Tag: airlangga hartarto

Airlangga Hartarto Mulai Berkantor di Kemenaker

JAYAKARTA NEWS – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ad interim, Airlangga Hartarto mulai berkantor di kantor Kemenaker Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, pada Senin (14/10/2024). Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso

Tiba di Kemnaker, Airlangga langsung memimpin rapat pimpinan tinggi Kemnaker membahas isu ketenagakerjaan terkini dan strategi kebijakan dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Dalam rapim dari Kemnaker di antaranya hadir, Wamenaker Afriansyah Noor, Sekjen Anwar Sanusi, para pejabat tinggi Madya dan Tinggi Pratama.

“Ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau (Prabowo) tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti,” ujar Airlangga usai dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Senin (14/10/2024) sore.

Airlangga mendapat pesan dari Prabowo terkait kondisi geopolitik yang sedang tidak baik-baik saja. Dia pun diingatkan kondisi geo ekonomi. “Kalau posisi nanti diumumkan oleh beliau secara langsung,” katanya.

Kabar beredar Airlangga bakal menempatkan di pos mengurusi ketenagakerjaan. (yogi)

Airlangga Bertemu Muhaimin, PKB Gabung KIB Lebih Realistis

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku telah mendapatkan restu dari mitra koalisinya masing-masing untuk bekerja sama. Keduanya bertemu di Istora Senayan pada Jumat (10/2) pagi.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai pertemuan tersebut adalah langkah realistis bagi PKB dalam menyikapi dinamika koalisinya dengan Gerindra. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diisi Gerindra-PKB dinilai rapuh.

“Koalisi PKB-Gerindra memang paling rapuh. Sulit memandang positif dan prospektif koalisi dua partai ini,” tegas Ray Rangkuti di Jakarta, Jumat (10/2).

Ray menilai Gerindra berada pada posisi membutuhkan segera mitra partai lain dalam koalisi. Hal itu yang membuat Gerindra menunda deklarasi pencalonan Pilpres 2024.

“Gerindra jelas melihat jika koalisi hanya dibangun di atas 2 partai ini, akan sulit dan bisa kalah di pasar pemilu. Oleh karena itu, butuh teman tambahan atau bahkan teman baru. Maka sikap Gerindra untuk tidak secara cepat deklarasi capres merupakan pilihan berdasarkan pertimbangan matang,” ujarnya.

Menurut pengamat dari UIN Syahid Jakarta ini, ketidak-segeraan deklarasi dan keraguan Gerindra itulah yang kemudian ditangkap PKB. “Terus menghindarnya Gerindra untuk deklarasi adalah sinyal yang mudah ditangkap bahwa Gerindra belum sepenuhnya merasa klik dengan PKB. PKB tentunya, memiliki batas waktu sendiri. Dan, batas waktu itu makin mendesak,” jelas Ray.

Oleh sebab itu, PKB mengambil sikap dengan melakukan banyak pertemuan politik. KIB bisa dilihat sebagai koalisi yang berpeluang menjadi koalisi tempat PKB berlabuh.

“Posisinya PKB ikut ke KIB. Tentu tidak lagi dengan tawaran cawapres. Lebih sebagai pilihan terakhir di saat bangunan koalisi yang akan dibangun tak juga terwujud. Dugaanku, bergesernya posisi PKB ke KIB adalah jalan realistis bagi PKB,” pungkasnya.

Kontestasi Dinamis

Sementara itu, Direktur Riset Indonesia Political Research dan Consulting(IPRC), Leo Agustin mengatakan, pertemuan antara partai politik dan juga keberadaan koalisi yang ada saat ini adalah sangat dinamis.

“Kalau saya berharap terjadi kontestasi yang dinamis. Karena warga akan disuguhkan dengan persaingan ide dan gagasan segar untuk 2024,” kata Leo, Jumat ( 10/2). Dimana koalisi yang ada saat ini masih sangat mungkin untuk berubah, tergantung kesepakatan mereka.

Pada Jumat pagi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto jalan bareng dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ketum Airlangga berseloroh, “Kita berjalan perlahan-lahan tapi pasti.”

Dalam dua pekan kemarin, Golkar memang disibukkan dengan kunjungan sejumlah parpol, yaitu Nasdem, PKS dan PKB. Golkar diajak untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan, meski statusnya masih tergabung di KIB.

Golkar berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan PAN dan PPP. Dari KIB sendiri belum menentukan siapa capres mereka. Yang sudah pasti, Golkar dengan Ketum Airlangga, yang memiliki pengalaman panjang sebagai pejabat publik, maupun di dunia politik.

