Oleh : Heri Mulyono
Soliditas BRICS Diuji Konflik Iran-Israel. Apakah BRICS akan bertindak sebagai aliansi politik yang solid untuk melindungi anggotanya, atau tetap menjadi forum ekonomi yang menghindari konfrontasi militer?
Iran dalam Kandang BRICS
Kehadiran Iran dalam BRICS mengubah dinamika kelompok ini secara signifikan. Sebelum bergabung, Teheran sering melihat BRICS sebagai peluang untuk keluar dari isolasi sanksi Barat. Namun, ketika serangan balasan Iran terhadap Israel terjadi, dan ancaman serangan balik AS mengemuka, status keanggotaan ini menjadi pedang bermata dua.
Secara prinsip, solidaritas BRICS menuntut dukungan terhadap anggota yang diserang. Namun, secara praktis, mendukung Iran secara terbuka berarti menantang langsung keamanan nasional AS dan sekutu NATO-nya. Bagi sebagian anggota BRICS, ini adalah risiko yang terlalu mahal untuk dipertaruhkan demi solidaritas simbolis.
Peta Kepentingan yang Bertabrakan
Dilema utama BRICS terletak pada divergensi kepentingan nasional yang tajam. Tidak ada satu pun narasi tunggal yang dapat mewakili semua anggota dalam konflik ini.
Republik Rakyat Tiongkok memegang posisi paling krusial. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, Beijing memiliki hubungan dagang masif dengan AS dan Eropa. Meskipun China memiliki kemitraan strategis dengan Iran dan sering mengkritik kebijakan luar negeri AS di PBB, Beijing tidak menginginkan destabilisasi regional yang mengganggu jalur energi dan proyek Belt and Road Initiative. China cenderung menyerukan gencatan senjata dan solusi diplomatik, menghindari dukungan militer terbuka yang bisa memicu sanksi sekunder bagi bank-bank mereka.
Federasi Rusia berada di sisi spektrum yang berbeda. Moskow memiliki hubungan militer erat dengan Iran, termasuk suplai drone untuk konflik Ukraina. Bagi Rusia, konflik ini adalah peluang untuk mengalihkan perhatian Barat dan memperlemah dominasi AS. Rusia mungkin akan lebih vokal mendukung Iran di forum internasional, namun kapasitas mereka untuk memberikan bantuan nyata terbatas karena fokus mereka sendiri pada perang di Ukraina.
India menghadirkan variabel penyeimbang. New Delhi menjaga hubungan strategis dengan Washington sebagai counterbalance terhadap China. Di saat yang sama, India adalah importir minyak besar yang membutuhkan stabilitas harga energi. India cenderung mengambil posisi netral, menyerukan dialog, dan menolak untuk terlibat dalam blokade ekonomi atau dukungan militer yang bisa membakar hubungan dengan Barat.
Negara anggota baru dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir berada dalam posisi paling sensitif. Secara keamanan, mereka bergantung pada payung pertahanan AS. Secara ekonomi, mereka ingin diversifikasi melalui BRICS. Namun, secara historis dan sektarian, mereka memiliki ketegangan tersendiri dengan Iran. Dukungan terbuka kepada Teheran bisa memicu ketidakstabilan domestik dan regional bagi negara-negara Teluk ini.
Brasil dan Afrika Selatan, sebagai perwakilan Global South, umumnya mengadvokasi perdamaian dan kemanusiaan. Mereka tidak memiliki kepentingan keamanan langsung di Timur Tengah, namun mereka khawatir konflik ini akan memicu krisis energi global yang memukul ekonomi negara berkembang.
Analisa Pakar: Soliditas Semu?
Para analis hubungan internasional menilai bahwa ekspektasi terhadap BRICS sebagai aliansi politik-militer adalah kesalahan persepsi. Dr. Arif Wibowo, pengamat geopolitik dari sebuah lembaga studi strategis di Jakarta, menyatakan bahwa BRICS bukanlah NATO.
“BRICS dirancang sebagai forum koordinasi ekonomi dan politik, bukan aliansi pertahanan kolektif. Tidak ada pasal pertahanan bersama seperti Article 5 NATO. Jadi, ketika satu anggota diserang, tidak ada kewajiban hukum bagi anggota lain untuk membela,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa konsensus dalam BRICS sangat sulit dicapai ketika menyangkut isu keamanan keras (hard security). “Soliditas BRICS lebih kuat pada isu reformasi keuangan global dan perdagangan, bukan pada konflik kinetik. Memaksa konsensus dalam konflik Iran-Israel justru berpotensi memecah blok ini lebih cepat,” tambah Arif.
