JAYAKARTA NEWS – Serapan Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI baru mencapai 61 persen per November 2024 mendapat perhatian serius dari Komisi V DPR. Dari sisa waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan proyek-proyek APBN 2024 seharusnya serapan anggaran sudah rampung.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyarankan agar Kemenhub memanfaatkan skema lelang Pra-DIPA untuk mempercepat serapan anggaran, sehingga tidak ada lagi penumpukan di akhir tahun.
Sebenarnya, kata Huda, ada Peraturan Presiden (Pepres) yang mengatur pelaksanaan serapan anggaran ini bisa dilakukan dari awal, yaitu Perpres Nomor 16 tahun 2018 terkait dengan lelang Pra-DIPA itu.
Huda mengatakan, hampir 70 persen project di Kemenhub yang sebenarnya sudah dari awal. “Saya kira 30 persennya mungkin baru project-project yang sifatnya menyusul karena berbagai kepentingan mendesak,” ungkap Huda dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (6/11/2024)
Menurut Huda, idealnya serapan anggaran tidak harus menumpuk di akhir tahun, melainkan dapat dimaksimalkan sejak awal. Karena itu skema lelang pra-DIPA ini bisa diterapkan untuk proyek yang sudah diprogramkan, bahkan untuk anggaran tahun berikutnya.
Huda mengingatkan, serapan anggaran Kemenhub harus segera diselesaikan agar tidak terjebak pada pola serupa setiap tahun. Anggaran masih menumpuk di akhir tahun.
“Kalau tidak, artinya tetap saja serapan nanti akan di ujung yang paling menjadi beban serapannya,” tukas Huda dari Fraksi PKB.
Menurut Huda, perbaikan dalam siklus penganggaran sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Untuk itu diharapkan kedepannya, konsolidasi anggaran di bulan September hingga Desember sudah memperhatikan tahun anggaran berikutnya.
“Tidak kita sibuk hari ini menuntaskan temuan BPK, tidak sibuk lelang yang mohon maaf pembayaran yang belum selesai, fisik di lapangan yang juga belum tuntas,” kata Huda.
Dalam Raker Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan, hingga awal November 2024 serapan anggaran Kementerian Perhubungan baru menyentuh angka 61,67 persen dari total anggaran Rp45,42 triliun. Sedangkan anggaran yang terblokir sebesar Rp1,27 triliun sehingga pagu efektif setelah automatic adjustment adalah Rp44,15 triliun. (YR)