Nama Anies Baswedan sudah muncul, diusung sebagai Capres oleh Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat, namun kabarnya pengusungan koalisi ini juga mulai goyah. “Kalau Anies Baswedan digeser dengan nama lain karena koalisi partai meninggalkannya, maka akan terasa hambar,“ kata Leo.

Jika Anies tersingkir, maka tokoh-tokoh yang akan maju akan mudah ditebak. “Padahal kita berharap kontestasi politik berjalan dinamis,” tandas Leo.***/din

Ekonomi Bisa Tumbuh 5,3% jika Konsumsi Domestik Terjaga

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut. Menurutnya, pondasi perekonomian Indonesia masih kuat. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,3% year on year (yoy). “Konsumsi, investasi, dan ekspor menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Ketum Golkar itu.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam menilai angka tersebut sebagai angka yang realistis meski di tengah ketidakpastian dan ancaman krisis global.

Menurut Piter, perbedaan ekonomi Indonesia dengan ekonomi negara lain adalah dukungan konsumsi domestik. “Menurut saya realistis. Karena memang kondisi Indonesia berbeda dengan kondisi global,” ujarnya.

Piter memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh pada rentang 4,8-5,3%. Oleh sebab itu, menurutnya angka 5,3% adalah angka optimistis, dan tetap realistis.

“Saya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ada di kisaran 4,8-5,3%. Jadi kalau pemerintah memproyeksikan 5,3% itu adalah angka optimis tetapi masih realistis,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi domestik berkontribusi 50,38% terhadap PDB Kuartal III 2022. Dari 2014 hingga 2018, rata-rata kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB adalah 56,15%.

Pada 2019 hingga 2021, rata-rata kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB adalah 56,2%. Rinciannya, pada 2019 adalah 56,63%, 2020 naik ke 57,65 persen, dan 2021 turun ke 54,42%.

Tantangan

Sementara itu, Ekonom INDEF Agus Herta Sumarto mengatakan tiga sektor yang disebut menopang pertumbuhan ekonomi yaitu ekspor, konsumsi, dan investasi memiliki tantangannya masing–masing.

“Tantangan terbesar ada di sektor ekspor. Di tengah melemahnya kinerja perekonomian global, menggenjot ekspor sepertinya bukan perkara mudah. Kinerja perdagangan global belum benar-benar pulih sehingga pemerintah harus benar-benar bisa memilih sektor ekonomi serta komoditas yang bisa menggenjot ekspor Indonesia,” kata Agus Herta, Senin (30/1).

Kemudian konsumsi masyarakat, tantangannya ada pada bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat. “Setelah beberapa waktu lalu dihantam badai PHK dan naiknya beberapa komoditas pangan. Struktur ekonomi kita masih sangat tergantung dari sisi konsumsi ini karena lebih dari 50% PDB kita disokong oleh konsumsi. Optimisme masyarakat harus terus dijaga sehingga mereka tidak mengerem konsumsinya akibat adanya scarring effect,” jelas Agus Herta yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Mercu Buana itu.

Lalu pada sektor investasi, di tengah pelemahan ekonomi dunia maka investor akan sangat berhati hati dalam memilih daerah tujuan. ra investor terutama investor global masih cenderung “wait and see” sebagai bentuk kehati-hatian mereka.

“Beberapa SWF global masih menerapkan standar persyaratan investasi yang tinggi untuk negara-negara tujuan investasinya. Mereka mencoba mengalihkan risiko investasi ke masing-masing negara yang menjadi target dan tujuan investasi mereka. “ ungkap Agus Herta.

Sovereign Wealth Fund (SWF) adalah yang memiliki fungsi stabilisasi, investasi dan tabungan sangat diperlukan kehadirannya

Secara umum, INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi indonesia di 2023 berada di angka 4,8%. Kisaran ini hampir sama dengan sejumlah lembaga moneter dunia lainnya. Meski di bawah proyeksi pemerintah, namun secara umum kondisi perekonomian indonesia cukup tangguh dibandingkan negara-negara lain. (ctr)

Tingkat Kesukaan Masyarakat pada Airlangga Jadi Modal Dongkrak Elektabilitas

JAYAKARTA NEWS— Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengatakan, Ketum Golkar Airlangga diterima dengan baik oleh publik. Maka sangat penting untuk meningkatkan kedikenalannya Ketum Airlangga di masyarakat.

Airlangga potensial menaikkan elektabilitasnya jika dia dikenal lebih banyak oleh publik. “Tingkat penerimaan publik pada Airlangga cukup baik, 70% dari kenal suka pada dia,” kata Saidiman di Jakarta, Jumat (27/1).

Berdasarkan survei SMRC, Sampai Desember 2022, keterkenalan Airlangga masih sekitar 39% secara nasional. Padahal masih banyak potensi yang bisa dilakukan Airlangga bersama mesin partai.

