JAYAKARTA NEWS— Pandemi Covid telah menjadi problem besar dunia. Indonesia termasuk negara yang kena dampaknya. Menghadapi problem besar seperti pandemi Covid-19 yang telah mengglobal ini dibutuhkan keserempakan dan koordinasi dalam pengendaliannya. Karena itu, kepala daerah sebagai ujung tombak pengendalian di daerah, harus punya pengetahuan bagaimana mengendalikan pandemi ini.
Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberi arahan dalam acara Launching Gerakan Sejuta Masker dan Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta Pengarahan Kepada Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Gedung Patra Ayu Pertamina Indramayu, Jawa Barat, kemarin.
Mengutip dari rilis pers Puspen Kemendagri, Tito mengatakan, ketika ada problem besar seperti pandemi Covid ini, semua pihak perlu keserempakan. Sebab jika kendalinya bagus dan koordinasi juga baik maka penanganan akan lancar. Tapi bila komunikasi tidak bagus, itu akan menjadi problem. Bisa jadi problem sosial. Karenanya, kepala daerah menjadi ujung tombak di daerah. Kata dia, paling tidak ada empat kuadran dalam melihat kerja pengendalian pandemi yang dilakukan kepala daerah.
“Yang pertama adalah ada kepala daerah yang memiliki kemauan sungguh-sungguh, tapi tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang pandemi ini. Kita memang, kepala daerah ini sama seperti menteri, karena mengambil kebijakan public”.
“Kita tidak perlu untuk menjadi seorang dokter untuk mengetahui tentang Covid. Dasar-dasar itu pasti tahu, supaya untuk mengambil kebijakan publiknya pas. Belum tentu punya konsep, kemudian kapasitas fiskal belum tentu ada anggarannya. Oleh karena itu kemauan saja tanpa diikuti oleh kemampuan yang cukup pasti tidak akan maksimal penanganan Covidnya,” tandasnya.
Yang kedua, lanjut Tito, adalah kepala daerah yang memiliki kemampuan. Artinya punya pengetahuan dan juga memiliki strategi, konsep dan memiliki kemampuan fiskal yang baik, tapi tidak terlalu serius menangani. “Tipikalnya cari aman,” ucapnya.
Yang paling buruk adalah, tidak memiliki kemampuan– baik kemampuan strategi penanganan, konsep penanganan pandemi secara sistematik— tidak memiliki kemampuan fiskal, anggaran biaya, cuek. Itu pasti akan hancur-hancuran daerah itu,” tegas Tito.
Maka kata Mendagri, yang terbaik adalah bagaimana membuat kepala daerah itu mau dan mampu. Mendagri pun kemudian memuji Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Mohon maaf ini, bukan mau memuji Kang Emil (Ridwan Kamil) dalam pandangan saya termasuk tipelogi kepala daerah yang memiliki kemauan dan kemampuan. Karena saat saya pertama kali datang ke tempat beliau, beliau menjelaskan bagaimnna terjadinya kasus influenza, artinya beliau mempelajari. Kita belum berbicara rapid test, beliau sudah melakukan testing massal dulu, mendahului daerah-daerah lain,” katanya.
Artinya kata Mendagri, Gubernur Jawa Barat memiliki knowledge. Punya kemampuan dan kemauan yang sungguh-sungguh. Bahkan sampai membuat ada command centre yang tidak banyak ditemukan di daerah lain.
“Saya melihat pemerintah pusat ini all out sudah, leadership kita, kita di pusat ini leadership national, leadership Pak Jokowi saya melihat sangat sungguh-sungguh. Luar biasa, dengan segala kemampuan beliau, sampai membuat gugus tugas, membuat satgas, komite. Itu menunjukan keseriusan sangat luar biasa dari pemerintah pusat, semua dibuatkan sumber daya,” papar Tito.
Maka, lanjut mantan Kapolri tersebut, sekarang ini yang diperlukan adalah bagaimana membuat mesin di pusat dan daerah ini bergerak secara serempak. Dan, menurut Mendagri, ada satu momentum yang bisa membuat daerah ini bergerak yaitu momentum Pilkada. Karena Pilkada ini adalah pertarungan kekuasaan. Ada 270 daerah yang akan menggelar pilkada. Jadi ini pertarungan bagi seorang kepala daerah.
“Di KPU kami sudah kompak membuat aturan yang berhubungan dengan penanganan Covid. Misalnya untuk materi debat adu gagasan mengenai Covid. Yang tidak punya adu gagasan ya jangan dipilih. Kasihan akan jadi problem besar bagi masyarakat,” katanya.
Aturan Pilkada lainnya pun, jelas Tito, masih seputar Covid. Misalnya, mengenai alat peraganya. Alat peraganya bisa ganti dengan masker atau hand sanitizer. Sehingga terjadi dua proses yakni proses demokrasi berjalan kemudian penanganan Covidnya pun menjadi masif.
“Kemudian yang membahayakan yang dianggap rawan adalah kerumunan sosial. Saya dan KPU tegas-tegas saja, dilarang untuk arak-arakan, dilarang untuk konvoi-konvoian. Rapat akbar maksimal 50 orang,” ujarnya.
Kalau ada yang melanggar, kata Mendagri, ada instrumen Bawaslu. Bawaslu daerah nanti tinggal menyemprit pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada.
“Sehingga terjadi pertarungan yang betul-betul sehat dalam Pilkada. Dan kita balik yang tadinya peluang penularan dibalik menjadi peluang mesin daerah maksimal bergerak untuk menangani Covid-19. Kemudian ada anggaran yang berputar di 270 daerah,” katanya. ***/ebn
