Dilanda Kekeringan

JAYAKARTA NEWS— Sejumlah daerah lain di Indonesia dilanda banjir bandang, sementara di wilayah lainnya mengalami kekeringan. Di Kabupaten Bogor misalnya, juga dilanda kekeringan sebagai dampak dari Hari Tanpa Hujan (HTH) selama musim kemarau 2020.

Informasi dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, sebanyak 28 Desa di 11 Kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilanda kekeringan.

Adapun rincian desa dan wilayah yang terdampak kekeringan meliputi Desa Koleang, Desa Pamagersari, Desa Barengkok, Desa Situ, Desa Curug, Desa Kalong Sawah, Desa Tegal Wangi, Desa Sipak dan Desa Jugalajaya di Kecamatan Jasinga.

Kemudian Desa Hambalang, Desa Sukahati dan Desa Tajur di Kecamatan Citeureup, Desa Tegal Panjang dan Desa Mekarwangi di Kecamatan Cariu, Desa Cigudeg di Kecamatan Cigudeg, Desa Leuwikaret dan Desa Nambo di Kecamatan Klapanunggal.

Selanjutnya Desa Sukasirna, Desa Weninggalih, Desa Singga Jaya, Desa Nyangegeng, Desa Garung dan Desa Jonggol di Kecamatan Jonggol, Desa Antajaya dan Desa Sirnasari di Kecamatan Tanjungsari, Desa Batangsari di Kecamatan Rancabungur, Desa Kirapandak di Kecamatan Sukajaya, Desa Ciampea di Kecamatan Ciampea dan Desa Kalongliud di Kecamatan Nanggung.

Menurut laporan dari Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor pada Selasa (15/9) pukul 14.30 WIB, bencana kekeringan itu juga berdampak pada 10.613 KK.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bogor terus melakukan kaji cepat, berkoordinasi dengan instansi terkait dan telah mendistribusikan bantuan air bersih ke beberapa titik di 9 Kecamatan dan wilayah lain secara bertahap. Hingga laporan yang diterima, total air yang sudah didistribusikan sebanyak 280.000 liter.

Sementara itu, menurut prakiraan cuaca dan musim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia masih dapat berlangsung hingga bulan Oktober, khususnya di sebagian besar Pulau Jawa.

Sedangkan musim hujan di Indonesia akan dimulai secara bertahap di akhir bulan Oktober, terutama dimulai dari wilayah Indonesia Barat dan sebagian besar wilayah Indonesia.

Melihat adanya dampak dari bencana yang dipicu oleh faktor cuaca dan hasil prakiraan cuaca dari BMKG tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta agar pemangku kebijakan di daerah dapat lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan meteorologis.

Para pemangku-kepentingan di daerah juga diharapkan dapat lebih optimal melakukan penyimpanan air pada musim hujan ini untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan. ***/ebn