Sebagai Ketum Partai terbesar kedua, Golkar, Ketum Airlangga dikenal masyarakat menengah-bawah. “Sebenarnya Golkar justru lebih banyak menarik pendukung dari menengah ke bawah. Partai ini secara tradisional lebih kuat di luar Jawa dan pedesaan,” jelas Saidiman.

Selain disukai, berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Penelitian Masyarakat Milenial (LPMM) menyatakan, jika pemilu dilakukan hari ini, maka kans Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menang sangat tinggi.

“Hasil survei pilihan publik yang terwakili oleh 2.078 responden terkait calon presiden harapan rakyat, jika pilpres digelar hari ini, maka nama Airlangga Hartanto dipilih sebanyak 25,8%,” kata Koordinator LPMM Andrey Santoso.

Alasan Ketum Airlangga berada di puncak adalah dia dinilai punya peluang besar dipilih masyarakat atas kinerjanya yang telah bekerja untuk masyarakat, terutama di bidang ekonomi selama pandemi Covid-19.

Isu Ekonomi

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai hasil survei tersebut wajar ketika yang dipakai dalam survei itu hanya membingkai isu ekonomi.

“Airlangga ini karena sekarang dia Menko Perekonomian, tentu saja dia dianggap orang yang ‘paling paham’, menguasai isu ekonomi. Yang lain juga bisa jadi ada. Tapi dari hasil LPPM ini, Airlangga, sosok yang dianggap mampu jadi pemimpin di 2024 karena pengalaman di bidang ekonomi, itu sejalan dengan pengalaman dia,” ujarnya.

Kendati demikian, Cecep menjelaskan isu yang dihadapi dalam Pilpres 2024 tidak hanya berkutat soal ekonomi. Ada pula isu lain yang saling berkaitan, seperti reformasi birokrasi, pertahanan dan keamanan, kemiskinan, pengangguran, hubungan internasional, dan lain-lain.

“Capres kan isunya banyak, multi dimensi permasalahannya, bukan cuma ekonomi saja,” pungkasnya. (ctr)

Dunia Usaha Berharap Stabilitas Politik Terjaga Demi Pemulihan Ekonomi Nasional

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dua kunci penting agar ekonomi tetap tumbuh positif di tahun politik 2023. Dua kunci penting tersebut yakni stabilitas politik dan kepastian hukum.

Menurut Airlangga, penting untuk melakukan kompetisi yang sehat sesuai regulasi dan menjaga stabilitas politik. Mengingat iklim positif perekonomian suatu negara sangat ditentukan dengan stabil tidaknya kondisi politik di negara tersebut.

“Ya sejauh kita melakukannya bersama-sama. Secara politik, di tengah tahun politik ini konsolidasi juga berlangsung, artinya kita berkompetisi sesuai dengan regulasi dan stabilitas politik kita bisa jaga, karena kuncinya adalah stabilitas politik,” tegas Ketum Golkar itu.

Pernyataan Airlangga tersebut diamini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan, perekonomian Indonesia berpotensi untuk tumbuh di 2023, ketika stabilitas politik tetap terjaga meskipun memasuki tahun politik.

“Ketika pemerintah bisa terus mendorong stabilitas politik dan sosial, maka ini menjadi hal positif, karena perputaran ekonomi jadi tambah besar, dan belanja belanja pemerintah maupun swasta akan menjadi tinggi di tahun 2023, dengan catatan pemerintah bisa menjaga stabilitas sosial maupun politik.” kata Ajib, Senin (23/1/2023).

Dalam bidang ekonomi, dunia usaha akan mendapatkan keuntungan dari kestabilan sosial politik di ‘tahun politik’ ini. Maka dia mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan politik dan kepastian hukum dalam bidang investasi.

“Karena dari sisi dunia usaha itu tentunya sangat memperhatikan bagaimana kepastian hukum dan stabilitas sosial maupun politik. Itu menjadi prasyarat mutlak bagaimana investasi bisa berkembang dan menjadi prasyarat bagaimana ekonomi bisa tumbuh dengan konsisten,” ujar Ajib.

Investor tentu akan berhati-hati dalam menanamkan uang mereka. Maka Indonesia, setelah sukses dalam tugas Presidency G20 tahun 2022 lalu, Ajib mengatakan, adalah modal pemerintah Indonesia menarik investor dan mencapai target Rp1400 T investasi.

