BAHKAN dengan standarnya yang blak-blakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte melalui akun twitternya mengungkap percakapannya dengan mitranya dari Cina, Presiden Xi Jinping. Mengejutkan!
Selama pertemuan antara kedua pemimpin di Beijing pada Mei 2017 lalu, subjek beralih ke apakah Filipina akan berusaha mengebor minyak di bagian Laut China Selatan yang diklaim oleh kedua negara. Duterte mengatakan, dia mendapat peringatan keras oleh presiden China.
“Tanggapan [Xi] kepada saya [adalah], ‘Kami berteman, kami tidak ingin bertengkar dengan Anda, kami ingin mempertahankan kehadiran hubungan yang hangat, tetapi jika Anda memaksakan masalah ini, kami akan berangkat berperang, ” kata Duterte.
Setahun kemudian, Duterte diminta untuk menanggapi berita bahwa China telah mendaratkan pengebom jarak jauh di salah satu Pulau Paracel di Laut China Selatan – sebuah tonggak yang menunjukkan People’s Liberation Army Air Force (Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China) dapat dengan mudah melakukan lompatan pendek ke sebagian besar Asia Tenggara dari landasannya yang baru. “Apa gunanya bertanya apakah pesawat di sana mendarat atau tidak?” jawab Duterte.
Penolakannya untuk mengutuk penumpukan militer China menggarisbawahi keberhasilan China dalam menundukkan para pesaingnya di Laut Cina Selatan. Sejak 2013 Cina telah memperluas pulau buatan dan terumbu di laut dan kemudian memasang jaringan landasan pacu, peluncur rudal, barak dan fasilitas komunikasi.
Kemajuan militer ini telah membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Beijing telah menetapkan kontrol yang tidak dapat dibantah atas wilayah perairan yang disengketakan. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim yang tumpang tindih dengan bagian-bagian dari Laut Cina Selatan dan pulau-pulaunya –klaim yang tampaknya akan semakin putus asa akibat penumpukan militer China.
Gambar citra satelit bagaimana China menancapkan klaim kekuasaan atas kawasan Laut Cina Selatan berikut ini menjelaskan banyak hal:
“Apa yang China menangkan adalah kendali de facto atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, termasuk semua kegiatan dan sumber daya di dalamnya, meskipun hak dan hak hukum masing-masing negara Asia Tenggara lainnya di bawah hukum internasional,” kata Jay Batongbacal, direktur Urusan Maritim dan Hukum University of the Philippines Institute.
Yang dipertaruhkan adalah pengaruh komersial dan militer yang sangat besar, yang datang dengan mengendalikan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, di mana hingga $ 5 triliun perdagangan melewati setiap tahun.
Menteri Pertahanan AS James Mattis menegaskan bahwa China menghadapi “konsekuensi” untuk “militerisasi” Laut Cina Selatan, yang katanya sedang dilakukan untuk “tujuan intimidasi dan paksaan.”
“Ada konsekuensi yang akan terus datang ke domestik untuk bertengger, sehingga untuk berbicara, dengan China, jika mereka tidak menemukan cara untuk bekerja lebih kolaboratif dengan semua bangsa,” kata Mattis pada 2 Juni di Dialog Shangri-La di Singapura, konferensi keamanan yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies yang berbasis di London.
Mac Thornberry, ketua Komite Angkatan Bersenjata AS, menambahkan bahwa kehadiran angkatan laut AS berarti Cina tidak memiliki kebebasan di Laut Cina Selatan.
“Saya pikir Anda akan melihat semakin banyak negara bekerja sama untuk menegaskan kebebasan navigasi melalui Laut Cina Selatan dan perairan internasional lainnya,” kata Thornberry seperti dikutip Nikkei Asian Review.
Tapi apa konsekuensi yang mungkin dibiarkan tidak terucapkan oleh Mattis, yang menyarankan bahwa ada sedikit prospek memaksa Cina untuk menyerah jaringan fasilitas militer yang tumbuh menghiasi laut.
“Kita semua tahu tidak ada yang siap menyerang,” katanya.
Gregory Poling, direktur Inisiatif Transparansi Maritim Asia di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, mengatakan, “Tidak ada dasar yang masuk akal bagi AS untuk menggunakan kekuatan militer untuk mendorong China keluar dari pos-posnya, juga tidak akan ada negara dalam wilayah mendukung upaya semacam itu. ”
Penangguhan AS sejauh ini termasuk menghilangkan China dari latihan angkatan laut Pasifik. Hal ini juga terus melakukan dengan apa yang disebut kebebasan operasi navigasi, atau FONOPs, yang terbaru terjadi pada 27 Mei.
