JAYAKARTA NEWS— Realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618,0 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).
Capaian tersebut menjadi salah satu perkembangan utama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah dinamika perekonomian nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026) menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan berbagai program dan belanja pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat.
Sementara itu, mengutip InfoPublik, belanja negara hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun atau meningkat 15,6 persen secara tahunan. Dengan demikian, APBN mengalami defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
APBN tidak Merugi
Suahasil menegaskan, defisit APBN bukan berarti pemerintah mengalami kerugian. Menurutnya, struktur APBN memang dirancang untuk memungkinkan belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara, sehingga pemerintah dapat menjalankan berbagai fungsi pelayanan publik dan pembangunan.
“Jadi tekor bukan berarti rugi. APBN enggak ada urusan untung atau rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat,” ujar Suahasil.
Ia menjelaskan, belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal pemerintah. Melalui APBN, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.
Di sisi lain, keseimbangan primer APBN hingga Oktober 2026 masih mencatatkan surplus sebesar Rp114,8 triliun. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara setelah dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang masih berada dalam posisi positif.
Dengan realisasi pendapatan negara yang tumbuh 23,9 persen secara tahunan, pemerintah terus mengandalkan penerimaan negara sebagai salah satu fondasi pembiayaan APBN. Peningkatan pendapatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan belanja negara sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. (*/di)