“Presidency G20 itu menjadi modal untuk bagaimana terus menumbuhkan kepercayaan investor bahwa Indonesia ini menjadi tempat yang menarik untuk investasi, karena ada dua hal yang menjadi pertimbangan investor untuk secara sustain melakukan investasi di Indonesia maupun negara lain, masalah keuntungan,” ungkap Ajib.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan stabilitas politik pasti akan terganggu ketika momen pemilu. Ketidakstabilan politik itu harus mampu diredam agar tidak mengubah dan mengganggu tatanan sosial dan ekonomi.

“Tentang stabilitas politik, bagaimanapun ketika tahun pemilu, stabilitas politik itu akan terganggu. Cuma jangan sampai instabilitas politik itu mempengaruhi public order, tatanan masyarakat,” tambahnya.

Dinamika politik di tingkat elite agar tidak menyebar ke akar rumput. “Jangan sampai dinamika politik yang ada di tingkat elite meluas ke grass root,” tegasnya.

Kepastian Hukum

Terkait dengan faktor kepastian hukum, Yose menegaskan bahwa hal itu mutlak tetap harus ada, meskipun memasuki tahun pemilu atau tidak. “Ada atau tidak ada pemilu tentunya kepastian hukum itu pasti diperlukan. Kita memang harusnya sadar bahwa kepastian hukum ini merupakan satu hal yang given, sudah pastilah dalam menunjang perekonomian kita,” jelasnya.

Kendati demikian, kepastian hukum di Indonesia masih jauh dari kata ideal. “Tetapi kita tahu juga selama ini kepastian hukum masih jauh dari yang diharapkan,” tandasnya.

Yose justru menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu Cipta Kerja mensinyalkan adanya ketidakpastian hukum. Karena putusan yang sudah ditetapkan oleh MK, kemudian dilanggar oleh pemerintah walaupun dengan dalih dasar legal. “Memang perlu kepastian hukum, tapi sebenarnya dengan mengeluarkan perppu, pemerintah itu juga mensinyalkan ketidakpastian hukum,” tambahnya.

Yose menilai Perppu Ciptaker menjadi semacam jalan pintas yang digunakan untuk menyiasati aturan hukum. “Ini shortcut, memang ada dasar hukumnya, tetapi kalau shortcut seperti itu kan malah saya pikir itu bahwa pemerintah kok bisa dengan seenaknya mengubah-ubah kepastian hukum,” pungkasnya.***bnt

Ridwan Kamil Bakal Jadi Magnet Suara Bagi Golkar dan Airlangga Hartarto

JAYAKARTA NEWS— Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) resmi bergabung dengan Partai Golkar. Ridwan Kamil ditunjuk oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang penggalangan pemilih.

“Tentu nanti Pak Emil diberikan tugas, salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan untuk memenangkan pemilu,” tegas Airlangga Hartarto. Airlangga meminta Ridwan Kamil memperkuat posisi Golkar di Jawa Barat. Dia menyebut Ridwan Kamil harus berusaha meningkatkan suara Golkar di 2024.

Direktur Riset Indonesia Political Research dan Consulting (IPRC), Leo Agustin mengatakan, ada simbiosis mutualisme antara Partai Golkar dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Leo meyakini, bergabungnya Kang Emil – sapaan akrabnya, ke partai berlambang Pohon Beringin itu akan memberi dampak elektoral dan strategis bagi Partai Golkar. “Dengan bergabungnya Kang Emil ke Golkar, dia menjadi vote getter, pemeroleh suara,“ kata Leo di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Golkar sendiri memiliki target tetap berada di tiga besar parpol di pemilu 2024. Selain itu, Golkar telah menetapkan untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden. Untuk itulah, Lanjut Leo, Golkar harus membangun kekuatan dan menambah suara.

“Golkar harus mencari orang orang terbaik di daerah-daerah. Salah satu yang terbaik di Jabar adalah Kang Emil, dia bukan cuma dicintai oleh Ibu Ibu muda, tetapi juga pemuda dan pemilih milenial,” terang Leo yang juga dosen politik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini.

Menurutnya, mayoritas pemilih di 2024 adalah kaum muda, suara mereka menjadi signifikan untuk diraih.

Di sisi lain, bergabungnya Kang Emil di Golkar, akan membawa keuntungan bagi dirinya. Dalam hal ini ‘mesin partai Golkar’ akan membantu dia dalam kampanye politik maupun bidang lain.

“Kang Emil perlu sandaran, mau tidak mau yang bisa mendukung beliau dalam berbagai kebijakan, baik di level lokal maupun nasional. Bukan hanya sandaran, Kang Emil membutuhkan mesin politik yang bisa mendongkrak suaranya,” jelas Leo.

Kalaupun Kang Emil tidak akan berlaga di Pilpres 2024, dia menyiapkan diri untuk Pilgub Jabar 2024. “Ada kesempatan beliau buka hanya menggunakan mesin partai Golkar untuk mengkampanyekan di level nasional, tetapi bisa untuk level provinsi,” kata Leo.