Ini diikuti oleh pesawat militer AS yang terbang di atas Kepulauan Paracel pada awal Juni, sebuah langkah yang mendorong serangan balik “militerisasi” melawan AS oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
China menganggap FONOPs sebagai saber-rattling dan “tantangan terhadap kedaulatan [kita],” kata Letnan Jenderal He Lei, wakil utama Beijing di konferensi Singapura.
Dia menyatakan kembali posisi pemerintah pada pasukan dan senjata di pulau-pulau di Laut Cina Selatan, menggambarkan penempatan sebagai penegasan kedaulatan dan mengatakan bahwa tuduhan militerisasi sebagai “hyped up” oleh AS.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana berhenti mendukung FONOP, tetapi mengatakan kepada bahwa “adalah keyakinan kami bahwa jalur laut itu harus dibiarkan terbuka dan bebas.”
Berbeda dengan keengganan Duterte untuk menghadapi Cina, pendahulunya sebagai presiden, Benigno Aquino, sering vokal tentang kontrol Cina yang semakin meningkat terhadap laut. Dia menekan sebuah kasus terhadap Beijing ke pengadilan arbitrase pada tahun 2013 setelah angkatan laut yang berkepanjangan di tahun sebelumnya di sekitar Scarborough Shoal, sebuah batu yang diklaim oleh kedua negara dan terbaring sekitar 120 mil laut di lepas pantai Luzon.
Pada pertengahan 2016, pengadilan menolak “garis sembilan garis putus-putus” China yang luas ke sebagian besar Laut Cina Selatan dan pembangunan dan perluasan pulau buatannya, yang kesemuanya pengadilan itu bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut. , atau UNCLOS.
Duterte mengatakan dia tidak akan “memamerkan” hasil pengadilan, berbeda dengan janji kampanyenya untuk menegaskan kedaulatan negara itu – dia bahkan bersumpah untuk naik jet ski ke salah satu pulau buatan Tiongkok dan menanam bendera Filipina di sana. Manila mengharapkan investasi Cina yang signifikan di jalan, kereta api dan pelabuhan, sebagai bagian dari Belt and Road Initiative Beijing, rencana multikonten yang menguraikan peningkatan infrastruktur yang didukung Cina.
Penghindaran Amerika adalah pengingat bagi Filipina bahwa AS tidak mungkin mengambil risiko perang dengan Cina atas sekutu lamanya. “Masih bisa diperdebatkan apakah orang-orang Filipina percaya bahwa AS akan kembali berselisih dengan China,” kata Batongbacal dari Universitas Filipina.
“Pernyataan berulang Duterte terhadap keandalan AS sebagai sekutu cenderung melemahkan ini lebih lanjut.”
Sikap diam Duterte telah meninggalkan Vietnam sebagai satu-satunya penuntut yang bersedia berbicara. Membahas perkembangan terakhir di Laut Cina Selatan, Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Ngo Xuan Lich mengatakan dalam konferensi di Singapura, “Dalam keadaan apa pun kita tidak bisa mengesampingkan militerisasi dengan mengerahkan senjata dan perangkat keras militer di wilayah yang disengketakan terhadap komitmen regional.”
Lich tidak menyebutkan nama China dalam pidatonya, tetapi menggambarkan “pelanggaran serius terhadap kedaulatan” negara lain yang “melanggar hukum internasional, mempersulit situasi dan secara negatif mempengaruhi perdamaian, stabilitas dan keamanan regional.”
Langkah itu juga menghambat proyek-proyek minyak dan gas di perairan dekat Vietnam, angkatan laut China telah selama beberapa tahun mengganggu kapal nelayan Vietnam – seperti yang terjadi di Filipina – dan terus menduduki kepulauan yang disita dari Vietnam hampir lima dekade lalu.
Pada tahun 2014, kerusuhan anti-Cina dimulai di Vietnam setelah Cina menempatkan rig minyak di perairan Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Hanoi. Pada awal Juni ada demonstrasi menentang proposal yang diklaim oleh para pengunjuk rasa akan memberikan bisnis Cina disukai akses di Zona Ekonomi Khusus yang disebut di Vietnam.