Senada dengan itu, analis energi internasional menyoroti kerentanan koordinasi kebijakan energi. Jika konflik meluas dan menutup Selat Hormuz, harga minyak akan melonjak. Negara importir dalam BRICS seperti China dan India akan menderita, sementara eksportir seperti Rusia dan Iran mungkin diuntungkan secara harga namun terhambat secara volume ekspor akibat blokade.
“Kepentingan energi mereka bertabrakan. Ini membuat pernyataan bersama BRICS kemungkinan besar akan sangat generik, menyerukan ‘restraint’ atau menahan diri, tanpa menyebut nama pihak yang bersalah secara spesifik,” kata seorang analis dari lembaga riset global berbasis di Singapura.
Isu-Isu Sensitif Lainnya
Di balik dilema politik, terdapat isu-isu sensitif yang dapat mengguncang fondasi BRICS jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Pertama, inisiatif De-dollarisasi. Salah satu agenda utama BRICS adalah mengurangi ketergantungan pada Dolar AS. Namun, konflik ini mengingatkan anggota BRICS tentang kekuatan sistem keuangan Barat. Jika AS menerapkan sanksi sekunder yang agresif terhadap entitas yang membantu Iran menghindari embargo, bank-bank di negara BRICS mungkin akan takut memproses transaksi terkait konflik tersebut. Ketakutan ini dapat memperlambat adopsi mata uang lokal dalam perdagangan antaranggota.
Kedua, definisi terorisme dan kelompok proxy. AS dan Israel menganggap kelompok seperti Hezbollah dan Hamas sebagai organisasi teroris yang didukung Iran. Beberapa anggota BRICS memiliki pandangan berbeda mengenai kelompok perlawanan ini. Perbedaan definisi ini menyulitkan penyusunan pernyataan bersama yang mengutuk kekerasan tanpa menyinggung sensitivitas politik domestik masing-masing negara.
Ketiga, program nuklir Iran. Ini adalah isu lama yang belum selesai. Barat menuntut pembatasan ketat, sementara anggota BRICS lainnya menghormati hak negara untuk energi nuklir damai. Eskalasi konflik bisa membawa isu nuklir kembali ke permukaan, memaksa anggota BRICS untuk memilih sisi dalam perdebatan di Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Masa Depan Konsensus Global
Konflik Iran versus Amerika-Israel menelanjangi batas nyata dari ambisi BRICS. Blok ini sukses menciptakan alternatif forum ekonomi, namun belum memiliki mekanisme untuk mengelola krisis keamanan yang melibatkan anggotanya sendiri.
Kemungkinan besar, BRICS akan mengeluarkan pernyataan diplomatik standar yang menyerukan penurunan eskalasi dan perlindungan warga sipil. Mereka akan menghindari kata-kata yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan militer kepada Iran atau legitimasi tindakan Israel. Sikap “kuda di tengah” ini mungkin aman secara diplomatik, namun mengecewakan bagi mereka yang mengharapkan BRICS menjadi poros kekuatan baru yang tegas.
Bagi Iran, situasi ini menyadarkan bahwa keanggotaan BRICS tidak otomatis memberikan jaminan keamanan fisik. Bagi AS dan Israel, ini menunjukkan bahwa BRICS bukanlah blok monolitik yang harus dihadapi sebagai satu kesatuan musuh, melainkan kumpulan negara dengan prioritas nasional yang beragam.
Pada akhirnya, ujian soliditas ini bukan tentang siapa yang menang dalam perang informasi, melainkan tentang seberapa jauh negara-negara anggota bersedia mengorbankan kepentingan ekonomi mereka demi solidaritas politik. Sejauh ini, indikasi menunjukkan bahwa dompet masih lebih berat daripada ideologi. Realitas ekonomi global yang saling terhubung memaksa bahkan negara-negara yang paling vokal mengkritik Barat untuk tetap berhati-hati agar tidak terjebak dalam perang yang lebih luas.
Dilema ini menjadi pelajaran penting bagi masa depan ekspansi BRICS. Menambah anggota tanpa menyelaraskan visi keamanan strategis hanya akan menambah kerumitan pengambilan keputusan. Jika BRICS ingin menjadi pemain utama dalam tatanan dunia baru, mereka harus menemukan cara untuk menjembatani celah keamanan ini, atau menerima kenyataan bahwa mereka hanyalah mitra ekonomi, bukan sekubu pertahanan. Di tengah api Timur Tengah, jawaban atas pertanyaan itu sedang ditempa. (*)