Lumbung Suara

Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai bergabungnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Partai Golkar akan memperkuat posisi politik Golkar.

“Bergabungnya Ridwan Kamil ke Golkar tentu memperkuat partai pohon beringin tersebut,” ujarnya.

Selain itu, kehadiran Ridwan Kamil di Golkar akan memperkuat partai pohon beringin di Jawa Barat. Ridwan Kamil berpeluang besar menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung suara partai Golkar.

“Peluang itu cukup besar mengingat elektabilitas Ridwan Kamil cukup tinggi di Jawa Barat. Hal itu juga terlihat dari keterpilihannya menjadi Gubernur Jawa Barat,” tambahnya.

Jamiluddin mengungkapkan peta politik Golkar di Jawa Barat akan semakin kuat dengan kehadiran Ridwan Kamil. Suara Gerindra, PKS, dan PDIP berpeluang tergerus di Jawa Barat. Suara ketiga partai tersebut berpeluang besar beralih ke Golkar.

“Ini artinya, Jawa Barat akan menjadi lambung suara Golkar,” pungkasnya.***din

Politik Gagasan Bakal Dongkrak Jumlah Pemilih Rasional di Pemilu 2024

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Golongkan Karya (Golkar) Nurul Arifin menegaskan partainya akan mengusung Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024, meski Airlangga tidak masuk dalam kategori kandidat populer berdasarkan hasil survei.

“Pertama saya mengkoreksi mengenai banyak calon presiden (capres) dari Golkar. Calon presiden dari Golkar cuma satu yaitu Airlangga Hartarto. Jadi sesuai dengan keputusan Munas, kita konsisten mengusung Airlangga Hartarto juga kami tidak geming. Saya juga sedikit bingung kalau ada orang yang terpukau dengan popularitas sementara kapabilitas dan kompetensinya tidak dilihat,” kata Nurul.

Nurul mengatakan semestinya rekam jejak yang dipakai sebagai penilaian. Dia menyebut Golkar tidak terpengaruh dengan hasil survei dalam menentukan capres tersebut.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai pandangan Nurul tersebut perlu didukung dengan kondisi pemilih yang rasional. Dibutuhkan kerja keras dalam upaya meningkatkan literasi pemilih agar mampu melihat kapabilitas dan komptensi dari para kandidat.

Menurutnya, pemilih Indonesia bisa dikategorikan menjadi pemilih rasional yang mendasarkan pada visi-misi, program, kinerja, rekan jejak, gagasan, dan catatan baik dari kandidat.

“Pemilih rasional akan meningkat ketika politik gagasan mengemuka. Ketika politik Indonesia sudah mulai mengedepankan adu program, adu gagasan, maka pemilu akan menghadirkan politik ide dan gagasan sehingga pemilih rasional akan lebih menonjol menguat,” tegas Ujang, Senin (16/1/2023).

Tapi kalau selama ini pemilih masih emosional dan dimobilisasi kata dia, maka rasionalitas akan terbelakang. Tidak akan menjadi prioritas.

Sedangkan di sisi lain, ada pula pemilih emosional akan menjatuhkan pilihan berlandaskan kedekatan, kharismatik, ataupun hubungan keluarga.

“Pemilih kita ini anggap bagi 2, pemilih yang rasional, juga pemilih yang emosional. Mudahnya seperti itu,” jelas akademisi Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Selain itu, ada pemilih dimobilisasi. Pemilih jenis itu hanya akan peduli pada pemberian. Bagi mereka, janji, visi-misi, gagasan adalah sekedar bohong, bual-bualan saja. Yang dipilih ialah yang memberikan sesuatu.

“Pemilih juga ada, istilah saya, dimobilisasi atau dibeli. Nah, pemilih kita ini masih banyak yang dibeli. Dimobilisasi lalu dibeli,” tegasnya.

Menurut Ujang, mayoritas pemilih yang belum rasional juga menjadi penyebab maraknya politik uang, money politics. Masyarakat Indonesia juga belum memilih berdasarkan visi misi, ide gagasan,dan program, tetapi lebih parah lagi dimobilisasi.

“Karena itulah pemilu kita banyak money politics yang TSM (terstruktur, sistimatus, masif) dan itu terjadi pada setiap pemilu secara terus-menerus. Bahkan 2024 juga akan semakin masif,” katanya.

Pertimbangkan Cawapres

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam mengatakan, adalah sebuah kebanggaan bagi Partai Golkar mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden di Pemilu 2024.

“Golkar memang sudah seharusnya begitu, harus fight mengusung ketum untuk maju capres atau cawapres. Paling tidak itu akan menguatkan kebanggaan kader dan juga internal golkar serta memperbesar coattail effect,” ujar Surokim, Senin (16/1).

