Penataan Struktur Kementerian Prabowo Ditargetkan November

JAYAKARTA NEWS – Pembahasan seluruh struktur organisasi kementerian Kabinet Merah Putih ditargetkan selesai pada November 2024. Seluruh rancangan peraturan sudah di Presiden Prabowo Subianto.

Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

“Seluruh rancangan peraturan presiden, saat ini sudah ada di meja Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Jadi target-nya pada November itu sudah selesai seluruh pembahasan struktur organisasi dan tata kerja yang tahap kedua,” ujar Rini.

Menurut Rini, penataan organisasi kementerian dan pengisian jabatan merupakan prioritas pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

Rini menyebutkan, susunan kementerian negara pada Kabinet Merah Putih 2024–2029 meliputi 48 kementerian dengan rincian tujuh kementerian koordinator, 19 kementerian tetap. Sedangkan 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas, serta dua kementerian hanya mengalami perubahan nomenklatur.

Rini mengatakan, pemerintah menyusun Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024 karena banyaknya pertukaran atau perpindahan fungsi-fungsi di kementerian dan lembaga.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, salah satu hal yang butuh penanganan yang cepat dari KemenPAN-RB adalah terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Khususnya yang berada di beberapa kementerian yang mengalami pemisahan alias kementerian baru.

“Bagi kami di Komisi II yang bertugas konstitusional sebagai pengawas, penganggaran dan legislasi, kami berkomitmen pada periode ini untuk bisa menghadirkan solusi terbaik. KemenPAN-RB yang merupakan kementerian yang paling tunggu-tunggu oleh seluruh menteri dan kepala lembaga/badan yang baru saja dilantik,” ujar Rifqi.

Pasalnya, kata Rifqi, pemisahan menjadi kementerian baru tersebut membawa konsekuensi perubahan nomenklatur berupa penambahan struktur birokrasi dan pegawai. Sehingga, perlu solusi terbaik dan cepat bagi permasalahan tersebut. (YR)