JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan, penetapan status siaga darurat bukan berarti bahwa sebagai pemimpin itu tidak mampu mengatasi masalah di daerahnya. Tapi, bagaimana kita berkolaborasi dalam mengatasi masalah bencana.
“Ini semua demi mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Suharyanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Hidrometeorologi basah di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (29/11/2024).
Rakor yang dipimpin Kepala BNPB ini digelar dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi dan persiapan jelang pelaksanaan Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dalam arahannya, Suharyanto menyampaikan empat strategi untuk menangani banjir di wilayah Bandung, Pertama, para pemangku kebijakan daerah yang memiliki historis kejadian bencana tinggi menetapkan status siaga darurat sesuai dengan prediksi hujan tinggi dari BMKG.
Kedua, melakukan apel kesiapsiagaan untuk pengecekan personel serta logistik dan peralatan yang dimiliki. Hal ini dinilai perlu, mengingat beberapa wilayah di Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Sebelum puncak musim hujan terjadi, ada baiknya dilakukan pengecekan kemampuan daya dukung sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran dalam bertugas dilapangan.
Ketiga, melakukan langkah kesiapsiagaan sesuai rencana kontijensi dan rencana operasi. Tentu hal ini merujuk pada karateristik dan historis kejadian bencana di masing-masing daerah. Langkah kontijensi yang dapat dilakukan kiranya dengan mempersiapkan pengetahuan dalam lingkup kecil yakni keluarga mengenai jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara maupun tempat evakuasi akhir.
“Yang terakhir, untuk daerah yang sudah mengalami bencana untuk segera menetapkan status tanggap darurat,” imbuh Suharyanto.
Dalam kondisi darurat bencana, percepatan penanganan sangat diperlukan. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak maupun pengungsi juga menjadi perhatian utama. Usai penetapan status tanggap darurat, akselerasi dapat dijalankan tidak hanya dalam masa tanggap darurat, namun hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan, diirnya mengapresiasi tindakan respon cepat BNPB yang langsung turun apabila terjadi kejadian bencana di Bandung
“Saya apresiasi kepada BNPB, responnya cepat sekali, ketika diwilayah kami terjadi bencana maka langsung tim BNPB terjun untuk mempercepat proses penanganan darurat, ujar Bey.
Banjir Kabupaten Bandung
Peristiwa banjir yang terjadi sejak Kamis (21/11/2024) melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Banjir sempat menggenangi delapan desa terdampak antara lain Desa Bojongsari, Bojongsoang, Tegaluar, Dayeuhkolot, Citereup, Rancamanyar, Sukamukti, dan Desa Sumbersari.
Peristiwa ini berdampak pada satu warga meninggal dunia dan empat luka ringan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bandung per Jumat (29/11) pukul 08.00 WIB. Banjir masih menggenangi sejumlah lokasi dilapangan. Ketinggian muka air bervariasi antara 10-70 meter. Sedikitnya 3.103 KK terdampak dan terdapat beberapa warga yang terpaksa mengungsi. Titik pengungsian juga tersebar di tiga lokasi yakni Desa Bojongsoang, Desa Dayeuhkolot, Desa Citeureup.
Banjir ini juga berdampak pada satu orang dinyatakan hilang terbawa arus banjir. Tim SAR gabungan juga telah melakukan operasi pencarian hingga memasuki hari ke tujuh. Operasi pencarian pun dihentikan per Rabu (26/11).
Sebagai bentuk respon cepat pemerintah, Kepala BNPB yang diwakilkan Deputi Bidang Penanganan Darurat Lukmansyah dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Lilik Kurniawan mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Dayeuhkolot.
Pada kunjungan tersebut Lukmansyah dan Lilik menyempatkan berdialog dengan warga setempat. Meski banjir sudah berangsur surut, namun apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang cukup lama, debit air disekitar tanggul mengalami kenaikan dan berpotensi kembali melimpas ke hunian warga sekitar yang berada diarea pinggir tanggul.
BNPB juga telah mengirimkan dukungan logistik dalam upaya percepatan penanganan banjir di Kabupaten Bandung dengan rincian Perahu Karet 4 unit, Perahu Fiber 4 unit, Sembako 500 paket, Makanan siap saji 300 paket, Makanan bayi 100 paket, Hygiene kit 500 paket, Selimut 500 lembar, Matras 500 lembar, Kasur lipat 300 lembar, Tenda pengungsi 5 unit, Tenda keluarga 4×4 200 unit, Velbed 100 unit, Pompa alkon 10 unit, Alat penerangan portable 2 unit, Genset 5 unit, Sanbag 100 lembar dan peralatan kebersihan material banjir 200 paket.
Penyerahan Bantuan Dana Siap Pakai
Selain dukungan logistik dan peralatan, BNPB juga memberikan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) untuk siaga darurat bencana hidrometeorologi basah bagi Kabupaten/Kota masing-masing 200 juta. Adapun daftar penerima diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Sukabumi, Sumedang, Kota Bogor, Cimahi, Cirebon dan Sukabumi.
Lebih lanjut Kabupaten Bandung juga menerima DSP sebesar 300 juta dan BPBD Provinsi Jawa Barat sebesar 250 juta dengan total DSP mencapai 4.150 Milyar.
Dalam rakor ini turut hadir Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, Maman Imanul Haq, Satori, Wardatul Asriyah, BPBD Kab/Kota Provinsi Jawa Barat, dan unsur jajaran forkopimda Provinsi Jawa Barat.***/din
