JAYAKARTA NEWS— Pemerintah telah mencabut status Pandemi Covid-19 dan akan memasuki fase endemic. Seiring dengan itu, ada sejumlah konsekwensi yang dihadapi terkait pencabutan status Pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pemerintah tidak akan menanggung biaya perawatan lagi bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah tetap harus melakukan kajian yang matang bersama para ahli sebelum memutuskan kebijakan baru terkait kelanjutan biaya penanganan Covid-19 yang selama ini ditanggung pemerintah.
Pasalnya, pemerintah tetap harus mempertimbangkan masing-masing kemampuan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Bamsoet, begitu nama Ketua MPR akrab disapa, meminta, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar memberlakukan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu kebijakan terbaru terkait tindak lanjut penanganan pandemi Covid-19.
Dengan begitu, tanggungan biaya perawatan hingga pengobatan pasien Covid-19 akan dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Mengingat penanganan Covid-19 nantinya akan disamakan dengan penyakit lainnya sehingga biaya penanganan Covid-19 juga akan dibebankan kepada pasien yang bisa dibayar baik dengan menggunakan BPJS, asuransi kesehatan swasta maupun biaya pribadi.
Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah agar nantinya terlebih dahulu menyosialisasikan aturan/kebijakan baru kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk dalam hal pembiayaan perawatan dan pengobatan bagi pasien Covid-19. Sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih dahulu memahami dan menyesuaikan kebijakan baru yang diberlakukan, disamping mencegah terjadinya kegaduhan di fasilitas kesehatan karena ketidaktahuan masyarakat khususnya terkait pembiayaan pasien Covid-19.***din
