JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, meskipun kondisi perekonomian global penuh ketidakpastian, kondisi sistem keuangan Indonesia masih stabil dan aman. “Keseluruhan aspek yang dilihat oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik,” tegas Menkeu usai memimpin Rapat Berkala KSSK, di Jakarta, Selasa (29/1).
Menkeu yang didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, penerimaan negara secara keseluruhan untuk tahun 2018 berhasil melampaui target digunakan untuk menjaga stabilitas, memperbaiki distribusi serta mengakselerasi alokasi, sehingga pertumbuhan perekonomian dalam rangka penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dari sisi kebijakan fiskal tahun 2018 kita tutup dengan sangat baik. Penerimaan negara mencapai 102,5% dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan adalah sebesar 16,5% dan penerimaan negara bukan pajak meningkat 30,8%,” papar Menkeu Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan, KKSK akan terus menjaga agar kebijakan fiskal tetap berfungsi untuk bisa menjaga stabilitas, memperbaiki distribusi serta mengakselerasi alokasi sehingga pertumbuhan perekonomian bisa makin terjaga dan penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terus ditingkatkan. Dari sisi belanja tahun 2018 yang makin tumbuh serta defisit APBN 2018 yang jauh lebih kecil dari tahun 2017, Sri Mulyani menegaskan, Pemerintah percaya diri perekonomian telah dikelola dengan lebih baik dari periode sebelumnya.
“Kita melihat dari sisi belanja negara (tahun 2018) yang tereksekusi secara baik yaitu pertumbuhannya 9,7% dari tahun lalu (2017) dimana belanja dari Pemerintah Pusat naik 14,2% dan belanja transfer ke daerah naik 2,1%,” tegas Menkeu lagi.
Dengan defisit APBN 2018 yang jauh lebih kecil dari yang diundangkan yaitu sebesar 1,76% terhadap GDP atau lebih kecil dari 2,19% yang ada di dalam Undang-undang APBN, KKSK optimistis akan mampu untuk terus menjaga confident terhadap perekonomian nasional terutama tahun 2018 di tengah gejolak global.
Dijelaskan, APBN yang sehat dan kuat dapat dilihat pula antara lain dari sisi keseimbangan primer. Tahun 2018, defisit keseimbangan primer Indonesia jauh lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan fungsi pembiayaan dan defisit financing bisa dikelola dengan baik. “Kita juga melihat kekuatan dan kesehatan APBN dilihat primary balance kita yang tahun 2018 ditutup hanya dengan Rp1,8 triliun defisit. Ini sangat berbeda jauh dengan tahun lalu dimana primary balance mencapai Rp124,4 triliun. Menggambarkan APBN yang sangat sehat,” papar Sri Mulyani.
Dengan gambaran kinerja tahun 2018 ini, Menkeu memastikan, Pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholders terkait seperti BI, OJK dan LPS akan terus bersinergi dan bekerjasama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan perekonomian Indonesia tahun 2019. (gun)
