JAYAKARTA NEWS – Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta masih dalam tahap kajian mendalam. Karena Transjabodetabek masih terus dikembangkan.
“Kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan, memang supporting system-nya belum selesai,” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Senin (26/5/2025).
Saat ini, kata Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus untuk menyelesaikan sistem pendukungnya, di antaranya pembenahan dan pengembangan Transjabodetabek.
Salah satu upaya menyelesaikan supporting system ERP dengan meluncurkan Transjabodetabek.
Saat ini Pemprov DKI telah meluncurkan tiga rute baru Transjabodetabek di antaranya PIK 2-Blok M, Vida Bekasi-Cawang, dan Alam Sutera-Blok M. Sedangkan empat rute lainnya akan segera dioperasionalkan.
“Setelah itu tentunya kami akan mengkaji apakah akan ada tambahan rute lainnya,” ujar Pramono.
Nantinya begitu seluruh rute Transjabodetabek selesai dikembangkan, Pemprov DKI Jakarta kemudian bisa memberikan subsidi untuk sistem transportasi ini.
“Maka baru kemudian kapan diterapkannya, nanti setelah itu. Kalau semuanya berjalan lancar ya, jadi belum tentu bahwa ERP itu pasti akan dijalankan,” tandas Pramono.
Pramono mengatakan, wacana penerapan ERP telah ada sejak era kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya.
Namun, hingga saat ini, implementasi ERP belum dapat direalisasikan karena sistem pendukungnya belum rampung.
Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait wacana kebijakan dalam mengatur kepadatan lalu lintas di Jakarta.
BPS DKI Jakarta mencatat, jumlah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor di Jakarta bertambah sekitar 5,3 persen.
Jika tidak dilakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, tidak menutup kemungkinan semakin tinggi tingkat kemacetan yang mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara di Jakarta. (yog)
