Program 99 Hari Khofifah Sebagai Gubernur Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Wagub Emil E. Dardak menjawab wartawan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2) sore. (Foto: Jay/Humas)

JAYAKARTA NEWS – Setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim, 27 Juni 2018 lalu, mantan Menteri Sosial (Mensos) Kabinet Kerja Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak, dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2) sore.

Khofifah mengaku sudah memiliki program kerja untuk 99 hari kepemimpinan di Jawa Timur (Jatim), yang dibaginya dalam 3 (tiga) periode, yaitu periode 33 hari pertama, kedua dan ketiga. “Ada hal-hal yang kita sebetulnya bisa lakukan pada tataran percepatan respon yang dilaporkan disampaikan oleh masyarakat. Jadi, kita berharap bahwa comment room saat ini koordinasinya ada di Kominfo (Kementerian Kominfo, red) itu bisa menyatukan layanan-layanan dan termasuk adalah percepatan-percepatan respon lewat sistem yang kita sebut CETAR atau Cepat, Tanggap dan Responsif,” kata Khofifah kepada wartawan usai pelantikan dirinya oleh Presiden Jokowi.

CETAR, tambah Khofifah,  terkait dengan PIRT, terkait dengan izin POM, terkait dengan izin sertifikasi halal. Kemudian layanan kesehatan, Khofifah mengaku melihat waiting list dari layanan-layanan kesehatan terutama misalnya kanker, jantung dan seterusnya. Menurutnya, Jawa timur punya teaching hospital dua, yaitu RSUD Dr. Soetomo dan RSUD Saiful Anwar. Khofifah berharap, 2019 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bisa meluaskan rumah sakit milik Pemprov di Pamekasan itu, dari tipe C menjadi Tipe B. Dengan demikian, masyarakat Madura bisa mendapatkan percepatan layanan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Beberapa hal terkait layanan-layanan kesehatan, menurut Gubernur Jatim itu, akan dimaksimalkan, karena ini berseiring dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang saat ini Jawa Timur masih terendah diantara provinsi se-Jawa. Untuk layanan pendidikan, Khofifah Indar Parawansa mengemukakan, saat ini Guru Tidak Tetap, (GTT) yang masih PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Jawa Timur itu ada 21.700. Dari jumlah sebanyak ini, yang sudah dapat support dari APBD Provinsi ada 7.800. “Insyallah APBD tahun ini sudah semuanya ter-cover. Itu adalah hasil koordinasi yang sangat baik antara kami, saya dan Pak Emil dengan Pakdhe Karwo (Soekarwo, Gubernur Jatim periode 2014-2019, red),” terang Khofifah seraya menambahkan, itu  akan menjadi bagian dari 33 hari pertama.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil E. Dardak dan Gubernur Jambi Fahrori Umar membalas salam undangan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2) sore. (Foto: Jay/Humas)

Penurunan Kemiskinan

Terkait dalam koordinasi dengan Pakde Karwo itu, menurut  Khofifah, adalah bagaimana percepatan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan. Menurut mantan Mensos ini, semenjak diputuskan oleh KPUD Jatim sebagai pemenang Pilkada, darinya telah bersilaturahim dengan Wakil Presiden dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengenai masalah kemiskinan yang akut di pedesaan di Jawa Timur itu.

Menurut Gubernur Jatim ini, ternyata antara lain adalah beban lansia (lanjut usia) di keluarga miskin. Karena itu, Pemprov Jatim, ungkap Khofifah,  ingin mengintervensi lansia di keluarga miskin yang berumur di atas 70 tahun lewat PKH (Program Keluarga Harapan) Plus. “Ini ada 50.000 PKH Plus yang kita intervensi melalui lansia di keluarga miskin, yang insyaallah itu juga bisa menjadi bagian di 33 hari pertama,” ujar Khofifah.

Diakui Khifiah, Pemprov sebetulnya punya program yang berbasis APBD. Namun Khofifah berharap juga ada yang menggunakan format Non APBD, dengan melibat banyak volunteer yang ikut tergerak untuk melakukan adopsi Sungai Berantas. “Artinya begini, ada 2,9 juta diapers (pengganti popok) bayi yang dipakai tiap hari di Jawa Timur. Dari 2,9 juta itu, datanya 1,2 juta itu dibuang di sungai. Maka kita ingin ada 99 jembatan yang kita ingin turun, nah ini yang non APBD saya ingin mengajak para volunteer termasuk juga ada CSR perusahaan, karena kita butuh tempat-tempat sampah seperti truk atau tronton yang kita ingin pastikan itu berada di 99 jembatan,” papar Khofifah.

Untuk itu, Khofifah menginginkan ketika selesai Car Free Day masyarakat bisa bersama bersih-bersih sungai. Lebih dari itu, ia berharap bahwa diapers yang habis dipakai bayi, tidak lagi dibuang di sungai. Karena itu, lanjut Khofifah, program air bersih, sungai bersih lewat adopsi sungai berantas yang itu sudah dirumuskan dalam program 99 hari.

“Saya ingin sampaikan teman-teman tidak semua program di 99 hari itu hasil dari RAPBD ada yang Non APBD. Artinya, bahwa partisipasi masyarakat Jawa Timur yang sudah sangat baik kita ingin itu akan terus bisa dibangun sinergitas di antara seluruh elemen supaya seperti yang adopsi Sungai Berantas meskipun non APBD ini juga bisa sukses,” tegas Khofifah.

Ada juga program produk pesantren modern. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya sudah melakukan identifikasi banyak sekali pesantren-pesantren yang punya SMK, sudah punya produk-produk tapi kadang kurang higienis, kadang packaging-nya kurang bagus. Pemprov, tambah Khofifah lagi, sedang melakukan identifikasi. Ia berharap pada 33 hari pertama bisa melakukan maksimalisasi verifikasi itu.

Pada 33 hari kedua paling tidak ini sudah bisa jalan, karena menurutnya banyak sekali yang ingin support, ingin jadi Ibu asuh ingin jadi Bapak asuh. “Artinya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, partnership menjadi bagian penting tidak semua bisa kita andalkan dari APBD,” tandasnya. (gun)