Di Sancaya Art Space, Kompleks Belleveu Mall, Cinere, komuntas seni Jakarta Art Movement (JAM) pada Kamis 28 Mei 2026 lalu mengagas sebuah diskusi publik. Dengan menyajikan tinjauan budaya, diskusi yang bertajuk Menuju Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal dihelat dan mengundang sejumlah aktivis, jurnalis, akademisi, seniman, peneliti juga tokoh-tokoh nasional.
Koordinator JAM, Kurator seni Bambang Asrini menyampaikan pesan bahwa tentang isu Revitalisasi Pangan Lokal sejatinya terkait erat dengan identitas, karakter dan cara manusia memahami alam dan ligkungannya.
“Seni dan aktifitas kebudayaan menjadi penting untuk dieksplorasi yang satu dan lainnya tak terpisahkan. Saat sama nilai-nilai kebudayaan sangat majemuk layak didekati oleh tafsir kearifan kultural lokal sekaligus ilmu pengetahuan modern yang memuat pengetahuan-pengetahuan yang luas”, imbuh Bambang.
Sementara, Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia, Ngatawi Al Zastrouw memaparkan bahwa isu pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, gizi, atau logistik. Tetapi juga persoalan kultural dan tradisi, yang mana memerlukan kajian dan gerakan tanpa henti untuk menghidupkan kembali asa tentang demokrasi politik dan ekonomi yang berciri keadaban.
“Tugas budayawan adalah mewadahi keberagaman, termasuk generasi milenial. Kita memerlukan gerakan kebudayaan yang melibatkan institusi seperti kampus, komunitas, seniman serta para ahli lainnya. Gerakan ini harus istiqomah (konsisten) dan berjangka panjang, karena kerja kebudayaan adalah kerja dekade, bukan hasil instan 1–4 tahun” jelas Zastrouw.
Dikelilingi banyak lukisan-lukisan karya Sohieb Toyaroja di Sancaya Art Space, inisiatif JAM adalah hasil tindak lanjut pertemuan dengan Kepala Makara Art Centre Universitas Indonesia, dengan mengumpulkan para tokoh dari latar berbeda selain simpul terbuka menggagas gerakan organik kebudayaan untuk kembali menyuarakan isu pada pangan lokal.
Di antara puluhan orang yang berdiskusi itu, terlihat Samsul Widodo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Selain itu, hadir pula Peneliti Senior BRIN, Prof. Siti Zuhro yang sayangnya tokoh lain, pegiat AEPI dan KPP, Khudori; dan sejumlah tokoh lainnya yang dijadwalkan menyumbang masukan bernas berhalangan hadir. “Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kawan-kawan ini bisa datang. Karena gerakan ini (Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal) perlu kolaborasi banyak pihak,” ujar Bambang Asrini, kurator sekaligus pelukis tersebut.
Gerakan dengan pemicu diskusi publik ini diharapkan akan menjadi awal-awal pertemuan untuk pada akhirnya bermuara pada sebuah event, misalnya, yakni acara pemuliaan Hari Tani Sedunia yang jatuh pada Oktober 2026 dan diselenggarakan di Makara Arts centre, Universitas Indonesia.
“Namun hakikatnya, sebuah gerakan organik tak hanya berhenti pada satu acara, demi kelangsungan terus-menerus persebaran ide-ide, nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin sepanjang tahun untuk mensosialisasikan kegundahan bersama tentang keseragaman pangan yang bisa memicu krisis pangan” imbuh Bambang.
Peneliti Senior BRIN, Prof Siti Zuhro berpandangan, revitalisasi pangan lokal bukan sekadar upaya meningkatkan produksi pangan, melainkan gerakan strategis untuk mengembalikan kedaulatan bangsa melalui penguatan sistem pangan lokal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis budaya.
Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Wiwik ini melanjutkan, secara historis Nusantara memiliki kekayaan pangan yang sangat beragam. Sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa Tenggara, jagung di Madura, talas di Jawa Barat, hingga berbagai umbi dan rempah-rempah merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak lama memiliki sistem pangan yang adaptif terhadap kondisi ekologis masing-masing daerah.
Namun modernisasi pembangunan sering kali memusatkan pangan hanya pada beras. Akibatnya, terjadi penyempitan makna ketahanan pangan menjadi sekadar ketersediaan beras nasional, sementara keragaman pangan lokal semakin terpinggirkan.
“Revitalisasi pangan Nusantara bukan hanya agenda pertanian, tetapi agenda kebangsaan. Ia membutuhkan sinergi negara, akademisi, komunitas adat, perempuan, generasi muda, seniman dan pelaku usaha untuk membangun sistem pangan yang mandiri, adil, dan bermartabat. Pangan harus dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar rakyat dan fondasi kedaulatan Indonesia,” tuntasnya.
Sementara itu, Direktur PPDT Kemendes PDT, Samsul Widodo dalam pemaparannya mengarahkan sistem pangan lokal terintegrasi pedesaan sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian pangan, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung ekonomi sirkular di daerah tertinggal.
“Contohnya, masyarakat Regional Kepulauan Papua, sedang menghadapi isu besar yang disebut dengan Gastro-Kolonialisme. Yakni perubahan pola makan dan nutrisi di masyarakat akibat masuknya bahan makanan luar yang rendah gizi dan bahan makanan lokal yang tinggi gizi mulai ditinggalkan’’, katanya menjelaskan.
Makanan pokok lokal, seperti sagu dan ubi jalar, mulai ditinggalkan oleh masyarakat Kepulauan Papua, digantikan dengan beras dan mie instan. Gastro-Kolonialisme sering kali menyebabkan masalah gizi buruk yang sedang diterapkan Pemerintah diversifikasi pangan Lokal dengan gerakan promosi pangan alternatif seperti ubi, sorgum, atau jagung serta pelatihan pengolahan produk berbasis pangan lokal untuk meningkatkan nilai ekonomis.
Karena itu, sesuai dengan Prof. Siti Zuhro, dalam perspektif ekonomi-politik, revitalisasi pangan Nusantara harus dibaca sebagai kritik terhadap model pembangunan yang terlalu sentralistik dan kapitalistik.
“Petani sering ditempatkan hanya sebagai objek produksi, bukan subjek utama kebijakan. Distribusi lahan yang timpang, rantai pasok yang dikuasai tengkulak dan korporasi besar, serta lemahnya perlindungan harga hasil pertanian membuat kesejahteraan petani tetap rendah”, imbuhnya.
“Karena itu, revitalisasi pangan harus mencakup reformasi kelembagaan agraria, penguatan koperasi pangan, akses teknologi tepat guna, serta keberpihakan anggaran negara kepada petani kecil dan masyarakat adat,” tandasnya. (*)
