JAYAKARTA NEWS— Pemerhati Sosial Politik sekaligus Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fariz Maulana Akbar menyebut Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai orang naif.
HNW terkesan melindungi sesama koleganya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera yang merupakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, meski nyata-nyata berbuat salah.
Mardani Ali Sera diketahui telah dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernama Eneng Ika Haryati ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) RI pada Kamis (30/1/2025).
Hal itu buntut pernyataan Mardani melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat acara ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
“Saya kira pembelaan Hidayat Nur Wahid ini tidak tepat, dia orang yang naif. Padahal apa yang disampaikan Mardani Ali Sera itu lebih condong bersifat pernyataan pribadi yang bersangkutan,” kata Fariz Maulana Akbar dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2025).
Menurut dia, upaya Mardani mengolok-olok Partai Gelora tidak hanya kali ini saja. Bahkan bersama istrinya, Siti Oniah, Mardani membuat konten video yang menghina Partai Gelora dan disebarkan di sosial media disebutnya dengan olok-olok ‘Partai Nol Koma’.
Karena itu, Fariz merasa heran dengan pernyataan HNW yang mengatakan, bahwa Mardani Ali Sera memiliki Hak Imunitas sebagai Anggota DPR, dimana semua pernyataannya dilindungi, meskipun telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora dalam acara resmi DPR.
“Saya heran dengan orang sekelas Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan Wakil Ketua MPR. Melindungi Mardani Ali Sera dengan dalih Hak Imunitas. Sehingga membuat Mardani Ali Sera dapat seenaknya mengolok-olok Partai Gelora. Ini akan jadi preseden buruk ke depannya buat masyarakat luas,” katanya.
Sebagai partai dakwah, seharusnya PKS melakukan teguran keras kepada kadernya, apalagi HNW kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro. Mardani diminta untuk tidak mengolok-ngolok partai lain seperti Partai Gelora.
Sebab, hal itu dapat menimbulkan perselisian antara kedua partai, Partai Gelora dan PKS, karena akan menimbulkan perselisihan, disamping bisa merusak persatuan umat dalam membela Palestina.
“Pernyataan Mardani Ali Sera itu sama sekali tidak pantas, kenapa PKS sebagai partai dakwah tidak menegur keras. Mengapa harus dibela, apakah memang kader PKS membenci Anis Matta (Wamenlu RI) atau Partai Gelora? ” tanya Fariz.
Hal itu, kata Fariz, menjadi pertanyaan liar di masyarakat dengan adanya pernyataan Mardani yang mengolok-olok Partai Gelora di acara resmi BKSAP DPR dan pembelaan yang dilakukan HNW terhadap Mardani.
Sebab, keberadaan Anis Matta sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI urusan Dunia Islam dinilai lebih meningkatkan popularitas Partai Gelora dibandingkan PKS dalam isu Palestina dan dimata Umat Islam.
“Ini kan jadi pertanyaan liar di masyarakat dengan pernyataan Mardani Ali Sera dan pembelaan Hidayat Nur Wahid,” kata Aktivis HMI ini.
Seperti diketahui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi pelaporan Ketua BKSAP Mardani Ali Sera ke MKD pada Kamis (30/1/2025) oleh simpatisan Partai Gelora.
“MKD memiliki mekanismenya dan Pak Mardani sebagai anggota DPR tentu juga mempunyai imunitas. Tapi sekaligus juga mempunyai mempunyai hak jawab. Saya persilakan semuanya pergunakan hak yang diberikan oleh undang-undang,” ucapnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (31/1/2025).
Ketua BKSAP Mardani Ali Sera dilaporkan oleh simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati ke MKD DPR RI pada Kamis (30/1/2025). Politikus PKS itu dilaporkan karena dianggap telah menghina Partai Gelora saat ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
“Laporan saya langsung diterima dengan baik sama MKD. Tindak lanjutnya nanti dikabarin,” kata Eneng Ika Haryati usai menyampaikan pengaduan ke MKD di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/20250.
Ia mengatakan, Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP DPR dinilai telah melanggar kode etik sebagai Anggota DPR dengan mengolok-olok Partai Gelora dalam acara resmi DPR.
“Itu saya pikir sudah melanggar kode etik ya karena dia selaku anggota Dewan, sebagai Ketua BKSAP juga, seharusnya tidak seperti itu bicaranya,” katanya.
Sebagai simpatisan Partai Gelora, Ika Haryati mengaku tidak dapat menerima sikap Ketua BKSAP Mardani Ali Sera tersebut.
Hal itu yang mendasari dirinya untuk mengadukan Mardani Ali Sera ke MKD DPR agar diproses dan dijatuhi sanksi.
“Saya sebagai simpatisan Partai Gelora itu tidak terima. Itu melanggar kode etik, apalagi beliau itu kan Ketua BKSAP kan. Di mana di acara itu dia menjelaskan mengolok-olok dengan dalil bahwa PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora dengan tertawa yang terbahak-bahak,” ujar Ika Haryati.
Ika Haryati berharap MKD tidak hanya mencopot jabatan Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP, tetapi juga memberhentikannya sebagai Anggota DPR RI.
“Tindakan Mardani itu tidak pantas, salah dan menyalahi kode etik. Saya berharap Mardani diberhentikan sebagai Ketua BKSAP dan Anggota DPR,” tegas Ika Haryati.
Pernyataan kontroversial Mardani Ali sera itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina.
Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.
Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TV Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial.
Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora.
Sehingga banyak yang menilai pernyataan itu, tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi merusak persatuan umat yang sedang berjuang untuk Palestina.
Acara yang dihadiri oleh sekitar 103 ormas dan lembaga ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid.
Silaturahmi Nasional ini difasilitasi Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Ruang Abbudl Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Wakil Ketua BKSAP Ravindra Hartarto, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Andy Rachmianto.
Terkait hal ini, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam pun mengatakan pihaknya akan segera memanggil Mardani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita nggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam, Kamis (30/1/2025).***din