Jika bicara tentang elektabilitas, dia pun mengingatkan akan pengalaman dan rekam jejak tokoh yang akan maju di Pilpres 2024.

“Sebagai Menko Perekonomian saya pikir modal Pak Airlangga cukup impresif dan kinerjanya bagus. Saya pikir untuk posisi cawapres, Pak Airlangga masih kompetitif,” sebut pria yang juga merupakan peneliti senior di Surabaya Survey Center (SSC) ini.

Golkar sendiri merupakan partai ketiga terbesar di Indonesia. Suaranya cukup besar untuk mendukung Ketum mereka maju sebagai Capres. Namun memang kata dia, perlu dipertimbangkan posisi Cawapres.

“Jika melihat elektabilitas pak Airlangga memang tidak cukup kompetitif untuk capres, jadi mungkin ikhtiarnya bisa di geser untuk bersaing di posisi cawapres,” jelas Surokim.***/din

Kinerja Apik Airlangga harus Dibarengi Penetrasi Masif di Medsos

JAYAKARTA NEWS— Pakar Komunikasi Politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin mengatakan, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sosok Airlangga Hartarto berperan penting menjaga kestabilan perekonomian Indonesia.

Namun masih ada pekerjaan rumah, untuk membuat sosok Airlangga, Ketua Umum Partai Golkar untuk semakin dikenal publik dan siap berkompetisi di laga Pilpres 2024.

“Dalam konteks ekonomi nasional, tentu ada peran Pak Airlangga di dalamnya, terutama mencegah resesi global dan berbagai tantangan lainnya terjadi di Indonesia,” kata Alvin, Jumat (6/1/2022).

Peran Menko Airlangga dalam mengorkestrasi perekonomian Indonesia bersama dengan menteri-menteri terkait, membuat Indonesia tangguh dari badai pandemi maupun perlambatan ekonomi dunia.

“Bila terkait dengan dampak elektoral, maka di awal perlu sekali publik kenal. Jadi publik kenal dulu, baru publik tahu apa yang dilakukan. Dengan kata lain, popularitas harus jadi pintu masuk.” ujar Alvin.

Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, perlu lebih dikenal, dan tentunya mendapatkan dukungan penuh dari mesin partai.

Kemudian, Ketum Airlangga juga perlu lebih aktif di media masa maupun media sosial. “Salah satu saran yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Airlangga adalah bergerak di ranah media sosial. Media sosial di sini lebih tepatnya masuk ke kanal-kanal video podcast para influencer yang masuk dalam kategori makro. Dalam konteks YouTube, minimal jumlah subscriber mencapai 1 juta,“ jelas Alvin.

Setelah popularitas didapat, maka kinerja selama ini bisa publik akses di kanal-kanal berita. Alvin menambahkan, di era digital sekarang, publik terutama generasi milenial dan generasi Z itu hyper kognitif atau seakan mau terus menerus menelan informasi.

“Tapi hyper kognitif itu diiringi dengan budaya logika atensi pendek atau hanya bisa fokus dalam durasi singkat,” ujarnya.

Dimana konten atau berita singkat, padat dan jelas, menjadi kesukaan generasi muda saat ini.

Berdampak ke Golkar

Sementara itu, Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa mengatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kurang mendapat dampak positif dari kinerjanya yang dinilai apik dalam bidang ekonomi. Hal itu disebabkan faktor elektabilitas Airlangga tidak berdiri sendiri.

“Jadi di konteks survei CISA terutama perekonomian, itu kan tidak hanya berdiri sendiri. Ada beberapa faktor yang menentukan elektabilitas orang yang mempengaruhi popularitasnya,” katanya di Jakarta, Jumat (6/1).

Menurut Herry, optimisme publik pada kondisi perekonomian nasional justru berdampak pada partai politik (parpol) dibanding sosok yang bersangkutan. Artinya, Golkar yang mendapat dampak positif dari kinerja Airlangga.

“Jadi dampak elektoralnya itu kepada parpol yang lebih banyak berkecimpung dalam sektor kesejahteraan, meskipun dalam catatan khusus Golkar justru mendapat limpahan dukungan publik terhadap kinerja Airlangga,” tandasnya.

Herry menilai hal itu patut dijadikan catatan oleh partai ketika kinerja Airlangga tidak berdampak positif pada sosoknya sebagai capres Golkar.

“Itu lebih pada kerja-kerja parpol, kerja-kerja tim sukses untuk menaikkan elektabilitas Airlangga. Artinya harus di-pressure terus. Airlangga harus ke grassroot memberi tahu dan mensosialisasikan kinerja terbaiknya secara individu. Itu yang kurang dari Airlangga,” tambahnya.

