JAYAKARTA NEWS – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal membuka dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Puluhan video sudah disiapkan sebagai buktinya.
Demikian diungkapkan politikus PDIP Mohamad Guntur Romli melalui media sosial lewat video yang dibagikannya melalui Instagram @gunroml, Kamis (26/12/2024).
Meski demikian, kata Guntur, Hasto akan kooperatif mengikuti proses hukum terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. “Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif,” tukasnya.
Guntur menyebutkan, Hasto telah membuat puluhan video keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi.
Menurut Guntur, yang menarik Hasto sudah membuat puluhan video setelah video tanggapan dirinya terkait statusnya sebagai tersangka KPK. “Ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi,” ujarnya.
Guntur pun mengaku sudah menonton sejumlah video yang dibuat Hasto. Dalam video itu, terdapat bukti-bukti keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi.
Guntur mengatakan, video-video yang akan ditayangkan nanti itu akan menggemparkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa. “Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya, nanti sungguh mencengangkan,” tukasnya.
Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Kasus yang mulai diselidiki sejak 2019 ini melibat tiga tersangka lainnya. Satu di antaranya adalah Harun Masiku (HM) yang membuat Sekjen PDIP terjerat.
HM sendiri belum tertangkap dan dinyatakan buron (DPO). Dia terjerat terkait penetapannya sebagai anggota DPR RI terpilih melalui pergantian antar waktu, setelah calon legislatif terpilih Rizky didesak mundur.
Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, HK diduga ikut mendesak Rizky untuk mundur sebagai caleg terpilih. HK juga memberi sejumlah uang kepada WS agar HM dapat menduduki kursi DPR RI.
Namun menurut Guntur, penetapan HK tidak berdasar. “Karena dalam kasus itu tidak ada uang negara yang dipakai. Jadi tidak ada kerugian negara di situ,” katanya. (yr)
