JAYAKARTA NEWS – Presiden Prabowo Subianto setuju jika penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dievaluasi tuntas, sehingga masyarakat tidak diberdayakan atau dididik dengan praktik politik uang.
“Presiden mengajak semua pihak untuk menyempurnakan pelaksanaan (Pilkada) melalui undang-undang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Pemerintah, kata Muhaimin, sedang menyoroti pelaksanaan Pilkada yang diduga diwarnai praktik politik uang dan biaya penyelenggaraan yang tinggi. Karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam untuk menuntaskan masalah tersebut.
Menurut Muhaimin, praktik politik uang merupakan ujian bagi agenda demokrasi di Indonesia, baik pilkada maupun pemilu legislatif, sehingga sistem pemilihannya harus dievaluasi mendalam.
Meski begitu, lanjut Muhaimin, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini juga melahirkan sejumlah calon pemimpin daerah terpilih yang justru tidak mengeluarkan biaya kampanye dalam jumlah besar.
“Masih ada yang menang tanpa melakukan politik uang. Mereka mengandalkan data dan gagasan bisa juga terpilih,” ujar Muhaimin yang juga Ketua Umum PKB.
Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengaku, siap melakukan evaluasi menyeluruh atas Pilkada serentak 2024 karena tingkat partisipasi pemilih dianggap lebih rendah daripada Pemilu 2024.
Lebih lanjut August mengatakan, KPU melihat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di bawah 70 persen. “Tapi sebenarnya angka seperti itu masih dikategorikan normal,” ujarnya.
“Secara nasional rata-rata, menurut August, biasanya kalau dalam konteks Pilkada dibandingkan Pilpres, Pileg atau pemilu nasional itu tingkat partisipasi pemilih biasanya di bawahnya. (yr)