Herry melanjutkan Airlangga patut memoles dirinya dengan berbagai capaian dan kinerja. “Artinya semua ini kembali pada branding Airlangga, marketing politik Airlangga pada publik untuk menunjukkan kualitas kinerjanya. Tapi terlepas dari itu, kinerja Airlangga memberikan dampak positif ke parpol,” terusnya.

Menurut Herry, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan nama Airlangga sebagai capres dari Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Golkar, PAN, dan PPP.

“Mungkin yang perlu diperbaiki, Airlangga ini belum pasti menjadi seorang capres, meskipun dia adalah salah satu kandidat kuat capres dalam KIB. Kecuali dideklarasikan, mungkin akan mempengaruhi,” pungkasnya.***din

Ekonom Apresiasi Perppu Cipta Kerja, Menko Airlangga Sebut Sesuai Putusan MK

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tentang Cipta Kerja tertanggal 30 Desember 2022 atau Perpu Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerbitan itu sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional bersyarat.

“Kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi kondisi global terkait dengan krisis ekonomi dan resesi global, serta perlunya peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi,” kata Airlangga.

Ketum Golkar itu juga menyebut putusan MK itu mempengaruhi aktivitas dunia usaha di dalam dan luar negeri. Perpu Cipta Kerja diharapkan mampu memberi kepastian hukum, bisa mengisi celah aturan hukum, serta mengimplementasikan putusan MK.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengungkapkan Perpu Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha dan investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

“Investor butuh kepastian hukum di tahun-tahun politik, jangan sampai ganti pimpinan ganti regulasi,” tegas Esther Sri Astuti, pada Jumat (30/12/2022).

UU Cipta Kerja jelas telah sangat membantu perekonomian nasional di tengan ancaman krisis dan ketidakpastian global. “Faktanya dengan UU Cipta Kerja memangkas banyak pasal-pasal,” kata Dosen FEB Universitas Diponegoro itu.

Menurutnya, efek nyata dari UU Cipta Kerja yang nyata peningkatan realisasi investasi setelah pengesahan UU Cipta Kerja. Ada sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor.

“Ada peningkatan realisasi investasi di Indonesia setelah UU CK disahkan, baik PMA maupun PMDN. Pemerintah menargetkan total investasi yang masuk pada tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun dan diharapkan terus meningkat hingga Rp1.600 triliun di 2024. Artinya UU CK memberikan kemudahan persyaratan dan perizinan investasi dampaknya semakin terasa,” kata Esther.

Esther menjelaskan UU Ciptaker beserta peraturan turunannya dapat menarik investasi untuk mengembangkan hilirisasi dalam negeri sehingga tercipta nilai tambah. Kendati demikian, Esther menekankan pentingnya sosialisasi sampai ke daerah, pengawasan, dan evaluasi pada pelaksanaan UU Ciptaker. Selain itu, tak kalah penting adalah sinkronisasi aturan agar tidak lagi terjadi tumpang-tindih.

“Tanpa ada monitoring evaluasi pelaksanaan sampai ke daerah UU Cipta Kerja akan tidak optimal,” ungkapnya.

Solusi tidak Relevan

Pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Anang Zubaidy menilai tidak tepat atas keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

“Menurut saya penerbitan perpu ini tidak relevan untuk menyelesaikan problem yuridis yang sudah diputuskan oleh MK,” katanya.

Anang Zubaidy mengatakan Perppu tidak menyelesaikan persoalan formal pada UU Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan MK. UU Cipta Kerja dinilai bermasalah dari sisi pembentukan.

“Sebenarnya putusan MK kemarin menyatakan inkonstitusional bersyarat dari sisi formil, dari sisi pembentukannya. Kalau dari sisi pembentukannya, menurut hemat saya, tidak bisa diselesaikan dengan perpu,” tambahnya.

Anang menuturkan penerbitan perpu merupakan kewenangan pemerintah yang intinya adalah tindakan subjektif. Pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Perpu dikeluarkan ketika dinilai ada kondisi yang mendesak.

“Pertanyaannya, yang mendesak dari sisi apa? Aspek substansi. Kan MK belum pernah menguji aspek substansinya, baru menguji aspek formalnya, proseduralnya. Yang itu menurut MK bermasalah, sehingga perlu diperbaiki,” ujarnya.

Oleh sebab itu, perbaikan yang patut dilakukan pemerintah adalah membahas ulang UU Cipta Kerja bersama dengan DPR berdasarkan catatan perbaikan yang telah dikemukakan MK.”Mestinya kalau ini akan diperbaiki, waktu 2 tahun yang diberikan oleh MK adalah bagi pemerintah bersama dengan DPR untuk membahas ulang aspek-aspek yang menjadi catatan MK,” jelasnya.

