Pemprov Jatim Raih Penghargaan Universitas Brawijaya Halal Award

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Universitas Brawijaya (UB) Halal Award kategori Pemerintah Daerah Produk Halal dalam acara Brawijaya Halal Summit 2024, Peluncuran UB Halal Center dan UB Halal Metric di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya, Malang, Jumat (19/1).

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin didampingi Rektor UB Prof Widodo kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

Atas diterimanya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada seluruh pelaku industri halal di Jatim. Menurutnya, UB Halal Award ini akan menjadi penguat komitmen Pemprov Jatim untuk terus mengembangkan ekosistem halal di Jatim.

“Alhamdulillah penghargaan ini menjadi bukti sekaligus penyemangat kita untuk terus mengembangkan ekosistem halal di Jawa Timur,” katanya, Senen (21/1).

Khofifah mengatakan, pengembangan ekosistem halal di Jatim membutuhkan support dari berbagai pihak. Termasuk dari kalangan akademik salah satunya Universitas Brawijaya (UB).

“Bahwa dukungan itu akan menjadi penguat kita. Apresiasi dari Universitas Brawijaya ini menurut saya juga bagian dari support UB kepada Pemprov Jatim. Tentunya kita akan bersama-sama dengan seluruh stakeholder mengembangkan ekosistem halal di Jawa Timur,” terangnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah terus berupaya mengembangkan ekosistem halal dengan mendorong percepatan pengembangan industri halal di Jatim. Caranya antara lain dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan infrastruktur halal, dan pelatihan untuk peningkatan SDM halal.

Berdasarkan catatan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 3 Januari 2024, telah diterbitkan 252.490 sertifikat halal untuk pelaku usaha di Jatim yang 98,52 persen adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“Jumlah tersebut meningkat sebesar 38,14 persen atau sebanyak 96.302 sertifikat halal sejak 21 Oktober 2023 yang mencapai 156.188 sertifikat halal,” jelas Khofifah.

Khofifah mengatakan, sertifikasi ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri halal. Mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan produk halal di sektor makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata, media, rekreasi, serta keuangan syariah.

Untuk itu, Khofifah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal. Baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya.

“Jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support lebih signifikan bagi pemenuhan kebutuhan unggas tidak hanya pada saat musim haji tapi juga Umrah saat Ramadan. Serta perluasan pasar ke negara Organisasi Konperensi Islam. Tentunya ini dilakukan dengan sinergitas di antara seluruh pelaku usaha dan industri,” imbuh Khofifah.

Sertifikasi halal, sambung Khofifah, adalah salah satu upaya untuk membawa Jatim menjadi pusat industri halal di Indonesia. Ia bahkan optimistis Jatim akan menjadi pusat Halal Value Chain (HVC) pada masa mendatang.

Gubernur Khofifah juga menjelaskan, Pemprov Jatim berupaya mendorong pembentukan pusat-pusat halal (Halal Center) yang berfungsi sebagai lembaga pendampingan halal bagi industri khususnya IKM dan lembaga yang menghasilkan rekomendasi teknologi dalam pengembangan industri halal.

“Kami terus mendorong peningkatan jumlah SDM Halal, antara lain auditor halal, Penyelia Halal, Pendamping PPH. Juga, optimasi Sistem Informasi Produk Halal (SIPAHALA) yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal,dan layanan pendampingan dan sertifikasi halal,” urainya.

Terkait hal itu, beberapa infrastruktur halal yang telah dikembangkan antara lain 12 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 47 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 42 Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia bersertifikat halal.

Kemudian 44 Rumah Potong Hewan (RPH) Unggas bersertifikat halal, 305 orang Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bersertifikat BNSP, Zona KHAS di Kantin ITS Surabaya dan sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan 47 Halal Center.

Masih terkait pengembangan ekosistem halal, Gubernur Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim menjajaki kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) yang ada di Jeddah, Saudi Arabia pada 8 Januari 2024. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan standar kualitas produk halal UMKM Jatim, pelatihan juru sembelih sesuai syariat Islam dan medis.

Dalam penjajakan kerja sama dengan IsDB juga membahas soal rencana pemasaran produk halal Jatim ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah.

“Ini adalah bagian dari proses yang coba kami terus lakukan untuk memberikan penguatan dan percepatan untuk pengembangan ekosistem halal di Jawa Timur. Sekaligus upaya mengembangkan produk halal yg diakui secara global untuk pasar global,” kata Khofifah.

Di akhir Gubernur Khofifah mengapresiasi diluncurkannya UB Halal Center dan UB Halal Metric dalam acara Brawijaya Halal Summit 2024. Menurutnya, dua fasilitas baru milik UB ini akan menjadi suntikan semangat bagi berbagai pihak untuk mengembangkan ekosistem halal Jatim.

“Peluncuran UB Halal Center dan UB Halal Metric hari ini oleh Pak Wapres akan menjadi penguat dan suntikan bagi kita semua untuk terus mengembangkan ekosistem halal di Jawa Timur,” katanya.

Untuk diketahui UB Halal adalah ekosistem halal yang dikembangkan di lingkungan Universitas Brawijaya di antaranya melalui adanya pusat studi halal thoyyib dan mengembangkan UB Halal metric.

Sementara UB Halal metric merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur implementasi konsep ekosistem halal secara komprehensif baik disektor perguruan tinggi, industri, maupun pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana UB Halal Summit 2024, Tri Wijaya mengatakan UB Halal Metric akan mewadahi bagaimana industri, universitas, dan pemerintah mengaktualisasi proses halal mulai dari hulu hingga hilir dalam bisnisnya masing-masing.

“Dalam implementasi UB halal metric kita memfasilitasi, tidak hanya terfokus sertifikasi halal pada produk makanan seperti pada umumnya tapi juga mengukur konsep yang lebih luas lagi dalam ekosistem halal tersebut seperti aspek SDM, proses bisnis yang dijalankan, hingga mitra dan penyediaan sarana pendukung lainnya,” pungkasnya. (poedji)