Tanggapan Vietnam terhadap isolasi potensial telah menjadi kehebohan hati-hati dengan AS Pada akhir 2016, sesaat sebelum pemilihan Donald Trump sebagai presiden AS, kapal perang Amerika berlabuh di pangkalan angkatan laut Cam Ranh Bay Vietnam, kunjungan pertama semenjak mantan antagonis itu menormalkan kembali hubungan di AS. 1995. Markah itu diikuti pada bulan Maret tahun ini dengan kedatangan kapal induk AS ke kota Danang di Vietnam tengah.
Hanoi baru-baru ini menyerukan keterlibatan Jepang yang lebih besar dalam sengketa maritim di kawasan itu, mungkin menandakan minat dalam upaya yang lebih luas untuk melawan Cina. Namun tidak seperti Filipina, Vietnam, yang seperti China adalah negara yang dikelola oleh satu partai komunis, bukanlah sekutu AS. Perbedaan historis dan ideologis berarti bahwa ada batasan seberapa dekat Vietnam akan sejajar dengan AS.
“Saya pikir ada momentum yang baik dengan kerja sama pertahanan dengan AS. Tapi saya tidak berpikir bahwa itu akan segera berarti melompat ke ‘kubu Amerika,’ apa pun artinya,” kata Huong Le Thu, analis senior di Institut Kebijakan Stategis Australia (the Australian Strategic Policy Institute).
Dari Bollywood ke Hollywood
AS telah berusaha untuk memperluas berbagai negara yang diharapkannya akan bergabung dalam melawan pengaruh meningkatnya China. Selama 12 hari berayun melalui Asia pada akhir 2017, Trump membumbui pidato-pidatonya dengan referensi ke “Indo-Pasifik,” dengan label “Asia-Pasifik” yang telah lama ditetapkan dan mendukung istilah yang lebih luas yang digunakan pertama kali oleh Jepang.
“Indo-Pasifik” kemudian disebutkan di seluruh Strategi Keamanan Nasional AS yang diterbitkan segera setelah perjalanan Trump Asia – dokumen yang menuduh Cina bertujuan untuk “menantang kekuatan Amerika” dan “menggunakan bujukan ekonomi dan hukuman, operasi pengaruh, dan militer tersirat ancaman untuk membujuk negara-negara lain untuk mengindahkan agenda politik dan keamanannya. ”
PM India Modi dengan antusias menggemakan retorika Amerika tentang “visi bersama tentang Indo-Pasifik yang terbuka, stabil, aman dan makmur”, yang ia gambarkan sebagai “wilayah alami” – melawan mereka yang bertanya-tanya apakah suatu daerah yang membentang dari Bollywood ke Hollywood mungkin terlalu luas. dan berbeda untuk dilemparkan ke dalam fakta geopolitik di lapangan.
Tetapi Modi juga memuji China, meskipun perselisihan perbatasannya dengan India dan hubungan ekonomi yang semakin dekat dengan Pakistan, tetangga dan saingan nuklir India.
“Kerja sama kami sedang berkembang. Perdagangan berkembang. Dan, kami telah menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam mengelola masalah dan memastikan perbatasan yang damai, ”kata Modi.
Kementerian luar negeri Cina menggambarkan pidato Modi sebagai “positif,” sementara salah satu delegasi militernya di konferensi Singapura bersukacita bahwa India dan AS “memiliki pemahaman yang berbeda, interpretasi yang berbeda dari Indo-Pasifik ini.”
Mungkin tidak mengherankan, jika saingan Cina di Laut Cina Selatan belum menganggap pembangunan aliansi Indo-Pasifik yang baru lahir sebagai sesuatu yang menjadi harapan mereka ketika mengendalikan lautan.
“Kami menyaksikan pergeseran kekuatan besar ke arah Asia-Pasifik dengan ‘strategi Indo-Pasifik,’ Belt and Road Initiative dan serangkaian pengelompokan negara di kawasan ini,” kata Lich, memperingatkan bahwa “hasil untuk kawasan ini dan dunia agak belum diungkap. ”
Mitra Filipina Lich bahkan lebih berhati-hati, terutama mengenai konsep Indo-Pasifik. “Saya harus mempelajarinya lagi,” kata Lorenzana. “Ini adalah konstruksi baru di area ini.”***
Sumber: Nikkei Asian Review