Menurut Anang, penerbitan perppu itu tidak menyelesaikan masalah hukum. Sebab, UU Cipta Kerja bermasalah bukan pada substansi, melainkan pada aspek formal. “Ya tidak menyelesaikan masalah. Karena problemnya bukan di substansi,” pungkasnya.***/din

Opsi Pencapresan Ganjar oleh KIB Sulit Terwujud

JAYAKARTA NEWS— Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan hasil survei tidak menjadi penentu dalam pencalonan Ganjar Pranowo oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Begitu juga sikap Golkar juga tidak akan jauh berbeda.

“Belum tentu, selama ini Ibu Mega kalau mendukung calon tidak pernah berdasarkan hasil survei, tapi berdasarkan keinginan atau penilaian ideologi,” tegas Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat itu di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait calon presiden (capres) 2024. Dalam survei tersebut, pemilih PDIP, Golkar, dan PPP dominan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Sebanyak 68,3 persen pemilih PDIP mendukung Ganjar. Disusul pemilih Golkar 37,3 persen dan pemilih PPP 27,8 persen juga mendukung mantan anggota DPR RI itu.

Hensat, pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga menyoroti Partai Golkar yang sudah mencalonkan Ketum Airlangga Hartarto dalam Pemilu 2024. Sebagai Ketua Umum, Airlangga dinilai bisa mengambil keputusan terkait posisi capres di Golkar.

“Golkar kan inginnya ketum yang maju Airlangga Hartarto. Karena dia ketum, dia bisa memutuskan. Apakah akan dikasih ke Ganjar Pranowo? Ya saya tidak tahu,” ujarnya.

Dalam penilaian Hensat, Partai Golkar solid dalam mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres. “Solid kok. Jadi, kecil kemungkinan Golkar akan mencalonkan Ganjar. Dan, ketika Golkar jadi mengajukan Ganjar dalam Pilpres 2024, maka akan berhadapan dengan PDIP,” ungkapnya.

“Kan kalau Airlangga kasih ke Ganjar Pranowo, kan berarti menantang Ibu Mega. Memang mau Golkar berurusan dengan PDIP? Mau Airlangga berurusan sama Ibu Mega? Saya rasa tidak,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menilai hasil survei tersebut pasti akan menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam menentukan calon presiden (capres) yang akan didukung pada Pemilu 2024. Di sisi lain, dinamika bursa capres masih akan terus bergejolak.

“Sejauh ini memang PDIP belum mengumumkan siapa yang bakal direkomendasikan oleh Ibu Mega. Baru Golkar yang memperjuangkan ketumnya, Airlangga. Tapi dinamika politik ke depan masih dinamis. Tarik-ulurnya masih tinggi,” tambahnya.

Menurut Surokim, semua partai dalam kontes pemilu akan berharap kemenangan. Dalam kerangka itu, semua partai akan realistis dengan memberikan dukungan pada calon yang berpotensi besar untuk menang.

“Mereka masih menunggu semuanya. Prediksi saya menunggu Juli baru akan mengerucut. Situasi sekarang, partai masih mempertimbangkan banyak hal. Semua ingin posisi terbaik,” ujarnya.

Koalisi KIB dan PDIP

Surokim menambahkan partai juga tidak hanya mempertimbangan keaslian kader. Saat ini, partai politik tengah melakukan pendeteksian terkait suara arus bawah, sehingga hasil survei akan menjadi pertimbangan. Menurutnya, dalam pemilu langsung, kandidasi memang dilakukan oleh parpol, namun hasil akhir ditentukan oleh para pemilih Indonesia.

“Itu akan menjadi pertimbangan dalam kandidasi parpol; apakah di PDIP atau KIB,” jelas peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) itu.

Surokim menilai ada peluang besar terjadinya koalisi antara KIB dan PDIP. Hal itu dilandasi dengan analisa terkait keberadaan Presiden Joko Widodo yang berpeluang memainkan peran utama dalam koalisi tersebut.
“Kalau variabel Presiden Jokowi dimainkan, maka peluangnya akan besar,” katanya.

Surokim menilai, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mempunyai kader yang saat ini duduk sebagai menteri dalam pemerintahan Jokowi. Sehingga terbuka kemungkinan koalisi antara PDIP dan KIB.
“Ada variabel antara keduanya. Jadi menurut saya, KIB itu bukan hanya kesepakatan Golkar, PPP, dan PAN, tapi mereka juga ada ‘konsultasi’ dengan Presiden Jokowi. Inilah yang akan menjembatani dengan PDIP,” pungkasnya.***/din