JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menata dan merevitalisasi kawasan Kota Tua secara menyeluruh dan berkelanjutan, seiring dengan selesainya pembangunan stasiun MRT di kawasan Kota Tua.
“Ini menjadi bukti keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menggarap Kota Tua,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno saat meninjau kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, pada Rabu (17/12/2025).
Rano mengatakan, kawasan Kota Tua memiliki sejarah panjang sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Wagub Rano menjelaskan, revitalisasi Kota Tua merupakan pekerjaan besar yang telah melalui proses panjang selama lebih dari satu dekade dan sempat mengalami jeda.
Oleh karena itu, lanjut Rano, penataan kawasan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu serta kolaborasi lintas instansi.
Wagub DKI menegaskan, revitalisasi Kota Tua harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal, khususnya MRT. Penataan kawasan tidak boleh tertinggal ketika operasional MRT telah dimulai.
“Ini adalah titik awal. Ketika nanti stasiun MRT selesai dibangun di kawasan ini, penataan Kota Tua harus berjalan bersamaan. Jangan sampai MRT sudah beroperasi, tetapi kawasan sekitarnya belum tertata. Itu sudah sangat terlambat,” tegas Rano.
Wagub Rano juga mengungkapkan potensi besar Kota Tua sebagai simpul aktivitas masyarakat setelah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi.
Berdasarkan data di Galeri MRT, Stasiun Jakarta Kota saat ini melayani hampir 1,3 juta penumpang per hari. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah sekitar 500 ribu penumpang dari MRT, belum termasuk pengguna TransJakarta.
“Artinya, setiap hari sekitar 2,5 juta orang akan berada dan beraktivitas di kawasan ini. Potensi yang sangat besar ini harus diatur dan dikelola dengan baik agar Kota Tua dapat dinikmati secara nyaman oleh semua pihak,” jelas Rano.
Dalam penataan kawasan, Pemprov DKI menyiapkan pengaturan bagi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pedagang kaki lima (PKL). Area parkir dan ruang usaha telah disiapkan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tertib tanpa mengganggu fungsi kawasan bersejarah.
“Kalau semua ini sudah terwujud, harus diatur dengan baik. Jika tidak, kawasan ini tidak akan bisa kita nikmati bersama,” imbuhnya.
Ke depan, Pemprov DKI akan membentuk kelembagaan khusus serta menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antarinstansi.
“Kami akan menindaklanjuti dengan pembentukan kelembagaan dan menyusun secara jelas siapa bertanggung jawab atas apa. Ini sedang dan akan terus kami susun sebagai bagian dari keseriusan revitalisasi Kota Tua,” tutup Wagub Rano. (yog)
